>
Rabu, 14 Agustus 2019 18:57

DPRD Terima Pengunjuk Rasa Federasi Serikat Pekerja Metal

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO – Sejumlah orang dari Federasi Serikat Pekerja Metal yang dipimpin Ahmad Andika Hasan melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

Mereka mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap, antara lain  yang menolak revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meminta revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, meminta DPRD Provinsi Gorontalo untuk membuat surat tertulis ke Presiden dan Pimpinan DPR untuk tidak merevisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, meminta Badan Legislasi DPR  untuk tidak memasukkan revisi Undang-Undang nonor 13 tahun 2003 ke Program Legislasi Nasional dan meminta rekomendasi tertulis dari Gubernur Gorontalo untuk menolak revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003.

Para pengunjuksara diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimuddin, yang juga Koordinator Komisi IV.

“Terkait tuntutan yang disampaikan saya fikir lembaga ini ketika berbicara terkait buruh pasti berpihak pada DPRD. Menyikapi isu nasional yang disampaikan ke dewan, kami sudah terima Insyaallah akan dibawa ke rapat pimpinan dan kami akan berkoordinasi langsung dengan DPR dan juga ke Kementerian Dalam Negeri,” kata La Ode  Haimuddin, Rabu (14/8/2019).

Menyangkut isu lokal, La Ode Haimuddin menyayangkan kasus banyaknya tenaga kerja asing yang hanya memanfaatkan visa kunjungan ke Provinsi Gorontalo  atau kunjungan ke Indonesia yang kemudian disalahgunakan, dan ini harus dikoordinasi dengan Imigrasi.

La Ode  Haimuddin meminta instansi terkait untuk lebih selektif karena kasus ini terjadi di Provinsi Gorontalo. Ia berharap kasus ini tidak terjadi dan akan kita tindaklanjuti dengan mengundang mitra terkait.

Terhadap banyaknya perusahaan di Gorontalo yang belum memenuhi kententuan Peraturan Perundangan terkait pengupahan tenaga kerja, ia mengaku prihatin karena selalu terjadi setiap tahunnya.

“Yang namanya Upah Minimum Provinsi (UMP), banyak perusahaan yang belum menerapkan secara penuh. Perusahaan harus  transparans, karena ada hak buruh yang diatur dalam perundangan yang belum dipenuhi,” ujar La Ode Haimuddin.

 

Pewarta : Hengki Adam – Sekretariat DPRD

Baca 121 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo