>

PAGUYAMAN – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengharamkan bantuan uang dari Badan Amil Zakat (Baznas) dibelanjakan warga untuk tiga hal yakni membeli rokok, miras dan pulsa.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Rusli saat menyerahkan bantuan bagi seribu warga miskin di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Rabu (18/9/2019).

“Saya haramkan bantuan Baznas ini dibelanjakan rokok, miras dan pulsa. Uang ini harus dimanfaatkan untuk bahan makanan seperti beras, minyak goreng dan lain-lain,” tegas Rusli.

Ia tidak ingin bantuan senilai Rp100.000,- per orang itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Uang Baznas diharapkan bisa membantu kebutuhan pangan terlebih di musim kemarau panjang seperti saat ini.

“Apalagi kalau hanya untuk togel atau judi lain. Jadi sekali lagi nggak boleh dipakai untuk rokok, miras dan beli pulsa,” tandasnya.

Berbagai cara dilakukan Pemprov Gorontalo untuk membantu kebutuhan pangan warga saat Darurat Kekeringan. Selain santunan dari Baznas, ada juga bantuan air bersih dan gelaran pasar murah.

Ada delapan bahan pokok yakni beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih, cabe dan ikan tuna masing-masing setengah kg. Semuanya cukup ditebus dengan harga Rp60.000,-.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

PAGUYAMAN – Berbagai cara dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membantu kebutuhan pangan warga saat Darurat Kekeringan. Selain bantuan air bersih dan pasar murah, Pemprov menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo untuk membantu seribu warga di kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Rabu (18/9/2019).

“Di sini harusnya ada pasar murah, tetapi dari Dinas Sosial tidak sempat mengadakan satu hari di dua tempat. Jadi saya putuskan tadi saya hubungi Baznas, diganti dengan uang masing-masing 100 ribu Rupiah,” ucap Rusli saat memberi sambutan.

Bantuan uang 100 ribu Rupiah diharapkan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pangan. Terlebih saat ini sedang musim kemarau panjang. Pemkab Boalemo menjadi satu dari tiga kabupaten yang sudah menetapkan status Darurat Kekeringan.

Terkait dengan masalah kekeringan, Rusli mengingatkan warganya untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau sekedar membakar sampah di halaman rumah. Dikhawatirkan api merambat ke tempat lain.

“Tidak boleh bakar-bakar sekarang. Ini baru saja terjadi ada warga yang bakar sampah apinya menjalar ke mana-mana, hampir membakar rumah-rumah di sekitarnya. Hampir juga toko istri saya terbakar,” imbuh mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Pagi sebelumnya, Gubernur Rusli bersama istri Idah Syahidah dan rombongan menggelar pasar murah di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Ada delapan  bahan  pokok yang dijual yakni beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih, cabe dan ikan tuna masing-masing setengah kg. Semuanya cukup ditebus dengan harga Rp60.000,-.

 

Pewarta: Ecyhin - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO – Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba mendorong seluruh stakeholder, baik Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten kota untuk aktif mengatasi ancaman stunting di Gorontalo.

Menurutnya, stunting ini merupakan ancaman karena menyangkut kualitas masyarakat.

“Kalau ini kita tidak tangani secara konprehensif, maka lambat laun kualitas maupun kompetensi masyarakat Indonesia itu bisa dipertanyakan. Bagaimana bisa membangun satu bangsa jika masyarakatnya tidak berkualitas.
Bisa-bisa kita masyarakat Indonesia menjadi pesuruh di negara kita sendiri, Itu ancamannya,” ungkap Sekda saat membuka acara sosialisasi, advokasi program dan NSPK dalam rangka pembinaan pencegahan stunting di Provinsi Gorontalo, di hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (18/9/2019).

Darda juga mengatakan dalam menangani stunting harus melihat aturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), karena ada standar pelayanan mininum juga yang harus dicapai, sehingga kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan nanti oleh pimpinan daerah baik itu gubernur, bupati walikota itu sama ketika menangani stunting.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole menyebutkan, saat ini angka stunting Provinsi Gorontalo menurun dari angka 34 persen ke angka 32 persen.

“Walaupun tidak secara signifikan turunnya, namun dalam tiga tahun terakhir ini Provinsi Gorontalo dianggap sebagai provinsi yang mampu menurunkan angka stunting. Untuk daerah yang paling tinggi angka stuntingnya di Gorontalo berada di Kabupaten Pohuwato, Gorut dan Boalemo,” ujarnya.

Misranda juga mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bukan hanya berusaha menurunkan stunting yang sudah ada, tapi bagaimana mencegah stunting sedini mungkin serta mengedukasi kabupaten kota untuk lebih menekankan angka stunting.

“Kami berusaha menjaga yang sehat tetap sehat, dan mencegah stanting sedini mungkin sehingga stunting yang sekarang ini tidak akan bertambah,” tandasnya.

Untuk pencegahan stunting, provinsi juga sudah ditunjang oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, mereka sudah memprogramkan pemberian ikan untuk ibu hamil, karena ikan ini merupakan sumber gizi yang perlu diasup oleh ibu ibu yang sedang hamil.

 

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

RANDANGAN - Masalah lahan warga di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dimediasi oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (18/9/2019). Mediasi berlangsung di Kantor Bupati Pohuwato dengan menghadirkan unsur Forkopimda kabupaten, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Pertanahan Pohuwato serta perwakilan warga.

Sejumlah warga menuntut pembayaran 14 bidang lahan yang terdampak pembangunan Bendung Randangan. Lahan tersebut sebelumnya disengketakan antara warga lokal dan warga transmigran yang belakangan menempati daerah tersebut.

“Ternyata dari 14 sertifikat ditemukan baru tiga sertifikat (yang benar-benar terdampak). Tiga ini masih nama warga transmigrasi. Ketika diperiksa lagi, dapat lagi 10 (sertifikat) tetapi tidak berada di wilayah genangan. Jadi ini yang tolong dipahami,” beber Bupati Pohuwato Syarief Mbuinga.

Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai (BWS) selaku instansi teknis tidak bisa melakukan pembayaran mengingat status tanah yang belum jelas. Butuh pengecekan lebih jauh tentang siapa pemilik lahan, bukti kepemilikan serta letak lahan apakah benar-benar terdampak atau tidak.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta semua pihak untuk mendudukkan persoalan dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Gubernur menginstruksikan untuk membentuk tim terpadu yang akan bekerja sebelum tahun 2019 berakhir.

“Saya minta apa yang kita putuskan harus ada catatannya. Ditulis semua dan itu menjadi pegangan kita. Saya mohon tidak lewat dari tahun 2019 harus sudah terealisasi. Kalau memang mereka berhak kita bayar, kalau tidak ya jangan.

Ada tiga poin berita acara yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Semua pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan 14 bidang tanah akibat pembangunan Bendung Randangan. Disepakati pembentukan tim terpadu dengan masa kerja hingga 31 Desember 2019.

Warga yang menuntut lahannya difasilitasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Fungsinya untuk mengumpulkan bukti sertifikat tanah, dokumentasi serta pendampingan hukum untuk menyelesaikan masalah lahan.

 

Pewarta: Ecyhin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas dan Liquified Petroleum Gas (elpiji) serta untuk pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu.

Melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (P2E) menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Asisten III Bidang Pembangunan dan dihadiri sejumlah instansi terkait di Ruang Huyula Lantai 2 Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (17/9/2019).

Hadir dalam rapat ini staf ahli bidang ekonomi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Komando Resor Militer 133/Nani Wartabone, Kepala Badan PNM ESDM dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perhubungan, Operating Head Terminal BBM Gorontalo, Ketua DVC VII Hiswana Migas Gorontalo, Kepala Organda Gorontalo serta Pimpinan SPBU Kabupaten/Kota.

“Selain membahas Surat Edaran BPH Migas tentang Pengendalian kuota jenis BBM tertentu tahun 2019, kami juga memabahas penerbitan Surat Rekomendasi Pemanfaatan BBM (Solar) untuk petani dan nelayan, antrian panjang yang terjadi setiap hari di semua SPBU,” kata Gita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (P2E).

Hasil rapat ini akan dibahas lebih lanjut pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Sri Yunita Hilipito – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Serapan anggaran pembangunan Provinsi Gorontalo pada bulan Agustus 2019 meningkat dibandingkan pada buan yang sama tahun lalu.

Peningkatan serapan ini sebesar 68,95 untuk fisik dan 61,68 persen untuk keuangan. Besaran peningkatan ini dipaparkan pada rapat pimpinan progres serapan anggaran bulan Agustus 2019 yang dilakukan oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (P2E), Selasa (17/9/2019).

Rapat yang dipimpin Asisten Administrasi Umum, Sukril Gobel ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo bertempat di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo.

“Tujuan pelaksanaan acara rapat pimpina ini untuk mengetahui sejauh mana realisasi serapan anggaran sampai dengan bulan Agustus,” kata Kepala Biro P2E, Sagita Wartabone.

Gita Wartabone menjelaska serapan sampai dengan Agustus fisik mencapai 68,95 persen dan keuangan 61,68 persen. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2018 di bulan yang sama pada tahun 2018 realisasi fisik 59,17 persen dan keuangan 53,76 persen.

“Untuk serapan anggaran hampir seluruh OPD Provinsi Gorontalo sampai bulan Agustus melebihi target yang ditentukan. Adapun 5 OPD tertinggi untuk serapan sampai agustus terdiri dari Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Pengadaan, Dinas Pertanian, Badan Diklat dan Inspektorat,” jelas Gita Wartabone.

Gita Wartabone mengingatkan OPD untuk dana DAK agar segera menyelesaikan tahap I dan mengajukan tahap ke II paling lambat tanggal 21 Oktober 2019.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan II Tahun 2019 sebesar 6.68 persen. Dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 38,70 persen.

 

Pewarta : Meyke Sabu – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Dinas Pangan Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi percepatan realisasi anggaran program  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang telah digelontorkan ke kabupaten/kota. Besaran dana ini sesuai dengan proposal program kegiatan masing masing.

Evalausi percepatan realisasi anggaran program ini berlangsung di aula Dinas Pangan, Selasa (17/9/2019).

“Serapan anggaran sudah cukup tinggi, di atas 65 persen dan kegiatan  program seperti  Kawasan Rumah Pangan Lestari, Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat itu sudah berjalan sesuai perencanaan,” kata Sutrisno, Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Sutrisno menjelaskan ke depan pelaksanaan evaluasi ini akan memberi ruang kepada setiap kabupaten dan kota untuk memaparkan kinerjanya, termasuk yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya.

"Bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk kolaborasi anggaran kabupaten dan kota," ujar Sutrisno.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Beserewan mengatakan melalui rakor ini akan tercipta kesamaan persepsi dan langkah dinas pangan kabupaten/kota dan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Hadir dalam rakor ini Sekretaris Dinas Pangan Provinsi,  Niveta Dj Paramata mendampingi, Kepala Bidang Distribusi dan Kerawanan Pangan, Dharmawati Bokings, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Moch Ridwan Nadjamuddin, Kepala-kepala Seksi di Dinas Pangan dan kepala bidang, kepala seksi kabupaten/kota.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Untuk meringankan beban masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Gorontalo yang terkena dampak kekeringan Dinas Pangan bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Akan menggelar Bazar atau Pasar murah khususnya beras.

Bazar Pangan ini difokuskan pada masyarakat yang berada di kawasan kekeringan, terutama di pesisir Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolanggo.

"Kami fokus membantu masyarakat yang rawan pangan dengan kondisi kekeringan seperti sekarang ini,  terutama daerah yang mengalami gagal panen jagung dan padi sawah, ini sangat berdampak pada pendapatan masyarakat yang rawan akses pangan, daya beli terbatas," kata Sutrisno, Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, pada rapat koordinasi dengan Bulog Selasa (17/9/2019).

Sutrisno menjelaskan bazar yang akan dilaksanakan ini terutama menyediakan bahan pangan utama seperti beras medium dengan harga Rp8100/kg, komoditas ini disubsidi dari pengemasan, transportasi dari gudang bulog sampai diantar ke desa-desa pelosok untuk di jual kemasyarakat dengan harga yang murah.

“Intinya Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan masyarakat mendapatkan pangan dengan mudah dan murah walau kekeringan melanda desa dan peisisr,” ujar Sutrisno.

Kepala Bulog Sub Divre Gorontalo, Munafri Syamsudin menuturkan mengapreasiasi dan mendukung kegiatan bazar pangan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pangan  menjual beras murah jenis medium ke masyarakat di desa-desa terdampak kekeringan.

“Kami siap dengan jumlah stok beras medium yang akan dibutuhkan sesuai  permintaan yang diajukan oleh Dinas Pangan,” kata Munafri Syamsudin.

Daerah yang menjadi sasaran penjualan beras bazar ini mencakup dearah pesisir dan desa-desa terpencil yang terkena dampak kekeringan di Provinsi Gorontalo.

Hadir dalam Rapat koordiansi ini Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dharmawati Bokings, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala Seksi kerawanan Pangan, Berni Salindeho dan Kepala Seksi Cadangan Pangan, juga staf Bulog Sub Drive Gorontalo.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TILANGO -  Ada yang berbeda pada pelayanan Perpustakaan Keliling (Perpusling) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo. Kali ini, untuk lebih menarik perhatian bagi siswa, Tim Perpusling menyodorkan hadiah kepada siswa siswi di 3 sekolah yang berani tampil menceritakan kembali isi buku yang telah mereka baca.

“Dengan hadiah atau bingkisan sederhana yang kita berikan kepada para siswa ini, intinya kita dari Dinas Arpus Provinsi Gorontalo ingin lebih mendorong dan menumbuhkan minat baca anak-anak sekolah,” kata Kepala Bidang Perpustakaan, Syahrudin Porindo pada pelaksanaan perpustakaan keliling di halaman Kantor Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, Rabu (18/9/2019).

Syahrudin mengutarakan, pada awalnya Dinas Arpus setiap harinya melayani para pembaca di kantor saja. Namun pelayanan di kantor ini dinilai belum cukup, untuk itu Dinas Arpus melakukan pelayanan dengan cara penggunaan perpustakaan keliling.

“Memang untuk tahun ini target pembaca atau pemustaka yang harus kita capai adalah sebesar 21.000 pemustaka dan hingga akhir agustus baru sekitar 11 ribuan, sehingga itu kita menjemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah,”tutur Syahrudin Porindo.

Menurutnya, minat baca masyarakat di Provinsi Gorontalo baru 39 persen, masih dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 52 persen. Salah satu program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yakni Perpusling menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat.

Jenis buku yang sering dibaca oleh para siswa pada layanan perpusling pada umumnya yang bergenre fiksi dan buku cerita. Untuk pelayanan di desa Dinas Arpus Provinsi Gorontalo membawa buku-buku yang disesuaikan dengan kondisi geografis, misalnya saja desa yang ada di pinggiran laut atau pantai maka buku yang ditawarkan adalah buku yang berisi tentang kelautan.

Pada pelaksanaan perpusling kali ini ada tiga sekolah yang telah dilayani yaitu SD N 6 Tilango, SDN 8 Tilango dan SD N 9 Tilango dengan total sekitar 90 siswa. Masing-masing sekolah juga turut mempersembahkan yel-yel untuk meramaikan kegiatan perpusling tersebut. Hadir pula pada perpusling tersebut, Camat Tilango Evy S. Neu, pengurus perpustakaan desa serta aparat kantor Kecamatan Tilango.

 

Pewarta : Boerhand - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO  - Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan pengawasan pekerjaan infrastruktur agar layanan bidang ini terus meningkat dan dinikmati masyarakat. Salah satu yang dilakukan adalah pengawasan pekerjaan ruas akses perkantoran Gubernur di Kelurahan Botu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Selasa (17/09/2019)

Minitoring ini dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Marga, Abdul Fandit Ahmad dan sejumlah staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo

Menurut Abdul Fandit Ahmad, peninjauan pekerjaan yang MC0-nya dari Monumen Langga dan berakhir di pintu gerbang kantor Gubernur Gorontalo itu merupakan rutinitas dari Bidang Bina Marga.

“Peninjauan ini merupakan pengawasan berkala, terhadap pekerjaan kebinamargaan yang kali ini ada di Kota Gorontalo,” kata Abdul Fandit Ahmad.

Pekerjaan peningkatan ruas jalan perkantoran Botu yang saat ini dalam proses pengerjaan dengan menggunakan anggaran APBD pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo sebesar Rp7,044 miliar, untuk 100 meter awalnya atau dari MC0 akan dibangun sistem drainase, taman dan pedestrian yang indah.

“Jalan ini akan diaspal sepanjang 3,2 kilometer, karena keterbatasan anggaran untuk tahun ini baru 100 meter saja yang pekerjaannya akan menggunakan desain yang mempunyai taman di kiri dan kanan jalan, kemudian ada pedestrian dan saluran” jelas Abdul Fandit Ahmad.

Dari hasil pengawasan tersebut, Abdul Fandit mengungkapkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor sudah bagus, akan tetapi masih ada beberapa bagian yang harus segera diperbaiki, agar bisa menghasilkan suatu perkerjaan yang bermutu dan berkualitas.

“Semua sudah berkerja sesuai spesifikasi dan sesuai desain gambar, meski masih ada beberapa bagian pekerjaan yang diakui langsung oleh penyedia jasa belum optimal,” ungkap Abdul Fandit

Herman Muhidin, Direktur Wilayah Sulawesi PT Bahtera Kaltim, kontraktor pelaksana menjelaskan pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan pihak laboratorium Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

“Jika ada kekurang dalam pekerjaan, kami akan segera membenahinya dan akan terus berusaha dengan semaksimal mungkin. Bukan hanya itu, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak lab Dinas PUPR untuk pengujian material agar bisa menghasilkan jalan yang bermutu dan berkualitas,” tutur Herman Muhidin.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo