>
Selasa, 27 Agustus 2019 10:44

Gas Rumah Kaca Di Gorontalo Akan Didata KLH

GORONTALO – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan melakukan inventarisasi gas rumah kaca di Provinsi Gorontalo.

Hal itu diutarakan oleh Kasubdit Inventarisasi Gas Rumah Kaca Non-Lahan Kementerian LHK, Ratnasari, saat bertatap muka dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran, Selasa (27/8/2019).

“Kami memohon dukungan kepada Pemprov Gorontalo untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi kabupaten dalam proses inventarisasi gas rumah kaca,” kata Ratnasari.

Inventarisasi gas rumah kaca di Provinsi Gorontalo melibatkan Civil Society Organization (CSO) mitra Kementerian LHK yakni Coaction Indonesia dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Ratnasari menjelaskan, kegiatan peningkatan kapasitas inventarisasi gas rumah kaca dibagi dalam dua kegiatan, yaitu penerapan sistem kelembagaan dan pembuatan pedoman yang merupakan turunan dari peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah.

“Inventarisasi gas rumah kaca ini akan kita lakukan di Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan agar kabupaten memiliki kemampuan untuk melakukan proses inventarisasi gas rumah kaca,” imbuhnya.

Sementara itu Wagub Idris Rahim menyambut baik rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas inventarisasi gas rumah kaca di Provinsi Gorontalo. Bahkan Idris meminta pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait, serta perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo.

“Harus ada rencana aksi yang dihasilkan, programnya apa dan siapa yang melaksanakan. Koordinasinya juga harus berjalan baik sehingga tujuan dari kegiatan ini benar-benar bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tandas Wagub Idris Rahim.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo bersama Dinas LHK Provinsi dan Kabupaten Gorontalo. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, tim dari Kementerian LHK dan CSO akan melakukan focus group discussion dengan seluruh stakeholder yang diagendakan akan dilaksanakan pada Rabu (28/8/2019) di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial dimana salah satunya adalah penyandang disabilitas sebagai wujud komitmen dalam memberi ruang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) disabilitas dengan kemampuan kerja yang baik.

“Ibu Eva kami tetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bukan karena beliau disabilitas. Tidak ada hubungannya dengan kondisi beliau tapi karena memang menurut Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan beliau memiliki nilai atau scoring yang tertinggi,” kata Mensos kepada wartawan usai pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos RI di Jakarta, Senin, (26/8/2019).

Eva Rahmi Kasim hari ini dilantik menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial. Eva adalah satu-satunya perempuan yang dilantik dan merupakan penyandang disabilitas pertama di Indonesia menduduki jabatan eselon 2. Sebelumnya ia menjabat sebagai Fungsional Analisis Kebijakan Madya, Biro Perencanaan Kemensos.

Kelima pejabat yang lain yang dilantik hari ini adalah Sanusi sebagai Kepala Biro Hukum, Laode Taufik Nuryadin sebagai Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Muhamad Safii Nasution sebagai Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Hasim sebagai Kepala Pusat Penyuluhan Sosial, dan Beni Sujanto sebagai Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Dihadapan Menteri Sosial, Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Madya yang menyaksikan pelantikan, Eva membaca dengand lantang Pakta Integritas.

“Saya ingin menyampaikan pesan untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas bahwa tidak ada limit atau batasan bagi mereka untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, tidak ada batasan untuk memberikan kontribusi,” terang Mensos.

Pelantikan ini, lanjut Menteri, juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 11 huruf G yakni penyandang disabilitas mempunyai hak  memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hal normatif yang melekat di dalamnya.

“Saya berharap hal ini bisa menginspirasi para ASN penyandang disabilitas di seluruh tanah air bahwa tak ada limit bagi mereka untuk bermimpi menempati menempati jabatan atau posisi tertentu. Contohnya Ibu Eva yang meraih nilai terbaik berdasarkan hasil seleksi terbuka dan terbukti kompeten di bidang yang beliau tekuni,” tegas Mensos.

Sementara itu Eva Rahmi Kasim ditemui usai pelantikan mengaku senang sekaligus bersyukur atas amanah dan kepercayaan yang diberikan.

“Bersyukur sekali karena mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengaktualisasikan diri dan kesempatan yang sama untuk bekerja. Ini menunjukkan bahwa kita semua setara. Bapak Mensos tadi juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menempati jabatan berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing,” terangnya dengan mata berbinar-binar.

Ia juga menuturkan proses seleksi jabatan dilaluinya sama seperti peserta yang lain. Dimulai dari proses seleksi administrasi, penyampaian makalah, seleksi kompetensi hingga proses wawancara.

“Ke depannya sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial akan menghasilkan riset-riset yang dapat menjadi bahan pertimbangan pembuatan keputusan dan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah-masalah sosial. Jadi setiap masalah-masalah sosial diatasi berdasarkan riset atau penelitian,” ujar Eva.

Eva Rahmi Kasim, lahir pada tanggal 23 Juli. Ia mendapatkan penghargaan Lencana Karya Satya dari Presiden RI pada tahun 2019 atas pengabdiannya selama 20 tahun sebagai ASN. Ia pernah menerima Australian Alumni Award dari Pemerintah Australia untuk kategori Tokoh Inspirasional. Ia juga menulis berbagai artikel tentang isu disabilitas yang diterbitkan oleh berbagai media nasional.

Eva merupakan alumni S-1 Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia (UI) kemudian melanjutkan S-2 di jurusan Ilmu Disabilitas, Deakin University, Melbourne, Australia.

Pewarta : Kemensos

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Peluncuran video klip “Song of Karawo” yang dihadiri pemangku kepentingan Pariwisata Gorontalo di Hoya Kopi berlangsung meriah.

Permainan tata lampu dan suara yang mendukung kegaiatn sangat pas dan memikat, ini yang membuat para pengunjung betah menjejali lokasi kuliner dan hiburan di Kota Gorontalo.

Dengan mengusung genre kesukaan kaum milenial, Song of Karawo yang dilantunkan Eko Show dan Norman Camaru, musik penuh dinamis ini menjadi pintu masuk sulaman karawo pada kaum muda.

Hadirnya dua artis yang melekat pada ingatan kaum muda ini menjadikan tema lagu Karawo melekat pada kehidupan kaum muda, sehingga karawo sebagai produk kriya memiliki pasar yang lebih luas dan dinamis.

“Genre musik Song of Karawo ini menyasar kaum muda, kami berharap ini akan menembus semua lapisan dengan anak muda sebagai sasaran utamanya, lagunya benar-benar dinamis sebagaimana kehidupan kaum muda,” kata Rifli Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo pada peluncuran lagu karawo, Senin malam (26/8/2019).

Saundtrack ini juga menjadi penanda era baru pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2019 sebagai ajang kaum muda untuk menggaungkan sikap dan rasa peduli pada produk sulam karawo. Sulaman khas Gorontalo ini telah menghidupkan ekonomi ribuan orang di pelosok desa dan kelurahan.

“Karawo sebagai kerajinan dan juga budaya masyarakat Gorontalo harus terus lestari,” kata Budi Widihartanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo yang turut hadir pada peluncuran song of karawo.

Dengan mengusung aliran musik kaum muda, pesan GKK lewat Song of Karawo ini telah sampai pada kaum milenial. Pesan in akan tertus digaungkan hingga pada puncak acara pada 2-6 Oktober nanti.

Terobosan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ini menjadi fenomena yang unik, mengawali tradisi salah satu dari 100 kegiatan tahunan kepariwisataan Kementerian Pariwisata yang penuh dinamika, memikat dan unik.

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

MARISA  – Pembangunan ruas jalan Taluditi-Wanggarasi di Kabupaten Pohuwato itu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp16 Miliar.

Jalan ini memiliki panjang 15 km dengan efektif 5 kilometer dan lebar 5 meter dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat sasaran dan tertib adminitrasi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto yang didampingi Kepala Bidang Bina Marga Abdul Fandit Ahmad, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Zulkarnain Habibie saat melakukan peninjauan ke sejumlah pekerjaan di Provinsi Gorontalo.

Dinas PUPR bertekad mewujudkan visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo di bidang infrastruktur, yaitu pembangunan infrastruktur yang unggul, berkualitas dan merata hingga ke pelosok-pelosok.

“Kami telah melakukan monitoring pekerjaan Bidang Kebinamagaan, Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya,” kata Handoyo Sugiharto, Selasa (27/8/2019).

Dari hasil peninjauan lapangan ini, Kadis PUPR menuturkan untuk pekerjaan pembangunan jalan Taluditi-Wanggarasi progress pembangunannya sudah mencapai 45 persen.

“Pembangunan jalan Taluditi-Wanggarasi saat ini sudah dengan pekerjaan pengaspalan yang mencapai 45 persen dan lancar tanpa ada halangan,” jelas Handoyo



Pewarta – Yudi/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

TELAGA BIRU – Jalan adalah fasilitas umum yang memberi kemudahan bagi banyak orang untuk melakukan mobilitas, termasuk pada petani di pedesaan Kabupaten Gorontalo.

Jalan yang mulus dan berkualitas akan memudahkan para petani mengakses sawah dan ladang yang dikelolanya. Fasilitas ini juga menjadi sarana mengangkut hasil pertanian ke pasar terdekat, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, telah melakukan pembukaan akses jalan usaha pertanian di beberapa desa.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto bersama Kepala Bidang Cipta Karya Yuliana Rivai melakukan peninjauan ke sejumlah pekerjaan jalan usaha tani, yang sementara dalam proses pengerjaan.

“Kami sudah melihat sejumlah pekerjaan pembangunan jalan akses pertanian yang berada di Desa Ulapato A, Ulapato B dan terakhir yang berada di Botumoputi,” kata Yuliana Riavai, Selasa (27/8/2019)

Selain untuk memonitoring pekerjaan-pekerjaan yang sementara berlangsung, Kepala Bidang Cipta Karya ini juga menjelaskan, tujuan peninjauan ini untuk mengetahui masalah di lapangan yang dihadapi pelaksana dan mencarikan jalan keluarnya.

“Sejauh mana progres kegiatan di lapangan, apakah sesuai dengan jagwal yang dibuat dan laporan yang masuk. Kami melihat apakah ada permasalahan yang perlu diperbaiki di lokasi agar kami mencarikan solusi,” ujar Yuliana Rivai.

Sejumlah pekerjaan jalan usaha tani di Kabupaten Gorontalo ini menggunakan anggaran APBD yang berada pada Sinas PUPR, yaitu di Desa Ulapato A yang panjangnya 1.015 meter lebar 5 meter dengan anggaran sebesar Rp210 juta, pekerjaan jalan Ulapato B panjang 527 meter lebar 5 meter dengan anggaran sebesar Rp223 juta sedangkan untuk pekerjaan jalan usaha tani di desa Botumoputi dikerjakan dengan swakelola, panjang jalan yang dikerjakan 2.600 meter lebar 5 meter dengan anggaran sebesar Rp1 miliar.

“Alhamdulillah, semuanya sesuai progress. Kami berharap pekerjaan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat kualitas,” harap Yuliana Rivai.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, berharap dengan dibukanya beberapa ruas jalan usaha tani tersebut, bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di pedesaan.

“Pembukaan jalan usaha pertanian ini memberi manfaat bermanfaat bagi masyarakat karena pembangunan infrastruktur yang unggul, berkualitas dan merata hingga ke pelosok desa, merupakan visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo,” ungkap Handoyo.

 

Pewarta – Yudi/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

MARISA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan pemanfaatan bus sekolah gratis di Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, Senin (23/8/2019). Dua unit bus tersebut diperuntukkan untuk siswa-siswi di Kecamatan Taluditi dan Kecamatan Wonggarasi.

Beberapa hari sebelumnya, Gubernur Rusli juga menyerahkan bantuan serupa di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Bantuan yang diberinama Bus Siswa NKRI itu merupakan bantuan dari Kementrian Perhubungan RI tahun 2019.

“Sopirnya kita cari orang sini yang pintar bawa bus, gajinya provinsi yang bayar. Pak Syarief (bupati) tanya BBM-nya bagaimana? Pak gubernur yang bayar. Pokoknya busnya gratis, sopirnya kita gaji, BBM-nya kita yang bayar,” tegas Rusli.

Di sela-sela sambutannya, beberapa warga nyeletuk meminta agar bus bisa digunakan ibu-ibu ke pasar setiap hari Sabtu. Mengingat jarak antar kampung di kawasan transmigrasi itu berjauhan untuk bisa mengakses pasar mingguan di Desa Malango.

“Saya minta anak anak sekolah harus disiplin. Jadi ketika sudah jam sekolah sudah menunggu di depan rumah-rumah agar tidak ada yang terlewati. Ibu ibu yang akan ke pasar itu juga kami gratiskan selama tidak mengganggu kegiatan anak sekolah,” imbuhnya.

Pada pelaksanaan Bakti Sosial NKRI ke-121 itu Gubernur Rusli juga menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) 93 warga. Ada juga pelaksanaan pasar murah sembako serba lima ribu rupiah.

 

Pewarta: Isam – Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

POPAYATO  – Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, melakukan peninjauan pekerjaan penahan ombak di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, Jumat (23/08/2019)

Kepala Bidang SDA Romen Lantu turut mendampingi peninjauan lapangan ini, kegiatan ini merupakan memonitoring terhadap pekerjaan yang saat ini sementara diselesaikan.

“Peninjauan ini merupakan evaluasi dan monitoring terhadap perkerjaan yang berada di Desa Molosipat, pekerjaan penagan abrasi pantai yang ada pada bidang SDA,” kata Romen S Lantu.

Romen S Lantu yang pernah menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten Pohuwato ini menjelaskan tujuan pembangunan penahan abrasi ini sebagai penyelamatan terhadap pemukiman masyarakat yang berada di bibir pantai Molosipat

“Tujuan pembangunan penahan ombak tersebut sebagai pengaman dan penyelamatan pemukiman masyarakat yang berada tepat di bibir pantai agar terhindar dari terjangan ombak,” jelas Romen

Pembangunan penahan ombak ini ini dalam proses tahap pertama dengan menggunakan anggaran APBD sekitar Rp800 juta dengan panjang penahan ombak 175 meter.

“Pembangunan saat ini merupakan tahap awal, 2020 nanti akan dilakukan pembangunan tahap kedua karena pembangunan saat ini tidak dapat dianggarkan secara keseluruhan di APBD 2019 ini,” lanjut Romen Lantu.

Sementara itu Kepala dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, berharap adanya penahan ombak ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang berada di bibir pantai Molosipat.

Pewarta – Yudi/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

SUWAWA – Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Jasa Kontruksi di Provinsi Gorontalo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar Pembekalan Tenaga Kerja Konstruksi dengan menggunakan  (MTU) di Kantor Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, Senin (26/08/2019)

Kepala Bidang Jasa Konstruksi (Jakon), Fri Sumiyati Bilakonga mengatakan pembekalan tenaga tukang konstruksi dengan MTU yang dilaksanakan di Desa Libungo merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2017

“Kehadiran kami memberi pembekalan tenaga kerja tukang  didasari oleh Undang-undang nomor 2 tahun 2017, tentang jasa konstruksi pasal 70 ayat 1 bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi itu wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja,” kata Fri Sumiyati.

Sumiyati Bilakonga mengakui ada keterbatasan anggaran sehingga tahun ini hanya dapat melaksanakan pembekalan di 3 desa dengan jumlah 25 peserta, yaitu desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Desa Libungo Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dan Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

“Hanya untuk 25 peserta di setiap desa,” jelas Fri Sumiyati

Pembekalan tenaga kerja tukang konstruksi dengan menggunakan MTU menghadirkan pemateri dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) Abdul Rahman Lakadjo dan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Gorontalo Rahmad Pantoiyo selama 2 hari.

Sumiyato Bilakonga berharap seluruh peserta bisa mengikuti dengan baik, agar bisa memiliki kompetensi.

Sementara itu Sekretaris Camat Suwawa Selatan Ira Susanti Rahman, sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo di desa Libungo.

“Pembekalan ini sangat penting bagi masyarakat, karena sebagian masyarakat yang ada di pekerjaannya sebagai tukang. Kami berterima kasih kepada Kepada Dinas PUPR yang telah mengadakan pembekalan di desa Libungo ini,” ungkap Ira Susanti

 

Pewarta – Yudi/PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

TILAMUTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo belum merekomendasikan operasionalisasi obyek wisata Pantai Ratu di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Kesimpulan tersebut diperoleh usai pertemuan antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Bupati Boalemo Anas Jusuf, Senin (26/8/2019).

Selain masih berperkara hukum karena digugat oleh aktivis lingkungan, Pantai Ratu belum memenuhi sejumlah aturan. Diantaranya tidak sesuai dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) revisi XV tahun 2018 di mana lokasi tersebut masuk kawasan lindung.

Pantai Ratu juga disebut tidak sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda menyebut kawasan wisata Pantai Ratu seluas 4,8 hektar itu masuk kawasan zona perikanan tangkap.

“Jadi kan lokasi ini masih bermasalah hukum, ya kan? Makanya yang pertama dan utama selesaikan dulu persoalan hukumnya. Kalau sudah selesai maka diurus kembali administrasinya sesuai dengan ketentuan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Pemprov Gorontalo, Faizal Lamakaraka.

Jika perkara hukum sudah selesai, maka tahapan berikutnya Pemkab Boalemo diminta mengajukan pelepasan lahan dari kawasan PIPIB. Pengajuan pelepasan ini dilayangkan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya juga perlu melakukan review Perda RZWP3K ke pemerintah provinsi.

“Jika syarat-syarat itu sudah dilakukan maka proses pengajuan izin lingkungan bisa dilakukan,” imbuhnya.

Pihaknya menyebut Pemkab Boalemo sudah melayangkan surat untuk pengembangan Pantai Ratu diantaranya membangun cottage, membangun akses jalan, masjid terapung dan pelabuhan tambatan perahu. Dari beberapa yang diminta hanya satu izin yang bisa dikeluarkan yakni tambatan perahu karena menunjang zona kawasan perikanan tangkap.

Selama proses hukum dan pengurusan izin lingkungan berlangsung diharapkan belum ada aktivitas lanjutan di Pantai Ratu. Hal itu untuk menghindari munculnya pelanggaran hukum baru di kemudian hari.

 

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO – PLN Gorontalo menyiapkan enam ribu pemasangan instalasi baru melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu diutarakan Manajer PLN Gorontalo yang baru, Supriyadi, saat bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Senin (26/8/2019).

“Kami menargetkan pemasangan enam ribu instalasi baru tahun ini. Anggarannya sudah kami siapkan melalui dana CSR,” kata Supriyadi saat bertemu Wagub Idris Rahim.

Supriyadi menjelaskan, pemasangan instalasi baru tersebut difokuskan untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Gorontalo.

Kepada Wagub Idris Rahim, Supriyadi yang sebelumnya bertugas di PLN Pekanbaru menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal itu mulai tahun ini dalam struktur manajerial PLN Gorontalo ditetapkan empat manajer, yaitu Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), Unit Pelayanan Pengendalian Pembangkit (UPDK), Unit Pengatur Beban (UPB), serta Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (UP2K).

“Melalui unit-unit tersebut kami berharap pelayanan kepada masyarakat akan lebih fokus dan kami juga bisa lebih serius menangani dan memenuhi kebutuhan listrik di Gorontalo,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim mengapresiasi kinerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Provinsi Gorontalo. Satu hal yang ditekankan oleh Wagub Gorontalo dua periode tersebut adalah penanganan gangguan yang harus mendapatkan perhatian dari pihak PLN.

 “Kalau terjadi gangguan, harus segera diatasi biar cepat menyala,” ujar Idris.

Idris berharap di bawah manajer yang baru kinerja PLN Gorontalo dalam melayani masyarakat akan lebih meningkat. Wagub juga mengingatkan manajer PLN Gorontalo untuk senantiasa melakukan koordinasi dan silaturahim dengan seluruh jajaran pemerintah daerah demi terlaksananya tugas tersebut.

“Ada dua kunci sukses bertugas di Gorontalo, yaitu koordinasi dan silaturahmi. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, pasti tugas-tugas kita dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo