>

GORONTALO - Ada yang manarik dari sajian Karawo Fashion Contest, hadirnya sulaman karawo yang dikombinasi dengan teknik air brush dan batik melalui goresan canting.

Inilah karya Mursidahwaty, peneliti dari Jurusan Seni Rupa dan Disain Universitas Negeri Gorontalo.

Karya busana yang tidak lazim ini merupakan ini merupakan hasil riset 

Teknik airbrush lazimnya digunakan untuk mewarnai kendaraan bermotor, kali ini kehadirannya menjadi pemanis busana bersanding dengan sulaman karawo dan batik.

"Ini hasil penelitian yang diinspirasi dari kehidupan sehari-hari," kata Mursidahwaty, Kamis (3/10/2019).

Perjumpaan teknik airbrush, lenggak-lenggok canting membatik, dan jelujur benang dalam serat kain karawo membentuk kombinasi karawo yang unik, dan bercita-rasa pribadi.

"Semua berasal dari kain putih, ketiga teknik digunakan dalam kain ini, maka sentuhannya sangat pribadi," papar Mursidahwaty.

Karawo Fashion Contest menjadi barometer kemajuan sulaman karawo. 

Kreatifitas selalu menemukan jalannya menjadi penegas kombinasi ketiga teknik ini, tak terduga, memikat dan fashionable.

Ajang adibusana tahunan ini merupakan salah satu rangkaian Gorontalo Karnaval Karawo, salah satu Calendar of Event Kementerian Pariwisata yang digelar di Gorontalo.

Agenda pariwisata ini telah menjadi motor kreatifitas untuk mengembangkan ekonomi.

Para pengrajin sulaman banjir pesanan, semua berpesta merayakan peningkatan apresiasi sulaman karawo ini.

"Melalui Karawo Fashion Contest, sulaman tradisional Gorontalo dikenal luas ke Indonesia, bahkan dunia," kata Rifli Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Puluhan pengrajin wanita dari berbagai daerah mengikuti paparan ahli sulaman karawo pada kegiatan Mokarawo Design Training di Kota Gorontalo, Rabu (2/10/2019).

Ini adalah rangkaian awal Gorontalo Karnaval Karawo (GKK), salah satu dari 100 Calendar of Event Kementerian Pariwisata.

Para pelaku ekonomi kreatif ini bertemu dan berdialog dengan pembicara I Wayan Sudana,  Hasdiana Saleh dan Agus Lahinta. Ketiganya adalah pengajar di Universitas Negeri Gorontalo.

"Karawo telah menghidupi ribuan orang, melalui GKK kami berusaha meningkatkan kesejahteraan para pengrajin," kata Rifli Katili.

Mokarawaro Design Traning ini adalah upaya meningkatkan kemampuan para pengrajin dalam menghasilkan karya sulaman yang berkualitas dan mengikuti perkembangan zaman.

Nining, pemilik usaha sulaman karawo yang ikut pelatihan ini mengaku mendapat banyak informasi dan pengetahuan dari kegiatan ini.

"Banyak hal yg kami dapat dari kegiatan ini," kata Nining.

Kegiatan ini dibuka oleh Sutan Rusdi,  Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Sebanyak lima desainer Gorontalo  memamerkan karya adibusananya pada event Karawo Fashion Contest 2019 yang berlangsung di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Kamis (3/10/2019). Karawo fashion contest merupakan bagian dari event pariwisata Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) yang digelar tanggal 2 hingga 6 Oktober 2019.

Lima desainer tersebut memamerkan karya sulaman tangan dalam berbagai bentuk. Seperti gaun, kemeja dan jaket. Ada juga karawo yang disulam pada aksesoris tas pinggang. Karya-karya yang ditampilkan masing masing desainer memilik tema dan corak warna sendiri.

Agus Lahinta dari Rumah Karawo misalnya, ia memamerkan karya dengan tema “tanah”. Belasan desain berwarna coklat dihadirkan dalam berbagai varian yang masing masing dibawakan oleh para model.

Sulaman karawo dihadirkan ke dalam bentuk dress dipadukan dengan rok dan aksesoris tas tangan. Ada pula dress dipadu dengan celana, desain pada jaket, gaun pesta, serta kemeja berbagai model untuk pria. Desain motif karawo juga bervariasi dan lebih besar ukurannya menghiasi setiap busana yang ditampilkan.

“Acara ini merupakan suatu wujud kepedulian pemerintah provinsi dan Bank Indonesia untuk mengangkat dan mempromosikan karawo di Indonesia dan manca negara. Ini upaya yang harus konsisten dilakukan untuk menjadikan karawo sebagai brand yang dikenal lebih luas,” ungkap Sekda Darda Daraba saat memberikan sambutan.

“Pesan pak gubernur agar para desainer menampilkan karya terbaik. Mudah mudahan lahir karya baru, inovasi karawo yang lebih baik dan inovatif sehingga bisa bersaing dengan kain daerah lain,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kadis Pariwisata Provinsi Gorontalo Rifli Katili menyebut kontes ini merupakan bagian dari rangkaian acara GKK 2019. Sehari sebelumnya sudah digelar acara mokarawo atau cara mendesain dan menyulam kain karawo berbagai motif yang diikuti oleh 75 pengrajin.

“Perlu kami sampaikan bahwa kita pernah mengikuti Indonesia Fashion Week tahun 2017. Peserta dari karawo fashion contest ini juga pernah mengikuti New York Fashion Week di Amerika pada tahun 2017 lalu,” ungkap Rifli.

Bagi peserta yang juara I dan II pada kegiatan ini akan mewakili Gorontalo pada Indonesia Fashion Week 2020 nanti. Diharapkan sulaman karawo bisa bersaing dengan busana lain karya desainer-desainer ternama Indonesia.

Rangkaian acara Gorontalo Karnaval Karawo 2019 masih menyisakan sejumlah agenda di antaranya mo karawo traditional handmade untuk lomba mengiris dan menyulam karawo tanggal 4 Oktober 2019. Ada juga Gorontalo Cullinary Expo 4-6 Oktober, Celebes Tourism Meeting pada 5 Oktober serta acara puncak GKK 2019 pada 6 Oktober 2019.

 

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim membuka lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Gorontalo, Kamis (3/10/2019).

Dalam sambutannya Idris mengatakan, lomba Kadarkum memiliki banyak manfaat di antaranya menciptakan masyarakat yang cerdas dan taat hukum serta menghindari pelanggaran hukum oleh masyarakat yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Idris menuturkan, lomba Kadarkum merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan tujuan terciptanya masyarakat yang berbudaya hukum.

“Diseminasi dan pembudayaan hukum harus dimulai dari komunitas terkecil yaitu keluarga. Jika seluruh anggota keluarga tahu dan taat terhadap hukum, pasti akan tumbuh budaya patuh dan taat hukum dalam masyarakat,” kata Wagub Idris Rahim.

Idris berharap melalui kegiatan Kadarkum akan terbangun lingkungan yang aman dan tertib yang merupakan salah satu tujuan dari pembangunan hukum nasional. Dengan mengetahui, memahami, serta meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan setiap individu dalam masyarakat lebih teliti dan cermat dalam mengambil langkah dan tindakan dalam kehidupan sehari agar tidak bertentangan dan melanggar hukum yang berlaku.

“Jika kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat, maka pelanggaran hukum bisa dieliminir dan pada akhirnya akan terwujud lingkungan yang aman, damai, dan tertib,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo Agus Subandriyo menjelaskan, lomba Kadarkum merupakan bagian dari pembangunan hukum secara menyeluruh yang meliputi materi hukum, struktur hukum, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah. Agus menambahkan, tujuan lomba Kadarkum meliputi tiga hal yaitu mencerdaskan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum, dan meningkatakan ketaatan hukum. Diharapkannya para peserta lomba Kadarkum akan menjadi pelopor untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mentaati hukum.

“Cerdas, sadar, dan taat hukum, merupakan pola gerak dan tingkah laku masyarakat. Cerdas saja belum tentu taat hukum, begitu juga sadar saja belum tentu taat hukum, jadi ketiganya menjadi satu kesatuan,” jelas Agus.

Lomba Kadarkum diikuti oleh enam kelompok utusan dari kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo yang masing-masing beranggotakan lima orang. Pemenang lomba Kadarkum tingkat provinsi akan mewakili Gorontalo pada lomba Kadarkum tingkat nasional.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Kelompok Mawar utusan dari Kota Gorontalo berhasil keluar sebagai juara pertama lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, Kamis (3/10/2019).

Kelompok Mawar berhasil mengumpulkan total nilai 725 poin dari tiga tahap lomba. Disusul di tempat kedua Kelompok Dahlia dari Kabupaten Bone Bolango dengan 500 poin dan Kelompok Melati dari Kabupaten Gorontalo dengan nilai 340 poin di posisi ketiga. Sementara Kelompok Bougenvile dari Kabupaten Boalemo, Anggrek dari Kabupaten Pohuwato, dan Anyelir dari Gorontalo Utara, secara berurutan berada di tempat keempat, kelima, dan keenam.

“Lomba ini bukan semata soal menang dan kalah. Tetapi yang terpenting adalah kelanjutannya ke depan. Kami berharap para peserta menjadi pionir dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo Agus Subandriyo.

Materi soal lomba Kadarkum meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UUNomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2008 junto UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Sementara tim juri pada lomba tersebut sebanyak lima orang, masing-masing perwakilan dari Polda Gorontalo, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, Dinas ESDM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Atas keberhasilannya tersebut, Kelompok Mawar berhak mewakili Provinsi Gorontalo pada lomba Kadarkum tingkat nasional tahun 2019.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sepanjang tahun 2019 program Dinas Pangan berjalan baik, memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya program prioritas ketahanan pangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pengembangan Usaha Pangan Rakyat (PUPM).

Program KRPL ini bahkan sudah memiliki 75 kelompok dan PUPM sebanyak 12 kelompok di Provinsi Gorontalo. Selain itu Sutrisno juga melaporkan program lumbung pangan.

Laporan ini disampaikan oleh Sutrisno, Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang didampingi Sekretaris Dinas, Niveta Dj paramata kepada Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) dalam rangka konsultasi dan penyampaian hasil pelaksanaan program tahun 2019, serta rencana pelaksanaan program tahun 2020.

“Alhamdulillah di tahun 2019 ini Provinsi Gorontalo termasuk salah satu dari 10 provinsi yang mendapatkan alokasi bantuan pemerintah Program Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL), yakni 1 paket alat penepung jagung, yang saat ini sementara dikerjakan di IPB Bogor, diperkirakan alat akan dikirim pada akhir Oktober, pada November industri pengolahan tepung jagung yang berlokasi di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru ini sudah dapat dioperasikan,” kata Sutrisno, (Rabu (2/10/2019).

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi menyambut baik dan mengarahkan program tahun 2020, ia menyampaikan di tahun 2020 untuk KRPL nama akan berganti menjadi Obor Pangan Lestari (Opal) dan tidak hanya fokus pada Kelompok Wanita Tani (KWT), tapi juga dapat memberdayakan pemuda tani sehingga ketahanan pangan akan lebih maju dan berdampak secara langsung bagi peningkatan ekonomi keluarga.

Agung Hendriadi meminta pemerintah daerah mendukung penganggaran program Dinas Pangan sehingga saling bersinergis dengan dana APBN untuk program ketahanan pangan masyarakat, pangan merupakan urusan wajib dan menjadi hak azasi manusia. Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan.

Sebelumnya, Sutrisno yang didampingi Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Baserewan selaku PPK program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat juga telah berkunjung ke IPB Bogor.

Mereka melakukan monitoring proses pembuatan alat penepung jagung untuk PIPL Provinsi Gorontalo, alat ini akan mendapatkan sertifikat uji kelayakan dari IPB Bogor, diharapkan dapat beroperasi baik dan memberikan manfaat bagi IKM pengolah jagung.

Kelompok tani Hasrat yang menerima program PIPL ini akan menjadi satu-satunya supplier tepung jagung di Provinsi Gorontalo dengan kapasitas produksi 1 ton per hari.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 03 Oktober 2019 07:24

FSPMI Sampaikan Aspirasi Ke DPRD

GORONTALO - Puluhan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (2/10/2019) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam aksi demo yang dijaga ketat oleh personel kepolisian itu, setidaknya ada 3 tuntutan yang diteriakkan massa FSPMI.

Koordinator Aksi, Meiske Abdullah, seusai diterima oleh Komisi IV mengatakan, kedatangan FSPMI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menolak PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu FSPMI ingin meminta DPRD untuk membuat surat tertulis ke Presiden dan Pimpinan DPR untuk tidak merevisi UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, meminta Badan Legislasi DPR untuk tidak memasukkan revisi UU nomor 13/2003 ke program legislasi nasional dan meminta rekomendasi tertulis dari Gubernur Gorontalo untuk menolak revisi UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan

"Kedatangan kami ke sini dalam rangka menyampaikan aspirasi yang pertama menolak iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  dan menolak PP.78/2015 tentang Pengupahan," kata Meyske Abdullah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi mengatakan, pihaknya terutama Komisi IV akan mendalami aspirasi yang disampaikan FSPMI.

Ditambahkan, aspirasi yang disuarakan oleh FSPMI akan disampaikan secepatnya kepada DPR dan pemerintah pusat.

"Yang pertama kita akan mendalami apa yang disampaikan temen-temen pekerja tadi, atas dasar aspirasi itu kami selaku pimpinan beserta Anggota Komisi IV akan menyampaikan ke senayan atas persoalan yang muncul di daerah," ujar Sofyan Puhi.

Pihaknya juga membuka ruang untuk FSPMI pada rapat-rapat komisi sebagai stackholder terkait permasalahan tenaga kerja dan pengupahan.

 

Pewarta : M YAni Uno – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 75 pengrajin Karawo atau kain sulaman khas Gorontalo mengikuti pelatihan desain motif Karawo di gedung Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Rabu (2/10/2019). Kegiatan pelatihan tersebut merupakan rangkaian dari Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2019 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

“Karawo ini merupakan kerajinan tradisional yang kita andalkan dan tentunya perlu terus ditingkatkan kualitas sehingga bisa bersaing di pasar nasional bahkan hingga internasional,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi, dalam sambutannya saat membuka pelatihan tersebut.

Melalui pelatihan desain motif Karawo, Sutan berharap kapasitas para pengrajin Karawo lebih meningkat dengan melahirkan produk dengan desain motif yang lebih bervariasi. Terkait hal itu Sutan mengajak para mahasiswa dan pelajar yang turut mengikuti pelatihan tersebut untuk mampu menciptakan motif-motif Karawo dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Bagi mahasiswa dan pelajar yang memiliki hobi desain bisa menyalurkan bakatnya untuk menghasilkan desain motif Karawo melalui aplikasi teknologi,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Rifli Katili menjelaskan, pelatihan desain motif Karawo merupakan rangkaian kegiatan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2019 yang tahun ini sudah kesembilan kalinya dilaksanakan oleh Pemprov bekerja sama dengan Kantor Perwakilan BI Gorontalo.

Rifli menuturkan, pelatihan desain motif Karawo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengrajin dalam menghasilkan motif Karawo yang sesuai dengan tren fashion yang berkembang. Dikatakannya bahwa selama ini motif Karawo masih sangat terbatas dan Karawo hanya identik dengan motif kembang.

 “Karawo ini sudah sampai ke mancanegara, untuk itu kita harus mampu mengembangkan motif-motif Karawo yang mengikuti tren fashion nasional dan dunia. Ke depan kita juga berharap Karawo tidak hanya dikenakan pada kegiatan formal saja, tetapi melekat dalam keseharian masyarakat Gorontalo khususnya generasi milenial,” pungkasnya.

Narasumber pada pelatihan tersebut yaitu I Wayan  Sudana dan Hasdiana Saleh dari Jurusan Seni Rupa Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, serta Agus Lahinta praktisi dari Rumah Karawo binaan Kantor Perwakilan BI Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPD FSPMI) Gorontalo, menggelar aksi buruh di depan Kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (2/10/2019).

Aksi buruh yang berlangsung selama satu jam tersebut menuntut tiga hal, menolak kenaikan iuran BPJS,  menolak Revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan  menolak Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

”Tuntutan yang kami sampaikan adalah 3 isu utama, yang pertama adalah tolak kenaikan iuran BPJS, kemudian yang kedua tolak Revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian yang ketiga adalah tolak atau cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan,” ungkap Meiske Abdullah, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi buruh.

Dari 3 tuntutan tersebut menurut Meiske Abdullah, yang paling krusial adalah rencana revisi Undang-undang ketenagakerjaan yang tidak proburuh. Itu terlihat dari adanya wacana pengurangan pesangon bagi buruh. Organisasinya juga menyoroti rencana penambahan masa kerja buruh kontrak, yang sebelumnya maksimal 3 tahun menjadi 5 tahun.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim yang menerima aksi buruh ini menjelaskan, terkait rencana kenaikan iuran BPJS, Pemprov Gorontalo siap jika nanti harus menanggulangi iuran bagi lebih kurang 200 ribu warga miskin dari yang sebelumnya Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu per bulan per orang, karena hal tersebut sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Saat ini kami baru menganggarkan Rp50,6 miliar untuk iuran sebesar Rp23 ribu per bulan per orang. Jika naik menjadi Rp42 ribu maka ada selisih Rp50,2 miliar yang harus dianggarkan ulang, sehingga yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi Gorontalo mencapai Rp100 miliar lebih,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim menyebut, aspirasi massa buruh tentang undang-undang ketenagakerjaan, akan ditampung dan disampaikan ke pemerintah pusat, khususnya kepada anggota DPR yang baru saja dilantik.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution memaparkan perkembangan infrstruktur di Indonesia pada Seminar Nasional Infrastruktur bertempat di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Darmin menyebut pemerintah pusat di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 5 tahun terakhir telah memperkuat kelembagaan infrastruktur dan pendanaannya. Dalam hal kelembagaan terlihat dari penguatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembentukan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Dalam hal pendanaan, pemerintah telah merumuskan model pembiayaan infrastruktur bekerjasama dengan pihak swasta atau yang lazim disebut Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skim ini memungkinkan infrastruktur dibangun oleh pihak swasta tanpa menghilangkan kepemilikan aset oleh pemerintah.

“Katakanlah membangun lapangan terbang. Pemerintah bisa membangun tanpa kehilangan kepemilikan. Kita tahu masyarakat kita sensitif skali (soal kepemilikan) sehingga kita coba merumuskan skim dengan melibatkan swasata,” kata Darmin Nasution.

Pihaknya menyebut pemerintah pusat sukses membangun 226 proyek strategis nasional selama lebih kurang lima tahun terakhir. Proyek itu ditambah dengan tiga program lain yakni program 35 ribu megawatt listrik, program pengembangan pesawat terbang dan program reforma agraria.

“Bukan hanya infrastruktur lebih banyak, tetapi jika dibandingkan di awal pemerintahan, infrastruktur kita tercapai dengan baik jika dibandingkan dengan negara lain. Misalkan indeks daya saing infrastruktur kita tahun 2010 di peringkat 82, tahun 2018 meningkat menempati posisi 52,” bebernya.

Sementara itu, di tempat yang sama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang turun hadir fokus pada program KPBU yang sejak beberapa tahun terakhir sedang diupayakan. KPBU untuk mendukung pengembangan RS Ainun Habibie menjadi rumah sakit tersier tipe B di Gorontalo.

“Ada yang menarik dari seminar ini bahwa Pak Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur menyinggung daerah di Aceh yang sukses membangun Rumah Sakit Zainoel Abidin dengan skema KPBU. Nah ini yang saya akan perintahkan ke dinas teknis untuk belajar tentang skema tersebut,” jelas Rusli usai acara.

Ia berharap agar program KPBU RS Ainun bisa terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih daripada itu, ia menilai berbagai program infrastruktur di daerah sudah sejalan dan selaras dengan program pemerintah pusat.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo