>

KOTA GORONTALO, Humas – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKP) Kementrian Kominfo RI bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar Forum Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Kamis (02/05/2019).

Kasubdit TKKP Kemenkominfo RI Mulyani dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan forum keterbukaan infomasi publik adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yang di jamin oleh undang-undang.

“Tujuan pelaksanaan forum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas infomasi publik yang dijamin oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik”, ujarnya.

Forum yang mengangkat tema ‘Ayo Akses Informasi Publik Melalui PPID Untuk Indonesia Yang Lebih Baik’ tersebut juga dihadiri dan dibuka oleh Direktur TKKP Kemenkominfo RI Selamatha Sembiring.

Dalam sambutannya Selamatha Sembiring menyampaikan, keterbukaan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat hakikatnya dapat mewujudkan penyelenggaraan daerah/negara yang baik.

“Peningkatan peran aktif dalam masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik dapat mewujudkan penyelenggaraan daerah dan negara yang baik pula yaitu pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan”, ungkap Selamatha.

Forum Keterbukaan Infomasi Publik diisi dengan diskusi panel. Bertindak sebagai narasumber yakni Direktur TKKP Selamatha Sembiring, Ketua Komisi Informasi Pusat Aditya Nuriya Solikhah, Kadis Kominfo Statistik Provinsi Gorontalo Rifli Katili, serta perwakilan FOINI Gorontalo Harun Daluku.

Pewarta : Gina - Humasprov
Editor : Isham - Humasprov

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

Dalam rangka menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional ke-60, Dinas Pendidikan Kebudayaan pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo menggelar seminar nasional.

Seminar yang bertempat di gedung serba guna SMK Negeri 1 Kota Gorontalo ini membahas Kompetensi Inti Kompetensi Dasar (KI/KD)  2018 dan analisis soal penalaran tingkat tinggi (HOT'S).

“Tujuan seminar nasional ini untuk membekali guru SMK  yang adaptif, normatif dan produktif di seluruh Provinsi  Gorontalo,” kata Ernawaty Panu, MPd,  Kepala Bidang SMK yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo, Kamis (2/5/2019).

Pembicara utama seminar adalah Dra Elly Sofiar,  MPd dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bahasa kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bahasa merupakan lembaga Unit Pelaksana Teknis kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan bidang bahasa.

Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi kepada warga pendidikan dalam memperoleh informasi tentang pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran.

Sebanyak 250 orang guru dari berbagai sekolah SMK di Provinsi Gorontalo mengikuti seminar ini. Mereka mendapat materi yang diperlukan dalam proses pengajaran di sekolah, mulai dari persiapan perangkat pembelajaran hingga teknik dan analisis penyusunan soal ujian. 

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Seksi Kurikulum SMK, Linda Gani MPd dan Asisten Manager PT Erlangga, Asri.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorntalo melalui Dinas Pariwisata terus memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor pariwisata di Gorontalo. Kali ini, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo melalui program pelatihan sumber daya manusia (SDM) pariwisata menyasar para siswa SMA/SMK se Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang dilaksanakan di Damhil Hotel UNG, Selasa (30/4/2019) dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba. Pelatihan tersebut diikuti oleh 275 orang terdiri dri siswa SMK/SMA, mahasiswa jurusan pariwisata UNG dan UMG, NOU UTI Provinsi Gorontalo, utusan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Nancy Lahay menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengembangkan sektor pariwisata. Anak muda bisa menjadi ujung tombak bersama-sama pemerintahan untuk bisa membantu dinas pariwisata bagaimana memperkenalkan dan mengembangkan destinasi pariwisata.

“Gorontalo itu banyak potensi dan tidak kalah dengan daerah lain. Kalau berbicara pantai, kita tidak kalah dengan pantai yang ada di Bali. Gorontalo memiliki garis pantai lebih dari 600 km. Gunung kita punya, hutan kita punya kenapa tidak bisa kita kembangkan kenapa kita tidak ekspos. Paling tidak ada 10 destinasi yang boleh kita ekspos dan eksplore,” kata Nancy

Nancy juga mengatakan, pelajar mempunyai energi positif untuk pengembangan pariwisata. Kebiasaan generasi muda yang suka narsis dan membagikan segala sesuatu ke media sosial dianggap dapat membantu mengembangkan ekonomi pariwisata.

“Di kampung halaman kita kalau ada yang bisa di ekspos tolong di ekspos. Kenalkan wisata lewat gadget kalian, pasti generasi milenial semua sudah punya HP android. Tapi saya berharap, keindahan alam harus dan wajib hukumnya untuk dijaga. Semakin kita jaga kelestarian alamnya, semakin dia menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya

Sementara itu, Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata. Menurutnya momen ini sangat tepat memberikan dorongan kepada para siswa untuk memahami konsep pembangunan pariwisata.

“Kuasai bahasa asing, kuasai IT, dan kuasai leadership. Potensi wisata Gorontalo sangat tinggi. Tentunya ini membutuhkan SDM yang bisa mengelola destinasi-destinasi yang ada. Termasuk melakukan inovasi dan terobosan baru untuk menuju pariwisata lebih mendunia,” jelas Sekda.

Pewarta: Nova - Humasprov

Editor: Isam - Humasprov

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menilai bahwa Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Gorontalo merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Hal itu disampaikannya pada peringatan hari lahir BKOW Provinsi Gorontalo ke-11 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini tahun 2019 yang berlangsung di gedung Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, Selasa (30/4/2019).

“Sebagai mitra pemerintah, saya berharap BKOW terus menunjukkan eksistensinya dan meningkatkan perannya dalam pembangunan keluarga,” ujar Wagub Idris Rahim.

Idris mengutarakan, di era kemajuan teknologi informasi saat ini, tantangan terbesar yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan BKOW adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pembentukan karakter anak. Berbagai permasalahan yang merongrong kehidupan anak dan generasi muda bangsa, seperti pergaulan bebas, narkoba, HIV/Aids, serta LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender, membutuhkan peran perempuan sebagai seorang ibu yang menjadi pendidik dan pembina utama dalam rumah tangga.

“Tugas ini sangat berat. Untuk itu saya berharap BKOW dapat menyusun program kerja yang terintegrasi dan disinergikan dengan program pemerintah untuk pemberdayaan perempuan dan pembinaan anak,” tutur Wagub.

Meski demikian, Wagub Gorontalo dua periode ini juga mengingatkan kepada para anggota dan pengurus BKOW Provinsi Gorontalo untuk tidak melupakan kodrat dan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga.

“Kesibukan ibu-ibu dalam organisasi jangan sampai melalaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang mendidik dan membina anak-anak, serta melayani suami,” pesannya

Sementara itu Ketua Umum BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim dalam sambutannya mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya itu memiliki visi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita di Provinsi Gorontalo dengan tujuan memperjuangkan derajat dan martabat perempuan Gorontalo.

“Pencapaian tujuan organisasi itu dilakukan melalui peningkatan sumber daya perempuan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian,” jelas Nurinda.

Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba fashion Ratu Kebaya Kartini, lomba kasidah, dan lomba sekretariat yang telah dilaksanakan BKOW Provinsi Gorontalo dalam menyemarakkan Hari Kartini tahun 2019. BKOW Provinsi Gorontalo juga menyerahkan sejumlah tempat sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, pada 2017 dinilai mengalami kenaikan dibanding 2012. Jika di tahun 2012 IDI masih berkategori “buruk” dengan nilai indeks dibawah 60, maka IDI 2017 ada di angka 73,92 persen dengan kategori “sedang”.

Cukup tingginya IDI Provinsi Gorontalo 2017 ditopang oleh tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik denga nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.

“Capaian demokrasi di Provinsi Gorontalo tahun 2017 meskipun masih dalam kategori sedang, namun nilainya sudah mendekati kategori baik,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada pembukaan Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 Provinsi Gorontalo, di Grand Q Hotel, Senin (29/4/2019).

Sekda Darda berharap untuk 2018 indeks demokrasi Gorontalo harus lebih baik. Capaian demokrasi digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan dibidang politik dan demokrasi di tingkat provinsi.

“Saat ini penyusunan IDI 2018 memasuki tahap kedua dari tiga tahapan yakni review surat kabar dan dokumen, melaksanakan FGD dan tahap terakhir untuk menjaring informasi lebih detail dari hasil FGD melalui wawancara.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Herum Fajarwati mengatakan, FGD IDI tahun 2018 akan berlangsung selama dua hari. Tujuannya untuk mengkonfirmasi dan melengkapi data kuantitatif hasil analisis surat kabar dan dokumen sehingga diperoleh data IDI yang komprehensif.

“IDI dirancang dan disusun oleh Dewan Ahli yang berpengalaman dan berkompeten, ditambah tim yang terdiri dari stakeholder sehingga metodologi dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

 

Pewarta: Nova - Humasprov

Editor: Isam - Humasprov

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – untuk memudahkan akses kearsipan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menerapkan Aplikasi Loker Digital. Loker tersebut menjadi penyimpanan arsip berharga ASN mulai dari SK, Surat Tugas, identitas kependukan, SKP dan lainnya.

Pemanfaatan Loker Digital tersebut disosialisasikan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (29/4/2019). Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba tersebut digelar di Ballroom 2 Damhil Hotel UNG.

“Sebelumnya kita memang sudah menerapkan sistem kepegawaian secara digital. Yang belum ada di kita bagaimana mengarsipkan berkas-berkas ASN. Kalau masih menggunakan manual sistem kita masih menyimpan arsip dalam bentuk kertas-kertas yang mudah hilang,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kaban BKD Syukri Botutihe.

Lebih lanjut Asisten Bidang Pemerintahan itu menjelaskan, kehadiran Loker Digital memudahkan dalam mendata potensi ASN. Rekam jejak digital membantu dalam hal pengurusan mutasi, kenaikan pangkat dan atau pengangkatan dalam jabatan tertentu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengapresiasi inovasi yang dibuat oleh BKD. Penggunaan teknologi informai diharapkan dapat mempersingkat rantai birokrasi, serta memudahkan pekerjaan dalam melaksanakan pelayanan manajemen ASN di Provinsi Gorontalo.

“Kalau sudah ada digital ASN ini, jadi mau mutasi, kenaikan pangkat, penerbitan KARPEG harus cepat pengurusannya jangan lagi suruh kesana kemari. Harus otomatis pangkatnya sudah berubah,” pinta Darda.

Mantan Kadis PU Pohuwato juga mengatakan, dalam menerapkan aplikasi digital tersebut tentunya membutuhkan partisipasi pengelola kepegawaian sebagai brainware di dalam sistem pelayanan. Untuk itu, setiap pengelola kepegawaian, baik itu kasubag umum dan kepegawaian atau kasubag TU diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan sistem pelayanan manajemen ASN di Provinsi Gorontalo.

“Semua pelayanan harus ditingkatkan baik pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada ASN itu sendiri,” sambungnya.

Darda berharap BKD segera menuntaskan proses pengurusan password dan username setiap ASN. Selanjutnya bisa digunakan untuk menyimpan berkas setiap ASN yang tersebar diberbagai OPD. Faktor keamanan jaringan juga diminta untuk diperketat mengingat semua data penting terekam dan tersimpan dalam sistem tersebut.

Pewarta : Nova - Humasprov
Editor : Isham - Humasprov

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H.Idris Rahim bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun 2019 yang digelar di halaman Museum Purbakala Provinsi Gorontalo, Senin (29/4/2019).

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang telah mengalami banyak kemajuan. Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta partisipasi aktif masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing.

“Otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah masyarakat. Daerah didorong dan diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan inovasi untuk kemajuan pembangunan,” ujar Idris.

Lebih lanjut diungkapkannya bah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat tidak dapat dianggap hanyalah sebagai konsumen pelayanan publik, tetapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai citizen termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

“Untuk itu semua aparatur sipil negara di daerah harus memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah,” imbuhnya.

Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun 2019 mengangkat tema ‘Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif’.

“Mari kita kawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif,” tandas Wagub Idris Rahim.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat Provinsi Gorontalo dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ke-12 serta penyerahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Awards dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi aparatur di lingkungan Pemprov Gorontalo.

Diakhir kegiatan itu Wagub Idris Rahim memimpin yel-yel peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ke-12 tahun 2019 dengan hastag #Siapuntukselamat dan #Kitajagaalamjagakita.

Pewarta : Haris - Humasprov

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Sekertariat tim persiapan pendataan awal pengadaan lahan waduk Bulango Ulu dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo terus berupaya untuk memaksimalkan proses pada tahap persiapan dengan cara mengadakan konsultasi publik di dua desa yaitu desa Owata dan desa Mongiilo kecamatan Bulango Ulu, Minggu (28/04/2019)
Konsultasi publik yang di laksanakan ke tiga kalinya untuk desa otawa dan Mongiilo kecamatan Bulango Ulu secara bersamaan itu bertujuan untuk memaksimalkan proses dari tahap persiapan untuk para pemilik lahan yang belum bisa hadir pada pelaksanakan konsultasi publik yang sebelumnya pernah dilaksakan beberapa waktu lalu di desa Owata dan Mongiilo kecamatan Bulango Ulu.
“jadi konsultasi publik lanjutan ini sebenarnya konsultasi publik yang terakhir atau yang ketiga kalinya di laksanakan di desa Owata dan Mongiilo. Untuk desa Mongiilo dari awalnya 50 yang belum menanda tangani, setelah di lakukan pendekatan dengan pemilik lahan yang telah menanda tangani sampai saat ini sudah 33 orang pemilik lahan dan sisanya 17 orang pemilik lahan lagi kita akan upayakan terus.” Ungkap Sultan Kalupe saat wawancara
Perwakilan serkertariat tim persiapan dinas PUPR provinsi Gorontalo Sultan Kalupe itu juga berharap jika semua pemilik lahan yang berada di desa Owata dan Mongiilo sudah menanda tangani berita acara kesepakatan, maka dalam dekat ini sudah bisa di ajukan untuk penetapan lokasi ke gubernur untuk di tanda tangani.
Hal sanada juga di jelaskan oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi terkait konsultasi publik yang di laksanakan secara bersamaan di desa Owata dan monggilo kecamatan Bulango Ulu.
“ini adalah pelaksanaan konsultasi publik yang ke tiga kali di desa Owata dan Mongiilo untuk pemilik lahan yang belum hadir atau yang belum pernah.” Jelas Sutan Rusdi saat wawancara
Sutan juga menambahkan bahwa untuk desa monggilo, pemilik lahan yang belum hadir pada konsultasi publik dan belum menanda tangani berita acara kesepakatan sebelumnya ada 52 orang, dan jika masih ada pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat ini, akan tetapi mereka sudah menerima undangan dan bukti tanda terima undang tersebut akan jadikan sebagai bukti persetujuan dari mereka. Karena itu merupakan hasil konsultasi dengan kejaksaan tinggi negeri Gorontalo sebagai pendamping.-

Pewarta – Yudi/PUPR
Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Dengan dasar Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo yang telah ditunjuk sebagai sekertariat tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan waduk Bulango Ulu dan telah melakukan pendataan awal terhadap lahan, bangunan, tanaman dan apa saja yang berada di lahan atau bidang tanah milik masyarakat tersebut di kecamatan Bolango Ulu, Minggu (28/04/2019)

Dalam setiap pembangunan kepentingan umum pasti akan menggunakan lahan atau tanah milik masyarakat yang harus di bebaskan oleh pemerintah, untuk waduk Bulango Ulu sendiri yang saat ini masih dalam proses tahap persiapan akan di gunakan proses ganti untung pada setiap lahan milik masyarakat yang akan terkena dampak dari rencana pembangunan waduk tersebut.

“Dalam penilaian nanti oleh tim appresial akan dinilai secara manusiawi atau dikatakan tidak yang namanya ganti rugi tapi ganti keuntung, Itu semua di daerah-daerah lain yang kami laksanakan telah terlaksana dengan baik,” Jelas kepala SATKER pembangunan bendungan Bulango Ulu Zulyadi.

Zulyadi menambahkan bukan hanya lahan milik masyarakat yang akan di ganti untung, tapi apa saja yang berada di atas maupun di bawah lahan tersebut. Tapi itu semua harus di buktikan secara detail dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah, dan biasanya yang akan di nilai lebih dulu bagian atas seperti bangunan dan tanaman milik masyarakat seobyek mungkin.

Perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe juga memberikan gambaran pada masyarakat pemilik lahan, bahwa dalam proses penilaian tidak ada yang namanya ganti rugi, tapi yang ada hanya ganti untung.

“Jadi setelah di sampaikan harganya di musyawarahkan dengan bapak ibu kemuadian bapak ibu misalnya minta uang tunai saja,saya minta relokasi,saya minta ganti yang lain-lain misalnya. Itu semua bisa di musyawarahkan nanti, kemudian setelah di musyawarah sudah ada kesepakatan lagi. Maka di berikanlah ganti untung itu kepada bapak ibu dalam bentuk via rekening atau dalam bentuk tukar menukar atau pengantian tanah,bangunan dan sebagainya.” Jelas Sultan saat memberikan penjelasan pada konsultasi publik.-

Pewarta – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

Dinas Kominfo, Kab. Gorontalo – Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo kembali menggelar Focus Grup Discussion (FGD) tentang internet cerdas, kreatif dan produktif bertempat di Aula Hotel Milana Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/4/2019).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kabid Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Ibu Yulindawaty p. Rauf yang mewakili Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gtlo. Dalam sambutannya Yulindawaty menjelaskan dengan perilaku internet cerdas, kreatif dan produktif seseorang bisa terhindar dari penyebaran berita bohong dan hoax.

“Internet ibarat pisau bermata dua, disatu sisi akan membawa dampak positif jika digunakan secara benar karena menjadi wadah kreativitas dan inovasi bagi pengguna, disisi lain akan membawa dampak negative jika digunakan secara salah karena bahaya yang tersembunyi yang disebabkan penyalahgunaan internet,” jelas Yulindawaty.

“Dalam kegiatan diskusi ini melahirkan rekomendasi antara lain; Membentuk komunitas anti Hoax, Mengaktifkan kembali TIK di Kabupaten/Kota, Memilih duta Incakap di kalangan siswa/pelajar dan mahasiswa, Mengadakan Deklarasi yang didukung Kominfo Pusat, Melakukan festival TIK, Menjadikan rekam jejak di medsos sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan SKCK dan terakhir Memantau Kegiatan di Grup sosmed, “tambahnya

Kegiatan yang dihadiri oleh 60 peserta dari beberapa unsur seperti pelajar, mahasiswa dan masyarakat dengan menghadirkan 2 narasumber ahli di bidangnya, yakni Ervan, ST, MT Akademisi UNG dan Reza Mediansyah, S.Sos, M.Si dari Komisioner KPID

Pewarta :  Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo