WEBSITE RESMI

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

KKMD Minta Dukungan Swasta dalam Pemeliharaan Mangrove

Ketua Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo Hoerudin saat memimpin rapat koordinasi guna membahas dukungan pengelolaan ekosistem mangrove melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di ruang rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, selasa (29/11/2022). (Foto : Istimewa)

Kota Gorontalo, Kominfotik – Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo meminta dukungan pihak swasta dalam membantu pemeliharaan dan penunjang pariwisata Mangrove di daerah. Hal ini diungkapkan ketua KKMD Provinsi Gorontalo Hoerudin saat wawancara usai Rakor guna membahas dukungan pengelolaan ekosistem mangrove melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di ruang rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, selasa (29/11/2022).

“alhamdulillah tadi telah dirapatkan hampir seluruh pihak perusahaan baik dari perbankan, PLN, dan pihak – pihak perusahaan yang ada di Gorontalo pada prinsipnya sangat mendukung untuk program kegiatan perbaikan ekosistem mangrove melalui dana CSR yang ada di perusahaan,” ungkap hoerudin

Hoerudin menambahkan, adapun hal – hal yang disepakati pada rakor tersebut diantaranya kegiatan penanaman yang siap dilakukan untuk upaya pemeliharaan. Termasuk juga perbaikan seperti sarana jalan menuju kepada lokasi mangrove atau destinasi wisata yang ada di suatu wilayah.

“Di pertengahan bulan desember nanti kami juga akan mengadakan rapat, mudah mudahan bisa dihadiri oleh pak penjagub sehingga kita bisa melakukan penandatanganan MoU antara pihak perusahaan BUMN dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk perbaikan ekosistem mangrove yang ada di Provinsi Gorontalo ini,” jelas Hoerudin

Provinsi Gorontalo memiliki luas potensial mangrove seluas 8.800 hektar dimana potensial sebenarnya adalah 11000 hektar. Kondisi mangrove yang ada pada 8.800 hektar hampir setengahnya sudah rusak dalam atau terdapat pembuatan tambak oleh masyarakat. Melalui Kementrian Kehutanan, hal ini didorong untuk diberikan akses kelola kepada masyarakat dan diberikan izin serta tanggung jawab untuk perbaikan ekologi dgn penanaman mangrove di lokasi – lokasi yang masih terbuka. Sehingga masyarakat yang memperoleh izin tidak hanya orientasi ekonomi tetapi juga perbaikan ekologi agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Pewarta : Mila

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Arsip Berita