>

TIBAWA –  Idah Syahidah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo terus berupaya memerangi keterbelakangan dan kemiskinan di daerah ini.

Salah satu yang dilakukan adalah memastikan semua orang bisa mengenyam pendidikan, tidak terkecuali orang dewasa, semua harus menuntaskan pendidikan.

Pendidikan dianggap cara ampuh dalam memutus keterbelakangan dan kemiskinan di Gorontalo.

Bekerjsama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LPP Sweet Media, Idah Syahidah berkeliling pelosok untuk memastikan semua warga Gorontalo terlayani pendidikannya.

“Tidak ada lagi anak putus sekolah, semuanya harus menuntaskan pendidikan, kami akan memfaslitasi kebutuhan yang pendidikan,” kata Idah Syahidah saat menggelar kegiatan bersama LPP Sweet Media di desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu (18/7/2019).

Idah menjelaskan konsep belajar ini sama seperti pada PKBM, bedanya di PKBM ini tidak hanya untuk anak anak dengan 7-18 tahun namun ada orang dewasa yang sudah berusia senja tetapi masih produktif. Kelompok dewasa inilah yang didorong dan difasilitasi untuk mengikuti pendidikan melalui Paket A, B dan C.

Program PKBM LPP Swee Media ini sudah ia rencanakan bahkan sebelum dirinya terpilih menjadi anggota DPR. Idah Syahidah menganggap kelompok dewasa yang masih produktif namun belum mengenyam pendidikan di bangku pendidikan harus digerakkan dari sekarang untuk belajar hingga mendapat pengakuan tamat belajar dari negara.

“Saya bertekat menyejahterakan kaum perempuan terlebih kaum ibu. Wanita harus cerdas sejak dalam kandungan hingga sampai tua, karena wanita adalah kunci sukses untuk keluarganya,” ujar Idah Syahidah.

Direktur Utama LPP Sweet Media, Van Sweet Pulubuhu, PKBM Sweet Media memiliki program pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi warga Gorontalo, lembaga ini memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat terutama di pelosok desa.

LPP Sweet Media terus mendorong dan memfasilitasi kaum ibu dan anak-anak yang putus sekolah untuk belajar kembali hingga mendapatkan ijazah sesuai tingkat pendidikan yang di ambil.

Van Sweet Pulubuhu  menjelaskan semua biaya pendidikan ditanggung Idah Syahidah selaku pembina LPP sweet media. Untuk program di Desa Buhu ini, PKBM sudah memfasilitasi lebih 100 orang ibu dan anak yang putus sekolah dan ingin kembali sekolah.

Kegiatan belajar yang diterapkan juga mudah, tim LPP Sweet Media setiap minggu tiga kali mendatangi mereka dan mengajar di lokasi.

“Kami yang ke lokasi mereka. Kami juga membuka volunteer guru yang secara sukarela ingin membantu mengajar,” ujar Van Sweet Pulubuhu.

 

Pewarta : Echyn - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Sepekan jelang pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) Provinsi Gorontalo, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Gorontalo menggelar rapat final chek seluruh persiapan pelaksanaan pemberangkatan. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Asrama Haji Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

“Kita ingin mematangkan seluruh persiapan agar pemberangkatan jemaah haji untuk musim haji 1440 hijriah dapat berjalan lancar. Sengaja kita hadirkan seluruh pihak yang terlibat dalam PPIH untuk memaparkan kesiapan sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,” kata Idris Rahim.

Dari paparan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Mahmud Bobihu, untuk kesiapan fasilitas Asrama Haji Gorontalo yang menjadi tanggung jawabnya, persiapannya sudah mencapai 95 persen.  Demikian pula halnya kesiapan pihak bandara untuk penerbangan jemaah haji dari Gorontalo menuju Makassar dan selanjutnya menuju Mekkah, persiapannya sudah mencapai 100 persen.

“Kamar-kamar di Asrama Haji sudah bersih dan tong-tong air juga sudah dikuras. Tinggal menunggu pengasapan atau fogging dari Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dijadwalkan pada hari Senin depan,” jelas Mahmud.

Lebih lanjut Mahmud menuturkan, untuk memberikan kesempatan kepada jemaah haji beristirahat, tahun ini untuk proses seremonial penerimaan jemaah di Asrama Haji ditiadakan. Begitu pula untuk mempercepat proses pemberangkatan, PPIH Gorontalo juga akan meniadakan acara seremonial seperti pembagian living cost pada saat pemberangkatan.

Sementara itu dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaporkan bahwa seluruh jemaah haji Provinsi Gorontalo telah melakukan vaksinasi. Untuk paspor, pihak Keimigrasian juga sudah merampungkan seluruh paspor jemaah haji.

“Alhamdulillah dari paparan seluruh masing-masing pihak, persiapan pemberangkatan jemaah haji sudah 98 persen. Kita akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah sejak pemberangkatan hingga pemulangan nanti,” tandas Wagub Idris Rahim.

Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Agus Priyanto, General Manager PT. Angkasa Pura Makassar, Wahyudi, Ketua PPIH Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Manager Lion Air, Garuda Indonesia, dan seluruh pihak terkait.

Jemaah haji Provinsi Gorontalo untuk musim haji 1440 Hijriah/2019 Masehi berjumlah 1.181 orang ditambah 13 petugas kelompok terbang (kloter). Jemaah haji Gorontalo dibagi dalam tiga kloter, yaitu kloter 27 jemaah haji asal Kota Gorontalo, kloter 29 asal Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Bone Bolango, serta kloter 34 jemaah haji asal Kota Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TAPA  – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Gorontalo menyosialisasikan bahaya HIV/AIDS di kalangan pelajar SMA/SMK se-Provinsi Gorontalo.

Jika sebelumnya KPA hanya menyosialisasikan bahaya HIV/AIDS, kali ini bertempat di SMA Negei 1 Tapa, Kabupaten Bone Bolango, kali ini tentang bahaya LGBT. LGBT ini adalah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/transeksual.

“Indonesia sudah 73 tahun merdeka, akan tetapi penjajah yang merusak masa depan anak bangsa masih saja kita temui. Contohnya yah sekarang ini banyak yang mengidap penyakit HIV AIDS tidak bisa dipungkiri itu karena adanya pergaulan bebas di usia remaja,” kata Idah Syahidah, Ketua Tim Asistensi KPAP Gorontalo, Kamis (18/7/2019)..

Idah Syahidah memaparkan, di Gorontalo komunitas LGBT sudah semakin banyak ditemukan, khususnya kaum LSL atau Lelaki Suka Lelaki. Idah meminta generasi muda khususnya pelajar bergaul secara sehat dan tidak terjerumus pada perilaku yang bertentangan dengan budaya dan ajaran agama, seperti LSL.

“Kita ini sudah darurat narkoba, darurat AIDS, ditambah lagi dengan darurat LSL. Kita tidak bisa lagi tinggal diam, LSL akan merusak masa depan adik-adik, dan risiko tertular HIV/Aids sangat besar. Oleh karena itu hindari dan jauhi perilaku yang dapat menjerat adik-adik pada perilaku yang menyimpang ini,” kata Idah Syahidah.

Sosialisasi yang dihadiri ratusan siswa SMA 1 Tapa tersebut, diakhiri dengan dialog dan tanya jawab antara peserta dan Ketua Tim Asisetensi KPAP. Berdasarkan data yang diperoleh tim KPA, hingga Maret 2019 penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo mencapai 484 orang penderita.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) Provinsi Gorontalo dilaksanakan pekan depan. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Gorontalo, mulai dari persiapan asrama haji hingga penerbangan dari Gorontalo menuju Makassar dan Jeddah.

“Kami berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah sejak pemberangkatan hingga pemulangan nanti,” kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat memimpin rapat pemantapan pelaksanaan haji di Asrama Haji Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

JCH Provinsi Gorontalo untuk musim haji 1440 Hijriah/2019 Masehi berjumlah 1.181 orang ditambah 13 petugas Kelompok Terbang (kloter). JCH Gorontalo dibagi dalam tiga Kloter, yaitu Kloter 27 jemaah haji asal Kota Gorontalo, Kloter 29 asal Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Bone Bolango, serta Kloter 34 gabungan jemaah haji asal Kota Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan jemaah haji Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberangkatan JCH diawali oleh Kloter 27 UPG yang dijadwalkan akan memasuki Asrama Haji Gorontalo pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 14.00 Wita. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 14.20 Wita, 450  jemaah ditambah lima 5 petugas Kloter akan diberangkatkan dari bandara Djalaludin Gorontalo menuju bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan kemudian diberangkatkan ke Jeddah di hari yang sama pada pukul 20.20 Wita.

Sementara untuk Kloter 29 dan 34 masing-masing akan masuk ke Asrama Haji Gorontalo pada tanggal 27 dan 30 Juli 2019, selanjutnya diberangkatkan dari Makassar menuju Jeddah pada tanggal 28 dan 31 Juli 2019.

Terkait pemberangkatan jemaah haji, Kepala Otoritas Bandara Wilayah V Makassar Agus Priyanto kembali menekankan pentingnya untuk memberikan pembekalan kepada jemaah haji secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu penting untuk menghindari keterlambatan pemberangkatan. Menurutnya, jika keterlambatan terjadi sejak pemberangkatan di Gorontalo, pasti akan berimbas di bandara Makassar dan juga di Jeddah.

“Seluruh proses pemberangkatan sudah siap, apalagi panitianya itu-itu saja dan sudah berpengalaman. Tetapi setelah kita analisa, yang menjadi permasalahan adalah jemaah hajinya yang baru. Seperti larangan barang-barang yang tidak boleh dibawa oleh jemaah, ternyata ini tidak sesuai harapan kita, bahkan kompor pun dibawa. Ujung-ujungnya akan menyebabkan delay. Oleh karena itu pembekalan kepada jemaah harus dilakukan berulang-ulang,” papar Agus Priyanto.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Sebanyak 34 ton wood pellet diekspor ke Korea Selatan melalui pelabuhan Anggrek di Kwandang, Kabupaten Goronatlo Utara, Kamis (18/7/2019).

Wood pellet  adalah bahan bakar dari limbah kayu yag dihancurkan menjadi serbuk halus, yang dipadatkan dengan mesin press sehingga berbentuk seperti pellet. Wood Pellet berfungsi sebagai energi alternatif ramah lingkungan dengan kadar Karbondioksida yang rendah sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna.

Ekspor wood pellet produksi PT Mitra Cipta Permata itu dilepas oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Wood pellet menjadi komoditi yang dilirik oleh negara lain sebagai pengganti bahan bakar batu bara. Selain harganya relatif lebih murah, wood pellet lebih ramah lingkungan. Dengan produk wood pellet senilai 125 USD per kilogram mampu menghasil keuntungan ekonomi lebih kurang Rp59 miliar.

Hal yang membanggakan dari ekspor kali ini sudah dilakukan langsung dari Gorontalo. Biasanya, ekspor komoditi pertanian lokal di ekspor dari Surabaya dan Jakarta. Akibatnya tidak saja menambah ongkos produksi, tapi juga tidak menaikkan nilai ekspor Gorontalo.

“Alhamdulillah saya sangat senang, karena ini yang diharapkan oleh pak Presiden bahwa hampir semua ekspor kita bahannya dari Gorontalo. Contohnya kemarin jagung, kelapa, kuah kelapa, tempurungnya. Itu semua produk lokal yang dibeli dari petani dan di ekspor,” kaat Rusli Habibie.

Balai Karantina Pertanian Kelas II, Bea Cukai, PT Pelni, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk ekspor komoditas lokal langsung ke luar negeri. Tema besar yang diusung yakni Ayo Galakkan Ekspor Generasi Milenial Bangsa (Agrogemilang).

 “Kemarin kita juga mengekspor sapu lidi ke Australia, nilainya hampir Rp10 miliar. Ini yang diharapkan, jadi jangan membuat pengusaha tidak betah di Indonesia. Termasuk mempersulit izin dan lain sebagainya,” ujar Rusli Habibie yang mantan Bupati Gorontalo Utara.

Sementara itu, Deputi General Manager PT Mitra Cipta Permata, Haidir Nur menjelaskan bahwa ekspor kali ini yang pertama mereka lakukan. Ia berharap dengan terbukanya peluang ekspor ini bisa menambah kapasitas produksi ke depan.

 “Memang pada saat ini pabrik kita belum maksimal. Kapasitas kita baru 5 ton per hari. Untuk ke depannya jika sudah rutin kita akan menambah kapasitas mesin,” jelasnya.

Pihaknya menyebut permintaan wood pellet dari luar negeri cukup besar yakni 80 juta kilogram per tahun. Salah satu upaya untuk bersaing harga dengan negara eksportir lain seperti Vietnam, pihaknya menjaga kualitas barang melalui sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council).

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengenalkan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada penandatanganan dokumen dan transaksi elektronik di lingkup pemerintahan provinsi.

Proses pengimplementasian dan pemanfaatan tanda tangan elektronik ini dimulai dengan Panandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN).

Untuk mendukung penerapannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun aplikasi yang di beri nama Pali Lo Ulu’u.

“Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Gorontalo dengan tetap memperhatikan aspek fungsi dan keamanan, sehingga ketika suatu dokumen sudah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo, aspek keamanan, keaslian terjamin dengan pasti,” kata Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, kota Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

Yulindawatu Rauf memaparkan aplikasi ini pada seminar pemanfaatan tanda tangan elekronik pada dokumen dan transaksi elektronik yang digelar oleh Direktroat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika di depan puluhan peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah dan pusat yang ada di Gorontalo.

Untuk melegalisasikan pemanfaatan sertifikat elektronik ini, Yulindawaty Rauf menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2018 tentang penggunaan sertifikat elektronik.

“Persyaratan menggunakan aplikasi Pali Lo Ulu’u, setiap personil yang menandatangani harus  mempunyai sertifikat eLektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN,” ujar Yulindawaty Rauf.

Untuk pengembangan aplikasi Pali lo Ulu’u ini telah diterbitkan juga sertifikat elektronik kepada masing pejabat mulai dari gunernur, wakil gubernur, pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, adminstrator dan pengawas di Pemerintah Provinsi Gorontalo oleh Balai  Sertifikasi Elektronik.

Dengan adanya aplikasi tanda tangan elektronik ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatlkan, lebih mudah dan lebih cepat sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

“Kami berharap Pemerintah di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo dapat mengikuti langkah yang telah dilaksanakan oleh  Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga fungsi E-Govermnent yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi inormasi dapat tercapai,” ujar Yulindawaty Rauf .

 

Pewarta : Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Perkembangan Industri teknologi informasi saat ini memberikan peluang yang sama besar bagi banyak negara, kuncinya pada penguasaan dan penerapan teknologi.

Fenomena dinamika industri teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi mereka yang mampu menguasai teknologi ini. Fenomena  kamera digital dan sekarang dengan handphone berkamera telah meminggirkan industri fotografi dunia seperti Kodak pada tahun 1998 memiliki 170.000 pegawai dan menjual 85 persen foto kertas di dunia.

Demikian juga perusahaan transportasi tanpa memiliki mobil tapi menjadi perusahaan transportasi dengan status Decacorn, startup dengan valuasi 10 milyar dolar AS atau lebih  seperti Uber, Grab dan lainnya.

Fakta ini disajikan oleh Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas  komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam seminar pemanfaatan tanda tangan elekronik pada dokumen dan transaksi  elektronik yang digelar oleh Direktroat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

“Bagaimana perusahaan hotel seperti Airbnb menjadi perusahaan hotel terbesar di dunia walaupun mereka tidak mempunyai properti?,” kata Yulindawaty Rauf.

Yulindawaty Rauf juga memaparkan  bagaimana laboratorium pemeriksaan kesehatan mulai dikalahkan oleh aplikasi kesehatan dan peralatan kesehatan seperti Tricoder X yang bisa memindai retina, sampel darah, bahkan fapas mansuia lalu dia menganalis  54 biomarker yang akan menginformasikan hampir semua jenis penyakit.

“Melihat dan memperhatikan fenomena ini, pelan tapi pasti, sistem birokrasi kita akan bergeser kepada pelayanan yang online dengan melakukan digitalisasi terutama yang terkait dengan proses pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat memperoleh kemudahan, kecepatan dan kepuasan dalam hal pelayanan public,” papar Yulindawaty Rauf.

Salah satu adaptasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kemajuan teknologi ini dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada penandatanganan dokumen dan transaksi elektronik.

Yulindawaty Rauf menjelaskan proses pengimplementasian dan pemanfaatan tanda tangan elektronik dimulai dengan panandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Baiak Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negera tantang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Linkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam seminar yang dimoderatori oleh Fatma Biki Kepala Bidang Statistik  Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo ini menghadirkan  narasumber Riki Arif Gunawan Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika,  Martha Asima Bunga Sari Simbolon Kepala Sub-Direktorat Tata Kelola Sertifikasi Elektronik dan Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Seminar pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen dan transaksi elektronik yang yang digelar Direktroat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika di Provinsi Gorontalo dibuka oleh Sukri Botutihe, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi mewakili Gubernur Gorontalo.

Dalam sambutan pembukaanya, Sukri Botutihe mengungkapkan era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dunia telah masuk dalam transformasi digital, Pemerintah Provinsi Gorontalo harus mengimbangi dengan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan.

“Kita sedang menuju ke sana, kita mesti berubah mengikuti teknologi,” kata Sukri Botutihe, Kamis (18/7/2019).

Salah satu pemanfaatan teknologi dalam transformasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik. Menurut Undang-Undang, tanda tangan elektronik ini adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya.

Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi yang diterbitkan oleh Certificate of Authority atau lembaga penyelenggara sertifikat elektronik.

Sukri Botutihe menjelaskan menandatangani berkas dengan menggunakan tanda tangan elektronik juga mempercepat proses layanan masyarakat. Untuk itu Gubenrur Rusli Habibie meminta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk menyiapkan implementasi tanda tangan elektronik dan meminda dukungan dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Pelibatan BSSN ini karena lembaga ini sesuai tugas dan fungsinya adalah mengamankan informasi strategis, salah satunya adalah penerapan tanda tangan elektronik.

Gayung bersambut, BSSN dengan cepat merespon dengan membuat perjanjian kerjasama penerapan sertifikat elektronik dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Buah dari kerjasama dengan BSSN ini adalah adanya aplikasi Pali lo Ulu’u yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Bahkan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2018 tentang penggunaan sertifikat elektronik.

"Sejak tahun 2018 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerapkan aplikasi tanda tangan elektronik, dimulai dengan penandatanganan dokumen oleh Gubernur," kata Sukri Botutihe.

Dalam seminar yang dihadiri puluhan Aparat Sipil Negara dari berbagai instansi ini sebagai pembicara adalah Riki Arif Gunawan Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Martha Asima Bunga Sari Simbolon Kepala Sub-Direktorat Tata Kelola Sertifikasi Elektronik dan Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo. Sebagai moderator adalah Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) siap mendukung pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

“Kami sangat mendukung penuh atas mekanisme pembiayaan terkait pembangunan RS Ainun Habibie yang anggaran pembangunannya akan dikerjasamakan dengan badan usaha (KPBU) ,” kata Aries Ardianto, Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

Aries Ardianto menilai sistem pem, biaya pembangunan RS Ainun Habibie ini bukan membuat hutang baru.

Aries Ardianto memaparkan sistem KPBU diatur melalui Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015, yang dijabarkan melalui Permen PPN/Bappenas nomor  4 tahun 2015 yang semuanya tentang teknis kerjasama KPBU ini.

”Pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti rumah sakit, SPAM, listrik dan lain-lain yang tidak mampu dikerjakan oleh Pemda dengan pembiayaan terbatas, dianjurkan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” ujar Aries Ardianto.

Skema pembiayaan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun RS  Ainun Habibie sebagai rumah sakit tersier tipe B sekaligus rumah sakit pendidikan.

RS Ainun Habibie ini sangat dibutuhkan masyarakat Gorontalo dalam upaya pelayanan bidang kesehatan. Rumah sakit ini juga digunakan mahasiswa kedokteran sebagai sarana pendukung pembelajaran kedokteran yang sudah dibuka oleh  Perguruan Tinggi di daerah ini.

 

Pewarta : Moh Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Business Class Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) bertempat di ruangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo.

Bersama konsultan PLUT-KUMKM, Dinas Kumperindag melakukan edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha di Gorontalo.

“Pendaftaran peserta kami secara online dan untuk efektifitasnya dibatasi hanya 20 orang per kelas,” kata Lyla Ramziah Laya, Kepala Bidang UMKM, Kamis (18/7/2019).

Lyla Ramziah Laya menjelaskan suksesnya UMKM itu bukan sekadar banyak menjual produk atau jasanya, tapi strategi marketing yang mereka jalankan dengan disertai rapinya pencatatan keuangan usaha.

“Salah satu kesalahan yang sering menjerumuskan pelaku adalah mencampuradukkan keuangan. Pelaku pemula kerap kebingungan memisahkan keuangan pribadinya dari keuangan perusahaan. Hal inilah yang akan menimbulkan kerancuan,” ujar Lyla Ramziah Laya.

Ia melihat tidak sedikit pelaku usaha yang tidak mengetahui berapa keuntungan atau kerugian usaha yang mereka jalankan dikarenakan mereka mencampuradukan biaya dan hasil bisnisnya ke dalam satu wadah dan memakainya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasar kasus-kasusnya seperti itu PLUT KUMKM Provinsi Gorontalo membuka Kelas Bisnis pada hari ini dengan tema "Pencatatan Laporan Keuangan dengan Metode SEMAR MESEM".

SEMAR MESEM sendiri merupakan metode pencatatan laporan keuangan yang sederhana, mudah, murah dan bikin mesem ( tersenyum ) yang disingkat SEMAR MESEM dan dapat diaplikasikan pada HP android sehingga bisa mencatat di mana dan kapan saja.

 

Pewarta : Ramli Mohune - Dinas kumperindag

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo