>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

TAPA – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli, di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (12/10/2019).

Pada pelaksanaan pasar murah tesebut, Pemprov menjual tujuh bahan pokok dengan harga murah. Ada beras lima kg, gula satu kg, minyak satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih dan cabe masing masing setengah kilogram. Semuanya cukup ditebus dengan harga Rp55.000,-.

“Pak Danrem meminta kami untuk bikin kegiatan anak muda. Jadi, saya bilang Pak Danrem, kita bikin acara otomotif yakni offroad tapi tolong juga masyarakat yang kurang mampu, kurang lebih 1500 orang kita kumpul untuk kita berikan sembako murah,” ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sambutannya.

Gubernur berharap subsidi bahan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban warga. Harga bahan pokok seperti rica sedang melonjak naik di pasaran yakni Rp120.000,- per kilogramnya. Bawang merah seharga Rp25.000,- per kilogram dan tomat Rp5.000,- per kilogram.

Sementara itu, Komandan Korem 133 Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiauw menegaskan, TNI siap mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

“Selain rasa aman, kami juga bertugas membantu kesejahteraan masyarakat. Sudah banyak yang kami lakukan, seperti membangun mahyani, mengajar anak sekolah, membantu pertanian, termasuk hari ini bersama pemprov Gorontalo menggelar offroad dan bakti sosial,” imbuhnya.

Selain pasar murah, banyak kegiatan yang dilakukan oleh Korem 133/NWB. Diantaranya lomba karapan sapi, lomba dayung, lomba budaya dan lomba goyang Sarjojo yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

 

Pewarta: Gina - Humas

BANYUWANGI – Kunjungan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada rangkaian Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2019 yang memaparkan keberhasilannya mengembangkan sektor pariwisata, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Rombongan Pemerintah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Rifli Katili melihat dari dekat konsep pengembangan pariwisata Banyuwangi.

Rombongan Pemprov Gorontalo tiba di Banyuwangi dan disambut oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, di Pendopo Kantor Bupati Banyuwangi, Jumat (11/10/2019).

“Pemerintah Provinsi Gorontalo memenuhi undangan Bupati Banyuwangi untuk melihat dari dekat seperti apa pariwisata di Banyuwangi. Kita akan melihat langsung konsep pariwisata yang diutarakan Bupati Abdullah Azwar Anas pada Celebes Tourism Meeting di Gorontalo Karnaval Karawo beberapa waktu lalu,” kata Rifli Katili.

Rifli Katili menjelaskan, Pemprov Gorontalo akan mempelajari kemudian mengadopsi konsep Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan dengan mendorong sektor pariwisata. Menurutnya hal itu sejalan dengan tekad Pemprov Gorontalo menjadikan pariwisata sebagai salah satu program unggulan pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim.

“Kehadiran pak Anas di Gorontalo meninggalkan kesan pada pak Gubernur. Menurut pak Gubernur apa yang Bupati Banyuwangi lakukan itu sesuatu yang sederhana, mudah diterapkan dan juga praktek nyata serta dampaknya luar biasa. Sehingga pak Gubernur sangat mendukung inisiatif kami yang ingin belajar langsung ke Banyuwangi,” tutup Rifli Katili.

Menurut rencana, rombongan Pemprov Gorontalo akan menghadiri Festival Gandrung Sewu, acara Ngopi Sewu, serta melihat dari dekat keindahan alam Banyuwangi dengan mengunjungi Kawah Ijen.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Penyusunan program Komisi Pmenanggulangan HIV AIDS (KPA) Provinsi Gorontalo harus mengacu pada prinsip money follow program. Penggunaan anggaran hanya digunakan untuk membiayai program nasional yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam penanggulangan bahasa HIV/AIDS.

“Jangan kebalik. Ketika programmu dibuat, maka uang itu akan menyesuaikan. Dalam menyusun APBD tentukan dulu programnya baru anggarannya,” kata Darda Daraba, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo saat pembahasan rencana kerja KPA tahun anggaran 2020, di hotel New Rahmat, Jumat (11/10/2019).

Ia menegaskan Dalam penyusunan program kerja KPA tahun 2020 harus mengevaluasi program pencegahan HIV AIDS yang sudah dijalankan KPA dan membandingkan dengan tahunsebelumnya.

“Untuk berbicara rencana kerja 2020, kita harus punya benchmark terlebih dahulu. Musti ada patokan, misalnya sampai dengan Desember hasilnya bagaimana. Apakah eksisting tahun ini bisa menekan laju epidemic penyebaran HIV AIDS atau malah meningkat,” kata Darda Daraba.

Ketua Pelaksana KPAP itupun berharap, keseriusan dari semua pihak untuk bergerak untuk memberikan kontribusi sehingga bersama sama mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan yang belum direspon secara maksimal dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Sekretaris KPA Provinsi Sabri Panigoro mengatakan, tahun depan KPA tetap akan fokus pada program pencegahan karena tujuan dari KPA ini bagaimana memberdayakan masyarakat. Artinya masyarakat sama sama mengatasi masalah makin lajunya peningkatan HIV Aids.

“Kegiatan yang kita laksanakan pada tahun 2019 ini mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi di tahun 2020, maka kita hari ini juga mengundang sekretaris KPA kabupaten kota dan pengelola keuangan,” tandasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

GORONTALO – Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) berupaya untuk memfasilitasi produk UKM Gorontalo tembus di toko-toko ritel. Caranya dengan mempertemukan pelaku UKM dengan toko-toko ritel ternama, asosiasi ritel (Aprindo) serta pusat pusat penjualan oleh oleh Gorontalo.

“UKM menerima penjelasan bagaimana harusnya standar produk yang bisa dijual. Mulai dari kemasan, kualitas produk termasuk standar perizinannya,” ungkap Kadis Kumperindag M. Nadjamuddin usai membuka acara Fasilitasi Kemitraan Usaha UKM di Hotel Horison, Kota Gorontalo, Kamis (10/10/2019).

Lebih lanjut Nadjamuddin menjelaskan, potensi UKM di Provinsi Gorontalo cukup besar yakni berjumlah 14.388 unit hingga tahun 2018. Produk yang dihasilkan pun beragam mulai dari olahan pangan hingga beragam kerajinan tangan.

“Kami berharap melalui kegiatan yang digelar dua hari ini bisa meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar serta yang tidak kalah penting membangun mindset positif para pelaku usaha,” imbuhnya.

Selain memfasilitasi perluasan pasar ke toko toko ritel, Diskumperindag juga menghadirkan dua marketplace yakni Shopee dan Bukalapak. Mereka diajarkan cara memasarkan produk secara daring atau online.

 

Pewarta: Isam - Humas

TILONG KABILA – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus pintar, memiliki integritas tinggi dan mampu bekerja secara professional. Kemampuan ini harus ditunjukkan dalam kerja nyata, bukan pada transkrip nilai akademik.

Selain itu sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN dituntut netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) untuk menjalankan tugasnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat memberikan materi sekaligus arahan kepada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Angkatan XVI Provinsi Gorontalo Tahun 2019 di Kampus II Badan Diklat, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (11/10/2019).

“jadi seorang ASN bukan hanya pintar saja, tapi tanggung jawab, disiplin, dan yang paling penting mampu menjadi aparatur yang profesional serta memiliki integritas dalam mengemban pekerjaan,” ujar Darda.

Darda mengatakan bahwa para CPNS yang diterima hingga tahap ini adalah yang mampu dan memiliki komitmen kuat. Ia pun mengajak semua peserta untuk menjadi abdi negara yang terampil agar dapat memberikan sumbangsih terbaik untuk bangsa dan negara.

“Asah kemampuan kalian karena dinamika perubahan ini sangat cepat, jika sebagai pengelola kita tidak cepat maka tertinggal lah kita. Organisasi menuntut kita untuk terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Struktural Muhammad Sapril mengatakan, Latsar CPNS angakatan XVI gelombang II dan III ini diikuti 41 peserta yang terdiri dari tenaga medis, guru serta staf teknis yang berada di berbagai OPD

Ia mengungkapkan, pelaksanaan diklat ini berbeda dengan diklat-diklat sebelumnya dimana diklat dasar saat ini menggunakan metode pembelajaran di dalam kampus dan luar kampus. Metode ini lebih memberikan kesempatan kepada seluruh CPNS untuk menggali kemampuan mereka.

“Jadi, fasilitator hanya mengarahkan saja agar mereka benar-benar berani untuk mengembangkan diri melalui materi materi yang mereka terima melalui metode diskusi, tanya jawab dan game game yang bermanfaat untuk diterapkan pada saat mereka melaksanakan tugas nanti,” ujarnya.
Safril berharap diklat ini bisa diikuti dengan baik karena merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

“Walaupun para CPNS ini sudah memiliki NIP tapi tidak ada jaminan mereka lulus menjadi PNS. Karena jika nilai mereka dibawah standard maka mereka akan kita tindaklanjuti untuk proses pemberhentian,” tandasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

JAKARTA  – Sebanyak 2 kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan, Jumat (11/10/2019).

Penyerahan kapal ini dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut, Agus Purnomo kepada Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. bertempat di Kantor Kemenhub, Jakarta. Penyerahan ini ditandai dengan Penandatanganan Surat Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima.

Tahun 2019 ini Kementerian Perhubungan mengalokasikan 50 unit kapal untuk seluruh provinsi di Indonesia. 2 unit dialokasikan untuk membantu transportasi antar pulau di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato.

“Pak Dirjen yang saya hormati, kami sangat bersyukur dan bangga mendapatkan kapal. Ini harapan dari kami serta masyarakat khususnya di Indonesia Timur,” ucap Rusli saat didaulat memberikan sambutan mewakili kepala daerah yang hadir.

Menurut Gubernur Rusli, bantuan kapal Pelra sangat besar artinya bagi masyarakat Gorontalo. Bukan hanya dalam hal harga kapal berbanderol Rp2,3 miliar per unit, tetapi juga terkait akses masyarakat serta mendukung pariwisata sebagai salah satu program unggulan.

“Untuk itu pak Dirjen, saya mewakili teman teman dari Indonesia Timur sangat berharap agar bantuan kapal seperti ini dapat ditambah lagi tahun depan,” ujar Rusli Habibie.

Kapal yang diberinama Bandawa Nusantara 85 dan Bandawa Nusantara 86 merupakan jenis kapal kayu berukuran 35 GT dengan kapasitas angkut 24 penumpang dan 5 orang awak. Kapal mampu membawa bobot barang 10 ton dengan kecepatan 9 knot.

Pewarta: Isam - Humas

Jumat, 11 Oktober 2019 18:47

Enam Pengemis Ditertibkan Tim Terpadu

GORONTALO – Sebanyak 6 orang pengemis diamankan tim terpadu di sejumlah lokasi karena dianggap menganggu ketertiban masyarakat, Kamis (10/10/2019).

Tim terpadu yang berasal dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan kebakaran serta Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo. Para pengemis ini diamankan di 2 lokasi, 1 orang di Kabupaten Gorontalo dan 5 orang di Kota Gorontalo.

Para pengemis ditertibkan di kompleks jembatan telaga, sepanjang jalan John Ario Katili, di depan Mall Gorontalo serta perempatan masjid Baiturrahim kota Gorontalo.

Saat ditertibkan, para pengemis tidak memberikan perlawanan sehingga langsung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Sekretaris Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, Ruly Lasulika mengatakan, penertiban ini adalah program rutin yang dilaksanakan secara berkala dan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP).

“Penertiban ini sebagai tindak lanjut hasil pemantauan lapangan sejak beberapa hari terakhir terhadap para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang cenderung mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan diri mereka sendiri,”kata Ruly Lasulika.

Setelah diamankan, para pengemis selanjutnya diberikan pembinaan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Ia berharap agar keluarga atau kerabat bisa menjaga dan melakukan pendampingan mandiri kepada PGOT.

 

Pewarta : PPID Satpol PP

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mendukung lomba debat hukum yang akan digelar oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Bagaimana bentuk dukungannya untuk kegiatan itu, Idris Rahim memberikan beberapa saran kepada panitia pelaksana terkait materi yang perlu diperdebatkan pada lomba tersebut.

“Hal-hal yang berkembang saat ini seperti Rancangan Undang-Undang KUHP dan revisi Undang-Undang KPK, bisa menjadi bagian dari materi debat. Termasuk penegakkan hukum terkait minuman keras dan narkoba di Provinsi Gorontalo, juga perlu diangkat,” kata Idris Rahim, Kamis (10/10/2019).

Idris Rahim berpesan, esensi lomba debat hukum bisa memberikan pemahaman kepada peserta depat, juga masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Idris Rahim meminta mahasiswa bisa menjadi pionir dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum.

“Mahasiswa harus berperan aktif dalam pembudayaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku,” ujar Idris Rahim.

Lomba debat hukum yang akan digelar pada tanggal 4-6 Novemver 2019 di aula Fakultas Hukum UNG mengangkat tema ‘Menegakkan Marwah Konstitusi untuk Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi’. Lomba akan diikuti oleh siswa SMA/SMK dan mahasiswa utusan dari perguruan tinggi se Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba mengumpulkan seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo di Belle li Mbui, Kota Gorontalo, Kamis (10/10/2019).

Pertemuan itu untuk menyampaikan pentingnya diseminasi informasi program pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah melalui media daring (online) dan media cetak.

Tiga hal yang menjadi penekanan Sekda, salah satunya penguasaan program dan publikasi keberhasilan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim ke masyarakat.

“Misalkan di bidang pertanian, perikanan memberikan informasi di medsos agar masyarakat tahu apa yang bapak ibu kerjakan. Mulai hari ini kita berikan kewenangan kepada pimpinan OPD mulai dari kepala bidang dan kepala seksi untuk mengontrol dan menugaskan minimal 2 pegawai mengirimkan bukti bahwa inilah kinerja pemerintah,”ucap Darda Daraba.

Selain diseminasi informasi di website pemprov dan media sosial, ia meminta juga setiap OPD mempublikasikan program di media cetak yang selama ini sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah. Akan ada rubrik khusus di bagian depan bawah Koran lokal yang akan diisi secara bergilir oleh setiap OPD.

Informasi yang diberi nama kolom “kerja kerja kerja NKRI” di surat kabar akan berada di bagian paling depan. Halaman itu akan diisi oleh OPD untuk memaparkan data dan informasi capaian pembangunan selama ini berdasarkan tema dan program masing-masing.

Hal berikutnya yang menjadi penekanan kepada para pejabat yakni pentingnya menjadi semua ASN sebagai agen pariwisata daerah. Ia meminta setiap PNS untuk mengunggah foto destinasi wisata di media sosial, minimal dua obyek wisata setiap pegawai.

“Gambar apa aja, yang penting viralkan minimal 2 foto. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena ini sudah ada contoh di Banyuwangi luar biasa peningkatan income perkapitanya gara gara mulai dari anak SD aktif memposting pariwisata yang ada di daerahnya,” tegasnya.

Terakahir menyangkut pendataan kembali Jamkesta. Hal ini menyusul instruksi gubernur agar ada pendataan ulang peserta jaminan kesehatan secara faktual.

Peserta Jamkesta yang merokok akan diperiksa dokter dan hasilnya akan dicoret dari daftar kepesertaan. Bukan saja bagi orang yang merokok, tapi satu keluarga yang dijaminkan melalui APBD Pemprov Gorontalo.

 

Pewarta: Isam/Nova - Humas

GORONTALO –  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, memaparkan mekanisme strategis tender/seleksi pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di mana, semua dokumen yang digunakan harus mengacu pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Terbitnya Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 maka tender barang dan jasa dilaksanakan lebih awal. Dalam peraturan menyebutkan pemilihan segera dilaksanakan setelah RUP dan PAGU anggaran ditetapkan,” kata Darda Daraba saat memaparkan materi pada rapat Persiapan Tender/Seleksi Dini Pengadaan Barang dan Jasa, di Balroom Hotel Maqna, Kamis, (10/10/2019).

Lebih lanjut Sekda memaparkan, ada beberapa point penting dalam tender/seleksi dini untuk pengadaan barang/jasa, yang telah diatur dalam LKPP nomor 9 tahun 2018, diantaranya dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, ada pula penambahan PAGU anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti rugi dan lain sebagainya.

Sementara itu Direktur Pengadaan Jasa Kontruksi Kementrian PUPR, Sumitro menyampaikan seleksi tender barang/jasa ini, Kementrian PUPR ingin mendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo agar pada  Januari sudah ada progres barang/jasa yang dilelang, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih berkualitas.

“Kami melakukan seleksi tender itu mendahului DIPA. Jadi kalau persiapannya sudah memadai maka kita segera lakukan, tentu saja tanda tangan kontraknya nanti DIPAnya sudah ada. Ini juga menghemat waktu, karena kalau lelang bisa dimajukan maka Januari bisa tanda tangan kontrak,” paparnya.

Rapat persiapan tender seleksi barang/jasa ini akan berlangsung dua hari ke depan (besok, jumat). Adapun peserta yang hadir sebanyak 100 orang yang terdiri dari setiap perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Prasarana Pemukiman, SMPT Penyerahan Perumahan, serta satuan kerja OPD.

 

Pewarta : Nova/Ecin - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo