>

GORONTALO - Transportasi laut sebagai media penghubung antarwilayah menjadi salah satu pendorong peningkatan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Melalui transportasi laut ini menjadi sarana perdagangan hasil pertanian seperti jagung dan juga ternak yang banyak diantarpulaukan ke Kalimantan.

Upaya penguatan moda laut ini dilakukan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie sebagai angkutan barang di laut dengan memperjuangkan pengadaan kapal tol laut khusus ternak.

Perjuangan meyakinkan Kementerian Perhubungan agar Gorontalo memperoleh  kapal tol laut khusus ternak ini membuahkan hasil. Satu dari 6 kapal tol laut khusus ternak tersebut berhasil diperjuangkan dan memiliki pangkalan di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

“Alhamdulillah keberadaan kapal tol laut khusus ternak ini telah dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan instansi terkait serta para pedagang sapi untuk melakukan pengiriman  perdana ternak sapi antar pulau dari Pelabuhan Kwandang Provinsi Gorontalo ke Balikpapan di Kalimantan,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kamis (10/10/2019).

M Jamal Nganro menjelaskan kapal Tol Laut Khusus ternak ini memiliki beberapa kelebihan, dari aspek biaya transportasi pengiriman ternak melalui Kapal ini lebih murah Rp500 ribu per ekor dibandingkan dengan perngiriman ternak melalui Palu atau Tolitoli ke Pulau Kalimantan (kalau menggunakan tol laut biayanya Rp750 ribu per ekor, melalui Palu Rp1,25 juta per ekor),  karena kapal tol laut tersebut di subsidi oleh pemerintah. 

Waktu tempuh lebih cepat, 2,5 hari dengan menggunakan kapal tol laut khusus ternak ini. Dibandingkan melalui Palu atau Tolitoli akan memakan waktu satu minggu karena dari Gorontalo melalui jalan darat ke palu atau Tolitoli kemudian diangkut dengan kapal tradisional/kapal kayu ke Kalimantan dan rawan terjadi kematian ternak dalam perjalanan, di darat/mobil maupun di atas kapal karena menggunakan alat angkutan yang tidak berstandar.

“Keamanan dan keselamatan ternak tebih terjamin karena kapal tol laut khusus ternak dilengakapi fasilitas kandang yang baik, Blouwer untuk sirkutasi udara, dokter hewan dan asuransi ternak, sehingga pengurangan bobot ternak selama di perjalanan dapat diminimalisir,” jelas M Jamal Nganro.

Selain itu juga ada jaminan asuransi dari PT ASDP selaku operator pengoperasian kapal tol laut khusus ternak, jika terjadi kematian ternak di atas kapal atau selama dalam pelayaran maka pihak PT ASDP bekerja sama dengan perusahaan asuransi  akan memberikan biaya penggantian.

“Diharapkan kepada masyarakat dan pedagang ternak antarpulau untuk memaksimalkan pemanfaatan kapal tol laut khusus ternak ini,” papar M Jamal Nganro.

Di sisi lain kapal ini tidak hanya digunakan untuk memuat ternak tetapi dapat juga diimanfaatkan untuk memuat barang  hasil bumi dengan tariff yang murah karena di subsidi oleh pemerintah.

 

Pewarta : Darmawangsah – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Inovasi program dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dengan menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan kementerian Perhubungan dengan menggelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat .

Diklat ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Rusli Habibie – Idris Rahim yang menginginkan Organisasi Perangkat Daerah untuk berinovasi karena terbatasnya anggaran.

Kerjasama dengan BPSDM Perhubungan ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU  antara Dinas Perhubungan, KSOP Kelas III Gorontalo dengan Badan Diklat Imu Pelayaran (BP2IP) Sulawesi Utara dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar selaku UPT Kementerian Perhubungan yang ada di daerah untuk melakukan Diklat Pemberdayaan Masyarakat secara gratis.

Salah satu buah inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo ini  pertama telah  adalah Diklat  BST-KLM dan SKK 60 MIL kepada 745 org nelayan  dan nantinya akan diberikan  Buku Pelaut Merah sebagai tanda kompetensi mereka secara gratis  yang diterbitkan oleh KSOP Kelas III Gorontalo.

Kedua, Diklat dasar-dasar kesyahbandaran kepada 60 org, ASN Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota; yang dilaksanakan BP2IP Sulawesi Utara (26-30/8/2019) bertempat dihotel Amaris Gorontalo dan ketiga

Diklat Keselamatan Pelayaran yang /dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mulai Rabu-Jumat (4-6/9/2019) yang bertempat di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo. Diklat ini diikuti 60 orang peserta dari stakeholder di provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Pembukaannya dilakukan oleh Wakil Gubernur Gorontalo, dihadiri Gigih Retnowati, Kasubdit Rancang Bangun Stabilitas dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang mewakili Dirjen Perhubungan Laut,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Rabu (4/9/2019).

Hadir dalam pembukaan Diklat ini Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Wakil Walikota Gorontalo Ryan Kono, Dirpolair Polda Gorontalo, Danlanal Gorontalo, Kepala Dinas Perhubungan provinsi, kabupaten dan kota, serta pelaku usaha perairan .

Diklat ini merupakan bentuk komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan SDM Gorontalo yang unggul dan kompetitif sebagaiamana tema HUT ke-74 Republik Indonesia, SDM Unggul, Indonesia Maju.

“Wakil Gubernur, Bapak Idris Rahim dalam kesempatan itersebut telah menyerahkan secara simbolis Buku Pelaut Merah kepada perwakilan nelayan yang telah mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil,” papar M Jamal Nganro.

Buku pelaut merah ini sebagai bukti sertifikasi keterampilan bagi para nelayan guna menjamin keselamatan dan keamanaan para nelayan pada saat penangkapan ikan, layaknya SIM pada kendaraan di darat.

Diklat ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di laut  dan sejalan dengan amanah Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional program pemerataan ekonomi melalui pendidikan, pelatihan vokasi di bidang pelayaran dan memenuhi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan.

“Kami berharap masyarakat terus mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur yang sejalan dengan program pemerintah pusat, yakni pembangunan SDM yang unggul dan kompetitif,” kata M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO - Belum cukup dengan program layanan angkutan perintis tersebut yang berbiaya sangat rendah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat ini telah mempersiapkan lagi layanan tambahan untuk menekan beban biaya transportasi dalam pengeluaran rumah tangga.

Ada 2 sasaran program baru ini yaitu untuk masyarakat perkotaan dan anak usia sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk angkutan perkotaan, Rusli Habibie sudah mempersiapkan layanan transportasi murah dan nyaman melalui layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans NKRI yang akan melayani angkutan kawasan perkotaan SUKAGOLIS, yaitu Suwawa-Kabila-Kota Gorontalo-Limboto Isimu di mana untuk tahap 1 tahun ini akan dibuka koridor 1 yang melayani rute Suwawa-Kabila-Kota Gorontalo dengan titik awal di shelter Kampus Baru UNG di Suwawa menuju pusat kota menghubungkan pusat perbelanjaan (City Mall, Pasar Sentral), fasilitas kesehatan (Rumah Sakit Aloei Saboe, Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Islam), pusat pendidikan (Kampus UNG, Kampus Universitas Ichsan) serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya (ATM, Bank, RRI, TVRI, dan lain-lain)

Untuk anak usia sekolah, Rusli Habibie akan menyiapkan layanan Bus Siswa NKRI Gratis yang dipersiapkan melayani anak-anak usia sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas di daerah yang belum terlayani dengan angkutan umum.

“Untuk tahun ini direncanakan akan melayani wilayah Kabupaten Bone Bolango di Kecamatan Bone dan  Boneraya, Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Tolinggula dan Cempaka Putih, Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Biluhu, dan Kabupaten Pohuwato di Kecamatan Wonggarasi dan Kecamatan Taluditi-Puncak Jaya,” kata Kepala Dinas Perhubungan, M Jamal Nganro, Senin (12/8/2019).

Melalui program layanan  bus siswa gratis ini, Rusli habibie berharap besaran pengeluaran biaya transportasi dalam rumah tangga masyarakat Gorontalo dapat lebih ditekan dan dapat meningkatan APM/APK dan lama usia sekolah sehingga masyarakat Gorontalo yang unggul , maju dan sejahtera bisa diwujudkan.

 

​Pewarta : Monika Oktaviarni – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Rusli Habibie dan Idris Rahim terus berupaya melakukan sinergitas dengan Pemerintah Pusat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

Hal ini diungkapkan oleh M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo pada Sosialisasi Peraturan Menteri (PM) nomor 7 tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia bertempat di Kantor KSOP Kelas III Gorontalo, Rabu (7/8/2019).

Dalam sambutannya, M Jamal Nganro menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan terus mendorong sinergitas dengan instansi terkait keselamatan di perairan yang sebelumnya telah dilakukan MoU dengan Politeknik Ilmu pelayaran (PIP) Amurang dan PIP Makassar mengenai pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat khususnya untuk nelayan.

“Diharapkan kepada masyarakat dengan adanya PM nomor  7 tahun 2019 ini segera dimanfaatkan, Peraturan Menteri ini baru dikeluarkan dan akan berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada seluruh instansi terkait agar pemanfaatan Peraturan Menteri ini bisa dimaksimalkan di lapangan,” kata M Jamal Nganro.

Jamal menegaskan tujuan PM nomor  7 tahun 2019 adalah untuk memudahkan stakeholder jika terjadi kecelakaan di laut dan bisa mendeteksi kapalnya serta mempermudah dalam memantau pergerakan kapal, termasuk jika ada kapal penyelundupan. Dalam Permen ini diperuntukkan pada kapal penumpang dan barang minilal 35 GT  dan kapal ikan minimal 60 GT.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Kelas I Bitung bersama Kantor Keysahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo, terkait pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS), dihadiri Instansi dan Stakeholder Pelayaran yang ada di Gorontalo.

AIS  wajib diaktifkan dan dipasang pada kapal di perairan indonesia yakni untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran, untuk mempermudah pengawasan terhadap tindakan-tindakan ilegal mempermudah Kegiatan SAR dan Investigasi apabila terjadi kecelakaan kapal, untuk mempermudah monitoring pergerakan kapal-kapal dialur pelabuhan serta alur-alur strategis lainnya.

Di akhir sambutannya, Jamal menegaskan bahwa setiap pengusaha kapal atau pemilik kapal diwajibkan untuk menyiapkan AIS karena merupakan bagian dari keamanan dan keselamatan dalam berlayar.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie berhasil meyakinkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menjadikan Bandara Djalaludin menjadi Embarkasi Haji Penuh.

Keberhasilan ini tertuang dalam pembahasan studi tinjau ulang  (review) Rencana Induk Bandara Djalaluddin yang dipaparkan oleh konsultan di depan sejumlah stakeholder dalam sebuah rapat di Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Rapat yang dipimpin Kepala Sub-Direktorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Budi Sujatmiko ini dihadiri Kepala Bandara Djalaluddin dan Bappeda Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah para tim teknis Kementerian Perhubungan mendukung dimasukkan dalam review rencana induk untuk mengakomodir menjadi bandara haji penuh, bandara alternatif  Sam Ratulangi Manado, kargo udara dan penerbangan internasional dalam mendukung program pariwisata,” kata M. Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kamis (11/7/2019).

Perjuangan untuk menjadikan bandara Djalaludin Gorontalo sebagai embarkasi haji penuh dan bandara internasional ini tidak mudah.

“Bapak Gubernur telah memperjuangkan Bandara Djalaludin menjadi Embarkasi Haji Penuh dari beberapa tahun lalu, kemudian dari hasil studi ini akan dijadikan dasar pembuatan keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandara Djalaluddin Gorontalo tahun 2019-2038,” ujar M Jamal Nganro.

Dengan dijadikannya Bandara Djalaludin Gorontalo menjadi Embarkasi Haji Penuh, maka jamaah calon haji tidak perlu ke Makasar, yang artinya penerbangan dari Gorontalo langsung ke Arab Saudi, jelas Jamal Nganro. 

Untuk bandara haji kesiapan infrastruktur diproyeksikan tahun 2022 dapat terwujud dengan ketentuan daerah dapat menyiapkan lahan kurang lebih 50 ha untuk perpanjangan landasan menjadi 3.000 m dan pembangunan taxiway paralel dan pembangunan  Apron untuk pesawat khusus angkutan haji.

“Bandara Djalaluddin termasuk salah satu bandara yang akan dikaji untuk diusulkan menjadi bandara internasional dalam mendukung program pariwisata,” kata M. Jamal Nganro menegaskan.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan lebaran (rampcheck) terhadap kendaraan di 2 terminal di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Minggu (2/6/2019).

Di Terminal Dungingi Kota Gorontalo, sebanyak 15 unit kendaraan diperiksa, yang meliputi tujuan Bitung 7 unit, Manado 5 unit dan dan Kotamobagu 3 unit, semuanya di Provinsi Sulawesi Utara.

Sedang di Terminal Isimu, Kabupaten Gorontalo juga 15 kendaraan angkutan umum yang diperiksa. Ke-15 unit ini berasal dari Manado 10 unit, Bitung 2 unit, Kotamobagu 2 unit dan dari kendaraan angkutan perintis dari Malango 1 unit.

“Kendaraan yang diberikan surat pernyataan 1 unit,” kata Abdul Karim Rauf, Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan lebaran dilakukan untuk memastikan moda angkutan darat yang digunakan masyarakat ini laik jalan. Jika ditemukan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar keamanan maka Dinas Perhubungan langsung mengambil tindakan.

Inspeksi hari ini adalah yang terakhir dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menjelang Hari Raya Idulfitri.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO - Dalam rangka mempersiapkan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2019/1440 H Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Djalaluddin Gorontalo menggelar apel pembukaan posko angkutan lebaran Tahun 2019/1440 H.

Apel yang dilaksanakan pada Rabu (29/5/2019) ini dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo beserta jajaran, Kepolisian, BMKG, Jasa Raharja, Basarnas dan instansi terkait lainnya.

Bandara Djalaluddin merupakan salah satu bandara yang ditunjuk sebagai titik pengendalian dari total 36 titik di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu pula Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan posko angkutan lebaran di Bandara Djalaluddin untuk memastikan kesiapan posko dan sarana prasarana yang ada di Bandara Djalaluddin.

“Kami harapkan tahun ini pelayanan di Bandara Djalaluddin semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan mengedepankan 3S + 1C yaitu Safety (keselamatan), Security (keamanan),  Service (pelayanan) dan Compliance (kepatuhan),” kata Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Jamal Nganro menambahkan apa yang sudah baik akan tingkatkan dan apa yang menjadi kekurangan pada tahun lalu akan evaluasi dan diperbaiki, agar angkutan lebaran dapat berjalan lancar, dibutuhkan sinergitas antar instansi pemerintah dan juga dukungan masyarakat.

“Alhamdulillah tahun ini kita didukung kurang lebih 500 personil yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian, BMKG dan Basarnas yang siap bertugas selama 16 hari masa angkutan lebaran yaitu tanggal 29 Mei s.d 13 Juni 2019,” jelas Jamal Nganro.

Untuk meningkatkan pelayanan, posko angkutan lebaran Bandara Djalaluddin juga dilengkapi dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat,  salah satunya adalah informasi mengenai tarif batas atas dan batas bawah kelas ekonomi sesuai dengan ketentuan KM 106 Tahun 2019.

“Dengan keberadaan posko angkutan lebaran ini, kami memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara untuk menyampaikan permasalahan atau hal-hal yang dirasa kurang untuk dicarikan solusi yang terbaik dan kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan posko ini dengan sebaik-baiknya,” tambah Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Perhubungan

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Bandar udara Jalaluddin Tantu Gorontalo akan mengoptimalkan sistem keamanan bandara dan penerbangan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan selama arus mudik dan balik Idulfitri 2019 ini.

Bandar udara Jalaluddin Tantu Gorontalo merupakan salah satu dari 36 bandara yang ditunjuk sebagai titik pengendalian angkutan lebaran.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kolonel (Lek) Power Sihaloho, Kepala Bandara Udara Jalaluddin Tantu Gorontalo.

Menurut Kolonel (Lek) Power Sihaloho angkutan lebaran tahun ini dilaksanakan selama 16 hari, mulai 29 Mei hingga 13 Juni 2019. Puncak arus lebaran diperkirakan terjadi pada 30-31 Mei.

Pada masa tersebut, Kolonel (Lek) Power Sihaloho juga meminta perhatian semua pihak untuk meninjau dan memastikan kemampuan dan kapasitas operasinal bandara terkait fasilitas, personal dan persediaan.

“Kami juga memperhatikan semua pelayanan di area sisi uadar termasuk overlay mulai 29 Mei sampai dengan 13 Juni,” kata Power Sihaloho, Kamis (30/5/2019).

Beberapa hal lain yang menjadi perhatiannya yang disampaikan saat apel angkutan lebaran di bandara Jalaluddin Tantu Rabu lalu, adalah memastikan tingkat keselamatan keamanan serta pelayanan bandara terkait operasi pesawat udara, penumpang dan barang.

Konsistensi pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan barang harus sesuai prosedur, termasuk memasang lampu penerangan yang cukup dan tidak membahayakan keselamatan penerbangan pada area yang gelap di daerah keamanan terbatas.

“Kami juga melakukan publikasi notam apabila dilakukan perpanjangan atau pun perubahan sementara jam operasional bandara terkait jadwal penerbangan selama angkutan udara lebaran ini,” jelas Power Sihaloho.

Pada apel angkutan lebaran di bandara ini juga dihadiri Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Gorontalo, Kantor  Kesehatan Pelabuhan Kelas III, kantor BMKG, Balai Karantina Pertanian Kelas II, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I, PT Angkasa Pura Suport, Kantor Unit Angkasa Pura Logistik, Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, Koperdjal Angkasa, dan Basarnas.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta penerapan ticketing kapal penyeberangan (fery) menggunakan system online.

Permintaan ini disampaikan oleh Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo saat memimpin Apel gelar pasukan Posko Terpadu Angkutan Lebaran 1440 H/2019, Rabu lalu

Permintaan ini berdasar hasil evaluasi pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2018, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk ditingkatkan dalam pelayanan terhadap pemudik di pelabuhan penyeberangan.

Penerapan Sistem ticketing online ini diharapkan akan mengurangi penumpukan penumpang di pelabuhan. Sistem ini diharapkan membuat masyarakat pengguna kapal fery  lebih nyaman dalam melakukan pemesanan.

“Jangan sampai masyarakat menumpuk berjubel-jubel saat memesan tiket di pelabuhan penyeberangan,” kata Jamal Nganro, Kamis (30/5/2019).

Perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo ini juga diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pemudik di pelabuhan penyeberangan. Warga yang menggunakan moda angkutan laut ini merupakan warga yang ada di sekitar Teluk Tomini.

Jamal juga meminta para petugas mengedepankan kesabaran dan memberikan pelayanan, serta senantiasa memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang dapat diandalkan.

Tahun 2019 ini upaya yang dilakukan adalah penjualan tiket dilakukan H-3 sebelum kapal berangkat, pada saat angkutan lebaran (H-7 hingga H+7) setiap hari ada layanan kapal fery sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tidak dapat mudik.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mengadakan Apel Gelar Pasukan Posko Terpadu Angkutan Lebaran 1440 H/2019, Rabu (29/5/2019).

Apel akbar yang digelar di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo ini diikuti oleh sejumalh instansi, antara lain Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah  XXI Provinsi Gorontalo, KSOP Kelas III Gorontalo, Polsek KP3 Gorontalo, Perwakilan dari unsur TNI/POLRI, Basarnas, KKP Gorontalo, serta stakeholder lainnya.

Dalam kegiatan ini, Jamal Nganro Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bertindak selaku pembina apel.

Dalam sambutannya, Jamal Nganro mengatakan salah satu tujuan dibentuknya Posko Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2019 adalah untuk memantapkan koordinasi antarpetugas instansi terkait serta pihak-pihak di luar pemerintah, termasuk asosiasi dan lembaga masyarakat yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan angkutan lebaran.

Periode Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 ini dimulai pada H-7-H+7, dari 29 Mei hingga 13 Juni 2019 atau selama 16 hari .

Jamal Nganro menjelaskan sebagai  tindak lanjut  Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu, Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pusat bersama dengan seluruh stakeholder terkait.

Semua unsur ini terlibat dari persiapan awal melalui koordinasi, evaluasi, kajian-kajian dan survey-survey lapangan bersama, semua itu untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan lebaran yang lebih baik.

Tagline angkutan lebaran kali ini adalah mudik bareng asyik lancar,” kata Jamal Nganro, Kamis (30/5/2019).

Untuk mewujudkan “mudik bareng asyik lancar“ pemerintah telah membuat beberapa kebijakan-kebijakan dalam hal pengaturan lalu lintas dan angkutan yang akan diterapkan. semua kebijakan ini berorientasi kepada semangat dan kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

“Aparat petugas di lapangan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk kelancaran angkutan lebaran,” ujar Jamal Nganro.

Para petugas ini harus mengedepankan kesabaran dan memberikan pelayanan, serta senantiasa memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang dapat diandalkan.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 2
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo