>

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan pekerjaan jalan yang menghubungkan Kecamatan Dungaliyo dan Kecamatan Biluhu Tengah di Kabupaten Gorontalo akan dikerjakan tahun ini. Jalan tersebut menjadi jalur alternatif dari Kecamatan Batudaa, Tabongo, Bongomeme, dan Kecamatan Dungaliyo menuju ke Pantai Selatan (Kecamatan Batudaa Pantai Cs).

“Jalan ini akan dikerjakan tahun ini, tembus hingga ke Biluhu Tengah. Jadi warga Batudaa Cs yang ingin ke Batudaa Pantai Cs aksesnya bisa lebih pendek dan lebih cepat,” terang Gubernur Rusli saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (13/4/2019).

Pekerjaan jalan dengan anggaran Rp8,1 miliar tersebut saat ini sedang memasuki tahap lelang. Jalan pegunungan itu menjadi akses penting bagi warga Dungaliyo karena memiliki potensi alam seperti kelapa, cengkih, jagung dan kakao.

Terlebih saat ini jalan di pantai selatan kondisinya sudah lebar dan mulus. Jalan alternatif yang menghubungkan Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo itu selama empat tahun terakhir terus dikerjakan. Hal itu tidak lepas dari upaya Gubernur Rusli untuk meyakinkan pemerintah pusat untuk dialihkan statusnya menjadi jalan nasional.

“Dulu jalur pantai selatan (Batudaa Pantai Cs) sangat terisolir. Kurang lebih 60 tahun warga Batudaa Pantai memperjuangkan jalan. Nanti Rusli Habibie jadi Gubernur jalannya sudah mulus,” tegasnya.

Selain menggelar Baksos di Kecamatan Dungaliyo, Gubernur Rusli didampingi istri Idah Syahidah dan sejumlah pimpinan OPD menggelar acara serupa di Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo.

Di Dungaliyo, Guberur Rusli menyerahkan bantuan benih jagung bagi petani setempat. Kecamatan tersebut mendapatkan jatah benih jagung gratis untuk 1.793 hektar senilai Rp1.183.380.000.

Ada juga pelaksanaan pasar murah serba Rp5.000. Beras, minyak goreng, gula pasir dijual Rp5.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah, rica, bawang putih dan ikan tuna dijual seharga Rp5.000 per setengah kilogramnya. Telur dihargai Rp5.000 per 10 butirnya. (Hmsprov - Isam)

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Gorontalo, Humas – Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah Provinsi Gorontalo, melaksanakan penilaian lomba perpustakaan Sekolah tingkat SMA/SMK/MA sederajat pada Jumat, (12/4/2019). Penilaian lomba perpustakaan ini dimulai dari perpustakaan SMK 1 Limboto,Kabupaten Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Perpustakaan Erna Harmain, yang juga selaku ketua tim penilaian lomba mengungkapkan, tujuan pelaksanaan lomba perpustakaan tingkat sekolah menengah ini, untuk meningkatkan peran perpustakaan sekolah dalam proses pembelajaran serta mewujudkan budaya baca bagi masyarakat sekolah.

“Salah satu yang amat penting bahkan dapat diibaratkan sebagai jantung dalam proses pembelajaran disekolah adalah perpustakaan.
Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai pusat sumber belajar bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan intelektual,” kata Erma

Untuknya dengan kegiatan ini, Erma dan tim penilai lainnya berharap, bisa memilih perpustakaan sekolah SMA/SMK/MA terbaik di tingkat Provinsi dan dapat mewakili ke tingkat nasional.

“Peserta lomba adalah utusan sekolah se Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Semoga nanti yang jadi juara adalah yang terbaik karena akan kita utus ke tingkat nasional, dan disana nanti juga bisa juara,” tandasnya.

Adapaun kriteria dari penilaian lomba perpustakaan ini diantaranya dilihat dari struktur, gedung, sarana prasarana, koleksi buku, alokasi anggaran, serta SDM pengelola perpustakaan.

Lomba perpustakaan tingkat SMA sederajat ini sudah dilaksanakan sejak tanggal Selasa, 9 April 2019. Adapun sekolah sekolah yang telah selesai dinilai di antaranya SMA 1 Tilamuta, SMA 1 Marisa, SMK 2 Gorontalo Utara, SMK 1 Kota Gorontalo, dan SMA terpadu Wirabakti Suwawa. Penilaian ini akan digilir sampai tanggal 15 april mendatang.

Pewarta : Dinas Arpus

Editor : Echin (Humasprov)

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

WhatsApp Image 2019 04 12 at 16.18.28

 

Kota Gorontalo, Kesbangpol - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Gorontalo gelar doa bersama demi suksesnya Pemilu Serentak tahun 2019 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Kamis (11/4/2019).

Gubernur Rusli Habibie yang diwakili oleh Sukri J. Botutihe selaku Asisten I Setda Provinsi Gorontalo menyampaikan Rakor FKUB merupakan upaya strategi, guna meningkatkan harmonisasi kerukunan umat beragama yang berkualitas di daerah ini pada kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),

''Sebagai Forum yang mewakili berbagai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Terutama, berperan-serta dalam membangun daerah masing-masing, dimana Tokoh maupun pemimpin agama memiliki peran strategis dalam menyebarkan kedamaian, terlebih memasuki tahun politik kali ini,” ujar Sukri.

Di hadapan peserta Rakor yang terdiri dari seluruh perwakilan agama di daerah ini, Sukri mengingatkan, bahwa situasi kondusif harus bisa terus terjaga demi terselenggaranya Pemilu Serentak 2019, agar dapat berjalan sukses secara aman dan damai, untuk itu dibutuhkan komunikasi efektif antar instansi pemerintahan bersama tokoh-tokoh agama dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan yang terintegrasi dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Olehnya itu, Sukri berharap, melalui Rakor ini seluruh anggota FKUB bersama para tokoh agama dan pemerintah hendaknya dapat secara bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak, pada Rabu 17 April 2019 ini.

Pada kegiatan yang sama, KH. Abdul Rasyid Kamaru selaku Ketua FKUB Provinsi Gorontalo besama Iskandar sebagai Sekretaris dan didampingi oleh Indri Bagoe, SE selaku Kabid Ketahanan Sosial dan Ekonomi pada Kesbangpol Provinsi Gorontalo segenap anggota FKUB menyelenggarakan doa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. memohon kepada sang Maha Kuasa agar Pemilu 2019 dapat berjalan aman dan damai.

Pewarta : Rahmat - Kesbangpol

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Kesbangpol – Sukseskan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo Optimalkan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Gorontalo dalam menjaga Stabilitas Daerah menjelang Pemilu tahun 2019 dengan menggelar Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Kamis (11/4/2019) yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan & Kesra setda Provinsi Gorontalo Syukri J. Botutihe yang mewakili Bapak Gubernur Gorontalo.

Syukri J. Botutihe mengungkapkan bahwa FKUB sebagai wahana komunikasi dan wadah mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik khususnya konflik keagamaan. "FKUB juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan, bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif" ucap Syukri 

"Pengurus FKUB se-Provinsi Gorontalo serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas keagamaan diharapkan juga dapat Menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, Menciptakan situasi daerah agar tetap kondusif walaupun dengan perbedaan pilihan, dan dapat Menghimbau Masyarakat melalui FKUB seluruh umat di masing-masing agama agar menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019 dan Jangan golput." tambahnya

KH Abd. Rasyid Kamaru,M.Pdl selaku Ketua FKUB Provinsi Gorontalo juga menuturkan bahwa strategi dalam menyukseskan Pemilu 2019 yakni memberikan seruan dan ajakan pada masyarakat dan pemilih untuk berpartisipasi secara aktif agar terselenggaranya pemilu yang rukun, demokratis, bermutu dan menjauhkan diri dari Perbuatan tercela seperti politisasi suku-suku, agama, ras dan jangan menyebarkan Informasi yang bersifat HOAX. .

Pada kegiatan yang sama juga, Indriaty Bagoe, SE selaku Kabid Ketahanan Sosial dan Ekonomi menyampaikan melalui rakor ini, diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan FKUB guna menciptakan kesepahaman dan menyamakan persepsi dalam rangka memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama di wilayah Provinsi Gorontalo sekaligus dapat meningkatkan peran FKUB, tokoh agama, tokoh mayarakat dan ormas keagamaan dalam menciptakan stabilitas daerah yang kondusif dalam rangka sukses pemilu serentak 2019. 

 

Pewarta : Rahmat - Kesbangpol

Editor - Admin PPID

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Pelaksanaan Bakti Sosial (Baksos) NKRI Peduli yang digelar bergilir di setiap kecamatan se Provinsi Gorontalo menuai larangan di Kabupaten Bone Bolango. Akibatnya, kegiatan penyerahan bantuan program, pelaksanaan pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis yang sedianya digelar di Kecamatan Bulango Ulu, Kamis (11/4/2019) dibatalkan dan dialihkan ke kecamatan lain.

“Surat pemberitahuan sudah kami sampaikan ke Pak Bupati kemarin, sekitar jam 13.00 Wita. Beberapa dinas hari ini sudah menuju ke lokasi, bahkan kuponnya sudah disebar ke masyarakat. Tapi pihak kecamatan menyampaikan bahwa atasannya belum mengizinkan,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol Wardoyo Pongoliu saat menghadiri Baksos NKRI Peduli di Kelurahaan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis (11/4/2019).

Pihak kecamatan berdalih tidak keluarnya izin untuk menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu 2019. Upaya klarifikasi pun dilakukan pihak Dinas Sosial Pemprov Gorontalo untuk mendatangi dan menanyakan kepada Sekretaris Daerah Bone Bolango, Ishak Ntoma.

“Sekretaris Dinas Sosial menemui Sekda Bone Bolango di rumah beliau. Disampaikan bahwa ini sudah dirapatkan dengan Pak Bupati, dan diputuskan belum bisa dilaksanakan pasar murah di Bone Bolango,” imbuhnya.

Terkait tidak adanya izin tersebut, Karo Humas dan Protokol atasnama Pemprov Gorontalo memohon maaf kepada masyarakat yang sudah menantikan program ini. Wardoyo menyesalkan penolakan tersebut, sebab sejak tahun 2017 program ini sudah bergulir untuk membantu warga kurang mampu.

Pihaknya berjanji akan menjadwalkan ulang pelaksanaan pasar murah di Bone Bolango usai Pemilu 2019 nanti. Hal itu diharapkan dapat mengobati kekecewaan warga setempat. (Hmsprov - Isam)

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

baksos

KOTA GORONTALO, Perkim – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan “Baksos NKRI Peduli ”, Kegiatan Tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli habibie berlokasi di lapangan Kelurahan Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Utara pada Selasa Siang (09/4/2019). Gubernur Gorontalo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa gelaran Baksos NKRI peduli telah rutin dilaksanakan di beberapa Lokasi se - Provinsi gorontalo.

"Untuk melihat capaian program tahun 2018 dan capaian tahun 2019 serta ini menjadi perintah pak presiden agar para gubernur harus lebih sering turun ke rakyat ” tegasnya.
Menurutnya, anggaran program bantuan sosial APBD provinsi yang diberikan ke masyarakat adalah merupakan anggaran dari rakyat dan akan kembali ke rakyat dan ini adalah merupakan progam-program NKRI untuk menurunkan angka kemiskinan di Prov. Gtlo.


Pada Bakti Sosial NKRI Peduli tersebut, Gubernur Rusli menyerahkan simbolis Program bantuan Rumah layak huni RHIR bagi masyarakat miskin sebanyak 3 unit rumah dan 2 unit untuk korban bencana dengan total anggaran 155 juta rupiah, serta benih jagung bagi petani se Kecamatan Kota Utara dan PKH sebanyak 100 KK di kel. Dulomo kecamatan Kota Utara.
Pada tahun 2018 melalui Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Gorontalo telah membangun sebanyak 610 Unit Rumah layak huni dan pada tahun ini 750 unit untuk Masyarakat miskin serta 5 unit untuk Korban bencana se – Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut di hadiri kurang lebih 300 orang berasal dari masyarakat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo beserta Tokoh Masyarakat, Anggota DPRD prov dan Dprd kota Gorontalo dan Perwakilan Pemerintah Kota Gorontalo.
Selain penyerahan bantuan rumah RH-IR dan benih jagung, baksos juga diisi dengan pasar murah. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, Gula Pasir dan ikan Oci dijual serba Rp5.000 per kilogramnya. Telur 10 butir juga hanya dihargai Rp5.000 per 10 butirnya.
Masyarakat kel. Dulomo kota utara sebagai penerima bantuan sangat berterima kasih atas kehadiran Gubernur Gorontalo dan mendoakan insyallah Gubuernur Gorontalo sehat wal afiat. (perkim)

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Sekretariat tim persiapan pengadaan lahan pembangunan bendungan bulango ulu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) terus bergerak untuk merampungkan proses persiapan pendataan lahan yang akan menjadi pembangunan bendungan bulango ulu yang berada di dua kecamatan kab.bone bolango yang sudah memasuki tahap konsultasi publik untuk dusun dua desa Owata Kec.Bulango Ulu Kab. Bone Bolango, rabu(10/04/2019).

Konsultasi publik yang di laksanakan di lompleks pasar desa Owata itu di hadiri oleh Kepala Dinas PUPR Handoyo Sugiharto sebagai sekertariat tim persiapan, ketua tim persiapan Sutan Rusdi, sekretaris daerah Bone Bolango Ishak Ntoma, pihak balai wilayah sungai (BWS) II sulawesi, perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo,dinas terkait lainnya dan masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan bendungan bulango ulu.

“Kami mengapresiasi apa yang telah di lakukan oleh tim persiapan dan konsultasi publik ini sangatlah penting dalam hal pencocokan data dan kami juga memohon kepada pihak tim persiapan agar seluruh hak-hak masyarakat tidak akan terlewatkan dalam pendataan awal ini, kalau masih ada yang terlewatkan mohon untuk di ukur kembali karena pasti masih ada yang terlewatkan.” Ungkap Ali Antukai kepala desa Owata saat wawancara.

Terkait permohonan kepala desa tersebut pihak Tim persiapan pengadaan lahan bendungan bulango ulu menjelaskan bahwa mereka akan terus berusaha mendata lahan dan aset-aset masyarakat dengan sisa waktu yang ada dan mereka (tim Persiapan pengadaan lahan) juga telah membuka base camp di lokasi tersebut untuk dapat melayani masyarakat pemilik lahan 1 x 24 jam.

Untuk dusun dua desa Owata sendiri yang telah didata oleh tim persiapan dari 152 pemilik lahan ada 247,01 hektar dan 676 bidang. Setelah mencocokan data dengan tim persiapan masyarakat pemilik lahan langsung menanda tangani berita acara kesepakatan bahwa pembangunan bendungan bolango ulu benar-benar berada di lahan milik masyarakat tersebut.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor– Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

IMG 20190321 WA0015

KAB. GORONTALO UTARA, Perkim – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan “Sosilisasi Advokasi Sadar Kumuh Kab/Kota T.A 2019 ”, Kegiatan Tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo Bpk. Ir. Aries N. Ardianto, MM, bertempat di Kantor Desa katialada kab. Gorontalo Utara Jum’at pagi (22/3).

Bapak Kadis PRKP pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Penanganan kota kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang, sesuai yang diamanahkan Undang-Undang nomor satu tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.

Menurutnya, anggapan kumuh yang identik dengan ada atau tidak ada uang merupakan anggapan yang keliru. karena yang paling utama adalah sikap dan perilaku setiap orang agar tidak melakukan tindakan kumuh.

Pada kesempatan itu pula Kabid Permukiman ibu Dra. Rahmtia Ali, ST,Sp, M.Si menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi sadar kumuh ini adalah memberikan wawasan kesadaran kepada masyarakat agar peduli lingkungan kumuh dan juga Bersama-sama untuk menuntaskan target 0% kumuh sesuai yang diamanahkan Undang-Undang nomor satu tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.

Berdasarkan pembagian, kewenangan pemerintah pusat jika luas kawasan kumuh diatas 15 ha, sedang luas 10-15 ha menjadi kewenangan provinsi dankurang dari 10 ha menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut di hadiri peserta sebanyak 50 orang berasal dari masyarakat dusun Hokimo Desa Katialada kab. Gorontalo Utara beserta Kepala desa dan perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman kab. Gorontalo Utara.

 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

Kota Gorontalo, Dinas Arpus – Sebanyak 60 pengelola perpustakaan sekolah SMA sederajat se Provinsi Gorontalo, mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, di Aula kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Kamis (21/3/19).

Kadis Arpus Provinsi Gorontalo Yosef Koton saat membuka bimtek mengungkapkan, perpustakaan adalah sumber Ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi baik media tulisan, cetakan, rekaman ataupun elektronik.Kota Gorontalo, Dinas Arpus – Sebanyak 60 pengelola perpustakaan sekolah SMA sederajat se Provinsi Gorontalo, mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, di Aula kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Kamis (21/3/19).

Kadis Arpus Provinsi Gorontalo Yosef Koton saat membuka bimtek mengungkapkan, perpustakaan adalah sumber Ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi baik media tulisan, cetakan, rekaman ataupun elektronik.

Menurut Yosef Koton, dengan dikeluarkannya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, menjadi payung hukum bagi segala aktifitas kinerja perpustakaan dan seluruh elemen pendukung kegiatannya meliputi pustakawan, gedung, koleksi buku dan pemustaka.

“ UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan tersebut merupakan sebuah tantangan bagi pengelola perpustakaan untuk menciptakan sebuah perpustakaan yang bisa menjadi tempat menggali iImu pengetahuan dan Informasi,” ujar Yosef.

Yosef menambahkan, eksistensi perpustakaan sangat berperan penting dalam pembangunan . Untuk itu perlu adanya peningkatan profesionalisme dan inovasi yang mengarah pada pengembangan sumber daya aparatur, salah satunya melalui penyelenggaraan bimtek pengelola perpustakaan.

“ Saya minta para pengelola perpustakaan yang ada disekolahnya masing masing lebih profesional dalam menyeleksi, mengorganisasikan bahan pustaka yang dibutuhkan siswa dalam proses belajar mengajar,” tegas Yosef.

Melalui bimtek itu pula, Yosef berharap dapat lebih menambah dan meningkatkan pengetahuan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah di Provinsi Gorontalo, sehingga dapat mengelola perpustakaan sekolah sesuai standar nasional perpustakaan sekolah serta mampu meningkatkan minat baca bagi para siswa, pungkas Yosef. (Sumber : Pewarta : Suleman Dinas Arpus - Editor : Boerhand Hmsprov)

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

studibanding2 SPIP

Gorontalo – Keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam mengimplentasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendapat perhatian dari Badan Siber dan Sandi Negara , hal ini terbukti dengan adanya studi banding terkait strategi peningkatan maturitas SPIP oleh Inspektorat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Hari Kamis (15/3/2019). Peserta studi banding dari BBSN tersebut diterima oleh Huzairin Roham selaku Inspektur Provinsi Gorontalo didampingi oleh Nune Lamusu selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Muhammad Nur fajri Habibullah sebagai salah satu anggota tim studi banding menyampaikan tujuan studi banding mereka adalah untuk mengetahui lebih jauh implementasi SPIP di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo terutama unsur Kegiatan Pengendalian.

Inspektur Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham dalam dialog bersama peserta studi banding menyampaikan bahwa secara umum karakteristik penyelenggaraan SPIP di Provinsi Gorontalo antara lain telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk sebagian besar kegiatan pokok satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk menunjang hal tersebut sebagian besar kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi telah berbasis IT antara lain perencanaan melalui aplikasi E-renggar pengukuran kinerja melalui Siransija, keuangan melalui Simda, evaluasi melalui E-Monev, Penilaian maturitas dan penilaian risiko menggunakan aplikasi SPIP dan Sirbia.

Dalam dialog tersebut juga Inspektur Pembantu Wilayah IV turut menyampaikan bahwa sebagian besar  kegiatan pokok unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan sesuai Standard dan Prosedur yang dibuat.

Sampai dengan tahun 2018 Inspektorat Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Penilaian maturitas SPIP terhadap 5 SKPD dengan hasil 2 SKPD beroleh nilai 3, 3 SKPD beroleh nilai 2.  Pada tahun ini direncanakan akan di laksanakan penilaian maturitas terhadap 4 SKPD yang sebelumnya telah di ikutkan dalam Bimtek Maturitas.

Diakhir dialog, Fajri menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi tentang Implementasi SPIP di Provinsi Gorontalo yang akan menjadi bahan perbaikan bagi terlaksananya SPIP di lingkungan  Badan Siber dan Sandi Negara.

Foto/Pewarta : Hasni Miolo

Editor : Hasan Huradju

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo