>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Kaum wanita yang terpilih menjadi anggota DPRD harus lebih aktif menyuarakan menyuarakan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan perlindungan perempuan dan anak.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat memberikan arahan pada pelatihan peningkatan kapasitas perempuan anggota DPRD terpilih provinsi dan kabupaten kota hasil Pemilihan Umum 2019 yang diselenggarakan di ballroom Maqna hotel, Kota Gorontalo, Selasa (1/10/2019).

“Ketika memperjuangkan kepentingan perlindungan perempuan dan anak, ibu-ibu ini perlu bersuara keras. Tunjukan kapasitas perempuan dalam membawakan aspirasi masyarakat tidak kalah dengan bapak bapak atau bahkan lebih, karena ibu ibu lebih soft dalam menyampaikannya ketimbang laki laki,” kata Darda Daraba.

Menurutnya, keterwakilan perempuan di kursi legilatif sangat diperlukan untuk menggaungkan permasalahan perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan anak, kemiskinan dan keterbelakangan perempuan.

“Saya apresiasi sekali kegiatan hari ini. Pergunakan dengan sebaik-baiknya berdiskusi dengan narasumber. Tanyakan apa yg harus ibu lakukan selama 5 tahun ke depan. Jadi ketika ibu bersuara itu ada isinya. Kerena sudah dibekali oleh para narasumber yang berkompeten dari Kementerian," ujar Darda Daraba.

Darda berharap keterwakilan 42 perempuan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa mewakili seluruh perempuan di Gorontalo.
Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 3 Oktober 2019 dan diikuti 42 orang peserta yang terdiri dari DPRD Provinsi 12 orang dan DPRD Kabupaten/Kota 30 orang.

 

Pewarta : Nova - Humas

JAKARTA  – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan pesan kepada Idah Syahidah yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR RI, Selasa (1/10/2019). Istri Gubernur itu diharapkan bisa mengawal aspirasi rakyat khususnya untuk bantuan sosial di daerah.

Idah diharapkan bisa dipercaya duduk di Komisi VIII yang membidangi masalah sosial, keagamaan, perempuan dan anak, haji dan bidang kebencanaan. Selain karena latar belakang pendidikannya sebagai alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Idah memiliki relasi yang baik di Kementrian Sosial.

“Yang meyakinkan saya ibu bisa di Komisi VIII karena di Kementrian Sosial itu ada empat orang Dirjen yang satu kampus dan satu angkatan dengan ibu di (STKS) Bandung. Sehingga mungkin lebih mempercepat masalah PKH (Program Keluarga Harapan), anak terlantar, lansia dan lain-lain,” terang Gubernur Rusli usai menghadiri pelantikan anggota DPR/DPD/MPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Usai dilantik, Idah diminta lebih banyak turun ke lapangan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi. Gubernur juga menyarankan anggota legislatif dari Partai Golkar itu menyediakan rumah aspirasi di Gorontalo sebagai wadah berkomunikasi dengan masyarakat.

“Kita akan buat rumah aspirasi. Tiga dari lima orang tim ahli ibu saya minta juga rutin berkantor di Gorontalo. Mereka nanti yang akan buat konsep-konsep untuk diusulkan ke pemerintah pusat,” sambung Rusli yang juga menjabat Ketua DPD I Partai Golkar.

Secara umum, Gubernur Rusli berharap tiga anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI dapil Gorontalo benar benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Ia percaya tujuh orang yang terpilih merupakan putra putri terbaik yang dipercaya mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

 

Pewarta: Isam - Humas

JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie atasnama pemerintah dan masyarakat Gorontalo menyampaikan ucapan selamat kepada tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Gorontalo yang dilantik, Selasa (1/10/2019).

Gubernur Rusli berharap agar tiga anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI bisa bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat Gorontalo. Rusli menyebut mereka yang duduk di senayan periode 2019-2024 adalah orang-orang terbaik pilihan rakyat

“Harapan saya semoga beliau-beliau yang mewakili masyarakat Gorontalo bisa memperjuangkan aspirasi rakyat di bidang pertanian, perikanan, infrastruktur dan lain-lain sehingga dapat mempercepat pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo,” ungkap Rusli saat menghadiri pelantikan di Gedung MPR RI, Jakarta.

Lebih lanjut kata Rusli, anggota DPR dan DPD RI punya kapasitas dan jejaring yang baik di pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, butuh sinergitas dan komunikasi yang baik untuk mengawal kemajuan daerah di tingkat pusat.

“Waktu lima tahun itu tidak lama, saya (tidak terasa) sudah tujuh tahun jadi gubernur. Mudah-mudahan lima tahun ke depan mereka bisa membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tiga anggota DPR RI Dapil Gorontalo yang dilantik hari ini yakni Idah Syahidah Rusli Habibie dari Partai Golkar, Rachmat Gobel dari Partai Nasdem serta Elnino M. Husain Mohi dari Partai Gerindra. Sementara untuk anggota DPD RI Dapil Gorontalo yakni Fadel Muhammad, Rahmijati Jahja, Abdurahman Abubakar Bahmid dan Dewi Sartika Hemeto.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Selama sepekan Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan penertiban angkutan darat di sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dipimpin oleh Abdul Karim Rauf, Kepala Bidang Angkutan Jalan Provinsi Gorontalo yang didukung oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXI, PT Asuransi Kecelakaan Jasa Eaharja dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Selama sepekan tim terpadu ini melalukan penertiban dan pembinaan kepada operator dan sopir angkutan darat di di sejumlah ruas jalan.

“Pada 24 September kami melakukan penertiban dan pembinaan di jalan nasional depan Masjid Alikhlas Kabupaten Gorontalo, sehari kemudian dilanjutkan di jalan nasional Desa Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara dan 26-27 September di jalan nasional Desa Tangkobu Kabupaten Boalemo dan di jalan nasional depan jembatan timbang Kota Marisa Kabupaten Pohuwato,” kata Abdul Karim Rauf, Kepala Bidang Angkutan Jalan Provinsi Gorontalo, Selasa (1/10/2019).

Abdul Karim Rauf  menambahkan operasi penertiban dan pembinaan di Kota Gorontalo dilaksanakan pada 30 September di jalan HB Jassin dan di Kabupaten Bone Bolango di jalan jembatan timbang Molotabu.

“Pembinaan dan penertiban ini sebagai wujud sinergitas antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/kota dengan pihak Kepolisian Daerah Gorontalo dalam upaya penegakan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan transportasi yang tertib dan nyaman bagi masyarakat,” jelas Abdul Karim Rauf.

Dalam penertiban ini diketahui adanya pelanggaran izin trayek yang sudah mati sehingga diberi kesempatan untuk mengurus izin.

Kendaraan yang tidak aktif izin trayeknya apabila mengalami klecelakaan tidak akan dibayarkan santunan Jasa Raharja.

 

Pewarta : Idfy Banggu - Dinas Perhubungan

 

JAKARTA – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2020 dalam waktu beberapa bulan ke depan akan segera dilaksanakan. Terkait hal ini Pemprov Gorontalo melakukan pembinaan dan arahan untuk penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo,  yang diadakan di Hotel Lumire Jakarta, Selasa (1 /10/2019).

Salah satu materi yang dibahas yaitu kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa  (TKDD) Tahun Anggaran 2020. Menurut  Dony S Priyadono, Kasubdit DAU Direktorat  Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tahun depan kebijakan umum  TKDD diarahkan pada belanja perbaikan kualitas layanan dasar publik.

“TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah,” kata Dony.

Tiga hal yang menjadi prioritas dalam TKDD yaitu kualitas layanan dasar publik yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM, terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antar wilayah.

Meningkatkan daya saing melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi. Yang terakhir yaitu belanja yang lebih produktif yaitu dengan meningkatkan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dony menjelaskan, untuk mengakomodir program-program daerah, harusnya musrenbang nasional menjadi event yang penting bagi daerah untuk mengusulkan prioritas masing-masing daerah. Ini dikarenakan seluruh Kementrian/Lembaga serta seluruh daerah se Indonesia berkumpul disitu.

 “ Karena seluruh pendanaan baik sumbernya APBN murni, pinjaman, hibah, semua ada disana ( musrengbang nasional ),” jelas Dony.

Namun Dony mengingatkan agar daerah tidak terlalu tergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), karena keterbatasan anggaran dan banyaknya usulan dari daerah yang melebihi ketersediaan anggaran.

Ia menambahkan, kegiatan di daerah, dari manapun sumbernya jangan sampai overlapping pendanaannya.

“ Kalau sudah bukan kewenangan pusat, daerahlah. Bisa melalui manapun pak, bisa melalui transfer ke daerah dalam bentuk DAK  fisik  maupun non fisik, bisa melalui hibah juga pak,” urai Dony.

Selain  pemateri dari Ditjen Perimbangan Keuangan, juga hadir sebagai pemateri  Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Hadir dalam pertemuan tersebut pejabat di lingkup Pemprov Gorontalo diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi, beberapa eselon II OPD Pemprov Gorontalo dan pejabat terkait lainnya.

 

Pewarta : Asriani - Humas

Selasa, 01 Oktober 2019 15:51

Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo 6,69 Persen

GORONTALO  – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada Triwulan II tahun 2019 tercatat sebesar 6,69 persen.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,05 persen.

Sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Gorontalo pada Triwulan II 2019 sebesar 3,07 persen meningkat dibanding inflasi Triwulan I 2019 sebesar 1,56 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian inflasi nasional sebesar 3,28 persen year on year (yoy).

“Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan Triwulan II 2019 IHK Gorontalo tercatat inflasi sebesar 2,04 persen, masih di bawah sasaran tahun 2019 sebesar 3,5+1 persen,” Kata Budi Widihartanto,  Kepala Perwakilan BI Gorontalo pada rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) capaian pembangunan bidang ekonomi Triwulan II 2019 di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (1/10/2019).

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang memimpin rakorev tersebut menegaskan bahwa dalam mengevaluasi capaian pembangunan bidang ekonomi tidak hanya sekedar realisasi fisik dan keuangan saja. Idris mengutarakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, evaluasi itu seharusnya terdiri dari masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome, kemudian bonafit atau manfaat, impact atau dampak.

“Selama ini kita hanya fokus pada input dan outputnya saja. Padahal jika evaluasinya dilakukan secara komprehensif akan memberi masukan untuk perencanaan program kegiatan yang lebih baik dan terarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wagub.

Ditambahkannya, pengukuran pencapaian kinerja satu program dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi, yaitu pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan, evaluasi proses untuk melihat gambaran proses pelaksanaan program, serta evaluasi komprehensif.

Wagub Gorontalo dua periode tersebut juga mengutarakan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara masing-masing organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan instansi lainnya. Idris berharap rakorev tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dan konkrit dalam mengentaskan berbagai permasalahan pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, sebaliknya harus saling bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan menuntut adanya kesamaan visi dan program,” tandas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO - Rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024  dilaksaakan di ruang rapat paripurna dipimpin oleh Paris Jusuf, Senin (30/9/2019).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.

Rapat diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo oleh Sekretaris DPRD, Sul A Moito.

Yang dilantik adalah Ketua Dr Paris Jusuf, dengan para Wakil Ketua M Kris Wartabone, Sofyan Puhi, Awaludin Pauweni.

Pengucapan sumpah pimpinan DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD.

“Saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, pengucapan sumpah pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 hari ini  dapat terlaksana dengan  lancar, sukses dan khidmad,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf  berharap semoga momentum ini bisa menjadi awal yang baik bagi upaya optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam mengawal amanah dan aspirasi  masyarakat.

Ia menjelaskan, peristiwa ini merupakan momentum yang istimewa karena secara formal dan konstitusional telah resmi dan sah menjadi pimpinan di lembaga yang terhormat ini. Ia menganggap pelantikan ini merupakan kepercayaan dan kehormatan memimpin DPRD selama lima tahun ke depan.

“Kami menyadari bahwa momentum  ini sesungguhnya mengandung tantangan dan amanah yang sangat berat, karena peran dan fungsi yang akan kami emban sesungguhnya mengandung resiko conflict interest yang suka atau tidak suka dan mau tidak mau akan kami hadapi,” ujar Paris Jusuf.

Pimpinan maupun anggota DPRD ini dituntut untuk mampu mengelola baik fungsi dan peran sebagai pengemban aspirasi rakyat dan sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

DPRD saat ini dihadapkan untuk memilih prioritas keputusan yang bisa mewadahi seluruh kepentingan stakeholder, mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih utama atau mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah.

Menyadari kondisi tersebut, yang terpenting bagi DPRD adalah mampu memposisikan diri secara adil, berimbang dan proporsional dalam melaksanakan fungsi dan peran tersebut untuk sebesar-besarnya kepentingan bersama, baik kepentingan rakyat yang kami wakili maupun kepentingan kebijakan pemerintah daerah.

“DPRD harus mendorong pembangunan daerah agar berpihak pada kepentingan rakyat. Doa dan harapan kami semoga Allah SWT meridhoi dan selalu membimbing kami dalam melakukan ikhtiar dan komitmen serta senantiasa mendapatkan dukungan seluruh masyarakat Gorontalo dan juga mendapatkan support dari pemerintah daerah sebagai mitra kerja DPRD,” jelas Paris Jusuf.

 

Pewarta : M Yani Uno – Sekretariat DPRD

GORONTALO – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Syafrullah Sumar. Pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo ini, dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD ke-4, diruang sidang DPRD, Senin, (30/9/2019)

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, didasarkan pada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 161.75-3843 tahun 2019 tanggal 9 september 2019, tentang Peresmian 4 (empat) Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2019 – 2024.

Empat Pimpinan DPRD yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Paris RA Jusuf sebagai Ketua DPRD dari partai golkar, Moh. Kris Wartabone sebagai Wakil Ketua DPRD dari partai PDIP, Sofyan Puhi sebagai Wakil Ketua DPRD dari partai Nasdem dan Awaludin Pauweni Wakil Ketua DPRD dari partai PPP.

“Hari ini merupakan momentum yang istimewa karena secara formal dan konstitusional kami telah resmi dan sah menjadi pimpinan di lembaga yang terhormat ini. Ini kebanggan tersendiri bagi kami, yang telah memperoleh kepercayaan dan kehormatan untuk memimpin DPRD Provinsi Gorontalo selama lima tahun kedepan,” kata Paris Yusuf selaku Ketua DPRD terpilih dalam sambutannya.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang dalam sambutannya dibacakan oleh Wakil Gubernur Idris Rahim menyampaikan, momen pelantikan DPRD merupakan momen penting yang ditunggu-tunggu. Karena tanpa pimpinan DPRD dan kelengkapannya maka segala proses regulasi yang hendak dilakukan akan mengalami stagnasi, mengingat dengan selesainya pengucapan sumpah pimpinan DPRD hari ini, berarti kelembagaan DPRD telah lengkap.

“Kepada yang dilantik kami ucapkan selamat. Kami berharap setelah pengucapan sumpah pimpinan DPRD ini dapat semakin meningkatkan kerjasama antara eksekutif dengan DPRD yang menjadi mitra dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ungkap Wagub

Wagub dua periode ini pun mengingatkan, DPRD harus mampu mendukung pemerintah untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta melalui program permitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta

Rapat paripurna istimewa ini dihadiri oleh bebagai elemen, mulai dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD Pemprov Gorontalo, pimpinan swasta dan lembaga serta 45 anggota DPRD terpilih periode 2019-2024.

 

Pewarta : Echin - Humas

 

Pertemuan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Bawaslu di kediaman pribadi gubernur di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. (Foto Salman)

GORONTALO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menemui Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Senin (30/09/2019).

Pertemuan tersebut terkait persiapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2020.

Idris Usuli, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu menjelaskan, pertemuan ini membahas anggaran yang diajukan oleh 3 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2020.

”Pertemuan ini terkait permasalahan yang dihadapi oleh tiga daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Yakni tentang pengajuan anggaran pilkada tiga daerah ini. Yang pertama untuk Kabupaten Bone Bolango, yang diajukan Rp15 miliar, sementara anggaran yang disediakan Rp5 miliar. Kabupaten Gorontalo Rp17 miliar, anggarannya Rp7 miliar dan untuk Pohuwato Rp10.9 miliar, yang disediakan hanya Rp7 miliar,” kata Idris Usuli.

Menanggapi permasalahan tersebut, Rusli Habibie menyampaikan akan menunggu surat resmi dari Bawaslu terkait tahapan pelaksanaan Pilkada yang belum disediakan anggarannya, dan selanjutnya akan mengundang tiga kepala daerah.

“Kami akan menyurati Gubernur tentang tahapan pelaksanaan yang belum disediakan anggarannya, nanti berdasarkan surat tersebut, Gubernur akan mengundang ke tiga kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada 2020 nanti,” ujar Idris Usuli.

Tahun 2020 akan ada tiga daerah yang akan melaksanakan pilkada, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.Pewarta : Gina - Humas

GORONTALO – Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Gorontalo menyampaikan 10 tuntutan yang terangkum dalam Dekrit Daulat Rakyat Gorontalo. Dekrit itu ditandatangani oleh 10 Ketua BEM dan lima Ketua dan Koordinator Dewan Pembina BEM Gorontalo.

Naskah Dekrit Daulat Rakyat Gorontalo ini disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo setelah pertemuan dan diskusi di Warung Upnormal, Kota Gorontalo, Minggu malam (29/9/2019).

Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kampus dan paguyuban daerah ikut hadir menyampaikan pendapat dan sikap mereka terkait dengan berbagai isu yang mengemuka saat ini.

10 tuntutan mahasiswa tersebut adalah meminta Presiden dan anggota DPR untuk mencabut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menerbitkan Perpu. Mencabut revisi UU Pemasyarakatan yang memberikan kenikmatan bagi koruptor. Menunda pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dari RUU KUHP.

Mencabut draf KUHP dan melakukan kajian dan partisipasi publik kembali dalam penyusunan draf secara komprehensif sebelum melakukan pembahasan di DPR. Mendisiplinkan aparat negara dalam berhadapan dengan rakyat yang menjamin kebebasan berpendapat demi mencapai demokrasi yang sehat.

“Segera selesaikan konflik agraria dan dilaksanakan reforma agraria sejati. Menolak RUU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat yang dalam konflik pertambangan. Menolak RUU Pertanahan yang berpotensi memperparah ketimpangan kepemilikan tanah,” kata Nagita Anastiafiani, Wakil Presiden BEM UNG yang mengatasnamaka BEM Provinsi Gorontalo.

BEM juga menuntut untuk menghentikan kriminalisasi petani. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera mengusut dan memecat oknum aparat yang melakukan tindakan represif serta penembakan terhadap mahasiswa di berbagai daerah.

Terkait dengan tuntutan tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku akan ikut menandatangani surat yang diaspirasikan mahasiswa. Meski begitu, ia berharap agar poin-poin tuntutan disusun lebih rapi dan mengakomodir semua keinginan mahasiswa dari berbagai organisasi kampus, organisasi pergerakan dan organisasi paguyuban.

“Makanya saya tawarkan tadi, ini bagus isinya tapi kurang bagus bungkusnya (rekomendasi terpisah-pisah dari berbagai elemen mahasiswa). Kita jilid bagus-bagus,  contohnya masalah UU KPK dan seterusnya. Kami sudah bicara dengan Kapolda dan Forkopimda kita semua siap tanda tangan,” tegas Rusli Habibie.

Tidak cukup sampai ditanda tangan, jika rekomendasi itu sudah tersusun lengkap, Rusli Habibie siap memfasiltiasi mahasiswa ke Jakarta untuk meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR.

“Bahkan mahasiswa saya suruh dampingi staf saya atau saya langsung antar ke sana. Supaya Gorontalo ini dianggap sebagai bagian dari NKRI dan aspirasi kita didengar juga,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo