>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO –  Kondisi wilayah dan budaya Provinsi Gorontalo berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan geopark yang memiliki daya tarik kelas dunia.

Keunikan geopark Gorontalo ini didukung posisi bio-region yang berada di kawasan Wallacea yang memiliki flora fauna dengan endemisitas tinggi, proses pembentukan  geologinya yang unik dan kekayaan budaya yang terpelihara hingga kini.

“Kami berharap Gorontalo bisa belajar dari daerah lain dan segera memiliki geopark setelah ada kajiannya,” kata Budiyanto Sidiki, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Rabu (26/6/2019).

Untuk mengembangkan geopark ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Bandung Kamis (2/6/ 2019).

Kunjungan ke Jawa Barat ini melibatkan Kepala Bapppeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Biro P2E dan para kepala bidang terkait.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Bapppeda Bidang Litbang melakukan konsultasi teknis tentang pengembangan Geopark di Direktorat Sumber Daya Air Pokja Energi ICCTF Bappenas, Gedung Lipo Kuningan, Jakarta Selatan.

Kunjungan ini terkait penelitian dan pengkajian tentang potensi pengembangan geopark yang akan dilakukan oleh tim peneliti Research Institute of Humanity and Nature (RIHN) dari Jepang.

 “Setiap daerah memiliki keanekaragaman warisan geologi, Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi yang sangat layak dan potensial untuk dijadikan satu kawasan geopark,” kata Tegu Pardede, Kepala Sub-Direktorat Geologi Pertambangan Umum dan Panas Bumi.

Tegu Pardede menjelaskan pengembangan kawasan geopark ini harus melalui empat tahapan, penetapan warisan geologi, perencanaan, penetapan status, dan pengelolaannya.

 

Pewarta : Bapppeda

GORONTALO - Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi menggelar bimbingan teknis Online Single Submission (OSS) bagi aparatur penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-Provinsi Gorontalo.

OSS ini merupakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik   yang pertama kali diresmikan di Indonesia pada 9 Juli 2018 oleh Presiden Joko Widodo. OSS hadir untuk mempercepat dan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan usahanya yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebelum OSS, proses perizinan dilakukan selama ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

OSS ini sangat memudah dan mempercepat sistem perizinan kegiatan usaha di Indonesia baik pusat maupun daerah yang dapat diakses dari manapun dan kapan pun.

“Kami ingin meningkatkan kapasitas teknis aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan perizinan melalui OSS, terutama terkait regulasi, kewenangan perizinan dan mekanisme pemenuhan komitmen,” kata Sriyulianti Dungga, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, Rabu (26/6/2019).

Sriyulianti Dungga juga menambahkan bimbingan ini untuk meningkatkan pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terhadap kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Bimbingan ini dilakukan mulai Rabu-Jumat (26-28/6/2019) di Hotel Damhil dengan peserta 50 orang dari pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Gorontalo, pejabat eselon III dan IV serta staf Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dan Tim Teknis Penyelenggara PTSP Provinsi Gorontalo.

Narasumber berasal Deputi Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah, BKPM Pusat dan Pejabat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BKPM Pusat.

“Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas manusia dalam berbagai sektor mengalami perubahan, termasuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Rugaya Biki, Sekreatris Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo saat membuka bimbingan.

Lebih rinci Rugaya menjelaskan, OSS merupakan mekanisme baru pemberian izin usaha. Dengan sistem ini, para pengusaha atau investor yang hendak membuat badan usaha semakin dimudahkan. jika sebelumnya, untuk membuat usaha di suatu daerah, seorang pelaku usaha harus memenuhi semua persyaratan administrasi, kemudian diaudit (pra-audit), lalu terbit izin usaha, kemudian diaudit lagi (post-audit). Kini dengan mekanisme OSS, pelaku usaha langsung mengantongi izin usaha. Setelah itu, baru memenuhi persyaratan dan kemudian mengikuti proses audit.

Mekanisme baru ini sangat memanjakan pelaku usaha karena dengan mudah mendapatkan izin usaha tanpa harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu.

“Sistem ini menuntut komitmen dari investor untuk berusaha  di daerah. Sebab sebelum izin itu terbit, setiap investor harus membuat komitmen (self declaration) dalam usahanya,” papar Rugaya Biki.

Sistem baru diharapkan melahirkan perubahan sikap dari para investor, bersungguh-sungguh dan serius merealisasikan investasinya. Jika pemenuhan komitmen melewati batas waktu, maka perizinan tidak akan terbit. Di sisi lain, sistem yang baru ini juga diharapkan mampu mengubah sikap birokrasi terutama aparatur pemerintah yang mengatur perizinan usaha agar lebih responsif dalam pelayanan.

 

Pewarta : Cheni Mahmud – Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi

GORONTALO - Di era revolusi industri 4.0 Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dituntut kompeten dan professional agar mampu mengatasi tantangan dan hambatan.

Salah satu kendala dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan UKM di Provinsi Gorontalo adalah perubahan lingkungan yang sangat dinamis, hal ini tidak diimbangi oleh kemampuan manajerial yang mempunyai wawasan dan idealisme.

"Inilah pentingnya menghasilkan SDM yang berkualitas, Kami menyiapkannya melalui pendidikan dan pelatihan," kata Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo saat membuka pendidikan dan pelatihan KUMKM, Rabu (26/06/19).

Menurut Nadjamudin, di Provinsi Gorontalo terdapat 1287 koperasi yang beranggotakan 136.912 orang dan ada 81.776 Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Kalau sudah dikelola dengan baik, kinerjanya akan meningkat, kepercayaan anggota kepada koperasi dan kesejateraan anggotanya meningkat, volume usahanya juga pasti meningkat," papar Nadjamuddin.

Jumlah koperasi yang tidak sehat dapat ditekan dengan penyiapan SDM yang sudah dididik, kompeten dan profesional.

Peningkatan kapasitas manajemen koperasi ini mendapat perhatian Pemerintah Porvinsi Gorontalo yang memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Dalam pelatihan dan pelathan ini hadir narasumber dari akademisi, pengurus dan pengawas koperasi serta pelaku UKM se-Provinsi Gorontalo.

Diharapkan pendidikan dan pelatihan ini dapat meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dalam menumbuhkembangkan KUKM serta terciptanya SDM yang dapat melaksanakan tertib administrasi sesuai perundang undangan.

 

Pewarta : Fahmi Mohune – Dinas Kumperindag

GORONTALO - Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo melaksanakan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan kepustakawanan tahun 2019 bertempat di Hotel Amaris, Kota Gorontalo.

Sosialisasi pendidikan dan pelatihan kepustakawanan ini diikuti 33 orang peserta dari perwakilan  Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, kabupaten dan kota, badan pendidikan dan pelatihan, dinas pendidikan, dari Kantor Wilayah Kementrian Agama, serta perwakilan perguruan tinggi.

“Tujuannya kegiatan ini adalah tersosialisasinya kurikulum bahan ajar dan pedoman Diklat serta meningkatkan kualitas penyelenggara Diklat kepustakawanan,” kata Supriana, ketua tim sosialisasi, Rabu (26/6/2019).

Supriana menjelaskan pada sosialisasi ini sejumlah narasumber didatangkan, mereka berasal dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Pusdiklat Perpusnas, Bidang Program dan Evaluasi Perpusnas, Sub Bidang Program dan Kurikulum Perpusnas, Pustakawan Perpusnas dan Widyaiswara Perpusnas.

Selain Supriana sebagai ketua, tim sosialisasi juga diperkuat anggota Nelmi Armita, Fery Adi Wibowo, Nurlaila  dan Nariman.

Supriana memaparkan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan Perpustakaan Umum Kabupaten dan Kota yang ada di Gorontalo dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Sementara itu Kepala Dinas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Yosep Koton dalam sambutan menyampaikan sumber daya manusia adalah salah satu penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perpustakaan.  Tanpa didukung oleh SDM yang handal perpustakaan akan mengalami ketertinggalan.

“Untuk meningkatkan SDM tersebut perlu dilaksanakan Diklat bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan agar dalam pengelolaannya akan lebih baik,” kaat Yosep Koton.

Yosep Koton mengungkap berdasarkan survei yang dilakukan di masyarakat tingkat kegemaran membaca masih berkisar 29,9  persen sementara di kalangan pelajar dan mahasiswa berada di kisaran 49,9 persen masih dibawah standar nasional di atas 60 persen.

Untuk meningkatkan kegemaran membaca ini berbagai cara dilaksanakan perpustakaan, di antaranya dengan mobil perpustakaan keliling mendatangi masyarakat serta sekolah dan komunitas lainnya.

“Dalam keberadaban negara maju peran perpustakaan sangat berarti, berbagai inovasi muncul dari pemustaka untuk kemajuan negaranya, oleh karenanya saya berharap ilmu yang didapat dalam sosialisasi ini akan bermanfaat dalam memajukan pengolola perpustakaan serta menjadi penyemangat pustakawan dalam peningkatan minat membaca,” ujar Yosep Koton.

Pewarta : Suleman - Dinas Arpus

KWANDANG – Program pengembangan industri kreatif dan kerajinan masyarakat terus mendapat dukungan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo.

Dukungan melalui banyak program ini diharapkan mampu mencetak perajin dan sumber daya manusia yang handal dalam memproduksi kerajinan yang berdaya saing dan diminati masyarakat, tereasuk kebutuhan untuk pasar di luar daerah.

Salah satu yang dilakukan adalah bimbingan teknis diversifikasi produk upia karanji atau kopiah keranjang, salah satu produk khas unggulan Provinsi Gorontalo di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Goronatlo Utara.

Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag), Nadjamudin mengapresiasi peserta bimbingan tenis pelatihan upiya karanji. menurutnya industri kerajinan ini harus dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkembang.

"Walaupun masih skala kecil, ini menjadi tanggung jawab kita bersama khususnya pemerintah daerah yg outputnya ke peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nadjamudin saat membuka acara bimbingan teknis diversifikasi produk upiya karanji di Sumalata, Selasa (25/6/2019).

Menurut Nadjamuddin pelatihan ini harus terus dilakukan untuk mencari sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar dan menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas.

"Inilah yang jadi tantangan kita termasuk Kementerian Perindustrian serta dukungan pemerintah daerah, salah satunya upaya melalui Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang program pengembangan kerajinan karawo dan upiya karanji yang mewajibkan ASN untuk menggunakan kerajinan ini,"ujar Nadjamuddin.

Pada bimbingan teknis ini hadir juga Kepala Dinas Kumperindag Kabupaten Gorontalo Utara, Camat Sumalata Timur dan Kepala Bidang Perindustrian Provinsi Gorontalo, Harun Enggoa.

Diharapkan pelatihan ini dapat melahirkan perajin yang handal yang mampu memproduksi upia karanji yang berkualitas.

 

Pewarta : Ramli Mohune - Dinas Kumperindag

GORONTALO – Rencana pembangunan Sekolah Calon Bintara (Secaba) yang digagas Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai memasuki tahap yang lebih serius. Dua daerah, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo kabarnya bersedia menghibangkah lahan untuk mendidik calon prajurit TNI AD tersebut.

Hal tersebut terungkap pada jamuan makan malam antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang di RM Angelato, Kota Gorontalo, Selasa (25/6/2019).

“Kita minta waktu ketemu KSAD, beliau punya waktu setelah tanggal 28 (Juni). Kita akan bawa surat dari Bupati Pohuwato dan Bupati Gorontalo yang menyatakan kesiapannya untuk penyediaan lahan,” kata Rusli Habibie.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato rencananya siap menghibahkan lahan seluas 150 hektar, sementara Pemkab Gorontalo lebih kurang 100 hektar. Dua lahan tersebut menunggu persetujuan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Rusli Habibie meyakini ketersediaan lahan bisa menjadi jalan lolosnya usulan pembangunan Secaba di Gorontalo. Terkait dengan pembangunan fisiknya, ia berharap ada kerjsama dan sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta untuk bisa mewujudkannya.

“Kayak SPN (Sekolah Polisi Negara) kan begitu (dibangun dengan urunan semua pihak), akhir jadi sekarang. Kalau itu ada kan bayangkan bisa mendidik anak-anak kita jadi bintara lalu mereka kerja di sini, itu kan bagus,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang. Pihaknya yang mengaku sudah meninjau kelayakan calon lahan, tinggal menunggu keputusan dari Markas Besar TNI.

“Kita sudah lihat lahannya, Gubernur juga sangat mendukung. Kita lihat ke depan karena ini kan bertahap. Mungkin sekarang lahan dulu, tahun depan kita ajukan anggarannya,” jelas perwira bintang dua ini.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang sangat terkesan dengan sinergitas dan kekompakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kekaguman itu diungkapkan dan terlihat pada jamuan makan malam yang digelar di RM Angelato, Kota Gorontalo, Selasa (25/6/2019). Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengundang Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kapolda Gorontalo Birgjenpol Rachmad Fudail, Kepala BIN Daeng Rosada untuk makan malam.

Di tempat yang sama hadir Direktur Bela Negara Brigjen TNI Tandyo Budi Revita hadir di Gorontalo. Nampak juga Danrem 133/NW Kolonel Czi Arnold Ritiauw dan Dandim, Letkol Inf. Alan Surya Lesmana serta Danlanal Gorontalo Letkol (L) Tonny Sundah.

“Sinergitasnya di sini bagus. Buktinya Pemilu berjalan aman, itu kan salah satu bentuk sinergitas,” kata Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Secara khusus Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota yang telah membantu terwujudnya 2 satuan baru TNI AD yakni Kodim di Pohuwato dan Gorontalo Utara.

“Gubernur sangat proaktif, dulu Kodim hanya satu, sekarang sudah tiga. Pak Rusli Habibie mau minta lagi Kodim Bone Bolango, Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Harapan saya mungkin 6 kabupaten/kota di sini 100 persen punya Kodim,” ujar Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Di tempat yang sama, Gubernur Rusli menyebut sinergitas ini sangat penting untuk daerah. Ia menilai hubungan harmonis tidak saja berdampak pada keamanan dan ketertiban daerah, tapi juga menimbulkan ketentraman di masyarakat.

“Kalau kita kompak dan bersinergi, insyaallah rakyat juga menilai baik dan merasa senang. Oh gubernur dengan Pangdam bagus, dengan Kapolda bagus. Tapi kalau kita di atas nggak kompak, yang di bawah juga akan goyang,” kata Rusli Habibie.

Sejak menjabat sebagai Gubernur Gorontalo tahun 2012 lalu, Gubernur Rusli Habibie dikenal sangat proaktif membangun sinergitas tidak saja dengan TNI dan Polri, tetapi juga kejaksaan, pengadilan tinggi, BIN, serta instansi vertikal di daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menanggapi dingin kritik yang disampaikan oleh para aktivis LSM dan politisi di sejumlah media.

Mereka mempersoalkan rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) yang dinilai menyalahi aturan. Selain itu mekanisme pembiayaan selama 20 tahun dinilai akan membebani APBD.

“Kalau memang ada yang tidak yakin atau meragukan mekanisme ini saya sarankan sebaiknya crosscheck langsung ke kementerian terkait yang ada di kantor sekretariat bersama. Soal pedoman teknis KPBU ada di Bappenas, pembayaran AP itu ada di Kementrian Dalam Negeri, perusahaan mana yang yang akan menjadi badan usaha pelaksana mekanisme pengadaannya itu di LKPP,” kata Budiyanto Sidiki, Selasa (25/6/2019).

Pihaknya merasa tidak perlu membalas setiap kritikan atau penolakan yang disampaikan melalui media.

Menurutnya setiap orang bisa punya persepsi yang berbeda tentang KPBU RS Ainun. Budiyanto Sidiki  hanya memastikan bahwa mekanisme yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan semua Kementerian dan Lembaga terkait dengn KPBU RS Ainun.

Aturan yang dimaksud tersebut yakni kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Aturan itu diatur secara lebih teknis dalam Permen PPN/Bappenas nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur.

Ada juga Peraturan Kepala LKPP nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Dalam Penyediaan Infrastruktur, PMK Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Permendagri nomor 96 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

“Pada prinsipnya pemerintah menghargai setiap pendapat yang ada. Itu sah-sah saja, tapi jika berbicara soal aturan dan bagaimana KPBU ini berproses sebaiknya langsung mengecek ke kementrian terkait. Prosesnya terbuka dan semua bisa mengetahui,” ujar Budiyanto Sidiki.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar pelatihan dasar sumber daya manusia kepariwisataan bagi guru se-Provinsi Gorontalo.

Narasumber pelatihan ini adalah Nurlaila, Kepala Bidang Hubungan Antarlembaga I Unit Kerja Asisten Deputi Pengemmabgan SDM Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Suwarno Basiru.

Pelatihan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah, Darda Daraba ini diikuti oleh guru SMA dan SMK Jurusan pariwisata, dinas pendidikandan dinas pariwisata kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dasar SDM kepariwisataan bagi para guru, yang selanjutnya diharapkan menjadi kader sekaligus agen perubahan dalam pengembangan pariwisata di daerah,” kata Darda Daraba, Selasa 925/6/2019).

Darda Daraba juga berharap peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan kualitas kepariwisataan, terutama mereka yang tinggal berdekatan dengan destinasi pariwisata.

Sekretaris Daerah ini juga mengingatkan SDM pariwisata harus meningkatkan jumlah maupun kualitas sesuai standar Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Kalau SDM berkualitas maka ia memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan tenaga kerja dari Negara lain,” kata Darda Daraba.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata, Nancy Lahay mengharapkan pariwisata dapat menjadi sector penting dalam mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur sehingga perlu secara serius menggarapnya untuk kepentingan daerah dan nasional.

 

Pewarta : Intan – Dinas Pariwisata

TILAMUTA – Internet harus menjadi sarana promosi pariwisata daerah dengan mengedepankan peran kaum muda sebagai ujung tombak pemasaran pariwisata.

Ini merupakan salah satu dari beberapa rekomendasi pada diskusi terpumpun dengan tema internet cerdas, kreatif dan produktif di Tilamuta yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo, Selasa (25/6/2019).

“Kaum muda yang melek internet jumlahnya mendominasi dari semua pengguna internet di Gorontalo. Mereka adalah penjelajah pelosok Gorontalo melalui beragam kegiatan di sekolah maupun komunitas yang diikuti,” kata Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik.

Obyek dan potensi wisata harus dikedepankan untuk menggerakkan ekonomi warga yang dapat meningkatkan ekonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Diskusi terpumpun ini juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi, antara lain terbentuknya komunitas anti-hoax, mengembangkan diskusi terpumpun di tingkat desa sebagai kegiatan dasa wisma, kolaborasi orang tua dan pemerintah desa untuk mengontrol anak dalam menggunakan internet dan membentuk Forum OSIS memberantas hoax.

Diskusi yang berlangsung di Hotel Citra Ayu Tilamuta Kabupaten Boalemo diikuti 70 peserta dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat ini juga menghadirkan sejumlah ahli di bidangnya. Syahril Mointi Kepala Dinas Kominfo Boalemo dan Reza Mediansyah, komisioner Komisi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

“Kami berharap masyarakat Boalemo lebih cakap dalan menggunakan internet, terutama untuk mempromosikan pariwisata, mampu menangkal hoax atau berita bohong, mampu memilih dan memilah informasi positif serta mengedukasi orang terdekat,” kata Yulindawaty Rauf.

  

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo Dan Statistik

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo