>

GORONTALO – Untuk membangun dan memupuk semangat mohuyula atau gotong royong dalam masyarakat Gorontalo harus ditanamkankan sejak usia dini.

Penanaman nilai-nilai sejak dini akan tumbuh mengakar menjadi karakter masyarakat yang kokoh dan menjadi jati diri bangsa. Hal ini dilakukan dengan melalui restorasi sosial.

Restorasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat akibat memudarknya ata melemahnya  nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa.

Untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar sosialisasi memperkuat restorasi sosial melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial tingkat provinsi pada Jumat (21/6/2019).

“Sosialisasi yang dilaksanakan pekan lalu  dimaksudkan untuk menempa jiwa, pengetahuan, semangat dan ketrampilan  untuk generasi muda sebagai masa depan perjuangan Indonesia,” kata Risjon Kujiman Sunge, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Senin (24/6/2019).

Risjon Kujiman Sunge menjabarkan pentingnya penanaman nilai-nilai luhur masyarakat Gorontalo yang sudah teruji namun dalam perkembangan zaman mulai tergerus. Risjon mengungkapkan penting merestorasi kembali nilai sosial yang saat ini mulai luntur di masyarakat.

“Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya fokus pada program yang bersifat edukatif melalui berbagai sosialisasi, tapi juga langsung melakukan kerja nyata yang menyentuh langsung masyarakat, terutama keluarga miskin,” ujar Risjon Kujiman Sunge.

Dalam sosialisasi ini, hadir Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Remy A Pakaya, Sekretaris Dinas Iskandar Misilu, Kepala Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Resolusi Sosial (K3RS ), Budi Susanto Yunus, serta diikuti peserta  dari Dinas Sosial Kota Gorontalo , Kepala sekolah SD, SMP dan SMA di Kota Gorontalo.

Semangat mengembangkan nilai-nilai sosial ini akan melahirkan sikap saling mengasihi dan tolong-menolong dalam masyarakat. Wujud nyata sikap ini tercermin dalam kehidupan sehari-haro, seperti yang diprogramkam pemerintah melalui program bantuan pangan nontunai daerah kepada 35 ribu ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kerja nyata lainnya yang dilakukan adalah proaktif menjadi tuan rumah peringatan Hari Kesetiakawanan sosial nasional tahun sebelumnya yang sukses menuai sukses .

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rapat koordinasi kesejahteraan sosial anak integratif dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Rapat yang digelar pada Kamis (20/6/2019) ini membahas penguatan koordinasi program layanan terhadap anak dan meningkatkan sikap peduli masyarakat untuk mengawasi sesuatu yang dapat mengganggu hak hak anak.

“Kami fokus juga pada ketersediaan SDM yang memahami program kesejahteraan Sosial anak Integatif, juga kegiatan ini sebagai tempat berbagi pengalaman pemerintah dan lembaga untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pelayanan anak,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala  Bidang Rehabilitasi Sosial saat membuka rapat koordinasi.

Dalam rapat ini hadir juga Kepala Seksi Anak Berhadapan Hukum (ABH) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota Se-provinsi Gorontalo, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial kabupaten dan kota serta peserta Pusat kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSA) dan Satuan bakti pekerja sosial( Sakti Peksos).

“Kami berharap pemenuhan kebutuhan dasar anak terutama dari keluarga miskin terus ditingkatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) ini,” ujar Didi Wahyudi Bagoe.

Didi Wahyudi Bagoe merinci pemenuhan hak dasar anak meliputi hak identitas, hak atas pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak Pendidikan, dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan Hukum dalam bentuk subsidi kebutuhan dasar, aksesbilitas pelayanan sosial, penguatan keluarga dan lembaga kesejahteran sosial anak.

Sementara  itu Ubay Dillah, Kepala Seksi Anak Berhadapan Hukum (ABH) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial yang menjadi narasumber rapat koordinasi ini menyambut gembira  pelaksanaan rakor PKSAI ini.

Ubay Dillah mengharapkan  kegiatan ini  dapat memberikan solusi  penjangkauan anak, salah satunya  anak jalanan .

“Anak yang mendapat bantuan harus mampu mengubah sikap dan berperilaku baik serta anak kembali bersama keluarga,” kata Ubay Dillah. 

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Dan Perlindungan Anak

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Handoyo meluruskan pernyataan Bupati Bone Bolango (Bonebol) terkait perbaikan sejumlah infrastruktur di wilayahnya.

Kepada sejumlah media, Bupati Bonebol Hamim Pou menyebut banyak kewenangan provinsi yang belum dibereskan di antaranya jembatan Bulobulontu, jembatan Molintogupo, jembatan Tolomato serta ruas jalan Kabila-Suwawa yang rusak di beberapa titik.

Menurut Handoyo Sugiharto, jembatan Bulobulontu yang menghubungkan Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan bukanlah aset pemerintah provinsi. Pekerjaan jembatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Bone Bolango.

“Kalau jembatan Molintogupo, sudah kita perbaiki walau hanya sementara dengan mengganti papan lantainya yang mulai lapuk. Tahun 2020 kita anggarkan perbaikan keseluruhan melalui APBD,” kata Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto merinci pekerjaan jembatan Tolomato yang menghubungkan kecamatan Suwawa Tengah dengan Suwawa Timur akan dikerjakan pada APBD Perubahan 2019 ini. Menurutnya, ada proses perencanaan yang harus dilewati sebelum pekerjaan jembatan terlaksana.

“Mengenai jalan Kabila-Suwawa khususnya yang ada di Desa Alale. Kami dapat informasi dari Dinas PU Bone Bolango mereka sudah menganggarkan untuk perbaikan, jadi tidak kami kerjakan. Jangan mereka mengerjakan kita juga kerja nanti tumpang tindih pembiayaan,” ujar Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUWAWA – Pembersihan Danau Perintis di Desa Huloduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dikeroyok oleh tiga kekuatan yakni Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Kementrian PUPR.

Hal itu sesuai hasil rapat lintas sektor yang dilaksanakan di lokasi yang sama pekan lalu.

Proses pembersihan danau ini ditinjau Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang didampingi Wakil Bupati Bone Bolango Kilat Wartabone.

Pembersihan baru sebatas mengeruk beberapa titik danau yang mulai mengalami pendangkalan oleh enceng gondok dan tumbuhan lainnya.

“Kita putuskan untuk melakukan pembersihan dulu hari ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Pak Bupati itu rencananya akan dibuka ini  440 hektar, karena ada sebagian yang sudah menjadi daratan karena pendangkalan,” kata Rusli Habibie, Jumat (21/6/2019).

Rusli Habibie berharap dalam jangka panjang, Danau Perintis bisa direvitalisasi peran dan fungsinya. Selain sebagai penampungan air dan irigasi, juga dijadikan sebagai kawasan pariwisata dan perikanan. Salah satu caranya dengan menyerahkan penanganannya kepada pemerintah pusat.

“Ternyata status danau ini tidak terdaftar sebagai milik Pemda Bone Bolango, makanya waktu rapat kita sepakat serahkan ke pemerintah pusat agar pembiayaan melalui APBN,” tutur Rusli Habibie.

Sementara itu, Wakil Bupati Bone Bolango Kilat Wartabone menyambut baik rencana penataan kawasan danau oleh Balai Wilayah Sungai. Ia mengakui jika pembiayaannya mengharapkan APBD Bone Bolango atau Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak akan cukup.

“Memang kalo kita tangani ini tidak mungkin, karena butuh dana yang besar,” kata kilat Wartabone.

Kilat Wartabone juga mengakui jika Danau Perintis tidak masuk dalam aset daerah. Meski begitu, untuk proses pengalihan penataan pihaknya bersedia mengeluarkan surat atau legalitas lain jika benar-benar dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

SUWAWA  – Status Danau Perintuis yang berada di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango harus jelas, apakah danau atau embung.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo sedang melakukan peninjauan kembali dokumen dan mendatangkan tim konsultan untuk melakukan kajian Sistem Informasi Geografis (SIG).

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto saat mendampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melakukan peninjauan pekerjaan Revitalisasi Danau Perintis, Jumat (21/06/2019).

“kita akan tinjau lagi apa-apa dokumen perencanaan yang pernah ada disni, kemudian kita akan sesuaikan untuk kebutuhan ke depan, tahun ini kami mendatang konsultan. Setelah status danau ini menjadi embung kemudian kita akan serahkan ini pemerintah pusat melalaui kementerian PUPR,” kata Handoyo Sugiharto.

Revitalisasi Danau Perintis ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di salah satu villa, yang berada di bagian pinggiran danau ini.

Sejumlah alat berat melakukan pengerukan di beberapa titik danau yang mulai mengalami pendangkalan akibat suburnya enceng gondok dan gulma air lainnya.

“Danau Perintis saat ini memiliki dua luasan, yaitu luasan lengkap termasuk kawasan tangkapan air area sekitar 560 hektar dan untuk luasan yang sekarang tergenang air sekitar hanya 23 hektar,” ujar Handoyo Sugiharto.

Untuk memperjelas status danau menjadi embung, Handoyo Sugiharto mengatakln pihaknya akan meninjau kembali, sekaligus memeriksa lagi dokumen-dokumen yang pernah ada.

“Kita tinjau dokumen perencanaan yang pernah ada, disesuaikan kebutuhan di masa depan,” kata Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap pengelolaan Danau Perintis ini bisa didanai oleh APBN.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo yang bersumber dari penerimaan pajak pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp350 miliar atau 105,60 persen dari target Rp331 miliar.

Penerimaan itu terdiri dari lima jenis objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

“Alhamdulillah, realisasi penerimaan pajak kita tahun 2018 melampaui target,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada rapat evaluasi pencapaian rencana aksi Monitoring and Centre for Prevention (MCP) oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Jumat (21/6/2019).

Namun demikian Idris mengutarakan masih terdapat tunggakan pajak yang proses penagihannya harus dimaksimalkan guna mengoptimalkan penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

“Meski PAD kita melampaui target, tetapi tidak sebanding dana transfer dari pusat. Sehingga itu proses penagihan terhadap tunggakan pajak ini akan terus kita maksimalkan,” kata Idris.

Terkait hal itu Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Sukril Gobel menjelaskan, untuk meningkatkan penerimaan pajak pihaknya melakukan upaya penagihan melalui door to door dan razia yang bekerja sama dengan Kepolisian.

Sukril Gobel menuturkan, salah satu kendala dalam penagihan pajak yakni wajib pajak yang berkedudukan dan terdaftar di luar Gorontalo, tetapi melakukan usaha di wilayah Provinsi Gorontalo.

 “Memang ada beberapa yang kooperatif sudah datang dan meminta waktu untuk melunasi tunggakan pajaknya, tetapi kebanyakan tidak melaporkan,” tutur Sukril Gobel.

Selain persoalan pajak yang menjadi kewenangan Pemprov Gorontalo, pada evaluasi tersebut juga dibahas beberapa permasalahan menyangkut aset daerah. Di antaranya menyangkut hibah tanah dari Pemprov Gorontalo ke beberapa instansi yang proses pensertifikatannya belum selesai, termasuk penyerahan beberapa aset dari Pemprov Sulawesi Utara ke Pemprov Gorontalo yang belum tuntas.

Berdasarkan laporan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, nilai aset Pemprov Gorontalo berupa tanah, bangunan, dan kendaraan yang menjadi fokus dari Tim Korsupgah KPK RI nilainya sebesar Rp1,2 triliun. Untuk jenis aset tanah sebanyak 465 pencatatan dengan nilai Rp380,6 miliar, bangunan sebanyak 2.092 buah senilai Rp812,6 miliar, dan kendaraan masing-masing roda empat sebanyak 225 unit dan roda dua 450 unit dengan nilai Rp73,5 miliar.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertempat di Citra Ayu Hotel Kabupaten Boalemo, Kamis (20/6/2019).

Bimtek dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo yang diwakili Rudi Cahyono, Kepala Bidang Integrasi Pengelolaan dan Diseminasi Statistik, dan Sigit Nugroho Putra, Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik dan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yang diwakili Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik, dan seluruh penanggungjawab data sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan unsur terkait Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo.

Fatma Biki dalam sambutannya mengatakan pentingnya bimbingan teknis ini untuk memberikan arahan bagi personil data sektor memperhatikan kluster data, metadata, kualitas data, dan pemasukannya ke aplikasi e-Data.

“Semua variabel data sektor perlu ditetapkan faktor pendukung guna terwujud data yang valid, reliable dan akuntabel,”kata Fatma Biki.

Fatma Biki juga menjelaskan untuk indikator tertentu pada OPD yang memiliki pokja dengan BPS, seperi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam merilis Nilai Tukar Nelayan dan indikator lainnya perlu merumuskan lagi metadata dan variabel non-sampling yang sudah menjadi rujukan.

Pada sesi awal bimbingan teknis ini, Rudi Cahyono, memberikan materi Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Data merupakan hal penting sehingga jika tidak memiliki daya maka tidak akan bisa mengambil keputusan.

“Dukungan data statistik berkualitas menjadi pondasi utama sebagai perumusan kebijakan pembangunan, alat control terhadap impelementasi perencanaan termasuk kebijakan yang bersifat evaluasi terhadap hasil kerja akhir,” kata Rudi Cahyono.

Dalam penyediaan statistik dasar, BPS setiap tahun mengeluarkan 6 jenis data, angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indek pembangunan manusia.

Sementara itu Sigit Nugroho Putra, dalam materinya tentang Metadata dan Rekomendasi, ia menyampaikan untuk mendukung terwujudnya sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisian, maka dibuatkan aplikasi yang menyediakan informasi metadata kegiatan statistik dalam rangka menunjang terbentuknya sistem statistika nasional.

“Metadata merupakan informasi yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikan mudah ditemukan, digunakan, atau di kelola, peserta Bimtek diharapkan dapat memanfaatkan memperhatikan tahapan penyelenggaraan statistik, baik dari identifikasi kebutuhan, rancangan, implementasi, pengumpulan, analisis, disemuinasi sampai dengan evaluasi,”papar Sigit Nugroho Putra.

Herman Pasue, Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi  Data dan Tata Kelola Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, menambahkan pentingnya peranan data yang nantinya menjadi basis informasi.

Dari kegiatan ini diharapkan penanggung jawab data Sektor OPD dapat berkoordinasi, konsultasi secara berjenjang dalam pengambilan data.

Data sektoral dibutuhkan dalam memberikan informasi bagi perencanaan pembangunan dan evalausi pelaksanaan pembangunan. Di akhir triwulan II 2019 setiap penanggung jawab data sektor harus menyampaikan data semester I.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi (Rakor) Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Rapat ini digelar bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penyusunan strategi pelaksanaan BP2BT di lokasi sasaran projek.

Selain itu rakor dimaksudkan untuk lebih membuka akses informasi program BP2BT. Program ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2018 oleh kementerian Pekerjaan Umum melalui Dana Dekon, dengan melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai rumah melalui aplikasi RUMI atau Rumah Indonesia.

“Masih banyak Masyarakt Provinsi Gorontalo yang tergolong MBR belum mempunyai rumah, misalnya Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan masyarakat lainnya yang mempunyai penghasilan tidak tetap,” kata Aries Ardianto, Kepala Dinas PRKP saat membuka rapat koordinasi, Rabu (19/6/2019).

Program BP2BT merupakan satu bentuk bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana.

“Bank Pelaksana yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian PUPR adalah Bank BTN, BRI, Artha Graha, dan Bank Jateng,” ujar Aries Ardianto.

Tahun ini Program BP2BT di Gorontalo dapat terealisasikan. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PRKP terus berupaya menyebarluaskan  informasi, dukungan pemerintah kabupaten dan kota, identifikasi dan pendataan calon penerima manfaat, merekomendasikan tenaga fasilitator dan pemantauan program.

“Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak yang terkait sangat dibutuhkan untuk suksesnya program BP2BT ini,” kata Iqbal Hasan, Kepala Bidang Perumahan yang menjadi moderator pada rakor ini.

Rakor yang diikuti 50 orang peserta yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Bone Bolango, Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dinas PTSP dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango, Dinas PU dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango, tim TABG dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango, Bank BRI Cab Kota Gorontalo dan Cabang Limboto, Bank BTN dan Asosiasi Pengembang seperti REI, APERNAS dan APERINDO.

 

Pewarta : Moh. Jen thaib - Dinas Perkim

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, ikut serta dalam pertandingan sepak bola Kapolda Cup yang dilaksanakan di lapangan SPN Polda Gorontalo, Rabu (19/06/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun SPN Polda Gorontalo yang mempertemukan kesebelasan berbagai SKPD dan klub yang ada di Provinsi Gorontalo.

Keikutsertaan Dinas PUPR dalam pertandingan sepak bola ini adalah yang pertama kalinya.

“Ini adalah pertama kalinya kami membentuk satu team sepak bola dan ikut serta dalam pertandingan besar ini” kata Romi Malanua, Pelatih sepak bola Dinas PUPR, Jumat (21/6/2019).

Kesebelasan Dinas PUPR ini yang menggunakan formasi 3-5-2, bermaterikan pemain dari para staf ASN dan PTT. Mereka yang terpilih merupakan yang terbaik setelah melewati tahapan seleski yang dilakukan oleh Romi Malanua.  

Romi Malanua tidak menargetkan juara dalam Kapolda Cup ini.

“Kami main 3-5-2, karena team baru di bentuk, Jadi kita main lepas saja, pemain akan memberikan yanjg terbaik dalam Kapolda Cup ini,” ujar Romi Malanua

Turnamen Kapolda Cup berlangsung selama 15 hari dari tanggal 16-30 Juni 2019 dengan sistem kompetisi penuh atau grup. Turnamen tersebut akan memperebutkan piala Kapolda dan berhadiah jutaan rupiah.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – “Sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK melibatkan sektor swasta. Hal ini sebenarnya kontraproduktif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia,” kata Dian Patria.

Dian Patria adalah Koordinator wilayah (Korwil) III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan pada rapat koordinasi dengan para pengusaha dibawah Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Gorontalo, Kamis (20/6/2019) di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo.

Rakor yang dibuka Sekretaris Daerah Darda Daraba ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) antikorupsi, sekaligus sebagai tindak lanjut pembentukan KAD antikorupsi Provinsi Gorontalo pada bulan November 2018 lalu.

Dian Patria juga mengatakan KPK bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pendampingan KAD guna memperkuat komitmen antikorupsi.

Hal ini penting dilaksanakan mengingat sebagian besar permainan korupsi justru dimulai oleh pihak swasta yang paling banyak terlibat tindak pidana korupsi.

“Sekitar 80 persen kasus yang ditangani oleh KPK itu melibatkan sektor swasta. Hal ini sebenarnya kontra produktif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia,” ungkap Dian Patria.

Dian mengatakan untuk dapat memutus praktek suap antara aparat penyelenggara negara dengan pengusaha, semua pihak harus saling terbuka.

“KPK berharap dengan dibentuknya forum KAD ini, agar komunikasi antar pemerintah dan sektor swasta untuk saling menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan berintegritas,” ujar Dian.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengucapkan terima kasih kepada KPK, yang tak henti-hentinya mendukung Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) yang bebas dari korupsi.

Darda Daraba berharap, KAD antikorupsi bisa membentuk karakter yang mampu mencegah korupsi antara regulator dan pelaku usaha.

“Forum KAD ini sebagai wadah untuk untuk membentuk bisnis integritas yang antisuap, bukan organisasi untuk lapor-melapor tindak korupsi,” ujar Darda Daraba.

 

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 27
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo