>

GORONTALO – Sebanyak 160 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo hasil Pemilu Serentak tahun 2019 mengikuti pelatihan orientasi di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (15/10/2019).

Pelatihan yang digelar oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim menekankan pada tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk fungsi legislasi, Idris berharap anggota DPRD dapat merumuskan dan menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mampu menarik masuknya investasi ke daerah.

“Keberhasilan DPRD itu bukan diukur dari banyaknya Perda yang dihasilkan. Tetapi bagaimana Perda yang disusun itu mampu menarik investasi ke daerah, bukan sebaliknya menghambat atau mempersulit masuknya investor,” tegas Idris.

Selanjutnya untuk fungsi anggaran, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo tersebut mengutarakan pentingnya sinergitas dan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menyusun anggaran yang pro rakyat. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Satu rupiah pun dari anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan dikelola dengan baik,” ujarnya.

Sementara untuk fungsi pengawasan, Wagub Gorontalo dua periode itu mengemukakan bahwa pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintah. Dikatakannya, fungsi pengawasan DPRD pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri RI, Erliani Budi Lestari yang mengatakan bahwa DPRD memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai mitra kepala daerah, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutup Erliani.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Sebanyak 160 orang anggota DPRD periode 2019-2024 yang terpilih pada Pemilu Serentak 2019 mengikuti pelatihan orientasi tugas bagi anggota DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (15/10/2019).

Mereka berasal dari Kabupaten Gorontalo sebanyak 35 orang, Boalemo 25 orang, Pohuwato 25 orang, Bone Bolango 25 orang, Kabupaten Gorontalo Utara 25 orang, dan Kota Gorontalo sebanyak 25 orang.

Pelatihan ini diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo.

Sofyan Ibrahim menjelaskan, materi pelatihan orientasi tugas anggota DPRD meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wawasan kebangsaan. Materi lainnya tentang fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD, sistem pemerintahan Indonesia, hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta isu-isu aktual di daerah.

Sementara Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Erliani Budi Lestari menuturkan, anggota DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk periode 2019-2024 berjumlah 17.910 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dari periode 2014-2019 sebanyak 16.895 orang.

 “Dengan peningkatan dari sisi kuantitas diharapkan pula dapat meningkatkan kinerja DPRD lebih baik. Anggota DPRD harus memiliki kompetensi yang prima untuk menjawab dan mewujudkan ekspektasi masyarakat yang begitu besar,” kaat Erliani Budi Lestari.

Pelatihan orientasi tugas akan berlangsung selama empat hari dari tanggal 15 hingga 18 Oktober 2019. Narasumber pada pelatihan tersebut terdiri dari widyaiswara, pakar, dan akademisi yang telah memiliki sertifikat Training of Traniner Orientasi anggota DPRD, serta narasumber umum dari KPK, BPK, BPKP, serta Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan pendidikan Alquran mulai dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Ranperda usul inisiatif DPRD itu disetujui oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie untuk dibahas sesuai mekanisme dewan.

Ada 3 Ranperda yang disampaikan pada Rapat Paripurna Tingkat I yang turut dihadiri Wakil Gubernur Idris Rahim, Selasa (15/10/2019). Dua Ranperda lainnya yakni Ranperda Penyelenggaraan Lanjut Usia dan Ranperda tentang Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu.

Gubernur Rusli atasnama eksekutif menerima usul tiga Ranperda tersebut. Meski begitu ada dua catatan yang ia kemukakan, pertama menyangkut waktu yang tinggal dua bulan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, Ranperda harus menjadi acuan dan dapat diterapkan sebaik-baiknya.

Masalah pendidikan Alquran bagi Rusli sangat mendesak untuk diterapkan di daerah. Selain sebagai penerapan ajaran agama yang penduduknya mayoritas muslim, pendidikan Alquran dibutuhkan untuk menekan angka peredaran dan konsumsi miras yang cukup tinggi di Goronralo.

“Bukan saja bisa membaca, bukan saja bisa menulis tapi harus bisa melaksanakan isi Alquran. Kita masyarakat 97 persen penduduknya beragama Islam. Tanpa Perda (Miras) pun agama sudah melarang untuk mengkonsumsi miras,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD, Adnan Entengo menjelaskan bahwa Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Alquran memiliki dampak strategis. Sebab selama ini agama dan budaya paling banyak dijadikan sebagai hukum tidak tertulis, atau tidak menjadi sebuah tradisi yang mengikat dalam menjalankan aktifitas keagamaan.

 “Dengan kata lain bahwa peraturan hukum tidak tertulis mempermudah digerakkan oleh perkembangan zaman yang terus berubah secara cepat. Akhirnya melalui peraturan daerah dapat memberikan garansi terhadap ketahanan tradisi ibadah dan nilai nilai keagamaan,” ucap anggota DPRD dari PKS itu.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan bersama Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan PT Adizha Marathon, di Ruang Rapat Dermaga Direktorat Kepelabuhanan Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Jumardi tersebut akan membahas tentang Laporan Pendahuluan Oulline Bussiness Case (OBC) Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Jumardi menegaskan bahwa Pelabuhan Anggrek harus naik kelas, maka diharapkan agar proses pengembangannya baik dari segi perencanaan, peraturan, dan sistem pengelolaannya harus disusun secara sistematis dan komersial.

“Kami ingin Pelabuhan Anggrek ini naik kelas, selama ini pelabuhan Gorontalo dikelola secara konvensional jadi untuk menaikkan levelnya kita harus mengacu pada pengelolaan secara komersial,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba memberikan beberapa masukan terkait alternatif pembiayaan yang akan digunakan dalam pengembangan Pelabuhan Anggrek ini.

“Tadi, dari tim teknis Kementerian Perhubungan sudah menjelaskan bahwa pembiayaan yang dipilih memakai KPBU, dan ternyata pelaksanaan KPBU-nya ini memakai Skema Tarif  (User Charge),” kata Darda Daraba.

Diketahui, User Charge atau User Fees Payment merupakan skema dalam proyek KPBU dimana proyek mendapatkan pendanaan dan pengembalian investasi yang berasal dari pungutan atas pemakaian oleh pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh Badan Usaha.

Darda juga berharap agar hal ini dapat terealisasi secepatnya.

 “Kami sudah menerima draf OBC-nya, dan kita tentu berharap agar hal ini bisa segeralah terealisasi karena hal ini tentu bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat Gorontalo,” ujar Darda Daraba.

Turut hadir, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, Pihak Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo dan Stakeholder lainnya.

 

Pewarta : Jusni

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pertanian mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung kepada para petani yang gagal panen akibat bencana kekeringan.

Bantuan awal ini diberikan kepada petani di Kabupaten Gorontalo yang 359 hektare sawahnya rusak akibat kekeringan.

“Anggaran bantuan dari APBD Provinsi Gorontalo senilai Rp89 juta. Khusus untuk Kecamatan Limboto lahan yang rusak ada 160 Ha, dengan nilai Rp40 Juta,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, pada pelaksanaan Bakti Sosial dan NKRI Peduli yang dilaksanakan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin (14/10/2019).

Untuk kabupaten/kota lainnya yang melaporkan adanya lahan rusak akibat kekeringan, menurut Mulyadi Mario, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo akan ditinjau kembali apakah benar-benar rusak akibat kekeringan atau ada hal lainnya.

Sementara itu Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang hadir dan menyerahkan langsung bantuan tersebut menyampaikan seluruh bantuan yang diserahkan merupakan intruksi Presiden Joko Widodo. Ia berharap bantuan seperti pasar murah dan NKRI peduli ini harusnya diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya pemerintah provinsi.

“Padahal dari dulu saya harapkan kegiatan pasar murah ini bisa ditiru oleh bupati dan walikota.  Kan bagus, kita bersinergi untuk membantu rakyat.  Ada yang SMS ke saya, pak gub tolong pasar murah seperti ini jangan sampai dihentikan, dan saya pastikan hingga akhir masa jabatan saya tahun 2022 pasar murah ini akan terus ada,” kata Rusli Habibie.

Selain menyerahkan bantuan berupa benih padi, khusus Kabupaten Limboto juga diserahkan bantuan benih jagung untuk 4 lahan yang terkena kekeringan seluas 5 hektare, dengan nilai Rp3,7 juta.  Ada pula bantuan dari Dinas Pertanian berupa 16 unit motor bercoolbox senilai Rp325 juta

Pada pelaksanaan pasar murah tesebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menjual 7 bahan pokok dengan harga murah. Semuanya cukup ditebus dengan harga Rp55 ribu.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

LIMBOTO – Keluarga penerima bantaun dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dilarang merokok dan mengonsumsi minuman keras (miras), sebab merokok dan miras dianggap merusak kesehatan. Merteka juga diharapkan membuat skala prioritas kebutuhan keluarga.

Permintaan ini disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie kepada pedagang ikan keliling penerima bantuan sepeda motor berkotak pendingin. Peringatan ini juga untuk memastikan bahwa warga penjual ikan keliling memanfaatkan keuangannya untuk kebutuhan yang lebih mendasar.

“Kadis Kelautan dan Perikanan pantau yang pakai (rompi) kuning penerima motor, kalau mereka merokok cabut motornya. Tidak ada gunanya diberi bantuan jika buat beli rokok ada uang tapi buat beli motor tidak ada,” kata Rusli Habibie saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Pada kegiatan ini Rusli Habibie menyerahkan bantuan 16 unit sepeda motor berkotak pendingin untuk warga pedagang ikan keliling di Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menganggarkan 72 unit sepeda motor berkotak pendingin yang disebar di 6 kabupaten/kota.

Rusli Habibie bahkan meminta warga untuk menjadi pemantau mandiri bagi penjual ikan keliling yang dibantu pemerintah provinsi. Jika ada yang merokok saat menjajakan ikan diminta untuk difoto disertai data yang lengkap. Bagi pelapor Gubernur Rusli menyediakan bonus senilai Rp500 ribu.

“Harus berhenti merokok ya! Jika ada yang foto bapak sedang merokok dan berjualan ikan, maka yang foto saya kasih lima ratus ribu. Siapa namanya, mana fotonya saya kasih lima ratus ribu,” tegas Ruli Habibie.

Rusli Habibie berharap masyarakat Gorontalo, khususnya warga miskin berhenti merokok dan mengkonsumsi miras. Ia kembali menegaskan untuk mencoret dari Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) jika ada warga miskin yang terbukti merokok. Tidak saja orang yang merokok, tapi juga satu keluarga yang ditanggung oleh pemerintah provinsi.

Ada 4 syarat yang akan diberlakukan untuk penerima BPJS dan bantuan lainnya. Selain tidak merokok, keluarga tersebut harus tidak mengkonsumsi miras, melaksanakan program KB dan salah satunya sebagai pendonor darah.

Kebijakan ini akan segera diverifikasi lapangan yang dimulai dari penerima Jamkesta yang terintegrasi BPJS. Pemprov sudah membentuk tim untuk turun ke lapangan. Perokok akan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie terus berjuang untuk mewujudkan pengelolaan Rumah Sakit Ainun yang berkualitas. Ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gorontalo, namun di sisi lain masih terbatas SDM maupun infrastrukturnya.

Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga pasien jika dirujuk ke luar daerah, sementara anggaran pemerintah tak mencukupi untuk menanggung seluruh pasien. Inilah yang membuat Rusli Habibie membutuhkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Gorontalo.

”Saya mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Gorontalo, mumpung ada aturan yang dilahirkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres, bahwa pemerintah harus menggandeng pihak swasta untuk membangun infrastruktur antara lain jembatan, jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, air bersih termasuk rumah sakit,” kata Rusli Habibie saat mengikuti dialog publik melalui Radio RRI dan Radio Suara RH di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Minggu (13/10/2019).

Menurut Rusli, aturan tentang pembangunan rumah sakit Ainun sudah jelas, semuanya ada, mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Mendagri (Permendagri), Menteri Keuangan, Bappenas.

” Kesiapan kita sudah kurang lebih 99 persen untuk menjadi rumah sakit rujukan tipe B. Peralatannya cukup canggih,” ujar Rusli Habibie.

Rusli Habibie menyebutkan ada tiga penyakit yang nantinya menjadi rujukan di RS Ainun yaitu ginjal, jantung dan mata.

Sejak tahun 2013, RS Ainun telah melakukan operasi katarak gratis yang kini telah mencapai 2100 pasien katarak. Operasi dilakukan tanpa membebani sepeserpun biaya kepada pasien.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

LIMBOTO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengingatkan bagi mereka yang ingin maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di 3 kabupaten di Provinsi Gorontalo tahun depan untuk lebih mengedepankan visi, bukan malah mencari cari kesalahan lawan, apalagi lapor-melapor.

Menurut Rusli, daripada sibuk mencari kelemahan orang lain, lebih baik persiapkan diri dengan ide dan gagasan untuk membangun daerah ini.

” Saya ingatkan, kalian harus membuat konsep, membuat ide-ide, menjual gagasan, visi misi, itu yang kalian sosialisasikan ke masyarakat,” kata Rusli tegas saat mengikuti dialog publik melalui Radio RRI dan Radio Suara RH di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Minggu (13/10/2019).

Rusli menambahkan, agar mengakhiri cara-cara usang seperti ini, apalagi sudah masuk privasi orang, panggil LSM untuk lapor lapor kesalahan orang.
Daerah kita ini bersendikan sara’, sara’ bersedikan Kitabullah, yang punya budaya, adat dan disebut sebagai serambi Madinah.

” Kemukakan, perlihatkan kita sebagai calon pimpinan daerah yang mempunyai budaya dan karakter yang mumpuni, bukan mencari-cari kesalahan orang,” jelas Rusli.

Tahun 2020, tiga kabupaten akan mengikuti pilkada yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Pohuwato.

Dialog yang disiarkan RRI dan Radio Suara RH itu turut dihadiri Kapolda Gorontalo Irjenpol Rachmad Fudail dan Danrem 133/NW Kolonel Czi. Arnold AP Ritiauw.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Sepekan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin nanti, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengimbau kepada masyarakatnya untuk menjaga stabilitas keamanan daerah. Hal itu disampaikan Rusli saat mengikuti dialog publik melalui Radio RRI dan Radio Suara RH di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Minggu (13/10/2019).

“Saya mengimbau atasnama pemerintah daerah, Pak Danrem, Pak Kapolda juga untuk menyongsong pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan menjaga stabilitas keamanan,” pinta Gubernur Rusli.

Ia mengaku prihatin atas peristiwa penikaman yang menimpa Menko Polhukam Wiranto beberapa hari lalu. Kejadian memalukan itu diharapkan tidak terjadi lagi khususnya di daerah Gorontalo yang dikenal ramah dan saling menghargai satu sama lain.

“Ini menjadi cobaan bagi kita semua. Mudah mudahan beliau kembali sehat. Persoalan semacam ini mudah-mudahan menjadi yang pertama kali dan terakhir. Menjadi contoh bagi kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya dan beragama,” imbuh mantan Bupati Gorontalo Utara.

Sosok Jenderal (Purn) Wiranto tidak asing bagi warga Gorontalo. Wiranto muda pernah menghabiskan karier militer di Gorontalo sejak berpangkat Letnan Dua hingga menjadi Komandan Bataliyon berpangkat Letnan Kolonel.

Wiranto muda juga mempersunting gadis Gorontalo bernama Rugaiya Usman. Keduanya sejak awal tahun 2000-an merintis sekolah tingkat SMA yang diberinama Wira Bhakti di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

 

Pewarta: Isam/Anie - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

BANYUWANGI – Kesuksesan Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan sektor pariwisata tak lepas dari peran serta masyarakat. Tak tanggung-tanggung dari miliaran rupiah anggaran yang digunakan untuk menggelar even Gandrung Sewu, hanya sekitar Rp800 juta yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

“Pak Bupati Banyuwangi menaksir biaya untuk pagelaran Gandrung Sewu ini berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp6 miliar. Dari anggaran itu kontribusi pemda hanya Rp800 juta. Ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa ke depan partisipasi masyarakat harus lebih didorong untuk setiap atraksi wisata di Gorontalo,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, usai mendampingi Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri Gandrung Sewu di Pantai Marina Boom, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (12/10/2019).

Rifli mengakui, pada Gorontalo Karnaval Karawo lalu, partipasi masyarakat tersebut sudah ada. Tetapi menurutnya, tantangan ke depan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat lebih besar lagi pada setiap even atau atraksi wisata, baik yang digelar oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Partisipasi itu menunjukkan rasa memiliki yang besar dari masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya atraksi wisata mengandalkan pembiayaan dari pemerintah. Ini yang akan kita adopsi ke depan,” imbuhnya.

Gandrung Sewu merupakan salah satu atraksi dari Majestic Banyuwangi Festival 2019. Gandrung Sewu adalah pagelaran budaya berupa tarian kolosal yang diikuti oleh 1.400 penari yang menceritakan perjuangan rakyat Blambangan sebagai cikal bakal dari Kabupaten Banyuwangi. Tarian kolosal tersebut sudah tiga kali berturut-turut masuk dalam 10 terbaik kalender pariwisata nasional oleh Kementerian Pariwisata.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo