>

GORONTALO – Provinsi Gorontalo memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Luas perairan Gorontalo mencapai 9.438,44 km2 serta panjang garis pantai 903,7 km, yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 331,2 km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 572,5 km. Dengan potensi itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba berharap Gorontalo bisa menjadi lumbung ikan.

Harapan tersebut dikatannya saat memberikan arahan pada kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo, Rabu (25/9/2019) bertempat di hotel Grand Q.

Darda menambahkan, Provinsi Gorontalo juga mempunyai potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan Laut Seram potensinya mencapai 595.630 ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 ton/tahun, potensi ini sudah termasuk potensi yang berada pada Zona Ekonomi Eksklusif (khusus ZEE potensinya 487.600 ton/tahun) .

Untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan air tawar, potensinya sebesar 339.268 ton/tahun.

Provinsi Gorontalo dengan Visi dan Misi Gubernur juga menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu program prioritas dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, dimana pembangunan sektor perikanan dan kelautan diharapkan dilaksanakan dengan lebih inovatif, kreatif, berkeadilan, dan berkelanjutan yang diarahkan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

 “Mulai sekarang bapak harus memikirkan program apa yang akan dilaksanakan. Ketika Gorontalo jadi lumbung ikan multiplier efeknya pasti luar biasa,” ujar Sekda Darda.

Sementara itu, terkait monitoring dan evaluasi, Mantan Kepala Dinas PU Pohuwato itu berharap agar hasil kegiatan monev terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Gorontalo bisa menjadi dasar untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan. Menurutnya, sukses tidaknya program tergantung monevnya.

“Sampaikan hal-hal yang menjadi kendala, apapun itu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tolong sampaikan karena ini bakal menjadi cikal bakal didalam penentuan kebijakan selanjutnya. Penentuan kebijakan selanjutnya berpengaruh pada alokasi anggaran yang akan disalurkan di provinsi gorontalo maupun kabupaten kota,” tandasnya.

Hadir dalam monitoring dan evaluasi tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota, Kepala UPT Pusat Lingkup KKP-RI di Gorontalo, Tim Monev Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selaku koordinator wilayah Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BONE BOLANGO – Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba menghadiri pisah sambut Kepala Badan Pengkajian Teknologi Petanian (BPTP) Balitbangtan Gorontalo dari pejabat lama Awaludin Hipi kepada Amin Nur, di aula Momala BPTP Gorontalo, Rabu (25/9/2019).

Turut hadir dalam kesemapatan itu, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Dandim 1304 Gorontalo, Kepala BPS Gorontalo, serta pimpinan OPD lainnya.

Sekda Darda yang mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian bapak Awaludin Hipi yang selama ini cukup baik dalam bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam menangani masalah-masalah pertanian.

Ia mengaku merasakan bentuk kerjasama yang dibangun untuk memajukan pertanian di Gorontalo terbukti sudah beberapa kali Gorontalo didatangi Menteri Pertanian dan berhasil melaksanakan panen raya bersama bapak Presiden RI.

“Prestasi ini tidak lain berkat dukungan Kepala BPTP,” ujarnya.

Sekda berharap, dengan pemimpin yang baru BPTP bisa lebih berkembang dan berinovasi dalam melaksanakan program Kementerian Pertanian.

“kami pemerintah provinsi sangat welcome pak, mari sama-sama kita lanjutkan apa yang sudah dikerjakan ini karena masyarakat sekarang sudah luar biasa tuntutannya belum lagi cuaca yang sering berubah ubah. Untuk itu, harus ada inovasi teknologi yang tepat guna sesuai tupoksi BPTP itu sendiri,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPTP Balitbang Gorontalo Amin Nur mengatakan, akan lanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh bapak Awaludin, serta secara eksternal BPTP gorontalo akan terus melaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat agar semua program yang kita jalankan bersinergi dengan pemda dan dapat dirasakan oleh stakeholder kita di tingkat bawah.

 “Komunikasi silahturahmi saling menghargai dan menghormati merupakan kunci penting dalam melaksanakan program yang akan kita kerjakan,” tandasnya.

 

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 367 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Gorontalo menerima SK kenaikan pangkat periode Oktober 2019. Secara simbolis SK kenaikan pangkat diserahkan langsung oleh Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, pada kegiatan Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat yang dirangkaikan dengan Pembinaan PNS di lingkup Pemprov Gorontalo, Rabu, (25/9/2019) di gedung bele limbui.

367 SK Kenaikan Pangkat PNS periode Oktober 2019 ini, terdiri dari golongan IV 122 berkas, golongan III 224 berkas, golongan II 19 berkas dan dua berkas untuk golongan I.

Dalam laporan kegiatannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Surotinojo menyampaikan salah satu penunjang pola pengembangan karir adalah kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Hal ini sebagaimana tersebut dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS.

“Penghargaan ini tentunya harus melalui tahap-tahap penilaian yang ditetapkan, mulai dari persyaratan perorangan dan persyaratan institusi. Contohnya ada enam berkas yang tidak memenuhi syarat dan empat berkas yang tidak lengkap,” kata Zukri

Lebih lanjut Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol ini menyampaikan kegiatan Kenpa (kenaikan pangkat) ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan BKD. Dimana sebelumnya Pemprov Gorontalo hanya menempelkan Kenpa pada momen-momen tertentu tanpa dibuatkan kegiatan khusus seperti hari ini

 “Sehingga dengan demikian kegiatan seperti ini, kedepannya akan kami lakukan bagi PNS yang akan naik pangkat, sebagai momentum pembinaan  sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja PNS di lingkup pemprov gorontalo,” tambahnya

Sementara itu Sekda Darda dalam sambutannya mengapresiasi kinerja BKD dalam hal menyerahkan Kenpa PNS di lingkup pemprov gorontalo tepat waktu bahkan sebelum 1 (satu) Oktober. Menurutnya prestasi ini sangat luar biasa, dimana PNS menerima hak sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan

“Saya bangga dengan ini, saya bangga dengan prestasi bapak/ibu yang naik pangkat hari ini. Ini sesuai dengan pesan pak gubernur kepada saya, berbuatlah yang terbaik. Dengan demikian siapa yang berprestasi tentunya patut diberikan reward dalam bentuk Kenpa seperti ini,” tutur Sekda

Sekda pun berharap kepada PNS yang mendapatkan penghargaan Kenpa, untuk dapat terus meningkatkan dedikasi dan loyalitas sesuai bidang dan keahlian masing-masing, jangan berhenti dalam melayani masyarakat dan terus belajar meningkatkan kemampuan diri.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah menyamakan persepsi terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Bagian Perencanaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), di ruang Dulohupa kantor gubernur, Selasa (24/9/2019).

Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang membuka kegiatan terebut berharap melalui penyamaan persepsi terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sebagaimana diatur dalam peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang bisa menghambat penyerapan anggaran.

Sistem pengadaan barang disuatu instansi merupakan sebuah hal yang vital. Dimana setiap instansi akan memerlukan berbagai barang atau inventaris lainnya untuk menjalankan sekaligus mendorong berjalannya kegiatan.

Menurutnya, perencanaan barang/jasa pemerintah yang matang, sangat menentukan konsistensi rencana umum pengadaan (RUP) yang telah diumumkan karena perencanaan yang tidak matang nantinya akan berdampak pada tidak terpenuhinya rencana pengadaan dan pelaksanaan pengadaan yang telah disusun.

“Untuk itu saya minta kepada seluruh pejabat pengadaan untuk mempertanyakan apa yang tidak dipahami. Kalau ada problem yang nanti ditanyakan oleh APH kita semua tau apa saja prosesnya,” tandasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo berupaya untuk mencapai target 550 ribu bidang tanah bersertifikat. Hal itu disampaikan Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo, usai upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2019 di halaman Kantor BPN Provinsi Gorontalo, Selasa (24/9/2019).

“Di Gorontalo ada 550 ribu bidang tanah, saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 289 bidang tanah atau 51 persen. Sisanya kita targetkan selesai dalam waktu paling lama lima tahun atau bisa lebih cepat, harapannya 2023 sudah terdaftar semuanya,” kata Wartomo.

Sejalan dengan upaya tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang bertindak sebagai inspektur upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tingkat Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan transparan melalui penerapan program transformasi digital yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan tema peringatan Hari ATR Nasional yakni “”ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modern”.

“Melalui transfomasi digital, layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” ujar Wagub Idris Rahim.

Saat ini empat jenis layanan elektronik Kementerian ATR/BPN yaitu hak tanggungan, layanan informasi, zona nilai tanah, surat keterangan pendaftaran tanah dan informasi bidang tanah, sudah mulai bisa diakses secara elektronik oleh masyarakat.

Pada upacara peringatan Hari ATR Nasional tingkat Provinsi Gorontalo, Wagub Idris Rahim menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun kepada delapan Aparatur Sipil Negara Kanwil BPN Provinsi Gorontalo. Wagub juga menyerahkan sertifikat tanah kepada sejumlah masyarakat nelayan, pelaku usaha kecil dan menengah, serta instansi pemerintah.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Menindaklanjuti keterlambatan klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) terhadap Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun), Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Direktur Utama BPJS Fachmi Idris di kantornya, Jakarta Senin (23/9/2019).

Kedatangan Gubernur Rusli untuk memperjuangkan kejelasan pembayaran klaim BPJS atas layanan rumah sakit. Ada lebih kurang Rp3 miliar klaim RS Ainun sejak bulan April hingga Juni yang belum dicairkan. Hal itu berdampak pada biaya operasional tenaga medis dan non medis rumah sakit.

“Saya memohon kepada Pak Dirut agar RS Ainun diselamatkan dulu (pembayaran klaim BPJS). Kira-kira bagaimana jalan keluarnya sehingga ini tetap jalan dan pelayanan tetap maksimal,” pinta Gubernur Gorontalo dua periode itu.

BPJS saat ini berada dalam kondisi yang dilematis. Di satu sisi iuran yang dibayar warga masuk setiap bulan, namun di sisi lain iuran tidak mampu menutupi klaim rumah sakit seluruh Indonesia. Oleh karena itu, iuran BPJS perlu penyesuaian menunggu persetujaun Presiden terkait dengan besaran premi.

Meski begitu, Dirut BPJS Fachmi Idris merespon baik permintaan gubernur. Menurutnya ada dua mekanisme pembayaran klaim yakni berdasarkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan non BLUD.

Bagi rumah sakit BLUD diarahkan untuk melakukan pinjaman di Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau bank lain yang bekerjasama dengan BPJS. Pinjaman dibolehkan untuk BLUD karena semua operasional layanan rumah sakit hanya bergantung dari klaim BPJS.

Sementara untuk non BLUD yang tidak bisa melakukan pinjaman ke bank maka klaimnya ditanggung oleh BPJS. Non BLUD juga cukup terbantu karena sebagian biaya operasional menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Jadi untuk Ainun akan kita prioritaskan karena tidak bisa melakukan pinjaman di bank. Cabang di sana kami minta rekonsiliasi untuk bulan layanan, bulan beban dan bulan bayar. Cabang mengirim surat untuk kami lakukan pembayaran,” ungkap Fachmi.

Kabar baik lainnya, klaim BPJS untuk bulan Januari hingga Maret sudah masuk di rekening RS Ainun. Dana lebih kurang Rp2 miliar akan dicairkan pekan ini untuk pembayaran jasa medis dan non medis rumah sakit.

 

Pewarta: Isam/Yusni - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Aksi kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini mendapat respon dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Ia mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anaknya terlibat dalam aksi tersebut akan diberi sanksi.

Beberapa hari terakhir warga di Kota Gorontalo dibuat cemas dengan maraknya aksi panah wayer oleh sekelompok orang. Ironisnya, belasan pelaku yang berhasil diamankan polisi rata-rata masih remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA.

“Kalau orang tuanya pejabat, saya berhentikan dari jabatannya. Kalau orang tuanya staf akan saya mutasi ke tempat lain,” terang Rusli, Senin (23/9/2019).

Ancaman itu diharapkan bisa meningkatkan pendekatan dan pengawasan orang tua kepada anaknya. Dimulai dari ASN pemprov yang menjadi contoh bagi warga lain.

Di lain pihak, aparat sulit untuk memberikan tindakan hukum mengingat pelaku rata-rata di bawah umur. Diharapkan aksi jalanan itu tidak terulang di masa mendatang.

“Saya terima laporan dan baca di media, itu pelakunya rata-rata masih anak-anak. Ada yang bahkan masih duduk di bangku SMP. Makanya saya wanti-wanti jika ada anak yang berulah dan ternyata orang tuanya ASN di pemprov akan saya tindaki,” imbuhnya.

Sedikitnya sudah ada 11 orang yang diamankan aparat kepolisian dari Polres Gorontalo Kota. Dari tangan pelaku polisi menyita puluhan panah wayer yang sering digunakan untuk melukai warga atau pengguna jalan.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Gubernuran, Senin (23/9/2019).

Tes digelar kerjasama dengan BNNP Gorontalo yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Muchars Daud dan Kabag Umum Abdul Karim Engahu beserta belasan petugas.

Pemeriksaan dimulai sekitar pukul sembilan pagi. Seluruh ASN diarahkan untuk berkumpul di Ruang Dulohupa untuk didata dan mengambil sampel urine masing-masing.

Urine selanjut diperiksa dengan alat tes enam indikator yakni amphetamine (AMP), methampheetamine (MET), THC / CANABIS (halusinogen), benzodiazepine (BZO), morphine (MOP) dan coccain (COC).

“Tes urine kali ini untuk menindaklanjuti Inpres No. 6 tahun 2018 tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur No. 1379 tahun 2018 sebagai turunannya,” kata Muchars Daud.

Bagi ASN yang sedang dalam perawatan medis dan mengkonsumsi obat dokter diminta melapor kepada petugas BNNP. Dihawatirkan hasil tes medis menunjukkan hasil positif bukan karena penggunaan narkotika.

“Sejauh ini belum ada temuan ASN yang positif. Ini mengindikasikan adanya kesadaran ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo untuk tidak mengkonsumsi narkotika cukup baik. Sehingga dalam pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik dan menjadi teladan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo,” ujar Muchars Daud.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf menyambut baik tes urine ini. Sejam sebelumnya, Masran mengumpulkan seluruh pejabat dan ASN untuk dicek kehadirannya masing-masing.

 “Kami ingin menjadi contoh dalam upaya mendukung pecegahan dan pemberantasan narkoba. Alhamdulillah semua pegawai bisa ikut dan hasilnya negatif,” kata Masran.

Pemprov Gorontalo menargetkan pada triwulan III ini ada 16 dari 31 OPD yang akan dilaksanakan pemeriksaan urine. 15 OPD lain sudah dilakukan pada triwulan II kemarin.

Hasil evaluasi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan RI yang di laksanakan di Provinsi Sulawsi Utara, pada triwulan III, Provinsi Gorontalo menempati posisi pertama dalam nilai capaian pelaksanaan aksi P4GN untuk Indonesia bagian Timur.

 

Pewarta: Isam/Ecyhin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyalurkan dana hibah sebesar Rp450 juta untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo.

Dana hibah tersebut selanjutnya disalurkan ke PMI Kabupaten/Kota yang masing-masing sebesar Rp75 juta yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada pembukaan Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov) PMI Gorontalo di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Minggu (22/9/2019).

“Dalam beberapa kali pertemuan dengan pak Gubernur Rusli Habibie, saya tahu beliau adalah orang yang sangat bijaksana dan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk PMI Provinsi Gorontalo. Begitu pula dengan pak wagub yang menurut saya beliau sangat aktif dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Dana hibah ini merupakan komitmen keduanya untuk pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan oleh PMI Provinsi Gorontalo,” kata Pelaksana Harian Ketua PMI Pusat Muhammad Muas pada Musyawarah Kerja Provinsi PMI Gorontalo di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Minggu (22/9/2019).

Terkait pemberian dana hibah kepada PMI tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menjelaskan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mendukung dan memperkuat tugas-tugas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh PMI dalam memberikan pelayanan darah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita menginginkan PMI Gorontalo semakin tangguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan darah, sehingga Gorontalo semakin unggul, maju, dan sejahtera,” ujar Wagub.

Menyangkut pelaksanaan Muskerprov PMI Provinsi Gorontalo, Idris menuturkan bahwa hal itu merupakan tuntutan kebutuhan organisasi yang diatur pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menurutnya, Muskerprov merupakan ajang untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan oleh PMI Provinsi Gorontalo, menyusun program kerja untuk tahun 2020, serta memperkuat konsolidasi organisasi  serta sinergitas antara PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Saya menilai sejak dipimpin oleh pak Ishak Liputo telah banyak program yang telah dilaksanakan oleh PMI Provinsi Gorontalo, salah satunya peluncuran aplikasi SIDDGO. Kedepan saya berharap PMI dapat terus berinovasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan darah di Gorontalo,” tandas Wagub Idris Rahim.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Puluhan anak penyandang tuna rungu berkumpul di rumah dinas gubernur gorontalo guna merayakan Hari Bahasa Isyarat Internasional yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Minggu, (22/9/2019).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo , bekerjasama dengan pengurus PKK Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut Sophia Bano mewakili Bunda Disabilitas Provinsi Gorontalo Idah Syahidah, menyampaikan perayaan hari bahasa isyarat internasional ini menunjukan eksistensi penyandang tuna rungu bahwa tidak ada kesenjangan terhadap orang tuli.

“Mereka ingin menunjukkan kreativitas mereka sebagai bukti bahwa mereka ini bisa. Otomatis hari ini merupakan hari besar mereka dimana mereka bangga berbahasa isyarat, bangga sebagai orang tuli, dan mereka ingin menunjukan eksistensi mereka,” kata Sophia

Pengurus PKK Pogja 1 ini menambahkan belajar bahasa isyarat zaman sekarang tidak susah lagi, salah satunya lewat aplikasi youtube. Namun apabila belum paham juga, bisa bergabung dengan sanggar tuna rungu.

“Keberadaan sangar khusus tuna rungu bisa juga menjadi wadah keterampilan untuk para penyandang tuna rungu yang mungkin kedepannya bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka,” tandasnya.

Seperti diketahui jumlah penyandang tuna rungu di Provinsi Gorontalo sebanyak 1610 orang. Dalam kesempatan itu juga, diserahkan poster bahasa isyarat dari pengurus PKK kepada media TV TVRI, sebagai bentuk sosialisasi bahasa isyarat untuk semua. Anak anak tuna rungu juga menunjukan kemampuan menyanyi dengan menggunakan bahasa isyarat.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo