>
Jumat, 21 Jun 2019 06:33

80 Persen Kasus Yang Ditangani KPK Melibatkan Swasta

Oleh
Beri rating
(0 suara)
Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba (kedua kanan), Korwil III KPK RI Dian Patria (kedua kiri) dan perwakilan Ketua Kadin (kanan) saat melakukan rapat koordinasi pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) anti korupsi di ruang Huyula kantor gubernur. (Foto: Nova-Humas) Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba (kedua kanan), Korwil III KPK RI Dian Patria (kedua kiri) dan perwakilan Ketua Kadin (kanan) saat melakukan rapat koordinasi pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) anti korupsi di ruang Huyula kantor gubernur. (Foto: Nova-Humas)

GORONTALO – “Sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK melibatkan sektor swasta. Hal ini sebenarnya kontraproduktif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia,” kata Dian Patria.

Dian Patria adalah Koordinator wilayah (Korwil) III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan pada rapat koordinasi dengan para pengusaha dibawah Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Gorontalo, Kamis (20/6/2019) di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo.

Rakor yang dibuka Sekretaris Daerah Darda Daraba ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) antikorupsi, sekaligus sebagai tindak lanjut pembentukan KAD antikorupsi Provinsi Gorontalo pada bulan November 2018 lalu.

Dian Patria juga mengatakan KPK bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pendampingan KAD guna memperkuat komitmen antikorupsi.

Hal ini penting dilaksanakan mengingat sebagian besar permainan korupsi justru dimulai oleh pihak swasta yang paling banyak terlibat tindak pidana korupsi.

“Sekitar 80 persen kasus yang ditangani oleh KPK itu melibatkan sektor swasta. Hal ini sebenarnya kontra produktif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia,” ungkap Dian Patria.

Dian mengatakan untuk dapat memutus praktek suap antara aparat penyelenggara negara dengan pengusaha, semua pihak harus saling terbuka.

“KPK berharap dengan dibentuknya forum KAD ini, agar komunikasi antar pemerintah dan sektor swasta untuk saling menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan berintegritas,” ujar Dian.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengucapkan terima kasih kepada KPK, yang tak henti-hentinya mendukung Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) yang bebas dari korupsi.

Darda Daraba berharap, KAD antikorupsi bisa membentuk karakter yang mampu mencegah korupsi antara regulator dan pelaku usaha.

“Forum KAD ini sebagai wadah untuk untuk membentuk bisnis integritas yang antisuap, bukan organisasi untuk lapor-melapor tindak korupsi,” ujar Darda Daraba.

 

Pewarta : Nova - Humas

Baca 70 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo