>

KWANDANG  – Presiden Joko Widodo menyumbang satu ekor sapi kurban seberat 1.010 kg untuk masyarakat Gorontalo.

Sapi besar yang sehat ini jenis ras Brangus berumur 4 tahun dan berwarna hitam. Warna hitam dan bertanduk kecil menjadi ciri fisik yang mudah dikenali jenis ras Brangus ini.

Ciri ini sebagai warisan  persilangan induknya, jenis sapi potong terkenal, sapi jantan jenis Aberden Angus (Bos taurus) dan sapi betina Brahman (Bos indicus).

“Kami kemarin mendampingi tim Sekretariat Kepresidenan dan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kementerian Pertanian,” kata Agustina Kilapong, Kepala Bidang Peternakan Provinsi Gorontalo, Kamis (18/7/2019)

Kedatangan tim Keprisidenan ini untuk melakukan pengecekan sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo yang akan disembelih pada Hari Raya Iduladha, mereka memastikan kesehatan dan kesejahteraan sapi ini di desa leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

“Kami memastikan bahwa sapi bantuan Presiden Joko Widodo ini benar-benar sehat terpenuhi syarat-syarat kesehatan hewan maupun persyaratan sesuai syariat Islam,” ujar Agustina Kilapong

Sapi bantuan presiden ini pada sehari sebelum Hari Raya Idul Adha akan diantarkan ke pengurus mesjid Al-Mujahidin Desa Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

Dalam pemeriksaan ini, Agustina Kilapong menjelaskan tim kepresidenan melakukan  pemeriksaan jumlah gigi yang sudah tanggal, mengukur panjang badan, lingkar dada serta tinggi gumba sapi tersebut.

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO –  Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun Habibie) direspon positif oleh masyarakat Gorontalo. Hal itu sebagaimana terlihat pada jajak pendapat yang dibuat di Strawpoll.com.

Jajak pendapat memuat 3 opsi yakni setuju, tidak setuju dan tidak tahu. Ada dugaan hal itu dilakukan untuk menggiring opini publik bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov Gorontalo terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RS Ainun senilai Rp842 miliar adalah hutang yang dicicil selama 20 tahun sebesar Rp90 miliar.

Jajak pendapat yang dimulai Rabu kemarin itu hingga Kamis pagi, 18/7/2019 pukul 09.30 WITA sudah diikuti oleh 435 pemilih. Hasilnya menunjukkan bahwa 70,08 persen  atau 308 warga memilih setuju, 1,15 persen atau 5 orang memilih tidak tau, dan hanya 28,05 persen atau 122 pemilih yang menyatakan tidak setuju.

“Ada upaya untuk menggiring niat baik pemprov menghadirkan layanan kesehatan bagi rakyat sebagai opini negatif. Indikatornya dengan tidak banyak memberi penjelasan bagaimana mekanisme KPBU ini kami jalankan. Seolah-olah Pemprov berhutang. Itu pendapat yang keliru,” jelas Kepala Bapppeda, Budiyanto Sidiki, Kamis (18/7/2019).

Hasil jajak pendapat, lanjut kata Budi, menunjukkan bahwa rakyat Gorontalo sudah sangat cerdas menilai kinerja pemerintah. Hal itu sejalan dengan informasi KPBU yang secara terbuka dan konsisten disampaikan untuk mengedukasi masyarakat.

“Alhamdulillah rakyat Gorontalo sudah cerdas untuk menilai i’tikad baik Pak Gubernur, Pak Wagub dan aparatur di Pemprov Gorontalo. Masyarakat kami yakin mendukung, selama diberi informasi dan dijelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Jika ada yang tidak setuju, itu hanya sebagian kecil,” imbuhnya.

Berikut penjelasan Pemprov Gorontalo terkait KPBU RS Ainun Habibie:

Bismillah

Ibu/bapak warga Gorontalo yang budiman, ada sebagian kecil pihak yang tidak senang dengan kebijakan Pemprov Gorontalo dengan terus melemparkan isu miring. Salah satunya mencitrakan negatif terhadap kebijakan pembangunan RSUD Ainun dengan kesan dan memberikan tekanan pada isu negatif “berhutang”.

Perlu kami sampaikan, bahwa pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti rumah sakit, SPAM, listrik dll yang tidak mampu dikerjakan oleh Pemda dengan anggaran pembiayaan terbatas, dianjurkan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema yang diambil oleh Pemprov Gorontalo membangun RS Ainun sebagai rumah sakit tersier tipe B sekaligus rumah sakit pendidikan.

Secara regulasi, KPBU diatur melalui Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Dijabarkan Permen PNN/Bappenas No.4 Tahun 2015, Permendagri No..96 Tahun 2016, Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 semuanya tentang teknis kerjasama KPBU.

Penting juga kami sampaikan, bahwa mekanisme KPBU bukanlah hutang (membayar angsuran pinjaman + bunga) sebagaimana yang dituduhkan. Sederhananya, KPBU merupakan sistem kerjasama yang melibatkan pihak swasta (selaku investor) yang membangun fasilitas publik, dalam hal ini rumah sakit. Layanan jasa yang dihasilkan saat rumah sakit beroperasi, itulah yang dibayarkan oleh pemprov setiap tahun selama 20 tahun. Atau yang dikenal dengan istilah Avaibility Payment (AP).

Contohnya pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). Pemda tidak punya anggaran membangun SPAM, maka pihak ketiga membangun. Layanan air yang masuk ke rumah rumah warga itulah yang dibayar dengan jangka waktu tertentu (misalnya 20 tahun). Setelah itu, maka aset SPAM menjadi milik Pemda selamanya.

Lebih daripada regulasi dan skema pembayaran, pembangunan RS Ainun menjadi visi cita-cita luhur Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh ASN Pemprov Gorontalo untuk mewujudkan suatu rumah sakit daerah yang terbaik di Gorontalo. Kita semua ingin saat sakit mendapatkan fasilitas alat kesehatan yang canggih, dokter spesialis yang berkualitas serta pelayanan yang prima.

Sebagai daerah yang mandiri, Pemprov Gorontalo tidak ingin rakyatnya harus mati terlebih dahulu sebelum meminum obat hanya karena rumah sakit tidak mampu menyediakannya. Mati lebih dulu sebelum sempat dirujuk di Makassar, Manado, Palu dan kota lain karena tidak mendapatkan pelayanan dan hak-hak dasarnya. Terlepas bahwa semua kita yang bernyawa pasti mati, kapan dan dimanapun karena kehendak Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa.

Mari sama sama kita memandang isu ini secara jernih dengan akal dan hati, agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak pihak tertentu.

Salam hormat kami, Pemprov Gorontalo.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KABILA –  Bayi dan anak di Provinsi Gorontalo harus tumbuh dan berkembang sehat agar di masa depannya menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Untuk asupan gizi dan nutrisi dari disiapkan sejak dalam kandungan dengan memperhatikan pola makan ibu hamil dan masa anak-anak.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Gorontalo memprogramkan Fish For Baby, sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan kepada ibu hamil dan bayi. Ikan memiliki kandungan vitamin, protein, omega 3 yang dapat mencerdaskan anak-anak.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo melalui Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), berupaya meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat. Upaya ini melalui kampanye program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) ke masyarakat.

Kegiatan ini dimulai di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Rabu,(17/7/2019), program bantuan makanan ikan dan susu ini bersamaan dengan sosialisasi bantuan bahan pangan perikanan sekaligus penyerahan bantuan kepada ibu-ibu hamil dan menyusui.

Program lain yang berbarengan dengan Fish to Baby adalah Fish to School, bantuan makan ikan untuk anak-anak panti asuhan usia sekolah.

Ketua Forikan Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah mengungkapkan ikan sebagai sumber protein sangat relevan dalam mendukung pemerintah meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM), sebab ikan banyak mengandung vitamin, protein, omega 3 yang dapat mencerdaskan masyarakat khususnya anak-anak.

“Program fish to baby ini sangat bagus sekali. Karena mulai dari mengandung hingga melahirkan ibu-ibu harus mendapatkan gizi. Sehingga anak-anak bisa tumbuh cerdas, tidak terkebelakang, pintar, kuat, dan sehat,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah berharap kampanye dan sosialisasi gemar makan ikan melalui fish to baby maupun fish to school seperti ini, dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan masyarakat Gorontalo yang gemar makan ikan. Dengan demikian, visi Pemerintah Provinsi Gorontalo mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, handal, dan profesional bisa terwujud.

Sementara itu Karim Mujarab, Kepala Bidang PRL dan PDSPKP yang mewakili kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menjelaskan program Fish to Baby ini merupakan program baru dari DKP di tahun 2019 ini. Sasaran utamanya untuk mencegah stunting dengan merubah pola konsumsi ibu-ibu hamil dan menyusui untuk beralih menkonsumsi ikan sebagai pemenuh gizi dan protein

 “Hari ini kita mulai dari Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Kecamatan Kabila ada sekitar 77 orang ibu ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan bantuan dan bantuan ikan ini akan berlangsung setiap bulannya sampai bulan desember,” kata Karim Mujarab

Selain Kabupaten Bone Bolango kegiatan dan sosialisasi fish to baby ini dipastikan akan berlangsung diseluruh Kabupaten/Kota lainnya, dengan sasaran daerah-daerah yang kronis yang akan mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk bagaimana mencegah stunting tersebut.

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Gorontalo berada pada angka 73,92 persen (kategori baik) dan berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 72,11 persen.

Hal tersebut diungkapkan pada Diskusi Terpumpun “Kajian Peran Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Bappenas, yang berlangsung di ruang Rapat Lt.1 Bappeda Provinsi Gorontalo, Rabu (17/7/2019).

Tingginya IDI Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga aspek yang meliputi aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.

Jika ditarik nilai rata-rata, indeks demokrasi Gorontalo tahun 2017 menunjukan peningkatan dibanding indeks demokrasi tahun 2012 dengan nilai indeks di bawah 60 persen.

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki mengatakan, peningkatan indeks demokrasi itu menunjukan hal positif. Angka tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan sejumlah peristiwa politik yang terjadi di Gorontalo.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem mengatakan walaupun Indeks demokrasi Gorontalo sudah mengalami kenaikan, namun masih perlu ada penanaman nilai2 demokrasi yang berkelanjutan. Bukan hanya pada saat mendekati momen pemilu, khususnya untuk mendukung kedewasaan dalam budaya berdemokrasi.

“Kapasitas anggota DPRD khususnya terkait pendidikan pun harus ditingkatkan serta regulasi penggunaan dana partai agar dibuat pola yang menjadi standar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” tambah Ketua KPU.

sebagai informasi, angka IDI Provinsi Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional juga menjadi salah satu alasan Gorontalo menjadi salah satu lokasi FGD untuk menghimpun masukan dan umpan balik yang konstruktif khususnya terkait peran lembaga perwakilan dalam demokrasi Indonesia untuk perbaikan perencanaan nasional kedepannya.

FGD ini diikuti  Kepala Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi  Bappenas,  Kepala Bapppeda, Ketua KPU, Perwakilan Kesbangpol, Komunitas Penggiat Pemilu, perwakilan dari Universitas Gorontalo dan media.

 

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota untuk mengalokasikan anggaran pasar murah pada APBD 2020.

Menurutnya, program yang sudah dilaksanakannya beberapa tahun terakhir cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan.

“Tadi dipaparkan kemiskinan kita (Maret 2019) turun 0,31 persen. Setelah kami evaluasi, itu salah satunya dipengaruhi oleh pasar murah. Sehingga itu saya berharap kabupaten/kota mengambil bagian juga pada APBD 2020 untuk pasar murah. Kami akan evaluasi nanti (usulan APBD 2020 ke Pemprov),” kata Gubernur Rusli pada perwakilan Pemda Kabupaten/Kota saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Terkait dengan program sosial, Gubernur Rusli menjelaskan bahwa pihaknya sejak dulu konsisten membantu rakyat miskin. Program pasar murah bahkan sudah bergulir sejak tahun 2015 lalu. Saat ini, pihaknya sedang mematangkan konsep Kartu Sembako Bersubsidi bagi warga miskin.

“Di Perubahan APBD 2019, kami tambahkan lagi anggaran sampai Desember 2019. Melalui Dinas Sosial kami tambah lagi program Kartu Sembako Bersubsidi. Sasarannya sudah ada bye name bye adress,” tambahnya.

Rusli berharap para Bupati dan Wali Kota bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan program secara bersama-sama sehingga penanganan kemiskinan di daerah bisa cepat ditekan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru penurunan kemiskinan di Gorontalo. Maret 2019 kemiskinan turun 0,31 persen menjadi 15,51 persen dibandingkan September 2018 sebesar 15,83 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 186,03 ribu orang, turun 2,27 ribu orang dibandingkan September 2018.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Ratusan siswa baru SMK Negeri 5 Kota Gorontalo mendapat materi kebencanaan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Masa Orientasi Siswa (MOS) yang diperuntukkan kepada para siswa baru.

Dalam paparan tentang Pengurangan resiko bencana, Sumarwoto, Kepala BPBD memberi apresiasi kepada Kepala Sekolah dan jajaranya atas inisiatif mengundang BPBD.

“Sekolah adalah lingkungan yang rawan bencana karena banyak orang dalam kurun waktu agak lama,” ujar Sumarwoto, Rabu (17/7/2019).

Sumarwoto menyarankan 1-2 tahun sekolah selalu mengadakan simulasi menghadapi bencana yang berbeda, misalnya tahun ini gempa, tahun depan banjir dan sebagainya.

Juga perlu dibangun atau membemberi informasi papa kebencanaan dan jalur evakuasi yang dipasang di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak ada panduan lari (arah) ke mana jika ada bencana gempa.

“BPBD selalu komitmen bekerjasama dan membantu Sekolah dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana,” ujar Sumarwoto.

 

Pewarta : iswandi Jusuf - BPDB

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO  - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Sumarwoto, menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  Kota Gorontalo.

Kegiatan dini laksanakan oleh Dinas PUPR Kota Gorontalo, Selasa (16/7/2019) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.

Menurut Sumarwoto, Kota Gorontalo termasuk daerah yang memiliki potensi rawan bencana. Bencana yang berpotensi terjadi adalah banjir, tanah longsor, kebakaran dan gempa tektonik.

“Kota Gorontalo merupakan daerah yang memiliki patahan sehingga berpotensi terjadi gempa tektonok,” kata Sumarwoto.

Sumarwoto memaparkan, patahan ini melewati Kecamatan Hulontalangi dan Kecamatan Kota Barat. Selanjutnya Sumarwoto menyarankan agar wilayah yang dilewati patahan agar dibatasi untuk pengembangan pemukiman.

Ia juga menyarankan untuk mempertahankan ruang terbuka hijau untuk titik evakuasi, membangun embung dan memperbaiki drainase.

Di akhir paparan sumarwoto berharap agar masyarakat berhati-hati terhadap ancaman bencana kebakaran.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo untuk lebih memperhatikan realisasi fisik dan keuangan daerah. Menurutnya, ekonomi Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada belanja pemerintah.

Data Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) Pemprov Gorontalo mencatat, realisasi fisik di 6 kabupaten/kota sudah berada di atas 40 persen. Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara realisasinya pekerjaan fisik masih sangat rendah yakni 32,21 persen dan Gorut 26,08 persen.

Begitu juga untuk realisasi keuangan, Kabupaten Gorontalo mencatat realisasi 43 persen, Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 41,20 persen, 37,87 persen dan 37,01 persen. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara baru mampu membelanjakan anggaran daerah masing-masing 27,47 persen dan 23,06 persen.

“Bapak Presiden setiap pertemuan dengan para Gubernur mewanti-wanti untuk melaksanakan program lebih cepat di awal tahun. Jangan nanti ditumpuk di pertengahan atau akhir tahun. Ada kesan kita lebih suka menyimpan anggaran di bank,” terang Gubernur Rusli dihadapan perwakilan Pemda Kabupaten/Kota saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga mengingatkan kepada bupati/wali kota untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat secara lebih terencana dan tetap waktu. DAK yang tidak terserap hanya akan meninggalkan kesan bahwa Pemda tidak serius dibantu melalui dana APBN.

 “Penyelesaian serapan DAK juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai fisiknya sudah 100% tapi karena pencaiaran dana sudah tutup tanggal 15 Desember, maka tidak bisa lagi ditagih. Selisihnya harus ditanggung pemerintah daerah yang tentu saja membebani APBD kita,” tandasnya.

Pada rakorev tersebut juga terungkap realisasi fisik dan keuangan Pemprov Gorontalo yang relatif lebih baik. Realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22 persen, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73 persen.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) mencatat realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22 persen, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73 persen.

“Realisasi yang dihitung per bulan Juni 2019 tersebut jauh dari target kami yakni fisik 46,45 Persen dan keuangan 39,88 persen,” ungkap Kepala Biro P2E Sagita Wartabone saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan II Tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Jika dibandingkan dengan realisasi yang sama tahun 2018, realiasi fisik dan keuangan Juli 2019 sudah semakin baik. Tahun lalu, belanja anggaran pada periode Juni 2018 untuk fisik hanya 38,11% dan keuangan 32,82 persen.

“Dari 32 OPD yang ada di Pemprov Gorontalo, 28 diantaranya sudah mencapai bahkan melebih target. Ada empat yang realisasi fisik dan keuangannya yang masih rendah yakni Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Hukum, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR,” imbuh Sagita.

Jika dibandingkan dengan realisasi fisik di 6 kabupaten/kota, hanya Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang realisasinya di bawah 40 persen. Kota Gorontalo baru mampu merealisasikan pekerjaan fisik 32,21 persen dan Gorut 26,08 persen.

Begitu juga untuk realisasi keuangan, Kabupaten Gorontalo mencatat realisasi 43 persen, Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 41,20 persen, 37,87 persen dan 37,01 persen. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara baru mampu membelanjakan anggaran daerah masing-masing 27,47 persen dan 23,06 persen.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diharapkan dapat menggunakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) apabila menemui permasalahan sengketa kontrak, karena ini merupakan bentuk fasilitasi LKPP terhadap munculnya permasalahan dan minimnya SDM yang memiliki keahlian terkait sengketa kontrak.

Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili di ruang kerjanya, Rabu (17/7/19).

Wahyudin Katili mengatakan selain pemanfaatan LPS, tidak menutup kemungkinan permasalahan sengketa kontrak dapat diselesaikan di daerah atas peran Aparat Pengawasan Pemerintahan Daerah (APIP), bagian hukum ataupun Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

“ Tentunya menggunakan tenaga ahli mediator yang bersertifikasi dari Mahkamah Agung,” kata Wahyudin Katili.

Wahyudin juga menambahkan, sesuai penjelasan Plt Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Mudji Santosa saat membuka Sosialisasi Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak PBJ beberapa waktu lalu, dalam menangani permasalahan sengketa kontrak PBJ, LKPP telah menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) yang berlokasi di LKPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh penanggung jawab layanan.

“Ruang lingkup LPS itu sendiri mencakup tiga tahapan yakni, mediasi, konsiliasi dan arbitrase,” terang Wahyudin yang menjelaskan arahan Mudji Santosa.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator.

Konsiliasi sendiri memiliki arti yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator yang juga bisa memberikan saran pendapat atau solusi yang ditawarkan kepada kedua belah pihak.

Tahap terakhir arbitrase, penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Ditahap ini ada seorang arbiter yang memutus sengketa kontrak ini seperti pada peradilan lainnya, tambahnya.

Wahyudin mengutarakan bahwa pelaksanaan sosialisasi LPS kontrak PBJ ini sangat penting. Dengan status UKPBJ di Provinsi Gorontalo yang saat ini sudah diimplementasikan dalam bentuk OPD sebagai Biro (Pemprov) dan Bagian (Pemkab) maka akan semakin strategis, sehingga dalam pelaksanaan acaranya kemarin dengan mengikutsertakan para kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, bagian hukum provinsi kabupaten/kota serta UKPBJ provinsi kabupaten/kota.

Pewarta : Burhan - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo