>

KWANDANG – Kapal Tol Laut KM. Camara Nusantara 5 mulai melayani pengiriman ternak sapi dari Gorontalo menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengiriman perdana ternak sapi dilepas oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim didampingi Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thoriq Modanggu  dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo di Pelabuhan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu (9/10/2019).

Kapal tol laut khusus ternak ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk menjamin kesehatan ternak sapi tetap terjaga selama dalam pengiriman. Di antaranya pengatur suhu ruangan yang disesuaikan dengan suhu ideal bagi sapi, tenaga perawat kesehatan sapi, serta tempat pakan dan minum yang didesain khusus untuk kenyamanan ternak sapi. Kelebihan lainnya, setiap sapi yang diangkut dengan kapal tol laut diasuransikan sehingga jika terjadi kematian dalam perjalanan akan mendapatkan penggantian.

“Dengan berbagai fasilitas ini tentunya bobot sapi tidak akan berkurang sehingga ini menjadi keuntungan bagi pedagang sapi antar pulau,” kata Wagub Idris Rahim.

Idris menambahkan, keuntungan lainnya adalah tarifnya yang sangat murah jika dibandingkan dengan pengiriman yang selama ini masih menggunakan transportasi darat. Pengiriman sapi menggunakan transportasi darat dari Gorontalo menuju Palu, Sulawesi Tengah, kemudian diseberangkan ke Balikpapan membutuhkan biaya sebesar Rp1,2 juta dengan lama pengiriman selama delapan hari.

“Dengan kapal tol laut ini biayanya hanya Rp700 ribu per ekor dan dalam waktu dua setengah hari sudah tiba di Balikpapan,” imbuhnya

Wagub berharap operasionalisasi kapal yang disubsidi oleh pemerintah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peternak sapi di Gorontalo. Dengan harga sapi di Balikpapan yang sangat menguntungkan serta ditunjang oleh sarana transportasi yang murah dan terjamin, Idris berharap kesejahteraan para peternak sapi di Gorontalo akan semakin meningkat.

“Sesuai informasi, sapi yang harganya Rp10 juta di Gorontalo, di Balikpapan harganya bisa mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta. Tentunya ini sangat menguntungkan, sehingga itu pengiriman perdana hari ini jangan sampai menjadi pengiriman terakhir,” tegas Idris.

Sementara itu Nahkoda KM. Camara Nusantara 5, Ahmad Kingkin Taufiq mengutarakan, kapal yang dinahkodainya tersebut melayani rute Gorontalo, Balikpapan, Palu, Samarinda, dan kemudian kembali Gorontalo. Rute tersebut akan ditempuh dengan perjalanan selama dua minggu. KM. Camara Nusantara 5 memiliki kapasitas angkut sebanyak 500 ekor sapi.

“Jadi kami akan berada di Gorontalo dua kali dalam sebulan. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Gorontalo agar kami selamat tiba ditujuan dan kembali lagi ke Gorontalo,” tutup Ahmad.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BANDUNG – Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulontalo (Suara RH) berhasil meraih juara kedua dalam kategori produksi program Suara Nusantara versi Audio Terbaik dalam Anugrah LPPL Award 2019 yang dirangkaikan dengan perayaan HUT Asosiasi LPPL Se-Indonesia yang pertama di Bandung, Jawa Barat (9/10/2019).

Dari enam kategori yang diperlombakan, Radio Suara RH berhasil meraih 2 juara, yaitu kategori Produksi Suara Nusantara Versi Audio Terbaik, Juara harapan satu LPPL Terbaik Se Indonesia, serta penghargaan atas partisipasi dalam program siaran berjejaring.

Untuk penganugrahan kategori suara Nusantara versi Audio , Radio Suara RH harus bersaing dengan 64 LPPL se Indonesia melalui program siaran berjejaring yang dilaksanakan setiap bulan mulai periode Januari hingga Desember 2019.

Sedangkan untuk kategori LPPL terbaik se Indonesia, dinilai dari segi kelengkapan administrasi radio serta program siaran yang disajikan.

Kegiatan yang digelar oleh Asosiasi LPPL Radio – TV Indonesia ini, menghadirkan kementerian Kominfo RI, Dewan Pengawas RRI, serta LPPL se – Indonesia.

Ketua Asosiasi LPPL Indonesia Erwin Ibrahim mengatakan, ajang penganugrahan ini adalah sebagai bentuk motivasi bagi semua insan LPPL yang ada di seluruh Indonesia.

“Peringatan HUT serta pemberian award kepada insan LPPL ini bertujuan sebagai media komunikasi antara insan LPPL se Indonesia ini juga menjadi bentuk pengakuan atas karya yang sudah dibuat LPPL yang ada di masing-masing daerah” Kata Erwin.

Sementara itu, Direktur Utama Radio Suara RH Masran Rauf mengatakan penghargaan dan award yg diperoleh tidak lepas dari dukungan dan motivasi serta arahan yg di berikan semua pihak. Baik Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo serta seluruh jajaran pemerintahan termasuk jajaran legislatif.

” Prestasi ini menjadi tambahan motivasi dan semangat kami bersama kru Radio Suara RH di Biro Humas Protokol secara umum. Penghargaan dan award tidak lain bagian adalah bagian dari stimulus untuk menyadari betapa pentingnya membentuk solidaritas dan kerja tim yang selama ini disajikan oleh rekan-rekan baik PNS maupun PTT di biro sehingga kerja keras kita beroleh apresiasi dr Asosiasi LPPL se-Indonesia.” Tutur Masran.

Plt Kepala Biro Humas dan Protokol setda Provinsi Gorontalo tersebut juga menambahkan, prestasi yang diraih juga didukung sarana dan prasarana dari pemprov terhadap peran Radio SRH dalam memberikan layanan informasi publik, Serta mampu menjadikan kami terdepan dalam pelayanan informasi publik.

“Semoga kedepan kami akan mampu meningkatkan prestasi yg sdh diperoleh sehingga akan menjadikan Radio Suara RH menjadi lembaga yg dibanggakan oleh masyarakat Gorontalo. Sekali lagi makasih atas kerja cerdas dan ikhlas kita semua” Pungkas Masran.

Pewarta : Fatra - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Orang Lanjut Usia atau Lansia harus disejahterakan dengan memenuhi kebutuhan dan semua hak para lansia. Karena visi Gorontalo unggul, maju, sejahtera, merupakan upaya yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk seluruh masyarakat termasuk para lansia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah. Ajakan peduli lansia ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Gorontalo.

Seruan ini dilakukan Idah Syahidah saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Gerakan Peduli Lansia yang dirangkaikan dengan kuliah shubuh, senam pagi serta kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Yayasan Putra Mandiri, Rabu,(9/10/2019), dihalaman Kwarda Kota Gorontalo.

“Saya senang sekali setiap bulannya Yayasan Putra Mandiri melaksanakan kegiatan yang fokus kepada lansia, baik lansia yang sehat maupun lansia yang berkebutuhan khusus. Ini harus kita contoh, semoga saja dengan adanya kegiatan ini masyarakat Gorontalo, terutama yang masih muda, masih pralansia bisa terus peduli kepada oma dan opa,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah menambahkan keuntungan ikut kegiatan ini bagi lansia adalah bisa bersilahturahmi.

“Saya saja sudah memasuki usia 55 tahun artinya sudah masuk usia pralansia. Intinya hidup harus selalu mengucap syukur, karena Allah SWT masih memberikan nikmat sehat sampai hari ini,” ujar Idah Syahidah.

Dalam kesempatan itu pula, lansia yang hadir mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis serta bantuan makanan sehat seperti susu dan biskuit lansia.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA - Ketua dan para Wakil Ketua DPRD mendampingi Gubernur Gorontalo memenuhi undangan Kepala Staf Angkatan Darat untuk membahas kesiapan Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan Sekolah Calon Bintara.

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie didampingi Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka, Komandan Korem 133/Nani Wartabone, Para Bupati dan Walikota serta Para Ketua DPRD Se Kabupaten/Kota. 

“Undangan ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara Gubernur Gorontalo beserta para bupati dan walikota dengan Pangdam XIII/Merdeka pada tanggal 20 September 2019 di Makodam  XIII Merdeka,” kata Paris Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (9/10/2019).

Pada pertemuan tersebut diketahui total Kebutuhan lahan untuk Sekolah Calon Bintara TNI 100 Ha dan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo 50 Ha lahan eks HGU di Desa Ilomata Kecamatan Tibawa.

Rombongan DPRD dan pemerintah ini juga membicarakan kesiapan pembangunan Kodim Kabupaten Gorontalo, Kodim Boalemo dan Kodim Bone Bolango serta Koramil di jajaran Korem 133/Nani Wartabone.

Pimpinan DPRD mengapresiasi dan mendukung pembangunan Sekolah Calon Bintara TNI dan Kodim ini dari sisi kebijakan kelembagaan dengan merujuk pada regulasi yang ada.

DPRD berharap pada pertemuan ini pembangunan sekolah militer dan Kodim di Provinsi Gorontalo akan terwujud pada anggaran Mabes TNI AD tahun 2020.

 

Pewarta : M Yani Uno - Sekretariat

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Tujuh budaya Gorontalo ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Penyerahan sertifikat digelar di Istora senayan Jakarta, Senin (8/10/2019).

Sertifikat pengakuan tersebut diserahkan kepada Gubernur Gorontalo yang diwakili Kepala Dinas Dikbudpora Ramlah Habibie oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tujuh budaya Gorontalo yang masuk WBTB yakni Upia Karanji (songkok dari alang-alang Mintu), Molonthalo (tujuh bulanan bagi ibu mengandung anak pertama), Mohundingo (gunting rambut bayi / aqiqah),

Ada juga Ilabo (makanan dari sagu), Tiliaya (makanan berbahan dasar santan dan gula aren), Tidi Lo O’ayabu (tari kipas) serta Tepa Tonggo (jenis permainan tradisional sepak dan jongkok).

Penetapan WBTB dari Direktorat Jenderal Kebudayaan ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Tahun 2019 ini kita mengusulkan 12 budaya sebagai warisan takbenda, namun setelah melalui berbagai tahapan maka hanya tujuh yang diakui oleh Kemendikbud,” ucap Ramlah Habibie.

WBTB semua daerah ini ditetapkan pemerintah melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari kajian ilmiah, narasi pendukung, video dan dokumentasi serta sidang paparan dari masing-masing daerah.

“Kita juga diminta menghadirkan maestro dari ahli budaya untuk memperkuat usulan WBTB. Penetapan ini dilakukan untuk mendapat pengakuan dan dilindungi sebagai hak milik sehingga tidak ada pihak luar yang mengklaim,”imbuhnya.

Sejak tahun 2013 hingga 2019 sudah ada 30 budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai WBTB. Tahun 2013 hanya ada satu yang ditetapkan yakni Molapi Saronde (tarian pernikahan). Tahun 2014 ada dua yaitu Tumbilotohe (pasang lampu minyak jelang idul fitri) dan Karawo (kain sulaman tangan).

“Untuk tahun 2015 ada Polopalo (alat musik dari bambu) dan Tanggomo (sastra lisan berirama). Sementara untuk tahun 2016 ada Lohidu (pantun yang dilagukan), Tahuli (petuah lisan), Dayango (tarian mistis), Binthe Biluhuta (makan berbahan dasar jagung) dan Langga (bela diri tradisional),” sebut Ramlah yang juga kakak kandung Gubernur Gorontalo.

Tahun 2017 ada lima budaya masuk WBTB. Terdiri dari Wunungo (syair nasihat keagamaan), Palebohu (sanjak yang berisi nasihat, anjuran dan ajaran), Tuja’i (kata-kata sanjungan atau doa), Paiya Logungopoli (syair cinta muda-mudi), Tidi Lo Polopalo (tarian kerabat istana).

Tahun 2018 ada delapan budaya yang dicatat Kemendikbud yakni Dikili (tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad SAW) Meeraji (tradisi perayaan Isra Mi’raj) Pulanga (prosesi pemberian gelar adat), Momeati (prosesi pembaiatan anak gadis), Molalunga (prosesi pemakaman). Ada juga budaya Momuhuto (siraman anak gadis sebelum pembaiatan), Tolobalango (porsesi lamaran sebelum pernikahan) dan Banthayo Poboide (rumah adat).

 

Pewarta: Isam

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TELAGA – Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Gorontalo menyosialisasikan bahaya HIV/AIDS di kalangan masyarakat terus dilakukan.

Kali ini melalui kegiatan Diskusi Kampung, Tim KPA yang dipimpin oleh Idah Syahidah selaku Ketua Tim Asistensi KPAP Gorontalo, memberikan sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS dan gerakan stop stigma, untuk masyarakat, terutama kaum ibu di desa Puncak Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Selasa, (8/10/2019).

“Diskusi kampung ini selain untuk membahas bahaya HIV/AIDS juga, agar supaya kita tidak melakukan stigma atau diskriminasi terhadap orang dalam HIV/AIDS. Artinya apa, jika ada diantara ibu dan bapak sekalian yang menderita penyakit ini jangan di asingkan, jangan dijauhi. Yang patut kita jauhi adalah penyakitnya bukan orangnya,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah ini menambahkan sosialisasi HIV/AIDS telah gencar dilakukan disemua kalangan pelajar dan mahasiswa. Maka untuk itu, diskusi kampung ini dikhususkan untuk kalangan orang tua. Karena, sebagai orang tua wajib membentengi diri dengan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap bahaya HIV/AIDS.

“Pasti kan ibu dan bapak sekalian punya anak anak dirumah. Ajari mereka, lakukan pendekatan secara alamiah. Bentengi mereka dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai agama. Dan yang paling penting dorong anak anak kita untuk hidup dengan prestasi,” tandasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah penderita HIV/AIDS hingga Maret 2019 sebanyak 484 orang. Kaum laki laki mendominasi dengan angka 373 penderita, yang faktor utamanya didasari oleh kaum lelaki suka lelaki (LSL).

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba menggelar rapat Pejabat Eselon III atau Pejabat Administor di lingkungan pemerintah provinsi di ruang Dulohupa, Selasa (8/10/2019). Hal itu untuk persiapan pelaksanaan pelatihan dan ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Sertifikasi PBJ merupakan tuntutan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bagi para pejabat administrator.

“Sertifikasi Pengadaan sengaja diwajibkan Gubernur Rusli untuk meningkatkan kemampuan pejabatnya,” ujar Sekda.

ASN yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah, adalah pengakuan bahwa yang bersangkutan berkompeten. Pentingnya pemahaman tentang aturan pengadaan barang jasa pemerintah untuk meminimalisir adanya kesalahan.

“Kalau perlu pejabat pengawas hingga staf pun harus tau alur pembelanjaan barang dan jasa ini. Mulai dari perencanaan sampai barangnnya ada. Apalagi untuk tender tender yang akan dilaksanakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim mengatakan, Pejabat Administrator yang akan mengikuti diklat dan ujian Sertifikasi PBJ berjumlah 80 orang. Tahun ini sistem kediklatan akan dilakukan secara Blanded atau sistem campuran antara E-Learning dan tatap muka atau klasikal.

“Karena ada perubahan dalam metode kediklatan ini diharapkan pada setiap peserta untuk menseriusi setiap tahapannya,” tandas Sofyan.

E-learning akan dilaksanakan tanggal 11 s/d 21 Oktober 2019, tahap tatap muka tanggal 23 s/d 24 Oktober 2019 kemudian ujian kompetensi PBJ tingkat dasar akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019.

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menghadiri pembukaan Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa, (8/10/2019).

Pertemuan tersebut dilakukan penyerahan buku Roadmap SDG Indonesia menuju 2030. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mewakili pemerintah provinsi se Indonesia yang menerima buku dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

“Suatu kebanggaan karena dari sekian peserta yang diberikan penghargaan, Provinsi Gorontalo adalah satu-satunya provinsi yang menerima buku Road Map SDGs 2019,” ungkap Rusli Habibie.

Gubernur Gorontalo dua periode ini mengaku sangat konsisten dalam melakukan perencanaan untuk mewujudkan SDGs di Provinsi Gorontalo. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan saling bersinergi satu dengan lain.

“Jadi perlu diketahui bahwa kami sangat konsisten dalam melakukan action Plain untuk SDGs, timnya juga sudah terbentuk,” jelasnya.

SDGs Annual Conference 2019 ini, fokus pada isu ekosistem lautan dengan tema ‘Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality’ atau ‘Laut Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan’.

 

Pewarta : Badan Penghubung

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo mendorong tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Gorontalo menjadi lebih baik. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas aparatur rumah sakit dan puskesmas dalam menerapkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

“Di era digitalisasi saat ini dibutuhkan sumber daya aparatur yang handal dan profesional, termasuk dalam tata kelola keuangan daerah,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka wokship SIA BLUD di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Selasa (8/10/2019).

Wagub Idris Rahim berharap melalui workshop tersebut mampu menciptakan proses penyajian laporan keuangan yang cepat, tepat, akurat, serta dijamin keandalannya. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan pada BLUD rumah sakit dan puskesmas akan bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik.

“Mendengar kata akuntansi dipikiran kita pasti sulit. Tetapi jika sudah terbiasa dan dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pasti akan lebih mudah. Prinsipnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara itu berdasarkan paparan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Akuntansi Negara, Bonny Anang Dwijanto, dari sembilan rumah sakit umum daerah di Provinsi Gorontalo, tiga di antaranya belum BLUD. Padahal sejak tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, mulai tahun 2011 seluruh rumah sakit harus sudah menjadi BLUD. Penguatan kebijakan BLUD selanjutnya dituangkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

“BLUD dibuat untuk bisa melaksanakan pelayanan yang sebaik-baiknya tanpa meninggalkan efisiensi, efektifitas maupun produktivitas. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan dengan baik dan mengikuti standar akuntansi atau pelaporan yang telah ditetapkan pemerintah,” jelas Bonny.

Berdasarkan evaluasi BPKP, persentase kinerja BLUD rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai 64,76 persen dengan kategori sedang. Sementara untuk capaian Standar Pelayanan Minimal mencapai 69,35 persen.

Workshop SIA merupakan upaya untuk membangun BLUD yang lebih baik di Provinsi Gorontalo. Workshop akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 8 hingga 10 Oktober 2019, yang diikuti oleh 70 peserta dari rumah sakit umum dan daerah dan puskesmas di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BONE BOLANGO – Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, menjadi pembicara dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan IV yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi di aula Kampus II Badan Diklat, Selasa (8/10/2019).

Sekda Darda Daraba sampaikan materi tentang Penerapan Sistem Merit Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kerangka Pencegahan Korupsi.

Menurutnya, penguatan sistem merit menjadi salah satu aksi di dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Hal ini selain untuk manajemen talenta ASN, juga dimaksudkan untuk mencegah jual beli jabatan khususnya dalam promosi, mutasi dan demosi JPT.

“Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Jadi, tidak ada nanti tender-tender jabatan, tendernya disini (merit sistem),”kata Darda

Sekdapun menjabarkan ada beberapa keuntungan bagi instansi yang telah melaksanakan sistem merit, misalnya untuk pengisian JPT dilaksanakan melalui talent pool dengan efesiensi biaya. Kemudian dari segi kinerja organisasi, adanya kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang diisyaratkan oleh jabatan dengan pemangku jabatan. Akan terbentuk pula kepercayaan publik terhadap birokrasi, serta lebih akuntabilitas, terpercaya dan transparan.

“Untuk memenuhi semua itu ada delapan aspek yang harus kita penuhi untuk mewujudkan sistem merit, diantaranya perencanaan kebutuhan, manajemen kerja, pengembangan karir dan peningkatan kompetensi, perlindungan dan pelayanan dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita pemerintah Provinsi Gorontalo, kabupaten dan kota, sehingga kita perlu melakukan evaluasi diri,”tandasnya.

Pelaksanaan Diklat PIM III angkatan IV ini telah dilaksanakan sejak tanggal 9 september 2019 hingga 21 desember 2019, dengan sistem on campus dan sistem off campus. Peserta PIM III berjumlah 35 orang.

 

Pewarta : Nova/Ecin  -  Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo