>

Menindaklanjuti rekomendasi hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Provinsi Gorontalo, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Sidak Ketersediaan BBM dan Elpiji. Sidak ini sudah merupakan kegiatan rutin tahunan yang dikoordinasikan oleh Biro P2E Bersama Pihak Pertamina, TNI, Polri, Satpol PP dan OPD Terkait. Kegiatan sidak ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan. Menjelang datangnya Bulan suci Ramadhan 1440 H, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 29-30 April 2019.

Adapun pelaksanaan SIDAK ini ditujukan ke pangkalan-pangkalan, SPBU, rumah makan yang diduga terjadi penyimpangan penggunaan baik BBM atau Elpiji. Untuk rumah makan sendiri telah tertuang dalam surat edaran Gubernur Gorontalo Nomor: 542/PNM-ESDM-Trans/432 tanggal 26 Juni 2017 bahwa Hotel, Restoran dan Rumah Makan atau usaha lainnya yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 1.500.000,-/ bulan diminta untuk menggunakan tabung Elpiji 5,5 Kg atau Elpiji non subsidi lainnya. Untuk Rumah Makan yang ditemukan menggunakan tabung elpiji 3 kg agar menukarkan tabungnya dengan tabung elpiji bright gas 5,5 kg.

Untuk pangkalan, terdapat beberapa pangkalan yang menjual tabung Elpiji 3 Kg diatas HET yang ditetapkan oleh SK Bupati masing-masing, ditemukan juga pangkalan yang menjual LPG hanya setengah dari quota, sedangkan setengahnya disimpan atau ditahan. Untuk itu pihak Pertamina telah memberikan peringatan kepada pemilik pangkalan tersebut.

Sedangkan di SPBU ditemukan pelanggaran berupa bolak baliknya pengendara yang melakukan pengisian bahan bakar Premium, penyalahgunaan rekomendasi pembelian premium oleh Nelayan yang diberikan baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten maupun Dinas Pertanian Kabupaten.

Pada akhirnya pelaksanaan Inspeksi mendadak (Sidak) ini bertujuan untuk mengantisipasi kelangkaan elpiji bersubsidi jelang puasa Ramadhan 1440 H juga meminimalisir pelanggaran baik yang dilakukan oleh SPBU atau pangkalan, agar tidak terlalu panik dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi Premium secara berulang-ulang, juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang mampu agar tidak lagi menggunakan tabung gas bersubsidi ukuran 3 Kg dan beralih menggunakan Bright gas ukuran 5,5 Kg maupun elpiji non subsidi lainnya.

Pewarta : Biro P2E

 

 

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Untuk menindak lanjuti laporan masyarakat terkait jembatan Tolomato yang berada di desa Tolomato kecamatan Suwawa Tengah itu rusak dan perlu perbaikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto yang di dampingi oleh kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan Zulkarnain Habibie dan Kepala Seksi Teknis Bina Marga Richie Z. Abdulah bergerak cepat dengan turun langsung ke lokasi jembatan Tolomato tersebut, Selasa (07/05/2019)

“Jembatan tersebut akan ditangani secara permanen melalui dana pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan membuat TURLAP BETON (Tiang yang di tanam kedalam tanah dengan tujuan untuk memberikan kestabilan) itu akan segera kita rancang dan dalam waktu dekat ini akan di laksanakan”, jelas Handoyo saat di wawancara.
Banjir yang melanda Kecamatan Suwawa Tengah dan beberapa daerah lainnya menjadi penyebab utama dari kerusakan di beberapa bagian bangunan Jembatan Tolomato tersebut. Jembatan yang menghubungkan antara kecamatan Suwawa Tengah dan kecamatan Suwawa Timur itu, merupakan satu-satunya akses untuk masyarakat untuk menjual hasil bumi ke kota Gorontalo, akses sekolah, perkantoran dan lain-lain.
“Selanjutnya untuk sungai bidang Sumber Daya Air (SDA) akan menormalisasi sungai dengan membuat SUDETAN (Pembuatan sumur resapan supaya mempercepat dengan pengendalian banjir) dan pembuatan bronjong pada tebing di sekitar jembatan tersebut”, imbuh Handoyo
Kepala seksi pemeliharan jalan dan jembatan Zulkarnaian Habibie juga menambahkan setelah di surfei secara langsung di lokasi, mereka akan segera membuat perencanaan untuk perbaikan dan dana untuk perbaikan jembatanpun akan segera di siapkan.
“Jadi karena ini mau cepat jadi untuk sementara kita pakai dana pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 200 juta dan paling dekat minggu ini sudah ada pekerjaan agar kondisi jalan bisa di lalui oleh kenderaan”, ungkap Zulkarnain.

Pewarta – Yudi/PUPR
Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

KOTA GORONTALO, Humas – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki angkat bicara terkait tudingan Elnino Mohi soal Bendung Bulango Ulu. Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut ada keanehan perencanaan Bendung Bulango Ulu yang akan dibangun di Kabupaten Bone Bolango.

Pada salah satu media online, Elnino menilai Bendung Bulango Ulu tidak melalui perencanaan daerah. Proyek strategis nasional itu terkesan dipaksakan oleh pusat. Ia juga mempertanyakan “Rakyat yang mana yang butuh waduk?”.

“Jadi begini, menurut saya Pak Elnino kurang Tabayyun (mencari tahu permasalahan). Sebenarnya kalau beliau mau, bisa datang dan tabayyun di Bapppeda,” buka Budiyanto Sidiki saat dimintai keterangan, Jumat (3/5/2019).

Menurut Budi, proses perencanaan Bendung Bulango Ulu sudah ada sejak tahun 2014 saat pembahasan RPJMN 2014-2019. Perencanaannya dilakukan secara teknokratik berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.

Lebih lanjut kata Budi, proses perencanaan pemerintah dilakukan paling tidak dengan tiga cara, yaitu perencanaan teknokratik, perencanaan politis dan perencanaan partisipatif. Teknokratik tidak melibatkan masyarakat dengan mekanisme buttom-up, tapi berdasarkan kajian kebutuhan dan manfaatnya.

“Jadi kalau dibilang tidak diusulkan masyarakat, ya memang benar karena tidak semua perencanaan itu partisipatif dari bawah. Contohnya soal Rumah Sakit Ainun. Tidak ada masyarakat yang mengusulkan tapi itu kan kebutuhan masyarakat dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat?,” jelasnya.

Bendung Bulango Ulu menjadi satu dari dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Gorontalo. Hal itu dilakukan karena pembiayaannya yang besar dan tidak mungkin didanai oleh APBD Provinsi. Selain itu, pembangunan Bendung Bulango Ulu bersifat multi years (tahun jamak).

“Beliau bilang belum apa-apa dipaksa untuk tandatangan segala macam, itu berbeda. Itu prosesnya forum konsultasi publik untuk menjelaskan kepada masyarakat yang terkena dampak dalam rangka pembebasan lahan. Sementara ini kan proses perencanaan Bendungnya,” lanjutnya.

Budi berharap agar masyarakat bisa memahami maksud pemerintah dalam hal pembangunan bendung. Menurutnya, potensi sungai Bulango dan sungai Bone sangat besar. Sayangnya, air tersebut langsung terbuang ke laut dan belum termanfaatkan

Dengan adanya bendung, maka diharapkan air sungai Bulango bisa ditampung untuk mengendalikan banjir, sumber air baku, irigasi sawah dan menjadi pembangkit listrik. Kajian-kajian teknis terkait kebutuhan, potensi dan manfaat tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu tujuannya untuk menjamin ketahanan air dalam mendukung ketahanan pangan nasioal. Ini juga menjadi pertimbangan nasional tahun 2014 karena kapasitas air baku baru mencapai 51,44m3/detik dan ditargetkan tahun 2019 meningkat menjadi 118,6 m3/det.

Pewarta: Isam - Humasprov

 

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

Gorontalo Utara, Humas – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Gorontalo Rifli Katili menilai sebaran informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sudah semakin baik. Hal itu salah satunya didorong semakin aktifnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disebar di tiap OPD.

“Saat ini setiap dinas/badan/kantor mulai bersemangat bahkan berlomba-lomba untuk mempublikasikan program, kegiatan, data dan informasinya di setiap OPD dengan memanfaatkan web yang ada di OPD, Diskominfo maupun yang dikelola oleh Biro Humas dan Protokol,” terang Kadis Kominfo Rifli Katili saat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan I Kegiatan PPID di Tic Tok Cafe, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (3/5/2019).

Beberapa OPD yang dinilai aktif dalam informasi publik yakni Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PUPR, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Badan Kesbangpol serta Badan Penghubung Provinsi Gorontalo. Selebihnya, diminta untuk segera mengaktifkan PPID-nya.

“Memang belum semua aktif, tapi makin ada kesadaran khususnya dari pimpinan OPD tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Prinsip PPID itu kan melayani permintaan data dari masyarakat, ini kaitannya dengan UU No 14 tahun 2008. Kedua, kami tambahkan dengan penyebarluasan informasi publik atau semacam humas di tiap OPD,” beber mantan Karo Humas dan Protokol itu.

Beberapa hal yang menjadi arahan Rifli yakni OPD diminta fokus mengumpulkan dan menyimpan data-data penting di setiap OPD. Data yang dimulai dari proses perencanaan, pekerjaan dan evakuasi. Bukan saja untuk kebutuhan permintaan masyarakat tapi juga untuk kepentingan publikasi.

“Jadi misalnya di Dinas PMD Dukcapil yang salah satunya menangani Dana Desa. Berapa data Dana Desa untuk Provinsi Gorontalo pertahunnya? Kecendrungannya naik atau turun? Digunakan untuk apa saja? Ini perlu untuk didokumentasikan sekaligus dipublikasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kedepan pihaknya akan menggandeng Biro Humas dan Protokol untuk lebih mengintensifkan publikasi kegiatan OPD melalui media massa dan media online. Biro yang secara teknis memiliki tupoksi yang mirip dalam hal penyebarluasan informasi publik di Pemprov Gorontalo.

Pewarta: Isham - Humasprov

 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo menggelar diseminasi Program Kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2019.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pendidikan SMA dan Pendidikan Khusus di Provinsi Gorontalo.

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah in dengan melalui beragam program, salah satunya adalah melalui penyamaan persepsi dalam peningkatan mutu pendidikan,” kata Ramlah Habibie, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo, Kamis (14/5/2019).

Diseminasi Program Kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pendidikan Khusus tahun 2019 digelar selama 3 hari pada Jumat-Minggu (3-5/5/2019) lalu.

Selain penyamaan persepsi peningkatan mutu pendidikan, dalam diseminasi ini juga dilakukan evaluasi program yang telah berjalan yang melibatkan semua peserta dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo.

“Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh guru-guru dan tenaga penunjang pendidikan di lapangan dalam pelaksanaan program tahun 2018 juga kami evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan tahun ini dan ke depannya,” ujar Ramlah Habibie..

Peserta kegiatan diseminasi ini diikuti oleh kepala sekolah di suluruh Provinsi Gorontalo yang berjumlah 65 orang. Mereka berasal dari kabupaten dan kota.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, PUPR – Untuk mempererat tali silaturahim, keluarga besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo gelar Halal Bihalal di gedung sekertariat dinas PUPR Provinsi Gorontalo, kamis (02/05/2019)

Saling memaafkan di antara sesama manusia merupakan hal yang sangat indah dan bukan hanya di dalam ajaran agama islam saja, tapi di semua agama mengajarkan hal tersebut, apalagi jika seluruh asn dan PTT di lingkungan dinas PUPR melakukan hal tersebut.

“Kesempatan ini adalah untuk membina kembali keluarga besar dinas PUPR Provinsi Gorontalo untuk saling memberi maaf atau saling menghalalkan antara atasan dan bawahan maupun sebaliknya” jelas kepala dinas PUPR Handoyo Sugiharto saat membuka Halal bihalal tersebut.

Dalam sambutannya juga Handoyo menambahkan bahwa, halal bihalal ini adalah salah satu momentum yang dapat digunakan keluarga besar dinas PUPR untuk saling memaafkan dan menghalalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, oleh saudara atau teman kerja sebelum memasuki bulan suci ramadhan.

“Sebelum kita memasuki bulan puasa ini, semua keluarga besar dinas PUPR sudah bisa saling menghalakan, artinya sudah tidak ada lagi sekat -sekat atau get (pemisah). Tapi bukan berarti sekarang di halalkan, setelah hari raya diulang kembali. Jadi bukan seperti itu.” Lanjut Handoyo

Mantan kadis PUPR Boalemo juga berharap, kepada seluruh pegawai di dinas PUPR sudah tidak ada lagi yang belum saling memaafkan, agar pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci ramadhan nanti bisa berlangsung dengan hikmah dan penuh berkah pahala dari ALLAH swt tuhan yang maha esa.

Kegiatan halal bihalal di lingkungan dinas PUPR provinsi Gorontalo itu dihadiri oleh sekertaris dinas PUPR Aisa Ibrahim, para kepala bidang,kepala seksi, kepala subagian, seluruh ASN dan PTT di lingkungan dinas PUPR itu menghadirkan Ustad Haris Hako atau yang biasa di sapa Ustad Bentor.

Pewarta – Yudi/PUPR
Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Dinas ESDM PNM Nakertrans – Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Gorontalo tahun 2018 sebesar 59,98. Angka itu menempatkan Gorontalo pada kategori “menengah bawah”, atau peringkat 21 dari 34 provinsi. Nilai tersebut meningkat 10,54 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 49,44 atau berada di peringkat 27 dari 34 provinsi.

Hal tersebut terungkap pada Sosialisasi Pengukuran IPK tahun 2019 yang digelar di Hotel Milinov, Kota Gorontalo, Rabu (1/5/2019). Kegiatan tersebut dihadiri Hadhi Raharja selaku Kasubid. Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ervin Jongguran Marajohan, Kasubid. Pengukuran Pembangunan, Kementrian Ketenagakerjaan RI.

Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 Indikator Utama yang telah masuk kategori baik (>5) dan 2 Indikator Utama yang masuk kategori belum baik. Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Kesempatan Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, serta Indikator Produktivitas Tenaga Kerja.

“Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena telah mencapai indeks sebesar 10 atau mencapai indeks maksimal. Selanjutnya, Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial,” terang Sekretaris Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Nakertrans Provinsi Gorontalo, Rugayah Biki.

Untuk mendorong peningkatan IPK yang lebih baik di tahun 2019, Rugayah berharap agar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bisa lebih fokus mengawal pelaksanaan indikator-indikator utama, khususnya yang masih rendah.

Sementara itu, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas PNM, ESDM dan Nakertrans, Ismail Djafar menjelaskan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada semua dinas ketenegakerjaan kabupaten/kota tentang pentingnya IPK.

“Pesertanya masing-masing 5 orang dari 6 kabupaten/kota. Kami berharap acara ini juga untuk menguatkan penyusunan dokumen Rencana Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.

Pewarta : Isam - Humasprov

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKP) Kementrian Kominfo RI bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar Forum Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Kamis (02/05/2019).

Kasubdit TKKP Kemenkominfo RI Mulyani dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan forum keterbukaan infomasi publik adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yang di jamin oleh undang-undang.

“Tujuan pelaksanaan forum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas infomasi publik yang dijamin oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik”, ujarnya.

Forum yang mengangkat tema ‘Ayo Akses Informasi Publik Melalui PPID Untuk Indonesia Yang Lebih Baik’ tersebut juga dihadiri dan dibuka oleh Direktur TKKP Kemenkominfo RI Selamatha Sembiring.

Dalam sambutannya Selamatha Sembiring menyampaikan, keterbukaan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat hakikatnya dapat mewujudkan penyelenggaraan daerah/negara yang baik.

“Peningkatan peran aktif dalam masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik dapat mewujudkan penyelenggaraan daerah dan negara yang baik pula yaitu pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan”, ungkap Selamatha.

Forum Keterbukaan Infomasi Publik diisi dengan diskusi panel. Bertindak sebagai narasumber yakni Direktur TKKP Selamatha Sembiring, Ketua Komisi Informasi Pusat Aditya Nuriya Solikhah, Kadis Kominfo Statistik Provinsi Gorontalo Rifli Katili, serta perwakilan FOINI Gorontalo Harun Daluku.

Pewarta : Gina - Humasprov
Editor : Isham - Humasprov

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

Dalam rangka menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional ke-60, Dinas Pendidikan Kebudayaan pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo menggelar seminar nasional.

Seminar yang bertempat di gedung serba guna SMK Negeri 1 Kota Gorontalo ini membahas Kompetensi Inti Kompetensi Dasar (KI/KD)  2018 dan analisis soal penalaran tingkat tinggi (HOT'S).

“Tujuan seminar nasional ini untuk membekali guru SMK  yang adaptif, normatif dan produktif di seluruh Provinsi  Gorontalo,” kata Ernawaty Panu, MPd,  Kepala Bidang SMK yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo, Kamis (2/5/2019).

Pembicara utama seminar adalah Dra Elly Sofiar,  MPd dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bahasa kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bahasa merupakan lembaga Unit Pelaksana Teknis kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan bidang bahasa.

Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi kepada warga pendidikan dalam memperoleh informasi tentang pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran.

Sebanyak 250 orang guru dari berbagai sekolah SMK di Provinsi Gorontalo mengikuti seminar ini. Mereka mendapat materi yang diperlukan dalam proses pengajaran di sekolah, mulai dari persiapan perangkat pembelajaran hingga teknik dan analisis penyusunan soal ujian. 

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Seksi Kurikulum SMK, Linda Gani MPd dan Asisten Manager PT Erlangga, Asri.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Sekertariat tim persiapan pendataan awal pengadaan lahan waduk Bulango Ulu dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo terus berupaya untuk memaksimalkan proses pada tahap persiapan dengan cara mengadakan konsultasi publik di dua desa yaitu desa Owata dan desa Mongiilo kecamatan Bulango Ulu, Minggu (28/04/2019)
Konsultasi publik yang di laksanakan ke tiga kalinya untuk desa otawa dan Mongiilo kecamatan Bulango Ulu secara bersamaan itu bertujuan untuk memaksimalkan proses dari tahap persiapan untuk para pemilik lahan yang belum bisa hadir pada pelaksanakan konsultasi publik yang sebelumnya pernah dilaksakan beberapa waktu lalu di desa Owata dan Mongiilo kecamatan Bulango Ulu.
“jadi konsultasi publik lanjutan ini sebenarnya konsultasi publik yang terakhir atau yang ketiga kalinya di laksanakan di desa Owata dan Mongiilo. Untuk desa Mongiilo dari awalnya 50 yang belum menanda tangani, setelah di lakukan pendekatan dengan pemilik lahan yang telah menanda tangani sampai saat ini sudah 33 orang pemilik lahan dan sisanya 17 orang pemilik lahan lagi kita akan upayakan terus.” Ungkap Sultan Kalupe saat wawancara
Perwakilan serkertariat tim persiapan dinas PUPR provinsi Gorontalo Sultan Kalupe itu juga berharap jika semua pemilik lahan yang berada di desa Owata dan Mongiilo sudah menanda tangani berita acara kesepakatan, maka dalam dekat ini sudah bisa di ajukan untuk penetapan lokasi ke gubernur untuk di tanda tangani.
Hal sanada juga di jelaskan oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi terkait konsultasi publik yang di laksanakan secara bersamaan di desa Owata dan monggilo kecamatan Bulango Ulu.
“ini adalah pelaksanaan konsultasi publik yang ke tiga kali di desa Owata dan Mongiilo untuk pemilik lahan yang belum hadir atau yang belum pernah.” Jelas Sutan Rusdi saat wawancara
Sutan juga menambahkan bahwa untuk desa monggilo, pemilik lahan yang belum hadir pada konsultasi publik dan belum menanda tangani berita acara kesepakatan sebelumnya ada 52 orang, dan jika masih ada pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat ini, akan tetapi mereka sudah menerima undangan dan bukti tanda terima undang tersebut akan jadikan sebagai bukti persetujuan dari mereka. Karena itu merupakan hasil konsultasi dengan kejaksaan tinggi negeri Gorontalo sebagai pendamping.-

Pewarta – Yudi/PUPR
Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo