>

 

MANADO – Terkait dengan pembangunan Sekolah Calon Bintara (SECABA) TNI di Provinsi Gorontalo, dan perekrutan nanti, Putra daerah memiliki peluang besar untuk bisa ikut seleksi penerimaan calon bintara TNI.

Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengatakan bahwa, soal pendaftaran calon Bintara TNI memang secara umum bisa dari seluruh wilayah di Indonesia.

“Akan tetapi ada persyaratan khusus, kalau dulunya minimal dia 6 bulan tinggal disuatu tempat, sekarang diperkeras lagi syarat khusus sekarang minimal 3 tahun dia sudah tinggal ditempat, baru dia bisa ikut seleksi,” kata Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Sehingga secara administrasi dia bisa kalah, karena tingkatkan seleksi penerimaan tentu administrasi yang akan dinilai terlebih dahulu.

“Itulah bagaimana cara kita mengutamakan putra dari daerah setempat untuk bisa menjadi tentara,” jelasnya.

Selain itu lanjut Tiopan, ada kebijakan lain di mana Angkatan Darat khusus yaitu Bintara atau Tamtama diprioritaskan juga dari pulau terluar, contohnya Sangihe Talaud, Nias, Natuna.

“Sudah beberapa gelombang seleksi penerimaan dan banyak dari mereka yang sudah masuk. Kita tahu kalau mereka datang ke tempat perekrutan terlalu jauh, sehingga kita yang datang ke tempat mereka,” urainya.

Rencananya Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memberikan bantuan dana hibah Rp5 Milyar yang bersumber dari APBD Tahun 2020, untuk pembangunan SECABA TNI XIII/Merdeka di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Fatra - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO  – Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengatakan Kodam sangat merasa terbantu dengan program yang diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibantu juga oleh pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo.

“Tolong sampaikan juga kepada masyarakat gorontalo bahwa, Kodam Merdeka XIII merasa sangat terbantu atas program yang diwujudkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo,” kata Pangdam Tiopan Aritonang, saat mengikuti rapat pembahasan pembangunan SECABA Rindam XIII, bersama Gubernur dan jajaran Pemprov Gorontalo di Makodam XIII/Merdeka, Manado,Sulawesi Utara, Jumat, (20/9/2019).

Ia juga menegaskan bahwa, dirinya merasa bangga sebagai Pangdam XIII Merdeka, karena mendapat dukungan yang begitu kuat dari pemerintah se-Gorontalo.

Terkait pembangunan Sekolah Calon Bintara (SECABA) Rindam XIII/Merdeka di Provinsi Gorontalo, lanjut Mayjen TNI Tiopan bahwa pola bantuan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Gorontalo yaitu hibah anggaran dan juga menyiapkan lahan pembangunan.

“Kami sangat berterimakasih atas wujud kerjasama dan perhatian dari pemerintah di Gorontalo,” tegas Pangdam.

Ia menceritakan, dulunya, Gorontalo itu baru ada 1 Kodim yaitu Kodim 1304 Gorontalo, yang mengawasi 5 kabupaten dan 1 kota.

Atas dukungan semua pihak dan harapan bersama, terwujudlah pembangunan Korem 133 Nani Wartabone yang saat ini dipimpin oleh Kolonel Czi.Arnold A.P. Ritiauw, berada di wilayah Kabupaten Gorontalo.

“Kemudian tidak lama berselang sudah didirikan 2 Kodim yaitu, Kodim 1313/Pohuwato dan Kodim 1314/Gorontalo Utara memiliki peran yang sangat signifikan di wilayah,” jelasnya.

 

Pewarta : Fatra - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, sangat optimis pembangunan Sekolah Calon Bintara (SECABA) Rindam XIII/Merdeka di Provinsi Gorontalo, sesuai rencana.

“Insha Allah pembangunannya di tahun 2020 ini cepat selesai, sehingga tahun 2021 sudah bisa mulai perekrutan calon Bintara TNI,” Kata Rusli Habibie usai rapat pembahasan pembangunan SECABA Rindam XIII, di Makodam XIII/Merdeka, Manado,Sulawesi Utara, Jumat, (20/9/2019).

Gubernur dua periode ini mencontohkan sebagaimana pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, bisa terselesaikan sesuai harapan semua pihak.

“Seperti halnya pembangunan SPN Gorontalo sendiri, mendapat bantuan dana Hibah selain dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, juga dari pemerintah Kabupaten/Kota lainnya,” tambahnya.

Rencananya pemerintah Provinsi Gorontalo akan memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp 5 Milyar yang bersumber dari APBD Tahun 2020, untuk Pembangunan SECABA TNI.

“Namun demikian pembangunan fasilitas SECABA TNI, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, hanya saja akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas yang paling dibutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Danrem 133 Nani Wartabone Kolonel Czi.Arnold A.P. Ritiauw mengatakan anggaran yang dibutuhkan dalam membangun fasilitas yang ada di SECABA diperkirakan mencapai Rp75 Milyar.

“Yang paling diprioritaskan untuk pembangunan pertama adalah, pendirian kantor SECABA, Ruang kelas dan Barak yang membutuhkan total anggaran sekitar 25 Milyar,” tutur Arnold.

Pewarta : Fatra - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO  – Sinergitas yang terbangun antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dengan TNI-Polri wujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera.

“Bentuk kerjasama inilah yang harus dijaga, sehingga terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, saat silaturahmi unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo bersama Pangdam XIII Merdeka, Mayor Jenderal Tiopan Aritonang, di Makodam XIII/Merdeka Manado, (20/92019).

Gubernur menambahkan, sinergitas pemerintah daerah bersama TNI-Polri di Gorontalo, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, akan tetapi membantu dalam akselerasi pembangunan, termasuk turut mengawal program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Contohnya, dalam hal pendistribusian bibit dan pupuk, yang banyak dibantu dan dikawal oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang ada disetiap desa se-Provinsi Gorontalo.

“Tidak hanya itu, tercatat ada beberapa infrastruktur yang dibantu pengerjaannya oleh pihak TNI dan saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat Gorontalo, khususnya di daerah yang masih terpencil, seperti jalan dan jembatan,” tegas Rusli Habibie.

Menurutnya bahwa, pengerjaan yang cepat dan kualitas yang terjaga jadi harapan masyarakat, terutama dalam mempercepat arus distribusi hasil pertanian dan kelautan dari daerah-daerah terpencil.

“Tahun ini Kami sudah meresmikan dua jembatan NKRI yang ada di Desa Buhu Kabupaten Gorontalo Utara dan Desa Mekar Jaya Kabupaten Boalemo, yang proses pengerjaannya cukup singkat, namun dengan kualitas yang terjaga,” jelas Rusli.

Ada juga pembangunan jalan di desa Botumoputi Kabupaten Gorontalo serta pembukaan ruas jalan Pentadu-Mananggu segmen Bolihutuo-Kramat yang tentunya adalah hasil swakelola Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TNI.

Begitu juga dengan kerjasama pembersihan danau Limboto di Kabupaten Gorontalo, yang semuanya dikerjakan oleh TNI.

Gubernur Rusli berharap sinergitas ini dapat terus terjaga demi stabilitas dan pembangunan yang lebih baik kedepannya.

“Saya pribadi mengapresiasi kinerja TNI dan Polri dalam membantu percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo,”Tutup Rusli.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 20 September 2019 14:24

Data Penting Untuk Pengambilan Keputusan

GORONTALO – Pengambilan data, pengolahan dan penyajiannya merupakan proses penting untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dengan data ini pimpinan dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat.

Pentingnya data ini karena kebutuhan yang terus meningkat dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus siap dan selalu tersedia saat dibutuhkan.

“Data sangat penting untuk mengambil kebijakan dan keputusan, dinas kominfo harus proaltif,” kata M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo saat membuka rapat koordinasi dinas komunikasi informatika statistik dan persandian se-Provinsi Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

M Jamal Nganro memberi contoh peran dinas kominfo yang harus mampu mempromosikan potensi daerah, hingga memberikan layanan informasi kegiatan kepariwisataan. Komunikasi ke masyarakat ini penting dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kominfo harus hadir untuk menyampaikan program pembangunan yang sedang dicanangkan masyarakat,” ujar M Jamal Nganro.

Untuk itu dinas kominfo harus mampu mendorong daerah untuk meningkatkan stabilitas keamanan, meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan sikap optomistis masyarakat, sehingga daerah lebih maju dan sejahtera.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri dinas kominfo seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo ini dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang terkait dengan kepentingan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

“Rakor ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian,” kata Yusnan Ahmad, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam laporan pembukaan rapat koordinasi.

Dalam pertemuan ini juga dilakukan identifiikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dinas kominfo kabupaten dan kota untuk dicarikan solusi jalan keluarnya.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Peran Dinas Komunikasi Informatika sangat dibutuhkan dan strategis pada era industri 4.0.  Kecepatan dan konten menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam dinamika bermasyarakat dan bernegara.

Hal ini disampaikan oleh M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo saat membuka rapat koordinasi dinas komunikasi informatika statistik dan persandian se-Provinsi Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

M Jamal Nganro memastikan semua kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membutuhkan teknologi informasi untuk kepentingan publikasi, edukasi, dan pelayanan ke masyarakat.

Untuk itu Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas ini harus terampil, handal dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika yang terjadi.

“SDM Kominfo harus siap dan mempuni untuk melayani kebutuhan OPD lain untuk melayani informasi,” ujar M Jamal Nganro.

Untuk itu, M Jamal Nganro menegaskan mindset dinas ini harus berubah agar bisa bekerja maksimal dan berdedikasi di bidang ini.

Ia menyontohkan perubahan yang dialami Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo di tahun 2016. Kebutuhan dan tanggung jawab yang besar mmebuat dinas ini harus dipecah menjadi 3 dinas, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

“Perkembangan teknologi sangat cepat, dibutuhkan tanggung jawab yang besar untuk mengikutinya,” kata M Jamal Nganro.

Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antar dinas kominfo kabupaten dan kota dengan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo.

“Tujuan sama, untuk melayani masyarakat. Makanya dibutuhkan sinergi semuanya,” tutur M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Gorontalo masa bakti 2019-2022 dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) di Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikannya pada pengukuhan DPD REI Gorontalo di ballroom Hotel Horison, Kota Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

“Setiap tahun Pemprov Gorontalo dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RHIR untuk warga kurang mampu. Saya berharap REI Gorontalo dapat bersinergi dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah layak bagi warga kurang mampu,” kata Wagub Idris Rahim.

Idris memaparkan, kebutuhan RHIR di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai 54.588 unit. Sementara setiap tahunnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hanya mampu membangun kurang lebih 7.000 unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu.

“Artinya, butuh waktu tujuh tahun untuk menuntaskan kebutuhan RHIR. Oleh karena itu untuk percepatan terwujudnya RHIR bagi warga kurang mampu dibutuhkan peran seluruh pihak termasuk REI,” ujar Idris.

Lebih lanjut Idris menuturkan tantangan yang dihadapi pengurus REI dalam penyediaan perumahan, seperti banyaknya aturan yang mengatur tentang pembangunan perumahan, keterbatasan lahan, serta suku bunga kredit yang masih cukup tinggi.

“Namun saya percaya pengurus REI Gorontalo yang baru ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan profesional dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut,” tandas Wagub Idris Rahim.

DPD REI Provinsi Gorontalo masa bakti 2019-2022 dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata. Terpilih sebagai Ketua DPD REI Gorontalo Arifin Djakani.

 

Pewarta : Haris- Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Peserta Culinary Festival dalam rangka Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2019 terus membludak dan dipastikan akan terus bertambah jumlahnya.

Dari data sementara yang dihimpun oleh panitia di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, sudah 30 stand dipesan kelompok masyarakat atau pengelola kuliner yang menyatakan keikutsertaannya.

Festival makanan tradisional dan kekinian ini akan digelar pada 4-6 Oktober 2019 di sepanjang jalan samping rumah dinas gubernur. Pendirian stand kuliner ini dimulai dari samping restoran Angelato hingga ke arah kantor Pelni/BKD Kota Gorontalo.

“Awalnya kami hanya ada 30 stand, namun warga dan pelaku kuliner sangat antusias menyambut  GKK ini, mereka minta diikutsertakan sehingga kami akan menambah fasilitas tenda,” kata Ivonela Larekeng, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Provinsi Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

Peserta ekspo kuliner yang sudah mendaftar antara lain berasal dari pelaku usaha kopi Gorontalo, kue tradisional, makanan khas, kudapan berbahan sagela, mitra binaan dinas pangan, mitra binaan dinas kehutanan, hingga kelompok masyarakat yang mendiami desa penyangga kawasan konservasi.

“Ada kelompok masyarakat yang memproduksi madu hutan, mereka akan ikut meramaikan ekspo kuliner ini,” ujar Anggie Anggriani, Staf Bidang Pemasaran Pariwisata yang mengurusi kegiatan kiliner ini.

Membludaknya peserta kuliner ini membuktikan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Perwakilan Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten/Kota, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Balai Konservasi sumber Daya Alam Sulawes Utara dan lembaga lain seperti NSLIC, Bank Rakyat indonesia dan Burung Indonrsia berhasil menumbuhkembangkan industri kecil menengah.

Para pelaku usaha kuliner yang didominasi kau wanita ini pada awalnya hanya sangat sederhana, bahkan di di kawasan tertentu belum ada usaha ini. Upaya pemerintah dalam mengangkat potensi lokal ini diwujudkan dengan banyak melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan.

Momen GKK ini adalah upaya untuk mengenalkan produk industri rumah tangga ini di tengah semaraknyanya dunia pariwisata yang membutuhkan dukungan kuliner.

 

Pewarta : PPID Dinas Pariwisata

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Puluhan peserta, juri dan sejumlah disainer menghadiri Technical Meeting Mo Karawo Traditional Handmade, Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 di aula dinas PAriwisata Provinsi Gorontalo, Kamis (19/9/2019).

Pertemuan ini dipimpin oleh Rifli M Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang didampingi Ivonela R. Larekeng, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

“Tujuan Technical Meeting ini adalah untuk menyamakan persepsi para peserta lomba dengan panitia pelaksana dan dewan juri guna mempermudah pelaksanaan dan memaparkan ketentuan teknis, persyaratan serta kriteria penilaian yang harus diperhatikan oleh setiap peserta,” kata Rifli Katili.

Dalam pertemaun ini seluruh aturan dan kriteria dibicara seluruhnya antara semua pihak yang terlihat dalam Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2019. Kegatan ini merupakan perhelatan akbar pariwisata Provinsi Gorontalo dan menjadi salah satu dari 100 Calendar of Event Kementerian Pariwisata.

Pembahasan detail aturan dan kriteria ini memudahkan peserta untuk memahami kegiatan yang ada di GKK ini. Peserta, p[anitai, dan juri membahas aturan main kegiatan Mo Karawo Traditional Handmade, Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo.

“Kalau sudah ada pemahaman yang sama akan memudahkan proses kegiatan hingga hingga penilaian lomba. Ini yang utama,” kata Rifli Katili.

Dalam technical meeting ini terdiri dari dua sesi yaitu technical meeting untuk pelaksanaan Mo Karawo Traditional Handmade (lomba mengiris serat kain, menyulam dan mengikat Karawo) yang di mulai pada pukul 10.00 Wita.

Acara di pandu langsung oleh Ivonela Larekeng dengan menghadirkan 3 orang dewan juri, I Wayan Sudana seorang akademisi untuk Juri Mo Karawo Traditional Handmade, Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo, Hasdiana Saleh juga seorang Aakademisi untuk Dewan Juri Mo Karawo Traditional Handmade, Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo dan John Koraag seorang Disainer untuk Juri Mo Karawo Traditional Handmade.

“Hasil technical meeting ini antara lain waktu pelaksanaan lomba selama 7 jam, kriteria penilaian antara lain kesesuaian desain dengan tema Wonderful of Celebes, proporsional, kualitas sulaman, keserasian warna dan kerapihan rawangan serta finishing,” papar Ivonela Larekeng.

Untuk technical meeting Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 dilaksanakan pukul 13.00 Wita dipandu oleh Ivonela Larekeng. Kegiatan ini dihadiri 34 peserta yang merupakan peserta Gorontalo Karnaval Karawo 2019 dan Karawo Fashion Contest , dengan menghadirkan 2 orang dewan juri.

Event GKK dengan tema Wonderful of Celebes tahun ini, berbeda dgn konsep GKK di tahun sebelumnya. Pada tahun ini, peserta diminta untuk memilih salah satu dari 5 provinsi yang ada di Sulawesi kecuali Gorontalo.

“Mengapa Gorontalo tidak di masukkan dalam kategori? Sebab Karawo sudah mewakili Gorontalo itu sendiri. Ketentuan pemenang dari event ini akan di bagi per kategori, terbaik dari masing - masing kategori, best performance, favorit dan Juara Umum,” ujar Ivonela Larekeng.

Dengan dibagi menjadi perkategori sesuai pilihan masing– masing peserta, akan membuka peluang yang besar bagi peserta untuk menjadi pemenang di tiap-tiap kategori dan menampilkan kreativitas dan desain terbaik.

Di technical meeting kali ini, dewan Juri Hasdiana Saleh menuturkan beberapa ketentuan penilaian dari GKK, antara lain keindahan pakaian, dominan ragam hias karawo, kreativitas dan inovasi peserta dalam pembuatan kostum karnaval, keteraturan dan harmonisasi gerakan dengan tema.

Ketentuan penilaian Karawo Fashion Contest adalah kesesuaian rancangan dengan tema, motif karawo, karakteristik rancangan, tampilan keseluruhan dari busana. Untuk konsep gaun malam  Kain karawo dapat dikombinasikan dengan pkaian khas sulawesi yang dipilih.

 

Pewarta : Nur Alfiah Ngiu – Dinas Pariwisata

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUWAWA TIMUR – Balai Taman Nasional Bogani nani Wartabone, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo  dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bertekad mengembangkan wisata berkelanjutan (ecotourism) di desa penyangga kawasan konservasi.

Kesepahaman ini dilakukan dalam pertemuan koordinasi membangun jaringan pemasaran dan keberlanjutan usaha kelompok konservasi masyarakat di kawasan penyangga TNBNW yang berlangsung di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.

Di desa ini sedang dikembangkan wisata berkelanjutan dengan ikon burung Maleo (Macrocephalon maleo).

Burung ini dapat disaksikan setiap hari di ladang peneluran seluas 8 ha yang merupakan kawasan lanas bumi.

"Kami berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan penyangga melalui kegitan wisata berkelanjutan," kata Supriyanto, Kepala Balai TNBNW, Kamis (19/9/2919).

Sejumlah desa di kawasan penyangga yang mendapat dukungan untuk mengembangkan wisata berkelanjutan adalah Tulabolo,  Ulantha, Paduwoma, Bangio, Tunggulo dan Ilomata.

Sebagai desa yang berbatasan dengan taman nasional, masyarakatnya harus diberdayakan melalui kegiatan ekonomi produktif. Wisata berkelanjutan adalah pilihan yang tepat.

Jenis wisata ini mendapat dukungan dari Pememrintah Provinsi Gorontalo, melalui Dinas Pariwisata dalam pengembangan 5 aspek.

"Kami sangat mendukung program pengembangan wisata berkelanjutan melalui 5 aspek, yaitu konservasi, ekonomi, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan pariwisata," kata Rifli Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo saat memghadiri pertemuan kolaborasi ini.

Rifli Katili menjelaskan dukungan ini akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, terutama pada pengembangan aspek Sumber Daya Manusia dan pendidikan.

"Kerja sama dengan Balai TNBNW juga akan dilakukan untuk pemberdayaan  masyarakat dan pemasaran destinasi wisata," ujar Rifli Katili.

Dalam pertemuan ini juga dipaparkan kondisi TNBNW dan pengembangan wisata berkelanjutan oleh Supriyanto, Kepala Balai TNBNW, Bagus Tri Nugroho, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional 1 Limboto, dan Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki.

Pertemuan koordinasi ini digelar oleh Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (E-PASS), proyek bantuan luar negeri yang dirancang guna membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pembangunan konservasi di Sulawesi.

Proyek tersebut diinisiasi sejak 2011 dan telah mendapat dukungan pendanaan dari GEF  (Global Environment Facility).

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo