>

KOTA GORONTALO, PUPR – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo Romen S. Lantu yang mewakili Kepala dinas PUPR provinsi Gorontalo menghadiri sidang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (TKPSDA) wilayah sungai Randangan di Quality hotel kota Gorontalo, Rabu (24/04/2019)

Sidang yang di buka secara resmi oleh kepala bidang prasarana wilayah badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) provinsi Gorontalo Sulastri Husain yang mewakili ketua TKPSDA itu di hadiri oleh Kepala bidang SDA dinas PUPR provinsi Gorontalo Romen S. Lantu yang mewakili ketua harian TKPSDA, tenaga ahli subagian dinas kelembagaan kementrain PUPR hendarti sebagai narasumber dan para anggota TKPSDA.

“Sidang TKPSDA adalah sidang komisi dan sidang pleno yang menyangkut sungai Randangan yang Alhamdulillah pada hari ini sidang yang pertama di periode kedua di tahun 2019, yang telah menghasilkan beberapa point yang perlu di sepakati oleh anggota.” Jelas Romen saat wawancara.

Sidang TKPSDA untuk provinsi Gorontalo sendiri ada tiga yaitu sungai Randangan, sungai Bulango Bone dan sungai Paguyaman. Dari beberapa point yang perlu di sepakati bersama merupakan hasil paparan komisi bahwa seluruh anggota TKPSDA berkomitmen untuk melaksanakan seluruh apa yang di hasilkan dari kesepakatan di pleno.

“Saya berharap yang perlu di selamatkan itu adalah kualitas air yang ada di sungai-sungai randangan yang akhir-akhir ini sudah tercemar dengan kondisi pertambangan yang ada di Marisa enam sampai Marisa tujuh, oleh karena itu penting untuk di antisipasi, di sepakati dan selesaikan pada komisi.” Lanjut Romen.

“Kami dari pihak pemerintah mengapresiasi dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) karena kedepan prioritas dengan ketahanan air. Dari pusat ini sudah di susun satu dokumen pola dan rencana yang bisa menjadi acuan di dalam pengelolaan sumber daya air.” Jelas Sulastri Husain saat wawancara

Kepala bidang prasarana wilayah BAPPEDA provinsi Gorontalo juga menambahkan bahwa TKPSDA inti dari kegiatan sidang TKPSDA ini adalah untuk membahas singkronisasi program dan kegiatan di wilayah sungai Randangan di tahun 2019 ini dan akan mereview kembali apa saja program atau kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun sebelum yang termasuk di dalamnya soal bagaimana cara mengantisipasi sedimen yang masuk ke sungai-sungai yang ada di Randangan.-

Pewarta – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk menjaga hubungan industrial yang baik antara pengusaha dan karyawan/buruh, Kementrian Tenaga Kerja melalui Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial menggelar Pelatihan Teknik Negosiasi yang berlangsung di Hotel Maqna, Rabu (24/4/2019).

Direktur kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial Aswansyah menjelaskan, dewasa ini hubungan industrial antara pengusaha dan karyawan sering diperhadapkan pada berbagai permasalahan. Hal itu harusnya bisa dihindari jika semua mengendepankan semangat bernegosiasi yang beretika untuk kemaslahatan bersama.

“Oleh karena itu perlu dibangun hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan serta bermartabat melalui dialog sosial yang konstruktif,” ujar Aswansyah.

Sementara itu Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PNM, ESDM dan Nakertrans Provinsi Gorontalo, Amir Hadju menjelaskan, bimtek yang digelar sejak tanggal 24 hingga 24 April itu bisa memberikan bekal bagi pengusaha dan karyawan tentang teknik komunikasi dan negosiasi dua arah yang baik dan solutif.

“Harapannya hubungan karyawan dan pengusaha bisa bersinergi agar usaha berjalan sehat dan maju. Setiap masalah dalam perusahaan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” jelas Amir.

Pelatihan Teknik Negosisi menghadirkan dua narasumber dari Kementrian Tenaga Kerja. Materi tentang Teknik Negosiasi dibawakan oleh Idris Palar. Materi teknik komunikasi dan strategi negosiasi disampaikan oleh Agus Guntur.

Pewarta: Isam

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

BANDUNG, Humas – untuk meningkatkan SDM pariwisata di daerah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ingin mengirimkan siswa siswi terbaiknya sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) di Jawa Barat. Keinginan itu disampaikan Rusli saat menghadiri peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 di kampus tersebut, Rabu (24/4/2019).

“Tadi saya sudah sampaikan ke ibu Kadis (Pariwisata) untuk segera bikinkan draf MoU dengan STPB, kita mengirimkan beasiswa bagi putra putri Gorontalo belajar pariwisata di sini,” tegas Rusli Habibie.

Selain menjadi sekolah kedinasan Kementrian Pariwisata, sekolah yang dulunya bernama NHI itu sudah melahirkan alumni-alumni handal bidang pariwisata. Ia berharap ilmu dari sekolah tersebut bisa diserap oleh putra putri daerah.

Menurut Gubernur Gorontalo dua periode itu, SDM pariwisata sangat penting untuk daerah. Sebab ia menilai, jika ukurannya sumber daya alam maka Gorontalo punya potensi yang tidak kalah dengan daerah lain bahkan negara lain.

“Keindahan laut kita punya, gunung, pantai juga punya. Tapi semua belum terkelola dengan baik,” imbuhnya.

Selain masalah SDM, ia menilai Gorontalo tak punya banyak sumber pendanaan untuk membiayai destinasi wisata. APBD yang hanya Rp1,9 triliun tidaklah cukup. Butuh peran pihak swasta untuk berinvenstasi pada destinasi wisata Gorontalo.

Terkait dengan Calender of Event Pariwisata Gorontalo, ada dua event yang masuk 100 Event Pariwisata Nasional 2019. Gorontalo Carnaval Karawo yang rencanakan digelar 6 Oktober 2019 serta Festival Danau Limboto yang dihelat tanggal 21-25 September 2019.

Pewarta: Isam - Hmsprov

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Bandung, Humas – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbagai ilmu tentang pengembangan wisata daerah. Menurutnya, ada perubahan paradigma wisata zaman dulu dan zaman sekarang, khususnya bagi generasi milenial. Hal yang lazim disebut sebagai esteem tourism.

“(Generasi) kita datang (ke tempat wisata) foto-foto seperlunya, menikmati sebanyak-banyaknya. Tapi untuk generasi Z, menikmati seperlunya, foto-foto sebanyak banyaknya. Jadi mereka datang, ngantri, bayar, foto-foto, dapat like di instagram happy lahir dan batin,” jelas Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada Peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB), Jawa Barat, Rabu (24/4/2019).

Ia berharap, Provinsi Gorontalo bisa meniru upaya pengembangan destinasi wisata seperti yang dilakukan oleh Jabar. Ridwan menjadikan Negeri Pasundan sebagai Provinsi Pariwisata.

Strateginya dengan tiga langkah yakni memperbaiki akses potensi wisata, potensi pariwisata disulap berkelas nasional dan internaisonal serta strategi menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata seperti Nusa Dua di Bali.

“Pariwisata itu bisnis kegembiraan. Jadi terjemahkan aja bagaimana bikin orang gembira. Contoh kegembiraan di kolong jembatan. Kita rubah kolong jembatan menjadi nyaman dan orang bisa bergembira,” imbuhnya.

Peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 sengaja digelar di Jawa Barat. Selain diintegrasikan dengan pembukaan Travel Mart oleh STPB Bandung, momentum ini diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk pengembangan wisata Gorontalo.

“Kami ke sini ingin belajar. Kedua ingin mengajak investor untuk datang dan berinvestasi di Gorontalo. Kami siapman perizinan yang mudah dan murah. Ketiga kami ingin ada pengembangan SDM pariwisata,” ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Pewarta: Isam

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BANDUNG, Humas – Dua agenda pariwisata Provinsi Gorontalo masuk dalam 100 kalender event pariwisata nasional. Event tersebut yakni Gorontalo Carnaval Karawo yang rencanakan digelar 6 Oktober 2019 serta Festival Danau Limboto yang dihelat tanggal 21-25 September 2019.

Peluncuran Calender of Event Pesona Pariwisata Gorontalo 2019 digelar di Aula Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2019). Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol video promosi wisata Gorontalo oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Anang Sutoni, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kami merasa bangga kalender pariwisata Gorontalo masuk dalam Top 100 Calender of Event Nasional. Kami dari Kementrian Pariwisata akan bersama sama dengan pemerintah daerah akan membangun pariwiaata Gorontalo,” kata Anang

Menurutnya, untuk bisa masuk 100 event pariwisata nasional, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh daerah. Salah satunya event tersebut rutin digelar selama tiga tahun berturut-turut dan memiliki dampak pertumbuhan industri pariwisata.

“Apakah event tersebut memiliki communication value, comercial value dan creative value,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar peluncuran Calender Of Event tidak menjadi acara seremonial saja. Ia berharap jajaran Dinas Pariwisata Pemprov Gorontalo untuk belajar tentang pengelolaan destinasi wisata dari Jawa Barat.

“Makanya kemarin saya tanya ke ibu kadis, apa alasannya dibikin di Jawa Barat? Kita ingin belajar pak jawabannya. Makanya saya setuju. Kita punya banyak potensi wisata alam namun belum cukup dikembangkan dengan baik,” jelas Rusli.

Melalui acara yang dihadiri oleh pengusaha dan pelaku pariwisata nasional dan mancanegara itu, Gubernur Rusli mengajak kepada semua pihak untuk datang dan berinvestasi di daerah. Potensi wisata laut seperti Olele, wisasata Hiu Paus dan potensi alam sebagai ekowisata masih banyak yang bisa dikembangkan di Gorontalo. (Hmsprov - Isam)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, PUPR – Dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR) provinsi Gorontalo mengadakan konsultasi publik untuk pembebasan lahan saluran daerah irigasi (DI) Lomaya-Pilohayanga kecamatan Bulango Utara di aula sekertariat dinas PUPR provinsi Gorontalo, Senin (22/04/2019)

Konsultasi publik atau musyawarah ganti kerugian yang di pimpin langsung oleh kepala bidang tata ruang dinas PUPR provinsi Gorontalo Sultan Kalupe itu di hadiri oleh perwakilan balai wilayah sungai (BWS) II sulawesi dan pemilik lahan yang terkena dampak rencana pembangunan saluran DI lomaya-pilohayanga.

“Setelah di lakukan survei, pendataan dan penilaian oleh tim appraisal pada hari ini kita melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian dan juga menyampaikan kepada pemilik lahan atau yang berhak besarnya nilai ganti kerugian yang di hitung oleh tim appraisal beserta nominatif yang telah di susun.” Jelas Sultan kalupe saat di wawancarai.

Dari jumlah pemilik lahan yang terkena dampak rencana pembangunan saluran DI lomaya-pilohanyanga itu berjumlah 23 orang dan yang hadir saat itu hanya 20 orang pemilik lahan atau yang berhak, dari sisa 3 orang pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat itu di karenakan belum keluarnya peta bidang dari pihak badan pertanahan nasional (BPN) karena lokasi lahan mereka berada di sungai.

“Dari 20 pemilik lahan atau yang berhak atas lahan tersebut sudah setuju dan sepakat dengan lokasi dan harga yang di sampaikan yang telah di nilai oleh tim appraisal, sehingga proses selanjutnya adalah tinggal melengkapi administrasi dan akan di proses untuk pembayaran terhadap yang sudah di nilai tadi.” Lanjut Sultan

Terkait luasan yang di gunakan untuk pembangunan saluran DI lomaya-pilohanyanga sendiri terbilang kecil hanya 3,3 hektar, Panjang saluran DI lomaya-pilohanyanga sekitar 1.3 kilometer dan lebarnya pun berfariasi dari 17 sampai 20 meter sesuai dengan tipe saluran yang akan di bangun nanti dan di targetkan pekerjaan pembangunan fisik akan selesai di tahun 2019 oleh pihak BWS II sulawesi .-

Pewarta – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, PUPR – Untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli di bidang jasa konstruksi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) provinsi Gorontalo mengadakan pelatihan ahli muda managemen konstruksi bangunan dan uji kopetensi di hotel Rahmat Inn, senin (22/04/2019)

Pelatihan ahli muda manageman yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi dinas PUPR provinsi Gorontalo Abdul Rahman Lakadjo yang mewakili kepala dinas PUPR provinsi Gorontalo itu di hadiri oleh ketua asosiasi ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstrusi (A2K4) provinsi Gorontalo Ima Intan Daeng Matona, dinas terkait dan stakeholder yang terlibat langsung dengan jasa konstruksi.

“Ini memang salah satu kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat konstruksi terutama bagi bapak dan ibu yang berkecimpung di dunia jasa konstruksi.” Jelas Abdul Rahman

Managemen jasa kontruksi adalah salah satu tata cara pengaturan, pemahaman, sistem dan sirkulasi yang ada di dalam satu pembangunan infrastruktur. Sedangkan metodenya sesuai dengan standar yang di cantumkan dalam undang-undang no.2 tahun 2017 didalam pasal 69 di mana pelatihan tenaga kerja jasa konstruksi dengan metode yang relevan, efektif dan evisien sesuai dengan kompetensi kerja.

“Intinya pelatihan managemen konstruksi bangunan gadung ini merupakan ilmu paripurna dari pada seseorang yang akan bekerja di dunia jasa konstruksi. Karena penting sekali ini mudah - mudahan teman-teman bisa merespon semua.”lanjut Abdul Rahman

Kegiatan yang di ikuti oleh 30 peserta seprovinsi gorontalo itu di khususkan kepada masyarakat yang bukan ASN dan akan berlansung selama lima hari dengan maksud untuk mencapai jam pelajaran materi kurang lebih 40 jam yang terdiri dari modul A, modul B dan modul C. Kepala bidang jasa konstrusi itu juga berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ahli muda managemen konstruksi bangunan gedung dan uji kopetensi ini bisa lolos agar di provinsi gorontalo ini bisa muncul manager-manager konstruksi yang bisa di andalkan.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Senin (22/4/2019). Rapat yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Syukri Botutihe itu untuk mengecek kesiapan tim yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI No. 83 tahun 2019.

Berbagai instansi dihadirkan di antaranya Dishub Kabupaten/Kota, pengelola Bandara Djalaluddin Gorontalo, para kepala pelabuhan, BPTD wilayah XXI Gorontalo, Ditlantas Polda serta para Kasatlantas Kabupaten dan Kota.

Hadir pula pihak Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Lanal, BMKG, Pelindo, Damri, BNN Provinsi Gto, Pelni, PT ASDP Cabang Luwuk, Jasa Raharja, Maskapai penerbangan, dan perusahaan angkutan.

“Rakor ini menjadi penting sebagai tahap awal persiapan angkutan lebaran tahun 2019. Sebagaimana instruksi Bapak Gubernur Gorontalo dan Bapak Wagub bahwa kesiapan pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran nanti harus benar-benar siap untuk kelancaran transportasi masyarakat,” kata Kadis Perhubungan, Jamal Nganro dalam sambutannya.

Pihaknya memperkirakan puncak arus mudik pada lebaran tahun 2019/1440 Hijiryah akan berlangsung tanggal 30 dan 31 Mei 2019, atau H-6 dan H-5 lebaran. Puncaknya terjadi pada H-3 tanggal 2 Juni 2019 bertepatan dengan perayaan tradisi malam pasang lampu atau Tumbilotohe di Gorontalo.

Berbagai pihak menyatakan kesiapannya untuk ikut mensukseskan angkutan lebaran. Bandara Djalaluddin Gorontalo, pelabuhan laut dan terminal tipe A Gorontalo akan melakukan standar operasional prosedur untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Begitu pula dengan aparat kepolisian, TNI serta instansi teknis lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Adapun bagian yg menjadi perhatian kami nanti yaitu rump chek atau pemeriksaan kelengkapan dan kondisi angkutan. Mulai dari aspek administrasi surat-surat, aspek teknis keselamatan dan kelaikan kendaraan serta aspek manusianya berupa uji alkohol dan narkoba,” imbuh Jamal.

Pertumbuhan arus mudik dan balik lebaran setiap tahun di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada tahun 2018 lalu misalnya, pemanfaatan sektor transportasi udara pada arus mudik dan balik lebaran naik sekitar 6, 28 %, laut 3, 29 %, penyeberangan laut 40,29 % dan darat 40,19 %. (Hmsprov - Isam)

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Untuk merampungkan proses pendataan yang di lakukan oleh tim persiapan, Sekertariat tim persiapan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengadakan kembali konsultasi publik sebagai salah satu proses dari tahapan pengadaan tanah sesuai Undang - Undang No.2 tahun 2012 dan untuk mencapai satu kesepakatan antara tim persiapan dengan pemilik lahan di komplex pasar owata desa Owata, Minggu (21/04/2019)

Konsultasi publik yang di buka secara langsung oleh sekertaris daerah (SEKDA) Bone Bolango Ishak Ntoma itu di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi, pihak satuan kerja (SATKER), perwakilan kejaksaan tinggi negeri Gorontalo, dinas terkait lainnya dan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk Bulango Ulu.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, mereka kalaupun tidak hadir nanti kita akan meminta tanda terima undangan pemanggilan melalui kepala dusun, seandainya kalau mereka sudah menerima itu sudah cukup untuk kita jadikan dasar bahwa mereka setuju atau sepakat lahan mereka akan terkena rencana pembangunan.” Ungkap Sutan Rusdi saat wawancara.

Dari setiap konsultasi publik yang di adakan selama ini oleh tim persiapan pasti ada pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat kegiatan tersebut di adakan. Maka dari itu tim persiapan terus berusaha agar target dari pelaksanaan konsultasi publik tercapai sesuai dengan aturan yang ada.

“justru di perpres 71 pasal 29 bunyinya begitu harus di sampaikan undangannya kepada pemilik lahan melalui kepala-kepala dusun atau kepala desa setempat harus wajib di lengkapi dengan tanda terima. Karena sudah pemanggilan yang ketiga kalinya jadi kita akan laksanakan lagi pada hari minggu depan.” Lanjut Sutan.

Sementara itu pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Gorontalo yang saat itu mendapingi tim persiapan dalam melaksanakan konsultasi publik juga membenarkan bahwa ada sejumlah pemilik lahan yang telah di undang ke konsultasi publik tersebut tapi tidak hadir.

“Kami dari tim pendamping menyarankan agar di undang secara patut kemudian ada tanda terima dari yang bersangkutan pemilik lahan maupun yang menguasai lahan, dengan dasar itu kita laksanakan lagi konsultasi publik termasuk bagi masyarakat yang tidak di ketahui alamanya atau domisili oleh tim persiapan tadi kami sarankan untuk di umumkan di media masa atau di umukan melalui rri.” Jelas Sukandi Maku saat wawancara

Sukandi juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan perpres no. 71 tahun 2012 jika ada pemilik lahan atau yang menguasai tidak di ketahui alamatnya itu bisa di tempel pengumuman di kantor desa, kantor kecamatan atau di umumkan melalui media masa.-

Pewarta/foto Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Konsultasi publik yang di adakan oleh sekertariat tim persiapan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) prov. Gorontalo mendapat masukan yang luar biasa dari sekertaris daerah (SEKDA) Ishak Ntoma di desa Owata kec.Bulango Ulu, Minggu (21/04/2019)

Kegiatan yang di buka secara langsung oleh SEKDA Bone Bolango Ishak Ntoma itu di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, pihak satuan kerja (SATKER),perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo, dinas terkait lainnya dan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk bulango ulu.

“saya sudah bilang sama panitia pihak balai wilayah sungai nama keluarga yang akan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan waduk Bulango Ulu ini yang jumlahnya sekian ratus ini saya minta di tulis di prasasti dan itu di tempel di dinding tebing yang tingginya 75 meter.” Jelas Ishak Ntoma saat membuka konsultasi publik.

Bukan hanya itu Ishak Ntoma juga menambahkan agar anak cucu mereka nanti para pemilik lahan, akan dapat mengetahui bahwa keluarga mereka terdahulu telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan waduk Bulango Ulu tersebut.

“Inshaa Allah selama bangunan waduk Bulango Ulu ini di manfaatkan untuk kemaslahatan umat, Inshaa Allah pahalanya juga mengalir bagai air yang mengalir dari mongiilo sampai ke gorontalo sana.” Lanjut Ishak.

Hal senada juga di jelaskan oleh kepala subagian kepegawaian Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi Arsin Mokoago bahwa dia telah menghubungi langsung kepala BWS terkait permintaan sekda Bone Bolango tersebut.

“Pada prinsipnya pimpinan menyetujui nanti kalo ini sudah berjalan dengan bagus, selesai mulai pelaksanaan-nya jadi semua nama-nama itu akan di data dan akan di abadikan di prasasti yang akan di buat di pintu depan waduk.” Ungkap Arsin saat wawancara.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Halaman 1 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo