>

GORONTALO -  Kelompok Mawar utusan dari Kota Gorontalo berhasil keluar sebagai juara pertama lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, Kamis (3/10/2019).

Kelompok Mawar berhasil mengumpulkan total nilai 725 poin dari tiga tahap lomba. Disusul di tempat kedua Kelompok Dahlia dari Kabupaten Bone Bolango dengan 500 poin dan Kelompok Melati dari Kabupaten Gorontalo dengan nilai 340 poin di posisi ketiga. Sementara Kelompok Bougenvile dari Kabupaten Boalemo, Anggrek dari Kabupaten Pohuwato, dan Anyelir dari Gorontalo Utara, secara berurutan berada di tempat keempat, kelima, dan keenam.

“Lomba ini bukan semata soal menang dan kalah. Tetapi yang terpenting adalah kelanjutannya ke depan. Kami berharap para peserta menjadi pionir dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo Agus Subandriyo.

Materi soal lomba Kadarkum meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UUNomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2008 junto UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Sementara tim juri pada lomba tersebut sebanyak lima orang, masing-masing perwakilan dari Polda Gorontalo, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, Dinas ESDM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Atas keberhasilannya tersebut, Kelompok Mawar berhak mewakili Provinsi Gorontalo pada lomba Kadarkum tingkat nasional tahun 2019.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 75 pengrajin Karawo atau kain sulaman khas Gorontalo mengikuti pelatihan desain motif Karawo di gedung Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Rabu (2/10/2019). Kegiatan pelatihan tersebut merupakan rangkaian dari Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2019 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

“Karawo ini merupakan kerajinan tradisional yang kita andalkan dan tentunya perlu terus ditingkatkan kualitas sehingga bisa bersaing di pasar nasional bahkan hingga internasional,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi, dalam sambutannya saat membuka pelatihan tersebut.

Melalui pelatihan desain motif Karawo, Sutan berharap kapasitas para pengrajin Karawo lebih meningkat dengan melahirkan produk dengan desain motif yang lebih bervariasi. Terkait hal itu Sutan mengajak para mahasiswa dan pelajar yang turut mengikuti pelatihan tersebut untuk mampu menciptakan motif-motif Karawo dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Bagi mahasiswa dan pelajar yang memiliki hobi desain bisa menyalurkan bakatnya untuk menghasilkan desain motif Karawo melalui aplikasi teknologi,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Rifli Katili menjelaskan, pelatihan desain motif Karawo merupakan rangkaian kegiatan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2019 yang tahun ini sudah kesembilan kalinya dilaksanakan oleh Pemprov bekerja sama dengan Kantor Perwakilan BI Gorontalo.

Rifli menuturkan, pelatihan desain motif Karawo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengrajin dalam menghasilkan motif Karawo yang sesuai dengan tren fashion yang berkembang. Dikatakannya bahwa selama ini motif Karawo masih sangat terbatas dan Karawo hanya identik dengan motif kembang.

 “Karawo ini sudah sampai ke mancanegara, untuk itu kita harus mampu mengembangkan motif-motif Karawo yang mengikuti tren fashion nasional dan dunia. Ke depan kita juga berharap Karawo tidak hanya dikenakan pada kegiatan formal saja, tetapi melekat dalam keseharian masyarakat Gorontalo khususnya generasi milenial,” pungkasnya.

Narasumber pada pelatihan tersebut yaitu I Wayan  Sudana dan Hasdiana Saleh dari Jurusan Seni Rupa Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, serta Agus Lahinta praktisi dari Rumah Karawo binaan Kantor Perwakilan BI Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPD FSPMI) Gorontalo, menggelar aksi buruh di depan Kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (2/10/2019).

Aksi buruh yang berlangsung selama satu jam tersebut menuntut tiga hal, menolak kenaikan iuran BPJS,  menolak Revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan  menolak Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

”Tuntutan yang kami sampaikan adalah 3 isu utama, yang pertama adalah tolak kenaikan iuran BPJS, kemudian yang kedua tolak Revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian yang ketiga adalah tolak atau cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan,” ungkap Meiske Abdullah, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi buruh.

Dari 3 tuntutan tersebut menurut Meiske Abdullah, yang paling krusial adalah rencana revisi Undang-undang ketenagakerjaan yang tidak proburuh. Itu terlihat dari adanya wacana pengurangan pesangon bagi buruh. Organisasinya juga menyoroti rencana penambahan masa kerja buruh kontrak, yang sebelumnya maksimal 3 tahun menjadi 5 tahun.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim yang menerima aksi buruh ini menjelaskan, terkait rencana kenaikan iuran BPJS, Pemprov Gorontalo siap jika nanti harus menanggulangi iuran bagi lebih kurang 200 ribu warga miskin dari yang sebelumnya Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu per bulan per orang, karena hal tersebut sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Saat ini kami baru menganggarkan Rp50,6 miliar untuk iuran sebesar Rp23 ribu per bulan per orang. Jika naik menjadi Rp42 ribu maka ada selisih Rp50,2 miliar yang harus dianggarkan ulang, sehingga yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi Gorontalo mencapai Rp100 miliar lebih,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim menyebut, aspirasi massa buruh tentang undang-undang ketenagakerjaan, akan ditampung dan disampaikan ke pemerintah pusat, khususnya kepada anggota DPR yang baru saja dilantik.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution memaparkan perkembangan infrstruktur di Indonesia pada Seminar Nasional Infrastruktur bertempat di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Darmin menyebut pemerintah pusat di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 5 tahun terakhir telah memperkuat kelembagaan infrastruktur dan pendanaannya. Dalam hal kelembagaan terlihat dari penguatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembentukan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Dalam hal pendanaan, pemerintah telah merumuskan model pembiayaan infrastruktur bekerjasama dengan pihak swasta atau yang lazim disebut Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skim ini memungkinkan infrastruktur dibangun oleh pihak swasta tanpa menghilangkan kepemilikan aset oleh pemerintah.

“Katakanlah membangun lapangan terbang. Pemerintah bisa membangun tanpa kehilangan kepemilikan. Kita tahu masyarakat kita sensitif skali (soal kepemilikan) sehingga kita coba merumuskan skim dengan melibatkan swasata,” kata Darmin Nasution.

Pihaknya menyebut pemerintah pusat sukses membangun 226 proyek strategis nasional selama lebih kurang lima tahun terakhir. Proyek itu ditambah dengan tiga program lain yakni program 35 ribu megawatt listrik, program pengembangan pesawat terbang dan program reforma agraria.

“Bukan hanya infrastruktur lebih banyak, tetapi jika dibandingkan di awal pemerintahan, infrastruktur kita tercapai dengan baik jika dibandingkan dengan negara lain. Misalkan indeks daya saing infrastruktur kita tahun 2010 di peringkat 82, tahun 2018 meningkat menempati posisi 52,” bebernya.

Sementara itu, di tempat yang sama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang turun hadir fokus pada program KPBU yang sejak beberapa tahun terakhir sedang diupayakan. KPBU untuk mendukung pengembangan RS Ainun Habibie menjadi rumah sakit tersier tipe B di Gorontalo.

“Ada yang menarik dari seminar ini bahwa Pak Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur menyinggung daerah di Aceh yang sukses membangun Rumah Sakit Zainoel Abidin dengan skema KPBU. Nah ini yang saya akan perintahkan ke dinas teknis untuk belajar tentang skema tersebut,” jelas Rusli usai acara.

Ia berharap agar program KPBU RS Ainun bisa terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih daripada itu, ia menilai berbagai program infrastruktur di daerah sudah sejalan dan selaras dengan program pemerintah pusat.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Gorontalo akan mengaudit pendidikan di Provinsi Gorontalo, khususnya untuk jenjang menengah yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Provinsi Gorontalo, Subchan saat menemui Wakil Gubernur H. Idris Rahim di ruang kerjanya, kompleks Gubernuran Gorontalo, Rabu (2/10/2019).

“Kami akan melihat bagaimana pendidikan itu ditangani dan dikelola pemerintah provinsi, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK. Audit ini bersifat nasional dan seluruh Indonesia sama. Kami ingin melihat secara holistik bagaimana penanganan bidang pendidikan secara nasional oleh Kemendikbud, juga oleh Provinsi untuk jenjang menengah, serta tingkat dasar SD, SMP oleh Kabupaten/Kota,” kata Subchan.

Masih menurut Subchan, komitmen Pemprov terkait kinerja pendidikan ini akan membantu pihaknya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Idris menyambut baik audit yang akan dilakukan oleh BPK Provinsi Gorontalo. Menurutnya, audit ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan kinerja pelayanan pendidikan kedepan.

“Pemprov tentunya menyambut baik segala macam upaya yang akan dilakukan oleh BPK Provinsi Gorontalo untuk perbaikan kinerja pelayanan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Dan hasil pemeriksaan ini akan kita jadikan bahan rekomendasi dan juga evaluasi untuk perbaikan kedepan dalam pengelolaan kinerja pelayanan pendidikan,” tutup Idris Rahim.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kaum wanita yang terpilih menjadi anggota DPRD harus lebih aktif menyuarakan menyuarakan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan perlindungan perempuan dan anak.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat memberikan arahan pada pelatihan peningkatan kapasitas perempuan anggota DPRD terpilih provinsi dan kabupaten kota hasil Pemilihan Umum 2019 yang diselenggarakan di ballroom Maqna hotel, Kota Gorontalo, Selasa (1/10/2019).

“Ketika memperjuangkan kepentingan perlindungan perempuan dan anak, ibu-ibu ini perlu bersuara keras. Tunjukan kapasitas perempuan dalam membawakan aspirasi masyarakat tidak kalah dengan bapak bapak atau bahkan lebih, karena ibu ibu lebih soft dalam menyampaikannya ketimbang laki laki,” kata Darda Daraba.

Menurutnya, keterwakilan perempuan di kursi legilatif sangat diperlukan untuk menggaungkan permasalahan perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan anak, kemiskinan dan keterbelakangan perempuan.

“Saya apresiasi sekali kegiatan hari ini. Pergunakan dengan sebaik-baiknya berdiskusi dengan narasumber. Tanyakan apa yg harus ibu lakukan selama 5 tahun ke depan. Jadi ketika ibu bersuara itu ada isinya. Kerena sudah dibekali oleh para narasumber yang berkompeten dari Kementerian," ujar Darda Daraba.

Darda berharap keterwakilan 42 perempuan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa mewakili seluruh perempuan di Gorontalo.
Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 3 Oktober 2019 dan diikuti 42 orang peserta yang terdiri dari DPRD Provinsi 12 orang dan DPRD Kabupaten/Kota 30 orang.

 

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan pesan kepada Idah Syahidah yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR RI, Selasa (1/10/2019). Istri Gubernur itu diharapkan bisa mengawal aspirasi rakyat khususnya untuk bantuan sosial di daerah.

Idah diharapkan bisa dipercaya duduk di Komisi VIII yang membidangi masalah sosial, keagamaan, perempuan dan anak, haji dan bidang kebencanaan. Selain karena latar belakang pendidikannya sebagai alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Idah memiliki relasi yang baik di Kementrian Sosial.

“Yang meyakinkan saya ibu bisa di Komisi VIII karena di Kementrian Sosial itu ada empat orang Dirjen yang satu kampus dan satu angkatan dengan ibu di (STKS) Bandung. Sehingga mungkin lebih mempercepat masalah PKH (Program Keluarga Harapan), anak terlantar, lansia dan lain-lain,” terang Gubernur Rusli usai menghadiri pelantikan anggota DPR/DPD/MPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Usai dilantik, Idah diminta lebih banyak turun ke lapangan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi. Gubernur juga menyarankan anggota legislatif dari Partai Golkar itu menyediakan rumah aspirasi di Gorontalo sebagai wadah berkomunikasi dengan masyarakat.

“Kita akan buat rumah aspirasi. Tiga dari lima orang tim ahli ibu saya minta juga rutin berkantor di Gorontalo. Mereka nanti yang akan buat konsep-konsep untuk diusulkan ke pemerintah pusat,” sambung Rusli yang juga menjabat Ketua DPD I Partai Golkar.

Secara umum, Gubernur Rusli berharap tiga anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI dapil Gorontalo benar benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Ia percaya tujuh orang yang terpilih merupakan putra putri terbaik yang dipercaya mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie atasnama pemerintah dan masyarakat Gorontalo menyampaikan ucapan selamat kepada tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Gorontalo yang dilantik, Selasa (1/10/2019).

Gubernur Rusli berharap agar tiga anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI bisa bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat Gorontalo. Rusli menyebut mereka yang duduk di senayan periode 2019-2024 adalah orang-orang terbaik pilihan rakyat

“Harapan saya semoga beliau-beliau yang mewakili masyarakat Gorontalo bisa memperjuangkan aspirasi rakyat di bidang pertanian, perikanan, infrastruktur dan lain-lain sehingga dapat mempercepat pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo,” ungkap Rusli saat menghadiri pelantikan di Gedung MPR RI, Jakarta.

Lebih lanjut kata Rusli, anggota DPR dan DPD RI punya kapasitas dan jejaring yang baik di pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, butuh sinergitas dan komunikasi yang baik untuk mengawal kemajuan daerah di tingkat pusat.

“Waktu lima tahun itu tidak lama, saya (tidak terasa) sudah tujuh tahun jadi gubernur. Mudah-mudahan lima tahun ke depan mereka bisa membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tiga anggota DPR RI Dapil Gorontalo yang dilantik hari ini yakni Idah Syahidah Rusli Habibie dari Partai Golkar, Rachmat Gobel dari Partai Nasdem serta Elnino M. Husain Mohi dari Partai Gerindra. Sementara untuk anggota DPD RI Dapil Gorontalo yakni Fadel Muhammad, Rahmijati Jahja, Abdurahman Abubakar Bahmid dan Dewi Sartika Hemeto.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2020 dalam waktu beberapa bulan ke depan akan segera dilaksanakan. Terkait hal ini Pemprov Gorontalo melakukan pembinaan dan arahan untuk penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo,  yang diadakan di Hotel Lumire Jakarta, Selasa (1 /10/2019).

Salah satu materi yang dibahas yaitu kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa  (TKDD) Tahun Anggaran 2020. Menurut  Dony S Priyadono, Kasubdit DAU Direktorat  Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tahun depan kebijakan umum  TKDD diarahkan pada belanja perbaikan kualitas layanan dasar publik.

“TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah,” kata Dony.

Tiga hal yang menjadi prioritas dalam TKDD yaitu kualitas layanan dasar publik yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM, terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antar wilayah.

Meningkatkan daya saing melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi. Yang terakhir yaitu belanja yang lebih produktif yaitu dengan meningkatkan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dony menjelaskan, untuk mengakomodir program-program daerah, harusnya musrenbang nasional menjadi event yang penting bagi daerah untuk mengusulkan prioritas masing-masing daerah. Ini dikarenakan seluruh Kementrian/Lembaga serta seluruh daerah se Indonesia berkumpul disitu.

 “ Karena seluruh pendanaan baik sumbernya APBN murni, pinjaman, hibah, semua ada disana ( musrengbang nasional ),” jelas Dony.

Namun Dony mengingatkan agar daerah tidak terlalu tergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), karena keterbatasan anggaran dan banyaknya usulan dari daerah yang melebihi ketersediaan anggaran.

Ia menambahkan, kegiatan di daerah, dari manapun sumbernya jangan sampai overlapping pendanaannya.

“ Kalau sudah bukan kewenangan pusat, daerahlah. Bisa melalui manapun pak, bisa melalui transfer ke daerah dalam bentuk DAK  fisik  maupun non fisik, bisa melalui hibah juga pak,” urai Dony.

Selain  pemateri dari Ditjen Perimbangan Keuangan, juga hadir sebagai pemateri  Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Hadir dalam pertemuan tersebut pejabat di lingkup Pemprov Gorontalo diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi, beberapa eselon II OPD Pemprov Gorontalo dan pejabat terkait lainnya.

 

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 01 Oktober 2019 15:51

Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo 6,69 Persen

GORONTALO  – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada Triwulan II tahun 2019 tercatat sebesar 6,69 persen.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,05 persen.

Sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Gorontalo pada Triwulan II 2019 sebesar 3,07 persen meningkat dibanding inflasi Triwulan I 2019 sebesar 1,56 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian inflasi nasional sebesar 3,28 persen year on year (yoy).

“Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan Triwulan II 2019 IHK Gorontalo tercatat inflasi sebesar 2,04 persen, masih di bawah sasaran tahun 2019 sebesar 3,5+1 persen,” Kata Budi Widihartanto,  Kepala Perwakilan BI Gorontalo pada rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) capaian pembangunan bidang ekonomi Triwulan II 2019 di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (1/10/2019).

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang memimpin rakorev tersebut menegaskan bahwa dalam mengevaluasi capaian pembangunan bidang ekonomi tidak hanya sekedar realisasi fisik dan keuangan saja. Idris mengutarakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, evaluasi itu seharusnya terdiri dari masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome, kemudian bonafit atau manfaat, impact atau dampak.

“Selama ini kita hanya fokus pada input dan outputnya saja. Padahal jika evaluasinya dilakukan secara komprehensif akan memberi masukan untuk perencanaan program kegiatan yang lebih baik dan terarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wagub.

Ditambahkannya, pengukuran pencapaian kinerja satu program dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi, yaitu pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan, evaluasi proses untuk melihat gambaran proses pelaksanaan program, serta evaluasi komprehensif.

Wagub Gorontalo dua periode tersebut juga mengutarakan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara masing-masing organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan instansi lainnya. Idris berharap rakorev tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dan konkrit dalam mengentaskan berbagai permasalahan pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, sebaliknya harus saling bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan menuntut adanya kesamaan visi dan program,” tandas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo