>

GORONTALO - Setiap 17 September oleh Pemerintah Pusat hingga daerah diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Peringatan ini merupakan wadah silaturahim insan perhubungan untuk berkolaborasi meningkatkan pelayanan transportasi.

Upacara puncak Hari Perhubungan Nasional tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo dilaksanakan di Halaman Terminal Dungingi, Kota Gorontalo (17/9/2019), dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sutan Rusdi.

Tema yang diangkat tahun ini adalah “Merajut Nusantara Membangun Bangsa, Bakti Nyata Insan Perhubungan Untuk Indonesia Unggul Indonesia Maju.

“Peringatan Hari Perhubungan Nasional ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan dan yang perlu ditingkatkan,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Rabu (17/9/2019).

Pada upacara ini, M Jamal Nganro memaparkan bahwa ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriahkan Harhubnas tahun ini antara lain bersih-bersih peralatan faskes LLAJ, Perhubungan Mengajar, bersih-bersih pantai dan bersih-bersih peralatan bandara. Disamping itu pula dilakukan lomba olahraga dan kesenian,  serta pada hari puncak juga dilakukan penanaman pohon di Kawasan Terminal Dungingi, penyerahan dokumen perizinan, angkutan sewa umum, dan Launching Aplikasi Tiket On Line Angkutan Darat. Serta banyak kisah sukses Karya Nyata Insan Perhubungan, sektor perhubungan darat di bawah koordinator Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Gorontalo secara bertahap memfungsikan Terminal Tipe A, Terminal Dungingi dan Terminal Isimu, peningkatan layanan angkutan penyeberangan baik di Kota Gorontalo maupun di Marisa, serta beroperasinya Jembatan Timbang Molotabu, selain itu fasilitas keselamatan jalan juga secara bertahap dilakukan pergantian dan perbaikan, khususnya Traffic Light di Kota Gorontalo.

“Di bidang angkutan jalan ada beberapa hal yang telah dilaksanakan diantaranya penataan dan pembenahan Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek, dukungan untuk bus gratis bagi siswa sekolah yang tidak terjangkau oleh angkutan reguler, serta layanan angkutan perintis bagi daerah yang belum terlayani angkutan dalam trayek.

“Tujuan angkutan perintis ini adalah mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat dan menekan tingkat inflasi,” jelas M Jamal Nganro.

Untuk sektor Perhubungan Udara, Bandara Djalaludin Gorontalo saat ini terus melengkapi peralatan penunjang untuk operasional guna meningkatkan pelayanan termasuk telah dilakukan studi review master plan untuk dapat mengakomodasi mendapat EHA penuh, Bandara alternatif  Sam Ratulangi Manado, Bandara Kargo dan mendukung program pariwisata. Demikian halnya Bandara Pohuwato yang pembangunannya terus berlanjut, tambah M Jamal Nganro.

Serta untuk sektor Perhubungan Laut, M Jamal Nganro menjelaskan KSOP Gorontalo telah naik status dari kelas IV menjadi kelas III, demikian halnya dengan Pelabuhan Anggrek yang semula KUPP Kelas III menjadi KUPP Kelas II.

Di sampinng itu pula dengan Pelabuhan Gorontalo, Kwandang dan Tilamuta merupakan pangkalan angkutan perintis laut.

Terkait program strategis nasional yang disenergikan dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini peningkatan kapasitas SDM baik ASN Perhubungan dan masyarakat  telah dilaksanakan MoU antara Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, KSOP Kelas III Gorontalo, PIP Makasar dan PIP Sulawesi Utara terkait Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil  bagi para nelayan, setelah mengikuti Diklat para nelayan berhak mendapat Kartu Pelaut Merah yang  diterbitkan oleh KSOP, dengan demikian nelayan tersebut adalah nelayan yang telah tersertifikasi. Seluruh pembiayaan Diklat tersebut ditanggung PIP Makasar dan PIP Sulawesi Utara.

M Jamal Nganro juga menekankan tantangan insan perhubungan ke depan, di antaranya masih ada masyarakat yang menggunakan badan jalan pada ruas jalan Provinsi dan Jalan Nasional untuk kepentingan pribadi, hal ini bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana  Ruas jalan proviinsi dan jalan nasional hanya diperuntukan bagi kegiatan umum yang berskala nasional.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di kota seperti warung kopi, rumah makan, dan mini market  yang tidak diikuti dengan penyiapan lahan parkir terutama di pusat kota menyebabkan kemacetan jalan yang diakibatkan tidak tertibnya parkir kendaraan. Demikian hal nya dimana masih ditemukan pengoperasian kendaraan kontainer di jam kerja dan luar lintasan, hal ini disebabkan masih adanya  gudang-gudang  di dalam kota.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan kesadaran dan sinergitas semua pihak karena penyelesaian masalah tersebut bukan hanya tugas pemerintah namun merupakan tugas bersama terutama dukungan kesadaran masyarakat ini bukan hanya perhubungan namun juga sektor lain, dan yang lebih utama adalah kesadaran masyarakat,” ujar M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Dua pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dikukuhkan menjadi Widyaiswara Ahli Utama bertempat di Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis, (19/9/2019).

Kedua pejabat fungsional Widyaiswara itu yakni Dr Anis Naki dan Dr Irfan Ibrahim. Keduanya beserta delapan peserta lain dikukuhkan setelah melalui proses orasi ilmiah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Diklat Sofyan Ibrahim dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Sudarman Samad.

Anis Naki membawakan orasi ilmiah dengan judul “Pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai pemerintah daerah Provinsi Gorontalo”.

Sementara rekan seprofesinya Irfan Ibrahim mengangkat judul “Pengaruh implementasi kebijakan Diklatpim mo’odelo terhadap kualitas pelayanan publik di pemerintah Povinsi Gorontalo”

Irfan menyoroti tentang pelaksanaan Diklatpim jika dillaksanakan secara parsial ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Gorontalo. Perlu dikombinasikan dengan kompotensi kepemimpinan yang berbasis dengan kearifan lokal yakni mo’odelo.

“Karasteristik kepemimpinan dengan pendekatan Mo’odelo antara lain dudelo atau membangun karakter, mo’ulindhapo atau kemampuan perencanaan, huyula atau kolabolator, ikilale atau inovator serta tinepo wawutombala’o atau menggali potensi,” jelas Anis Naki.

Pengukuhan dua pejabat fungsional ini melengkapi status Widyaiswara Ahli Utama Pemprov Gorontalo menjadi lima orang. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, tiga Widyaiswara juga meraih predikat serupa yakni Dr Faiz Mahmud, Dr Nurdin Mokoginta serta Rusdin Kadjim, MPd.

Diharapkan bertambahnya jumlah Widyaiswara Utama bisa meningkatkan kualitas Diklatpim bagi aparatur di Gorontalo. Badan Diklat selaku instansi teknis tidak saja menggelar Diklat Prajabatan dan Diklatpim IV dan III tapi juga Diklatpim II.

 

Pewarta: Isam/Rais - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Sebanyak 1.450 anggota Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pembina pendamping, utusan dari seluruh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se Provinsi Gorontalo mengikuti Kemah Bakti Karakter Kebangsaaan.

Pembukaan Kemah Bakti Karakter Kebangsaaan dirangkaikan dengan apel besar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-58 tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (19/9/2019).

“Saya mengajak segenap pengurus kwartir, pelatih dan pembina, serta semua anggota Pramuka menjadi pioner dalam menanamkan nilai-nilai anti kejahatan seperti merebaknya KKN, radikalisme dan tetorisme. Pramuka selalu siap sedia membangun keutuhan NKRI,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim selaku Wakil Ketua Majelis Pembina Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo yang bertindak sebagai inspektur apel besar.

Idris menegaskan, Gerakan Pramuka harus menjadi bagian terdepan dalam upaya menanamkan nilai-nilai luhur untuk membentengi generasi muda dari kecenderungan melakukan atau turut terlibat dalam setiap kejahatan yang bisa merugikan diri sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Menurutnya, Gerakan Pramuka di era kekinian sangat diperlukan sebagai filter dari segala dampak negatif media sosial.

Lebih lanjut Wakamabida Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo tersebut mengutarakan isu kerusakan dan pencemaran lingkungan yang harus menjadi fokus perhatian bagi Gerakan Pramuka.

“Mencintai alam merupakan wujud dari rasa kasih sayang setiap anggota Pramuka. Kepedulian akan kelestarian lingkungan harus menjadi sikap hidup yang dipedomani oleh setiap anggota Pramuka,” ujar Wagub Idris Rahim.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menyematkan tanda penghargaan berupa Lencana Melati, Lencana Darma Bakti, dan Lencana Pancawarsa kepada 26 pengurus Gerakan Pramuka se Provinsi Gorontalo.

Selain itu juga Wakamabida juga menyerahkan Tunggul Tergiat kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka tergiat tahun 2019 yang diraih oleh Kota Gorontalo dan Dewan Kerja Cabang tergiat diraih oleh Kabupaten Gorontalo.

Wagub yang turut didampingi oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Idah Syahidah Rusli Habibie, juga meluncurkan rintisan Saka Taruna Bhyakta Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

 

GORONTALO – Tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dipimpin oleh Letjend TNI (Purn) Yusuf Kartanegara melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo.

Kunjungan rombongan yang dilakukan pada Kamis (19/9/2019) ini diterima oleh Sumarwoto, Kepala (BPBD) Provinsi Gorontalo.

“Tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana yang mulai dari fase prabencana yang menekankan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian fase kedua penanganan darurat dan fase ketiga melakukan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Sumarwoto.

Sumarwoto juga melaporkan sumberdaya yang dimiliki baik SDM, peralatan, logistik dan anggaran. Juga dijelaskan jenis bencana yang sering terjadi di Gorontalo.

Ketua Tim Wantimpres, Letjend TNI Yusuf Kartanegara menjelaskan tugas Wantimpres adalah diminta atau tidak untuk memberi pertimbangan kepada presiden terkait masalah ekonomi, Hankam dan permasalahan pembangunan pada umumnya.

“Wantimpres turun ke OPD yang terkait dan saat ini BPBD yang menjadi sasaran kunjungan kerja, dengan tujuan mendapatkan masukan permasalahan yang terkait dengan upaya pencegahan, mitigasi dan penanganan darurat serta pemulihan dan hubungan kerja koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Letjend TNI Yusuf Kartanegara.

Sumarwoto menjelaskan bahwa kordinasi dengan BNPB selama ini tidak ada masalah, kendala utama adalah minimnya anggaran.

“Kami mengusulkan agar BNPB memprogramkan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan mitigasi pencegahan bencana,” ujar Sumarwoto.

Dalam kunjungan ini kedua instansi ini saling menyerahkan cenderamata dari Wantimpres ke BPBD dan sebaliknya dari BPBD untuk Wantimpres.

 

Pewarta : iswandi Jusuf - BPBD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Auditor Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dori Santoso menyebut pemberian opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan pemberian atau hadiah. Lebih daripada itu, opini WTP merupakan hasil dari kerja keras pemerintah daerah selama ini.

Hal itu dikatakan Dori mengomentari hasil pemeriksaan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2018 yang semuanya meraih predikat WTP. Pemerintah Provinsi Gorontalo bahkan sudah meraihnya enam tahun secara berturut-turut.

“Saya nyatakan opini WTP bukan pemberian bukan hadiah dari BPK. Itu adalah kerja keras bapak/ibu semua. BPK hanya melakukan penilaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada,” ucap Dori saat menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Kamis (19/9/2019).

Untuk mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, lanjut kata Dori, BPK sudah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mempercepat tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK. Tindaklanjut yang dibatasi selama 60 hari itu penting dilakukan sebelum hasil pemeriksaan dilipahkan atau diperiksa oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai sinergitas dan komunikasi antara pemerintah daerah dan BPK selama ini berjalan baik. Kunci menjadikan pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.

“Kami dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merasa terbantu. Terbantunya kenapa? Karena selain melakukan audit reguler, kami sering berkonsultasi baik dengan BPK maupun BPKP” terang Gubernur Rusli.

Atasnama pemerintah provinsi dan kabupaten kota serta masyarakat, Gubernur Rusli mengucapkan terima kasih kepada Muhaimin beserta istri yang telah memimpin BPK Gorontalo lebih kurang dua tahun.

“Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Rahmadi, semoga bisa melanjutkan bahkan membimbing kami dalam rangka tata kelola keuangan dan administrasi di Provinsi Gorontalo,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Rahmadi menggantikan posisi Muhaimin yang dipromosikan menjabat Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tengah. Rahmadi sebelumnya bekerja di AKN VI BPK Pusat.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, membuka kegiatan Sosialisasi Neraca Spasial Sumber Daya Alam, yang diselenggarakan di Hotel Horison, Kota Gorontalo, Kamis (19/02019).

Menurut Darda, Neraca Spasial merupakan instrumen perhitungan dasar untuk mengetahui besarnya sumber daya alam.

“Namanya neraca spasial sumber daya ini adalah satu instrumen dasar perhitungan kita untuk mengetahui besarnya sumber daya alam. Hitungannya pasti analisanya apa, pemicunya apa, dasarnya apa, hingga keluar hasilnya,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba juga meminta para peserta untuk mendalami dan menekuni sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tersebut, agar semua rencana tata ruang wilayah dapat disusun dengan baik.

“Saya juga meminta para peserta sosialisasi untuk menekuni betul kegiatan hari ini, agar pemetaan seperti neraca hutan, neraca air dan juga neraca lahan tersusun dengan baik,” tambahnya.

Senada dengan Darda Daraba, Deputi Informasi Geospasial Tematik BIG, Antonius Bambang Wijanarto menyebut, tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk mengetahui penyusunan tata ruang yang baik dengan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, juga cara menspasialkan sesuatu.

Sosialisasi yang dilaksanakan selama satu hari tersebut, mengangkat tema Pemanfaatan Neraca Spasial Sumber Daya Alam untuk Mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BATUDAA PANTAI – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan komitmennya untuk mengganti lahan warga yang gagal panen akibat musim kemarau. Ia meminta Dinas Pertanian untuk melakukan pendataan siapa saja petani sawah dan petani jagung yang mengalami fuso.

“Jadi kalau ada yang menanam padi terus gagal, tanam jagung juga begitu maka akan kami ganti benihnya secara gratis. Tapi ingat, dikecualikan yang membakar lahan. Langsung saya coret,” terang Gubernur Rusli saat menggelar pasar murah di Kecamatan Batudaa Pantai, Kamis (19/9/2019).

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga terus mensosialisasikan larangan bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Ia mengancam akan menutup lahan tersebut selama 10 tahun dan tidak diberi bantuan pertanian selamanya.

“Ada UU No. 32 tahun 2019 tentang Lingkungan Hidup itu dihukum 12 tahun denda 10 miliar. Buat beli beras saja tidak ada, apalagi bayar 10 miliar. Biar kapok yang suka bakar-bakar lahan. Saya juga suruh buat Pergub dan saya kenakan sanksi,” tegasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kadis Pertanian Muljady D. Mario menjelaskan sudah menindaklanjuti perintah gubernur. Pihaknya sudah menyiapkan buffer stock untuk pegganti benih padi sebanyak seribu hektar serta seribu hektar untuk benih jagung.

“Itu biayanya dari APBD. Nah sekarang kan laporan yang masuk untuk padi mungkin tidak sampai seribu, tapi jagung lebih dari seribu jadi kita bisa mengajukan ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Mekanisme penggantian benih akibat gagal panen dilakukan secara berjenjang dari Dinas Pertanian kabupaten dan kota ke provinsi. Petani diminta melaporkan ke dinas setempat untuk diverifikasi dan diusulkan mendapatkan pengganti ke pemerintah provinsi.

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

BATUDAA PANTAI – Sejak tiga hari terakhir ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengintensifkan pelaksanaan pasar murah di sejumlah kecamatan di kabupaten/kota. Setelah sukses menggelar di Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Boalemo, pasar murah kali ini menyasar warga pesisir pantai di Kecamatan Batudaa Pantai, Rabu (19/9/2019).

“Saat kemarau seperti ini uang yang dibelanjakan tidak ada, barang yang dibelanjakan mahal. Oleh karena itu saya datang. Kemarin dulu saya di (kecamatan) Sipatana, Kemarin saya di Taluduyunu, sorenya di Molombulahe, hari ini saya di sini,” jelas Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itu mengaku paham dengan kondisi sosial masyarakatnya. Selain ancaman krisis air bersih, warga menghadapi ancaman kekurangan pangan dan kesulitan melaut akibat ombak tinggi. Gubernur Rusli menjamin lahan pertanian warga yang mengalami gagal panen saat musim kemarau. Ia memerintahkan dinas terkait untuk menyiapkan benih padi dan jagung gratis bagi petani.

Pada kesempatan tersebut, Rusli juga menyerahkan satu unit bus sekolah kepada warga di Kecamatan Bilihu. Mobil yang diberinama BUS Sekolah NKRI itu akan melayani antar jemput siswa siswi warga pesisir secara gratis.

Sementara itu, sejumlah warga yang ditemui mengaku senang bisa mengikuti pasar murah. Mereka merasa terbantu karena harga sembako dijual sangat murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran.

“Alhamdulillah senang sekali pak. Saya biasanya beli beras itu perliter. Beras kualitas bagus itu harganya sembilan sampai 10 ribu. Tapi kualitas biasa delapan ribu Rupiah. Ini hanya dijual lima ribu per kilogramnya,” tutur Erlin Akuba, warga Desa Lopo, Batudaa Pantai.

Pada pelaksanaan pasar murah tesebut, Pemprov menjual tujuh bahan pokok dengan harga murah. Ada beras lima kg, gula satu kg, minyak satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih dan cabe masing masing setengah kilogram. Semuanya cukup ditebus dengan harga Rp55 ribu.

 

Pewarta : Isham - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO  – Guna mewujudkan tersedianya data dan informasi bidang infrastruktur permukiman yang valid, Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PU-PR) melalui Ditjen Cipta Karya melakukan pendampingan satu data bidang infrastruktur permukiman di Provinsi Gorontalo, Rabu (18/9/2019) bertempat di hotel Horison, Kota Gorontalo.

Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba yang membuka acara tersebut memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR khusus Ditjen Cipta Karya. Ia menilai, kebijakan satu data ini bisa mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Sekda berharap dengan adanya Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota bisa memberikan data yang sebenar benarnya sesuai kenyataannya.

“Ikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan ini, mumpung hari ini kita didampingi oleh Kementerian agar data kita betul-betul valid, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa menjadi data yang dapat dipakai dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengendalian pembangunan,” harap Darda.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Gorontalo Ali Tasrif mengatakan, pelaksanaan program satu data ini dimulai sejak terbitnya Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah.

Kegiatan yang dihadiri 80 peserta dari unsur Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM Provinsi dan Kabupaten Kota tersebut akan dilaksanakan selama 2 hari 18 s/ 19 September 2019.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

PAGUYAMAN – Gubernur Gorontalo mengeluarkan ancaman keras bagi warganya yang masih nekat melakukan pembakaran lahan. Hak itu untuk menyikapi maraknya kebakaran lahan dan rumah ysng terjadi di musim kemarau saat ini.

“Kita sudah putuskan kalau ada petani atau masyarakat yang dengan sengaja membakar hutan dan ladang itu harus ditangkap dan diproses secara hukum,” tegas Rusli saat memberikan bantuan Baznas kepada seribu warga di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Rabu (18/9/2019).

Rusli menyebut akan menutup lahan perkebunan pelaku pembakaran serta tidak diizinkan menggarap selama 10 tahun. Pembakar lahan juga terancam tidak menerima bantuan pertanian berupa benih, pupuk dan alat mesin pertanian.

Aturan itu akan dipertegas melalui Peraturan Gubernur Gorontalo yang saat ini sedang dikaji oleh Biro Hukum. Aturan yang memperkuat larangan pembakaran lahan seperti UU. No. 32 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU no. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan serta Permen Lingkungan Hidup no. 10 tahun 2010.

“Itu aturan ancamannya 10 tahun, dendanya tiga sampai 10 miliar Rupiah,” imbuhnya.

Musim kemarau yang melanda Gorontalo beberapa bulan terakhir sedikitnya menyebabkan 105. kebakaran Kebakaran terjadi di lahan, hutan dan rumah warga.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo