>

KOTA GORONTALO, PUPR – Untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli di bidang jasa konstruksi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) provinsi Gorontalo mengadakan pelatihan ahli muda managemen konstruksi bangunan dan uji kopetensi di hotel Rahmat Inn, senin (22/04/2019)

Pelatihan ahli muda manageman yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi dinas PUPR provinsi Gorontalo Abdul Rahman Lakadjo yang mewakili kepala dinas PUPR provinsi Gorontalo itu di hadiri oleh ketua asosiasi ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstrusi (A2K4) provinsi Gorontalo Ima Intan Daeng Matona, dinas terkait dan stakeholder yang terlibat langsung dengan jasa konstruksi.

“Ini memang salah satu kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat konstruksi terutama bagi bapak dan ibu yang berkecimpung di dunia jasa konstruksi.” Jelas Abdul Rahman

Managemen jasa kontruksi adalah salah satu tata cara pengaturan, pemahaman, sistem dan sirkulasi yang ada di dalam satu pembangunan infrastruktur. Sedangkan metodenya sesuai dengan standar yang di cantumkan dalam undang-undang no.2 tahun 2017 didalam pasal 69 di mana pelatihan tenaga kerja jasa konstruksi dengan metode yang relevan, efektif dan evisien sesuai dengan kompetensi kerja.

“Intinya pelatihan managemen konstruksi bangunan gadung ini merupakan ilmu paripurna dari pada seseorang yang akan bekerja di dunia jasa konstruksi. Karena penting sekali ini mudah - mudahan teman-teman bisa merespon semua.”lanjut Abdul Rahman

Kegiatan yang di ikuti oleh 30 peserta seprovinsi gorontalo itu di khususkan kepada masyarakat yang bukan ASN dan akan berlansung selama lima hari dengan maksud untuk mencapai jam pelajaran materi kurang lebih 40 jam yang terdiri dari modul A, modul B dan modul C. Kepala bidang jasa konstrusi itu juga berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ahli muda managemen konstruksi bangunan gedung dan uji kopetensi ini bisa lolos agar di provinsi gorontalo ini bisa muncul manager-manager konstruksi yang bisa di andalkan.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Senin (22/4/2019). Rapat yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Syukri Botutihe itu untuk mengecek kesiapan tim yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI No. 83 tahun 2019.

Berbagai instansi dihadirkan di antaranya Dishub Kabupaten/Kota, pengelola Bandara Djalaluddin Gorontalo, para kepala pelabuhan, BPTD wilayah XXI Gorontalo, Ditlantas Polda serta para Kasatlantas Kabupaten dan Kota.

Hadir pula pihak Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Lanal, BMKG, Pelindo, Damri, BNN Provinsi Gto, Pelni, PT ASDP Cabang Luwuk, Jasa Raharja, Maskapai penerbangan, dan perusahaan angkutan.

“Rakor ini menjadi penting sebagai tahap awal persiapan angkutan lebaran tahun 2019. Sebagaimana instruksi Bapak Gubernur Gorontalo dan Bapak Wagub bahwa kesiapan pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran nanti harus benar-benar siap untuk kelancaran transportasi masyarakat,” kata Kadis Perhubungan, Jamal Nganro dalam sambutannya.

Pihaknya memperkirakan puncak arus mudik pada lebaran tahun 2019/1440 Hijiryah akan berlangsung tanggal 30 dan 31 Mei 2019, atau H-6 dan H-5 lebaran. Puncaknya terjadi pada H-3 tanggal 2 Juni 2019 bertepatan dengan perayaan tradisi malam pasang lampu atau Tumbilotohe di Gorontalo.

Berbagai pihak menyatakan kesiapannya untuk ikut mensukseskan angkutan lebaran. Bandara Djalaluddin Gorontalo, pelabuhan laut dan terminal tipe A Gorontalo akan melakukan standar operasional prosedur untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Begitu pula dengan aparat kepolisian, TNI serta instansi teknis lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Adapun bagian yg menjadi perhatian kami nanti yaitu rump chek atau pemeriksaan kelengkapan dan kondisi angkutan. Mulai dari aspek administrasi surat-surat, aspek teknis keselamatan dan kelaikan kendaraan serta aspek manusianya berupa uji alkohol dan narkoba,” imbuh Jamal.

Pertumbuhan arus mudik dan balik lebaran setiap tahun di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada tahun 2018 lalu misalnya, pemanfaatan sektor transportasi udara pada arus mudik dan balik lebaran naik sekitar 6, 28 %, laut 3, 29 %, penyeberangan laut 40,29 % dan darat 40,19 %. (Hmsprov - Isam)

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Untuk merampungkan proses pendataan yang di lakukan oleh tim persiapan, Sekertariat tim persiapan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengadakan kembali konsultasi publik sebagai salah satu proses dari tahapan pengadaan tanah sesuai Undang - Undang No.2 tahun 2012 dan untuk mencapai satu kesepakatan antara tim persiapan dengan pemilik lahan di komplex pasar owata desa Owata, Minggu (21/04/2019)

Konsultasi publik yang di buka secara langsung oleh sekertaris daerah (SEKDA) Bone Bolango Ishak Ntoma itu di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi, pihak satuan kerja (SATKER), perwakilan kejaksaan tinggi negeri Gorontalo, dinas terkait lainnya dan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk Bulango Ulu.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, mereka kalaupun tidak hadir nanti kita akan meminta tanda terima undangan pemanggilan melalui kepala dusun, seandainya kalau mereka sudah menerima itu sudah cukup untuk kita jadikan dasar bahwa mereka setuju atau sepakat lahan mereka akan terkena rencana pembangunan.” Ungkap Sutan Rusdi saat wawancara.

Dari setiap konsultasi publik yang di adakan selama ini oleh tim persiapan pasti ada pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat kegiatan tersebut di adakan. Maka dari itu tim persiapan terus berusaha agar target dari pelaksanaan konsultasi publik tercapai sesuai dengan aturan yang ada.

“justru di perpres 71 pasal 29 bunyinya begitu harus di sampaikan undangannya kepada pemilik lahan melalui kepala-kepala dusun atau kepala desa setempat harus wajib di lengkapi dengan tanda terima. Karena sudah pemanggilan yang ketiga kalinya jadi kita akan laksanakan lagi pada hari minggu depan.” Lanjut Sutan.

Sementara itu pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Gorontalo yang saat itu mendapingi tim persiapan dalam melaksanakan konsultasi publik juga membenarkan bahwa ada sejumlah pemilik lahan yang telah di undang ke konsultasi publik tersebut tapi tidak hadir.

“Kami dari tim pendamping menyarankan agar di undang secara patut kemudian ada tanda terima dari yang bersangkutan pemilik lahan maupun yang menguasai lahan, dengan dasar itu kita laksanakan lagi konsultasi publik termasuk bagi masyarakat yang tidak di ketahui alamanya atau domisili oleh tim persiapan tadi kami sarankan untuk di umumkan di media masa atau di umukan melalui rri.” Jelas Sukandi Maku saat wawancara

Sukandi juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan perpres no. 71 tahun 2012 jika ada pemilik lahan atau yang menguasai tidak di ketahui alamatnya itu bisa di tempel pengumuman di kantor desa, kantor kecamatan atau di umumkan melalui media masa.-

Pewarta/foto Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Konsultasi publik yang di adakan oleh sekertariat tim persiapan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) prov. Gorontalo mendapat masukan yang luar biasa dari sekertaris daerah (SEKDA) Ishak Ntoma di desa Owata kec.Bulango Ulu, Minggu (21/04/2019)

Kegiatan yang di buka secara langsung oleh SEKDA Bone Bolango Ishak Ntoma itu di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, pihak satuan kerja (SATKER),perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo, dinas terkait lainnya dan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk bulango ulu.

“saya sudah bilang sama panitia pihak balai wilayah sungai nama keluarga yang akan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan waduk Bulango Ulu ini yang jumlahnya sekian ratus ini saya minta di tulis di prasasti dan itu di tempel di dinding tebing yang tingginya 75 meter.” Jelas Ishak Ntoma saat membuka konsultasi publik.

Bukan hanya itu Ishak Ntoma juga menambahkan agar anak cucu mereka nanti para pemilik lahan, akan dapat mengetahui bahwa keluarga mereka terdahulu telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan waduk Bulango Ulu tersebut.

“Inshaa Allah selama bangunan waduk Bulango Ulu ini di manfaatkan untuk kemaslahatan umat, Inshaa Allah pahalanya juga mengalir bagai air yang mengalir dari mongiilo sampai ke gorontalo sana.” Lanjut Ishak.

Hal senada juga di jelaskan oleh kepala subagian kepegawaian Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi Arsin Mokoago bahwa dia telah menghubungi langsung kepala BWS terkait permintaan sekda Bone Bolango tersebut.

“Pada prinsipnya pimpinan menyetujui nanti kalo ini sudah berjalan dengan bagus, selesai mulai pelaksanaan-nya jadi semua nama-nama itu akan di data dan akan di abadikan di prasasti yang akan di buat di pintu depan waduk.” Ungkap Arsin saat wawancara.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Untuk mencapai target yang telah di sepakati oleh tim persiapan dan agar tetap pada peraturan perundang-undang NO.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sekertariat tim persiapan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk bulango ulu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kembali mengadakan konsultasi publik untuk yang kesekian kalinya dengan pemilik pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk Bulango Ulu di base camp tim persiapan desa Mongiilo’ sabtu (20/04/19)

Kegiatan yang di buka secara resmi oleh camat bulango ulu I wayan Ranawa yang mewakili pemerintah bone bolango dan saat itu juga di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, Assisten I Bone Bolango Taufik Sidiki, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS),Perwakilan satuan kerja (satker), perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo dan dinas terkait lainnya yang dari provinsi maupun dari Bone Bolango serta masyarakat pemilik lahan.

“Ini adalah konsultasi publik yang kesekian kali atau yang kejutuh kalinya setelah beberapa hari berturut-turut dilakukan di desa Tulo’a, Owata dan kemudian di desa Mongiilo dan ini yang kedua kalinya di desa Mongiilo dan rencana besok kita akan adakan lagi di desa Owata yang ke empat kalinya. Karena memang sesuai dengan amanat undang-undang konsultasi publik ini di lakukan secara terus menerus sampai semua bisa hadir kemudian semua bisa mengerti dan bisa menanda tangani kesepakatan tentang lokasi pembangunan di desa yang ada saat ini.” Jelas Sultan

Sultan juga menambahkan bahwa masih banyak pemilik lahan yang beberapa waktu lalu kami undang tapi belum sempat hadir maka dari itu di adakan kembali konsultasi publik sesuai hasil rapat evaluasi yang diadakan di gedung PIP2B beberapa waktu lalu.

“Dengan diadakanya konsultasi publik yang ke tujuh di kecamatan Bbulango Ulu dan untuk desa Mongiilo sendiri yang ke dua kalinya saya berharap kepada bapak ibu yang memiliki lahan kiranya mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.” Ungkap Camat bulango ulu I Wayan Ranawa saat membuka acara tersebut.

Untuk desa Mongiilo sendiri ada 199 pemilik lahan yang sudah di undang di konsultasi publik tersebut tapi yang hadir pada saat itu dan langsung menanda tangani berita acara kesepakatan baru 113 orang dan masih tersisa 86 orang pemilik lahan lagi yang belum bisa hadir dan belum menanda tangani berita acara kesepakatan tersebut.-

Perwata/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Senin, 22 April 2019 16:34

Pekerjaan Jembatan Molintogupo dimulai

KABUPATEN BONE BOLANGO – Untuk menindak lanjuti arahan Gubernur Gorontalo beberapa waktu lalu Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) prov.gorontalo Handoyo Sugiharto yang di dampingi oleh kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan dinas PUPR prov. Gorontalo turun langsung untuk meninjau pekerjaan jembatan Molintogupo di kec.Suwawa Selatan kab.Bone Bolango, Selasa (16/04/2019).

Jembatan yang pernah di terjang banjir bandang pada tahun 2007, memiliki panjang 120 meter dengan lebar 4 meter itu mendapat perhatian khusus dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan telah di tinjau langsung pada beberapa waktu lalu.

“Pekerjaan penggantian lantai jembatan Molintogupo ini merupakan tindak lanjut dari peninjauan pak.Gubernur Gorontalo beberapa waktu lalu di hari minggu. Di mana penggantian ini sangat vital dan sangat di perlukan masyarakat karena jambatan ini merupakan satu-satunya urat nadi antara wilayah kecamatan Suwawa Selatan dengan kecamatan Suwawa Tengah.” Jelas Handoyo saat wawancara.

Mantan kepala dinas PU Kabupaten Boalemo itu juga berharap dalam dua minggu kedepan pekerjaan penggantian lantai jembatan ini sudah bisa selesai dan sudah bisa dinikmati lagi oleh masyarakat yang berada di kecamatan suwawa selatan dan sekitarnya.

Kepala seksi pemeliharaan dinas PUPR prov. Gorontalo Zulkarnain Habibie juga menjelaskan Pekerjaan Jembatan yang di mulai hari ini di karenakan susahnya mencari bahan penganti lantai jembatan tersebut dan jika seluruh lantai jembatan akan di ganti maka akan memerlukan 28 kubik kayu momala.

“Jadi janji kemarin pak Gubernur untuk memperbaiki lantai jambatan molintogupo hari ini sudah mulai di laksanakan kegiatan pekerjaannya. Memang untuk mendapatkan jenis kayu momala ini sangatlah susah, Alhamdulillah kayu ini sudah ada jadi pekerjaan-nya pun kita sudah mulai hari ini.”ungkap Zulkarnain .-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

Jakarta – Hari ketiga Perayaan HUT TMII ke-44 di Sasana Kriya TMII Jakarta, makin ramai didatangi pengunjung. Berbagai kegiatan yang disajikan membuat para pengunjung sangat menikmati berakhir pekan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ini. Minggu, (21/4/2019).

Badan Penghubung Provinsi Gorontalo yang turut memeriahkan kegiatan ini, menampilkan beberapa kerajinan khas Gorontalo. Selain itu pameran kuliner khas Gorontalo di acara EXPO Nusantara ini juga menjadi daya tarik pengunjung.

Kerajinan khas Gorontalo yang dipamerkan antara lain, Upia Karanji, kerajinan tangan dari Kain Karawo seperti jilbab motif Karawo, kipas Karawo, dan saputangan Karawo yang dipasok dari para pengrajin di Karawo di Gorontalo. Serta beberapa ornamen dengan corak dan warna khas Gorontalo turut menghiasi stand Badan Penghubung Provinsi Gorontalo.

“Sebagai perwakilan Pemprov Gorontalo di Jakarta, kami ikut memanfaatkan pameran ini untuk mengenalkan budaya dan tradisi Gorontalo di kancah nasional. Alhamdulillah respon warga yang datang sangat baik,” kata Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo, Arfan Jusuf.

Selain kerajinan daerah, kuliner Gorontalo ikut disajikan dan menarik perhatian pengunjung. Ada binthe biluhuta, ayam bakar iloni, woku gurame, cara isi dan beberapa jajanan khas lainnya.

Pameran yang digelar sejak 18 – 21 April 2019 mulai jam 10 hingga selesai ini, juga memanjakan pengunjung dengan berbagai pernak-pernik dan kuliner khas dari 34 provinsi di Indonesia.

Pengunjung lokal maupun manca negara tampak antusias untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Apalagi fasilitas yang ada di TMII dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat, selama kegiatan berlangsung.

Pewarta : Badan Penghubung

Editor : Isham /Hmsprov

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Dinas PRKP, Humas – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) memberikan klarifikasi tentang berita yang menyebut pembangunan salah satu Rumah Layak Huni (Mahyani) di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Berita tersebut dimuat di salah satu koran lokal berdasarkan hasil evaluasi lapangan tim Pansus DPRD untuk LKPJ Gubernur tahun 2018.

“Kami ingin merespon positif kunjungan Pansus LKPJ 2018 ke lokasi pembangunan, sebagaimana tim kami juga hadir untuk mendampingi tim di lokasi,” kata Kadis PRKP Aries Adianto, Minggu (15/4/2019).

Rumah yang dibangun tahun 2018 itu disoal karena dinilai belum rampung. Indikatornya pekerjaan dapur yang belum selesai. Padahal menurut Aries, pembangunan dapur tidak masuk dalam pembiayaan rumah yang diberinama Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) tersebut.

“Dapur yang saat kunjungan Pansus LKPJ belum selesai bukan merupakan bagian yang akan dibangun dalam program mahyani. Dapur merupakan andil dan inisiatif pemilik rumah,” jelasnya.

Pada item pembiayaan, RH-IR hanya menanggung induk rumah sebanyak dua kamar dan satu unit jamban. Ia mengakui pembangunan jamban belum selesai karena menunggu selesainya pekerjaan dapur oleh pemilik rumah.

“Jamban sudah kami bangun namun belum diatap karena menyatu dengan dapur. Materialnya sudah siap tapi harus menunggu dapur selesai dibangun oleh pemilik rumah,” pungkasnya.

Pewarta : James Perkim

Editor : Isham (Hmsprov)

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Guna mendorong kemandirian pangan di tingkat masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memberi bantuan kepada Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) di daerah. Kelompok tersebut yang selama ini fokus memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai kebutuhan pangan.

Ibu-ibu secara sukarela berkelompok dan menanam pekarangan rumahnya dengan rempah-rempah, sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain untuk dikonsumsi sendiri, produk pangan tersebut dijual untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Salah satunya KRPL di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo yang menjadi KRPL terbaik tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2018. Eksistensi kelompok ini ditinjau langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Idah Syahidah serta sejumlah pimpinan OPD, Sabtu (13/4/2019).

“Saya senang dan bergembira melihat perkembangan (usaha) KRPL ini. Saya sampaikan ke Pak Kadis Pertanian untuk ikut membantu (Dinas Pangan) untuk mengembangkan kelompok seperti ini,” buka Rusli saat memberi sambutan.

Gubernur Rusli menginginkan agar dinas teknis melakukan pemetaan di semua kabupaten/kota terkait eksistensi KRPL. Kelompok ibu-ibu ini diharapkan bisa memasok kebutuhan pangan lokal masyarakat agar tidak bergantung dari daerah lain.

Budaya menanam kebutuhan pangan di pekarangan rumah perlu ditingkatkan untuk mendukung diversifikasi pangan. Warga diminta tidak bergantung dari produk pangan luar daerah yang dijual di pasaran. Menurut Rusli hal itu sangat riskan karena berpotensi kekurangan stok dan berdampak pada harga yang mahal.

“Salah satu penyumbang inflasi kita yaitu bawang, rica dan tomat. Masih banyak yang dipasok dari daerah tetangga. Penduduk kita sekitar 1,1 juta jiwa atau sekitar 400-500 ribu KK, katakanlah. 100 ribu KK saja tiap hari tanam rica harganya Rp10.000 per kilo, berarti ada uang Rp1 miliar berputar di masyarakat,” imbuhnya.

Untuk mendukung eksistensi KRPL, Gubernur Rusli menyerahkan dua jenis bantuan yakni KRPL dan Kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Untuk KRPL dibagi berdasarkan dua kategori. Kategori kelompok tahap pengembangan sebanyak 10 kelompok mendapat bantuan Rp15 juta per kelompoknya, sementara KRPL tahap penumbuhan sebanyak 5 kelompok memperoleh bantuan Rp50 Juta per kelompok.

Sementara untuk PUPM juga dibagi berdasarkan dua kategori yakni kelompok pengembangan dan kelompok pertumbuhan. Kelompok pengembangan memperoleh Rp60 juta per kelompok sementara kelompok penumbuhan mendapat bantuan Rp160 juta per kelompok. (Hmsprov - Isam)

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Petani di Kabupaten Gorontalo (Kabgor) mulai menikmati program bajak lahan gratis yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagai program baru, bajak gratis masih dikhususkan untuk petani di Kecamatan Batudaa, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo Telaga dan Limboto.

Program tersebut membebaskan petani yang ingin meminjam alat mesin pertanian (alsistan) yang dikelola oleh Brigade Alsintan Dinas Pertanian. Seharusnya, setiap hektar lahan yang dibajak membutuhkan ongkos operator dan BBM senilai Rp800.000. Harga itu lebih rendah 50 persen jika dibandingkan petani meminjam dari petani lain.

“Alhamdulillah untuk warga di sini saya berikan hadiah. Semua lahan kita bajak gratis tidak perlu bayar-bayar,” terang Rusli saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (13/4/2019).

Program tersebut diharapkan dapat menekan ongkos produksi petani sawah dan jagung. Pada gilirannya petani bisa meningkatkan produksi pertaniannya. Bagi petani yang ingin mengakses program ini bisa langsung melayangkan proposal ke Dinas Pertanian dengan cara berkelompok.

“Apalagi sekarang sudah musim tanam jagung, sebagian juga untuk padi sawah. Jadi silahkan dimanfaatkan bantuan itu. Petani yang ingin tanahnya dibajak gratis bisa memasukkan proposal ke Dinas Pertanian,” imbuh mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Eksistensi brigade alsitan sendiri sejauh ini dipandang cukup efektif untuk mengelola bantuan alat mesin pertanian bantuan pemerintah. Jika dulu mesin bajak diberikan kepada petani, maka cenderung cepat rusak dan sulit diakses oleh petani lain.

Saat ini, ketersediaan mesin di brigade alsintan Provinsi Gorontalo terawat dengan baik dan siap digunakan Keseluruhan alat berjumlah 6.307 unit terdiri dari traktor roda empat 45 unit, traktor roda dua 156 unit, rice transplanter 22 unit, pompa air 250 unit, handsprayer 40 unit serta alat tanam jagung 60 unit dan beberapa alat lainnya. (Hmsprov - Isam)

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo