>

 

GORONTALO – Bertempat di Balai Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo dilaksanakan Sosialisasi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo yang bekerja sama dengan Polda Gorontalo ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari masyarakat kelurahan Dembe I Kota Barat Kota Gorontalo, Tabongo Timur dan  Motinelo Kecamatah Tabongo serta Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

“Tujuan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Selasa lalu adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).  Masyarakat harus tahu, mau dan mampu melaksanakan RHL secara baik, serta terampil dalam mengelola dan memanfaatkan lahan miliknya masing-masing secara optimal, produktif  dan lestari,” kata Hoerudin, Kepala Bidang Penegan Hukum dan Rehabilitasi yang didampingi Andi Amirudin, Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi, Kamis (15/8/2019).

Menurut Hoerudin, program  RHL ini bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus seluas 600 Ha. Kegiatan RHL  dibutuhkan dalam upaya perbaikan wilayah DAS dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Program RHL diharapkan akan memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan daya dukung dan produktivitas hutan dan lahan, sehingga fungsi ekologi, sosial, ekonomi dapat tercapai secara optimal.

“Harapan yang ingin dicapai pada kegiatan RHL adalah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan, pendapatan masyarakat meningkat, fungsi lindung tercapai secara optimal dan kondisi lingkungan lebih lestari, terbebas dari bahaya banjir  dan kekeringan,” ungkap Hoerudin.

Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi, Andi Amirudin secara khusus memaparkan secara detail terkait tahapan RHL dan penjelasan teknis pekerjan lainnya di tingkat tapak.

Sedangkan narasumber kepolisian menghimbau masyarakat yang terlibat langsung pada RHL  agar menciptakan suasana aman serta tertib dalam melaksanakan pekerjaan, masing–masing kelompok kerja agar menjaga kekompakan serta junjung tinggi kerukunan serta menjaga diri agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru – Dinas LHK

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

MAKASSAR – Gubernur se Sulawesi menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertamina dan BPH Migas untuk optimalisasi pendapatan daerah bertempat di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (13/8/2019).

Acara yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diharapkan mampu memaksimalkan data penjualan BBM di enam provinsi. Selain itu, kerjasama yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada gilirannya dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

 “Jika pendapatan daerah meningkat maka pembangunan juga dapat ditingkatkan termasuk pembangunan infrastuktur. Salah satunya dengan tersedianya data BBM  dan penyalurannya yang transparan dan bisa diakses secara terbuka,” ujar Alexander.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang turut hadir menyambut baik nota kesepakatan bersama itu. Menurutnya, ini merupakan ihtiar bersama untuk mendapatkan angka pajak migas yang baik dan benar untuk daerah.

“Selama ini dinilai oleh KPK mungkin belum maskimal, masih ada kebocoran. Makanya hari ini kita tandangani MoU untuk meningkatkan PAD,” tutur Rusli.

Selain Gubernur Gorontalo, Hadir juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah selaku tuan rumah serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Hadir juga Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Wagub Sulbar Eny Anggraeni Adnan, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa serta Dirut Pemasaran Ritel Pertamina Masud Khamid.

 

Pewarta: Subbid Penghubung Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Amier Archam menilai program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menekan kemiskinan di daerah sudah tepat.

Salah satunya dengan melalui program pendidikan dan kesehatan gratis.

Penyusun Dokumen Strategi Penanggulan Kemiskinan Daerah (SPKD) menyebut kemiskinan merupakan lingkaran setan. Untuk bisa keluar dari lingkaran itu maka masyarakat harus memiliki pendidikan yang memadai dan kesehatan yang terjamin.

“Pendidikan dan kesehatan menjadi intervensi dan investasi pemerintah provinsi yang sudah tepat. Manfaatnya mungkin belum dirasakan sekarang, tapi di masa yang akan datang. Dalam jangka pendek, pendidikan dan kesehatan gratis bisa mengurangi beban belanja warga miskin,” ujar Amier Archam, doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG ini.

Lebih lanjut Amier menjelaskan, masalah kemiskinan erat kaitannya dengan mentalitas masyarakat yang selalu ingin dibantu. Mentalitas ini menjadi kendala dalam pengentasan kemiskinan.

“Mental miskin ini lebih sulit dibanding menangani kemiskinan itu sendiri. Oleh sebab itu peran seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan demi membangun Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sadiki penurunan presentasi kemiskinan selang tiga tahun terakhir sudah cukup baik. Sejak tahun 2017 presentasi kemiskinan masih di angka 17,65 persen, 2018 turun 16,81 persen dan tahun 2019 turun jadi 15,52 persen.

“Penurunan angka kemiskinan ini tentunya tidak lepas dari peran serta semua pihak baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, terutama Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang sukses menurunkan angka kemiskinan 1,87 persen yang merupakan penurunan terbesar se-Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya,” jelas Budi.

Budi menyebut upaya menurunkan angka kemiskinan saat ini tidak mudah. Butuh peran dan sinergitas dengan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota lebih tahu tentang kondisi ekonomi dan sosial kultural warganya.

“Jika hanya berharap penuh pada APBD Provinsi tentu hal ini akan akan sulit menjangkau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. APBD Provinsi dengan porsi belanja publik semakin berkurang dengan adanya pelimpahan urusan SMA/SMK ke Provinsi, serta APBD Provinsi yang harus terkonsen pada lima kabupaten dan satu Kota,” imbuhnya.

Sejauh ini Pemprov Gorontalo terus mendorong program-program pro rakyat untuk menekan angka kemiskinan. Selain bantuan di sektor pertanian, perikanan dan bantuan sosial, pemprov Gorontalo mengintensifkan pasar murah di setiap kecamatan.

Program itu mampu menekan konsumsi per kapita warga miskin di bawah Rp300 Ribu sehingga tidak mampu membiayai pangan dan non pangan. Program ini juga diharapkan bisa menekan angka inflasi di bawah 2 persen.

Program pasar murah diperkuat dengan program pemerintah pusat seperti Beras Sejahtera (Rastra), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 68.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ada juga program pro rakyat yang dibiayai melalui APBD seperti BPNT-D bagi 35.000 KPM, bantuan pertanian, perkebunan, perikanan dan masih banyak lagi.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Berbagai upaya terus dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk menjaga tren produksi jagung yang tinggi di daerah. Salah satunya dengan memperjuangkan bantuan benih jagung untuk luas lahan 150 Ribu hektar ke Kementrian Pertanian RI.

Kehadiran Gubernur Rusli didampingi Kadis Pertanian Muljady D. Mario diterima Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya di Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mentan didampingi Sekjen Kementan RI Momon Rusmono.

 “Untuk tahun 2019 ini Pemprov Gorontalo mendapatkan bantuan kurang lebih 120 Ribu hektar lahan jagung. Tahun depan diupayakan sebanyak 150 Ribu dan itu sudah disetujui oleh Pak Menteri,” jelas Muljady usai pertemuan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Mentan Andi Amran Sulaiman sangat terkesan dengan sikap pro aktif dan keseriusan Gubernur Rusli untuk menjadikan jagung sebagai komoditi utama di Indonesia. Provinsi Gorontalo bahkan berkontribusi sebanyak 133 ribu ton dari total ekspor jagung Indonesia lebih kurang 372 ribu ton tahun 2018 lalu.

“Pak Menteri menyampaikan ke Pak Sekjen bahwa Pak Gubernur jadi contoh bagi kepala daerah lain. Bagaimana kepedulian dan keseriusan beliau mendorong produksi dan ekspor jagung. Gorontalo bahkan menjadi penyanggah  jagung nasional,” imbuhnya.

Selain memperjuangkan benih jagung, Gubernur Rusli berupaya agar petani Gorontalo mendapatkan pupuk bersubsidi yang lebih banyak. Termasuk untuk alat mesin pertanian (alsitan) yang saat ini dikelola oleh Brigade Alsintan.

Data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menyebutkan produktivitas jagung di Gorontalo dua tahun terakhir sangat tinggi. Jika tahun 2012 di awal kepemimpinan Rusli Habibie produksi jagung hanya 669,094 ton, maka di tahun 2017 naik signifikan 1.552.136 ton. Tahun 2018 naik lagi menjadi 1.554.751 ton.

Hal itu didorong oleh meningkatnya luas tanam dan luas panen jagung di Gorontalo. Jika di tahun 2012 luas tanam jagung hanya 140.995 hektar, maka di tahun 2017 bertambah menjadi 323.006 hektar dan tahun 2018 naik jadi 366.210.

Luas panen setiap tahun juga semakin baik. Jika di tahun 2012 hanya 135.543 hektar, maka di tahun 2017 menjadi 336.001 hektar dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi 343.231 hektar.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pesona sulaman karawo Gorontalo ternyata dapat diaplikasikan pada busana khas maupun baju keseharian yang dikenakan masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi.

Sulaman karawo merupakan kerajinan tradisional masyarakat Gorontalo yang menggunakan media kain sebagai sarana untuk menyulam setelah serat benang diiris membentuk pola strimin.

Pengirisan serat kain, mengikat dan menyulam dengan aneka warna benang dapat diaplikasikan di busana tradisional khas daerah di Pulau Sulawesi. Hadirnya sulaman ini menjadi sumbangan kreasi perajin sulam karawo Gorontalo untuk memperindah busana daerah.

Tawaran ini menjadi pesan dalam pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 yang akan digelar 2-6 Oktober 2019.

“Tahun ini kami mengambil tema Wonderful of Celebes, pada puncak karnaval nanti aplikasi sulaman karawo akan diterapkan pada busana tradisional dari masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi,” kata Rifli Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo saat memaparkan konsep Gorontalo Karnaval Karawo kepada calon peserta karnaval di Kota Gorontalo, Rabu (14/8/2019).

Dalam karnaval karawo, peserta akan disodorkan pilihan subtema 5 provinsi di Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Peserta yang ikut diminta memilih salah satu baju tradisional atau baju khas provinsi tersebut, pada baju inilah sulaman karawo akan diterapkan. Sehingga pada karnaval nanti semua baju khas provinsi di Sulawesi akan dihiasi sulaman khas Gorontalo ini.

“Minimal 1 busana tradisional provinsi dikreasikan sulaman karawo oleh 5 kelompok peserta, ini akan memperkaya khazanah kebudayaan Sulawesi. Di sinilah pesona Sulawesi akan muncul melalui sulaman hasil kerajinan kaum wanita Gorontalo,” tutur Ivonela Reane Larekeng, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, La Ode M Arief Akbar yang hadir dalam pertemuan ini memaparkan aplikasi sulaman karawo pada baju dari 5 provinsi di Sulawesi ini akan meningkatkan permintaan sulaman karawo di pasar. Naiknya permintaan ini akan mendorong produksi dan harga sulaman yang rumit ini.

“Para perajin  karawo yang akan diuntungkan dengan makin banyaknya orang menyukai sulaman ini, bukan hanya orang Gorontalo, namun juga masyarakat di seluruh Pulau Sulawesi,” ujar La Ode M Arief Akbar.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sejumlah orang dari Federasi Serikat Pekerja Metal yang dipimpin Ahmad Andika Hasan melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

Mereka mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap, antara lain  yang menolak revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meminta revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, meminta DPRD Provinsi Gorontalo untuk membuat surat tertulis ke Presiden dan Pimpinan DPR untuk tidak merevisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, meminta Badan Legislasi DPR  untuk tidak memasukkan revisi Undang-Undang nonor 13 tahun 2003 ke Program Legislasi Nasional dan meminta rekomendasi tertulis dari Gubernur Gorontalo untuk menolak revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003.

Para pengunjuksara diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimuddin, yang juga Koordinator Komisi IV.

“Terkait tuntutan yang disampaikan saya fikir lembaga ini ketika berbicara terkait buruh pasti berpihak pada DPRD. Menyikapi isu nasional yang disampaikan ke dewan, kami sudah terima Insyaallah akan dibawa ke rapat pimpinan dan kami akan berkoordinasi langsung dengan DPR dan juga ke Kementerian Dalam Negeri,” kata La Ode  Haimuddin, Rabu (14/8/2019).

Menyangkut isu lokal, La Ode Haimuddin menyayangkan kasus banyaknya tenaga kerja asing yang hanya memanfaatkan visa kunjungan ke Provinsi Gorontalo  atau kunjungan ke Indonesia yang kemudian disalahgunakan, dan ini harus dikoordinasi dengan Imigrasi.

La Ode  Haimuddin meminta instansi terkait untuk lebih selektif karena kasus ini terjadi di Provinsi Gorontalo. Ia berharap kasus ini tidak terjadi dan akan kita tindaklanjuti dengan mengundang mitra terkait.

Terhadap banyaknya perusahaan di Gorontalo yang belum memenuhi kententuan Peraturan Perundangan terkait pengupahan tenaga kerja, ia mengaku prihatin karena selalu terjadi setiap tahunnya.

“Yang namanya Upah Minimum Provinsi (UMP), banyak perusahaan yang belum menerapkan secara penuh. Perusahaan harus  transparans, karena ada hak buruh yang diatur dalam perundangan yang belum dipenuhi,” ujar La Ode Haimuddin.

 

Pewarta : Hengki Adam – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo menerima Tim Penilai Lomba Kebersihan Kantor, Rabu (14/8/2019).

Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Pesta Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kriteria lomba kebersihan kantor  ini yang menjadi unsur penilaian adalah kebersihan, kerapian, kenyamanan dan estetika, serta kemeriahan.

Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Sumarwoto menyambut baik dan menyarankan agar lomba seperti ini dilaksanakan setiap tahun, karena berdampak positif terhadap kebersihan dan kerapian kantor, lomba ini memicu dan memacu kreatifitas staf untuk menata ruanganya masing-masing.

 “Sebelum tim penilai datang, secara internal dilombakan per bidang dan sekretariat, tapi yang menilai hanya Kepala Badan saja. Kemudian sebagai bahan pembanding penilaian, tiap kepala bidang saling menilai,” kata Sumarwoto.

Sumarwoto menambahkan yang terpenting dari kegiatan ini bukan memilih juaranya namun momentum untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan ini yang utama.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPDBD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam upaya meningkatkan kreasi dan nilai tambah produk dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar Festival Pangan Lokal B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman).

Ketua Panitia Festival yang juga Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Beserewan mengatakan tujuan Festival ini adalah untuk mendorong kreativasi dan inovasi dalam pengembangan olahan pangan lokal yang bernilai komersial.

“Kami ingin masyarakat pelaku usaha dapat melakukan inovasi dan kreasi dalam pengembangan olahan pangan lokal,” kata Zakiya Baserewan, Rabu (14/8/2019).

Pada Festival Pangan Lokal ini potensi dan kekayaan bahan pangan di Gorontalo harus mampu digali dan dikreasikan untuk menjadi pangan yang menarik, bergizi seimbang dan aman dikonsumsi siapa saja.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe mengataka Festival Pangan Lokal ini juga untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Festival ini merupakan cara untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan menyukseskan Go Pangan Lokal yaitu mengajak, mempengaruhi dan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal yang non-beras,” kata Sila Botutihe.

Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Gorontalo, Nurida Rahim yang didampingi staf ahli Sekretariat Daerah Sutrisno  dalam membuka kegiatan festival pangan lokal mengatakan sudah banyak motivasi dan inovasi yang dilakukan PKK dalam membuat keberagaman pangan lokal, juga sudah melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga bahan pangan lokal tidak nampak lagi.

Nurinda Rahim berharap dari hasil kegiatan ini ada pesertanya yang bisa mengikuti lomba serupa di tingkat nasional mewakili Provinsi Gorontalo.

“Festival pangan lokal dapat disosialisasikan ke masyarakat agar mereka bisa mengadopsi menu untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga yang memanfaatkan pangan lokal nonberas,” ujar Nurinda Rahim.

Penyelenggaraan Festival Pangan Lokal Provinsi Gorontalo ini berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, yang menarik adalah ditampilkannya menu lomba inovasi sagela.

Hadir dalam kegiatan ini para Kepala Dinas Pangan Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo serta intansi dan pemangku kepentingan di Grand Q Kota Gorontalo pada Selasa (13/8/2019).

Dari hasil lomba Festival Pangan Lokal ini, Tim Juri mengumumkan juara 1 Kabupaten Boalemo, juara 2 Kota Gorontalo dan juara 3 Kabupaten Gorontalo.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo langsung meluncur saat menerima laporan musibah kebakaran.

Bencana kebakaran ini berada di di Kelurahan Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

“Kami langsung ke lokasi kejadian,” kata Anton Hulima, anggota TRC BPBD Provinsi Gorontalo, Selasa (13/8/2019).

Anton Hulima menjelaskan kebakaran terjadi pada pukul 15.45 Wita di Kelurahan Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, laporan diterima pada pukul 16:10 wita dari warga yang bernama Herman Lanti.

“Dugaan penyebab kebakaran berasal dari lahan kebun yang dibakar oleh pemilik untuk membersihkan semak sehingga api menjalar sampai ke kandang peternakan,” ujar Anton Hulima.

TRC BPBD Provinsi Gorontalo segera menurunkan 1 unit mobil tanki air 5000 liter menuju ke lokasi kejadian dengan berkoordinasi dengan Tim Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten Gorontalo.

Kandang ayam milik Zainuddin (40) ini ludes, belum dihitung jumlah kerugian akibat musibah ini. Namun saat terjadi kebakaran terdapat 4000 ekor ayam hangus terbakar.

Menyikapi banyaknya kebakaran di Gorontalo, Kepala Pelaksana BPBD Sumarwoto mengingatkan kepada masyarakat agar hati-hati, saat sudah musim kemarau dan kebakaran sering terjadi di beberapa tempat.

“Masyarakat jangan membakar sampah sembarangan, apalagi di siang hari udara panas dan angin bertiup kencang memudahkan menjalarnya sumber api. Dirumah-rumah tolong diperhatikan kualitas instalasinya dan hindari steker yang tumpang tindih karena dapat memicu korsleting pemicu kebakaran,” kata Sumarwoto.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

 

GORONTALO -  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Sosialisasi Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Korem 131/Nani Wartabone Gorontalo.

Kegiatan tersebut dibuka oleh komandan KOREM 131/Nani Wartabone Kol. (Inf) Arnod Ritiauw, Senin (12/8/2019).

Dalam sambutanya Kol. (Inf) Arnod Ritiauw menekankan pentingnya rapat kordinasi, latihan dan simulasi penanggulangan bencana utamanya bencana kebakaran.

“Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh unsur TNI, Polri, Pemda, swasta dan lapisan masyarakat agar siap siaga menghadapi ancaman bencana. Lakukan rapat kordinasi, mitigasi, latihan dan simulasi berbagai jenis bencana,” kata Kol. (Inf) Arnod Ritiauw.

Dalam kegiatan tersebut Kepala BPBD Provinsi Gorontalo menyambut baik dan memberi dukungan peralatan dan SDM saat latihan pemadaman kebakaran hutan dan menyarankan agar menggandeng mitra Perusahaan Hutan Tanaman Industri  (HTI) dan Manggala Api yang sudah memiliki kemampuan dan ketrampilan memadai.

Kapolda Gorontalo yang diwakili Direktur Operasional (Dirops)  memberi apresiasi dan dukungan atas rencana Danrem untuk menggelar latihan pemadaman kebakaran hutan dan menyarankan agar melibatkan berbagai unsur agar hasilnya lebih maksimal.

Di akhir arahanya Kol. (Inf) Arnod Ritiauw berharap kegiatan ini disukseskan dan pertemuan berikutnya forum yang lebih kecil dan membahas persiapan teknis.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo