>

GORONTALO - Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dan Jasaraharja menggelar Aksi bersih-bersih perlengkapan Lalu Lintas Jalan (Sipantas Jalan).

Kegiatan Sipantas Jalan ini adalah salah satu bagian Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak pada Selasa (13/8/2019).

Sipantas digelar pada 4 titik lokasi yakni ruas jalan simpang 5 Telaga –  HB Yassin -  Nani Wartabone - Jalaludin Tantu - Pelabuhan Penyebrangan Kota Gorontalo, ruas jalan simpang 5 Telaga – AA Wahab - Patung Doa Limboto,  ruas Jalan Patung Doa Limboto - Bundaran Bandara Jalaludin Isimu, dan ruas Jalan Isimu - simpang 3 Molingkapoto Gorontalo Utara.

“Tujuan kegiatan ini untuk mengembalikan fungsi perlengkapan jalan dengan membersihkan tiang penyangga perlengkapan jalan yang banyak ditemukan tempelan stiker, memangkas ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas dan membersihkan cermin tikungan agar lebih berfungsi dengan baik,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Selain itu bersih-bersih fasilitasw keselamatan jalan ini untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perlengkapan jalan adalah bagian dari fasilitas keselamatan yang harus dipelihara dan dijaga bersama.

Dari hasil kegiatan tersebut banyak didapati fasilitas perlengkapan jalan, baik rambu maupun apill ditempeli berbagai macam stiker iklan dan reklame.

Hal ini selain mengotori rambu juga melanggar ketentuan serta merubah fungsi dari alat perlengkapan jalan tersebut. Di sisi lain keberadaan iklan dan reklame ini juga mengganggu fungsi dari rambu-rambu tersebut dalam rangka memberi petunjuk untuk meningkatkan rasa aman bagi warga masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat pelaku usaha untuk tidak memasang iklan dalam bentuk apapun pada fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang, agar terwujud transportasi yang tertib, aman dan selamat di Provinsi Gorontalo,” kata M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXI Gorontalo menggelar rapat koordinasi rencana gerakan bersih-bersih fasilitas keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Balai BPTD Wilayah XXI, Handjar Dwiantoro bertempat di Terminal Dungingi, Kota Gorontalo yang dihadiri Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Jasa Raharja dan BPTD Wilayah XXI Gorontalo.

Dalam sambutannya, Kepala balai BPTD Wilayah XXI menyampaikan bahwa gerakan bersih-bersih fasilitas keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan harus rutin dilaksanakan, dimana fasilitas keselamatan yang ada merupakan fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat Sehingga masyarakat merasakan kenyamanan.

“gerakan bersih- bersih fasilityas keselamatan ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019,” kata Handjar Dwiantoro.

Handjar Dwiantoro merinci Gerakan permbersihan fasilitas keselamatan LLAJ terbagi atas 4 tim, tim 1 akan melakukan pembersihan di sepanjang jalan dari pelabuhan  penyebrangan Kota Gorontalo sampai Simpang 5 Telaga.

Tim 2 akan melakukan pembersihan sepanjang jalan dari simpang 5 Telaga sampai patung berdoa Kabupaten Gorontalo, Tim 3 akan melakukan pembersihan sepanjang jalan dari patung berdoa Limboto sampai patung BJ Habibie Isimu. Dan tim 4 akan melakukan pembersihan sepanjang jalan dari bundaran Isimu sampai simpang 3 Molingkapoto Gorut.

“Agar kegiatan tersebut berjalan lancar maka perlu adanya kerjasama antar unsur-unsur terkait,” ujar Handjar Dwiantoro.

Berkenaan dengan aksi bersih-bersih fasilitas keselamatan LLAJ, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk pola sinergitas yang melibatkan seluruh stakeholder Perhubungan.

“Subhanallah, kegiatan yang sederhana namun tetap mulia dan sangat bermanfaat ini perlu dilestarikan secara berkala,” kata M Jamal Nganro.

 

Pewarta : M Idfi Banggu – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

 

GORONTALO - Saat ini rata-rata komponen biaya transportasi dalam pengeluaran rumah tangga di Provinsi Gorontalo sudah mencapai sekitar 25-30 persen dibandingkan dengan pengeluaran lainnya sementara kisaran normal adalah sekitar 15-20 persen dari komponen biaya rumah tangga.

Kondisi seperti ini akan  menyulitkan masyarakat serta dapat berdampak terhadap menurunnya aktivitas ekonomi masyarakan terutama yang berpendapatan rendah.

Mencermati kondisi seperti ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus berupaya membenahi sektor transportasi terutama untuk layanan angkutan orang untuk mengurangi beban biaya transportasi tersebut.

​“Untuk masyarakat di daerah terpencil yang memiliki potensi baik dan belum dijangkau oleh layanan angkutan umum, Gubernur Rusli Habibie telah mengalokasikan program layanan angkutan perintis dengan tarif sangat murah, ini sangat membantu masyarakat berpendapatan rendah,” kata M Jamal Nganro, Senin (12/8/2019).

Transportasi berbiaya rendah ini mendapat anggaran dari APBD, yaitu di Mongiilo, Dulamayo, Boidu, Tapa, Suwawa, Poduwoma di Kabupaten Bone Bolango, dan Pangea di Kabupaten Boalemo.  

Disamping itu Rusli Habibie juga mendorong pembiayaan melalui APBN Kementerian Perhubungan dengan membangun sinergitas program pusat dan daerah, sehingga untuk layanan angkutan perintis terdapat beberapa daerah terpencil melalui APBN yang telah dilayani, yaitu di Tolinggula, Papualangi, Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara,  di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan perbatasan Gorontalo-Sulut, Biluhu Timur di Kabupaten Gorontalo, Saritani dan Dulupi di Kabupaten Boalemo, dan Malango di Kabupaten Pohuwato.

 

​Pewarta : Monika Oktaviarni – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Awas bus bersama 27 unit armada angkutan Jamaah Calon Haji bersama Provinsi Gorontalo menjalani uji lintasan setelah dilakukan rampcheck oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI) Gorontalo di Halaman Asrama Haji Provinsi Gorontalo, Kamis (25/7/2019).

Kepada para awak bus ini juga dilakukan pembinaan untuk meningkatkan layanan kepada jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, Mekkah.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Abdul Karim A Rauf dan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Djalaludin Gorontalo turun langsung untuk memberikan pembekalan klepada petugas transportasi darat ini.

“Pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini ada hal yang baru, yaitu layanan keberangkatan jamaah calon haji menggunakan apron baru di bandara Djalaluddin,” kata Abdul Karim Rauf, Kamis (25/7/2019).

Materi pembinaan ini meliputi kesiapan kegiatan pengemudi, penguasaan rute perjalanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), tata cara mengemudi dalam rombongan atau rangkaian.

Sementara petugas Avsec Bandara Djalaluddin Tantu menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) alur bus dan etika pelayanan Jamaah Calon Haji. Para pengemudi awak bus ini juga mendapat materi SOP pergerakan bus di bandara dan tata cara pelayanan Jamaah Calon Haji oleh pendamping bus.

“Alhamdulillah semua ini berkat upaya keras dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk terus mengembangkan bandara Djalaluddin sehingga Jamaah Calon Haji Tahun 2019 ini dapat menggunakan Apron baru,” papar Abdul Karim Rauf.

Peningkatan layanan ini merupakan keberhasilan kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo di  bawah komando Rusli Habibie dan Idris Rahim yang bisa dirasakan oleh masyarakat Gorontalo. Para jamaah calon haji Embakrkasi Antara kelompok terbang 27 dan 31 yang menuju bandara akan memanfaatkan mulusnya jalur Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 25 Juli 2019 23:44

27 Bus Jamaah Calon Haji Laik Jalan

 

GORONTALO – Untuk menjamin kelaikan kendaraan angkutan Jamaah Calon Haji Gorontalo, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI) Gorontalo melakukan rampcheck di Halaman Asrama Haji Provinsi Gorontalo, Kamis (25/7/2019).

Rampcheck adalah pemeriksaan kendaraan meliputi peralatan klakson, spion dan lain-lain, sistem penerangan, sistem kemudi, as dan suspensi, ban dan velk, rangka dan body, sistem rem, mesin tramsmisi dan lain-lain seperti sistem bahan bakar dan sistem kelistrikan.

Hasiln pemriksaan kendaraan ini adalah 27 unit bus yang akan melayani Jamaah Calon Haji dari Asrama Haji menuju Bandara Djalaluddin Tantu dinyatakan memenuhi syarat.

Masih ditempat yang sama awak angkutan, pengemudi dan pendamping bus juga menerima pembinaan yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Abdul Karim A. Rauf, dan unsur Aviation Security (Avsec) Bandara Djalaludin Gorontalo.

“ Materi pembinaan ini meliputi kesiapan kegiatan pengemudi, penguasaan rute perjalanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), tata cara mengemudi dalam rombongan atau rangkaian,” ujar Abdul Karim A Rauf, Kamis (25/7/2019).

Petugas Avsec Bandara Djalaluddin Tantu dalam pertemuan dengan pengemudi dan pendamping bus menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) alur bus dan etika pelayanan Jamaah Calon Haji. Para pengemudi awak bus ini juga mendapat materi SOP pergerakan bus di bandara dan tata cara pelayanan Jamaah Calon Haji oleh pendamping bus.

“Ini bagian dari layanan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan untuk optimalisasi layanan kepada Jamaah Calon Haji,” jelas Karim Rauf.

Selain melakukan pembinaan kepada pengemudi dan pendamping bus, Dinas Perhubungan juga melakukan simulasi pergerakan bus angkutan haji di lingkungan Bandara Djalaludin Gorontalo.

"Alhamdulillah semua ini berkat upaya keras dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk terus mengembangkan bandara Djalaluddin sehingga Jamaah Calon Haji Tahun 2019 ini dapat menggunakan Apron baru,” papar Abdul Karim Rauf.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makasar terkait pengembangan SDM Nelayan dan KSOP Kelas  III Gorontalo untuk penerbitan Kartu Pelaut Merah.

Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo untuk pengembangan SDM, bukan hanya ASN tetapi juga masyarakat luas, termasuk nelayan, terang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro pada pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Senin (22/7/2019) di Universitas Ichsan Gorontalo.

Dimana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Rusli Habibie dan Idris Rahim untuk nelayan tidak hanya perahu ketinting tapi juga dari sisi keselamatan nelayan, lanjut Jamal.

Tidak mudah untuk meyakinkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini PIP Makasar untuk bisa melaksanakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Gorontalo. Mengingat PIP Makasar membawahi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, serta biaya untuk Diklat Pemberdayaan Masyarakat kurang lebih  sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh  juta rupiah) tiap orangnya. Ini berarti PIP Makasar  telah mengalokasi anggaran kurang lebih Rp 6 Milyar guna pembangunan SDM Nelayan yang unggul, jelas Jamal. Olehnya masyarakat seyogyanya berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dengan adanya dana PIP Makasar Kementerian Perhubungan yang  mengalokasikan anggaran  untuk masyarakat di Gorontalo.

Diklat Pemberdayaan Masyarakat kali ini diikuti oleh 600 nelayan asal Gorontalo Utara, yang memiliki garis pantai paling panjang.

Bagi Nelayan yang telah mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil , berhak mendapat Kartu Pelaut Merah yang  diterbitkan oleh KSOP, yang artinya nelayan tersebut adalah nelayan yang telah tersertifikasi .

Program Gubernur Gorontalo ini sejalan dengan program pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Jokowi – Jusuf Kalla, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif di segala bidang dan akan dilanjutkan pada kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf, tegas Jamal.

 

Pewareta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Maraknya Angkutan orang Tidak Dalam Trayek (AOTDT) yang melayani angkutan darat di Gorontalo namun tidak memiliki izin operasional dibahas para stakeholder perhubungan.

Mereka menggelar rapat di ruangan Terminal Dungingi dipimpin Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XXI,  Handjar Dwi Antoro. 

Dalam pengantarnya, Handjar Dwi Antoro berharap rapat ini memberikan pemahaman kepada para pemilik Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek termasuk angkutan sewa umum atau angkutan sewa khusus yang belum mengurus perizinan.

Operator angkutan jenis ini tidak hanya orang perorang namun juga badan usaha atau koperasi diminta untuk mengurus. Balai Pengelola Transportasi Darat  akan membantu proses perizinannya.

Abdul Karim Rauf, Kepala Bidang Angkutan Jalan Provinsi Gorontalo memaparlan kondisi nyata di lapangan AOTDT di Provinsi Gorontalo.

“Kami menemukan kendala yang dihadapi operator AOTDT dalam pengurusan perizinan. ini yang perlu dicarikan solusi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” kata Abdul Karim Rauf, Rabu (10/7/2019).

Abdul Karim Rauf juga memaparkan prosedur pengurusan operasional AOTDT yang meliputi 3 hal penting yang harus dipenuhi, harus diurus oleh pengusaha angkutan atau koperasi, harus mengansuransikan penumpang melalui Jasa Raharja dan  memiliki kendaraan yang layak operasi.

Kepala Jasa Raharja dalam paparannya menyampaikan pentingnya mengansuransikan penumpang dan prosedurnya sementara perwakilan Easybook menyampaikan manfaat dan prosedur ticketing secara dalam jaringan (online).

Pertemuan ini menghadirkan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Jasa Raharja, Perwakilan Koperasi Angkutan, para sopir AOTDT serta perwakilan Easybook (aplikator ticket online).

Hasil pertemuan ini menyepakati 3 poin penting, pengusaha AOTDT diwajibkan memiliki ijin angkutan yang prosesnya akan dibantu BPTD dan Dinas Perhubungan. Pemilik kendaraan diwajibkan masuk dalam perusahaan angkutan yang sudah berbadan hukum seperti BUMN/BUMD/PT/Koperasi dan pengusaha angkutan diwajibkan menyerahkan daftar anggota perusahaan tersebut dalam kurun waktu seminggu setelah rapat ini ke BPTD,  Proses pengurusan izin di Kementerian Perhubungan akan dibantu melalui aplikasi SPIONAM.

BPTD akan mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa perusahaan, dengan anggota sebagaimana yang disampaikan ke BPTDsementara dalam proses pengurusan ijin.

“Kami akan menjadwalkan penertiban dan penindakan terhadap pengusaha yang tidak memiliki ijin serta kendaraan yang pemiliknya belum bergabung dalam perusahaan angkutan. Penertiban  ini akan mengintegrasikan Ditlantas Polda dan Dinas Perhubungan,” kata Handjar Dwi Antoro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Mendukung program Pemerintah dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba, Dinas Perhubungan dan Badan Nasional Narkotika Provinsi Gorontalo melakukan deteksi dini pemeriksaan urine, Senin (8/7/2019).

Pemeriksaan urine ini dilakukan kepada seluruh pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan PTT di lingkungan Dinas Perhubungan.

Selain pemeriksaan urine, BNN Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Abdul Muchars Daud,  juga melakukan sosialisasi terkait bahayanya penyalahgunaan Narkoba.

Kegiatan ini merupakan merealisasikan dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 dan telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Gorontalo nomor 1379 tahun 2018 tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekusor Narkotika 2018-2019.

“Pemberantasan Narkoba di Provinsi Gorontalo juga telah diatur melalui Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA),” kata  Muchars Daud.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro, dalam arahannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas pemerintah dalam menghadapi bahaya narkoba, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo siap mendukung apa yang menjadi progam pemerintah terkait pemberantasan narkoba.

“Kami juga telah membentuk Tim Relawan Anti Narkoba di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,” kata M Jamal Nganro.

 

M Jamal Nganro mewajibkan kepada seluruh pejabat administrator dan pengawas untuk melakukan tes urine, karena sebagai pejabat struktural harus menjadi contoh bagi pelaksana dan PTT.

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Bertempat di ruang rapat Pobo’ide, Senin (8/7/2019) seluruh pejabat administrator, pengawas dan pelaksana di lingkung Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mengikuti pemaparan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pemaparan ini dilakukan oleh Tim Inspektorat Provinsi Gorontalo, yang dipimpin oleh Sitti Badriyah Huntoyungo.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,  M Jamal Nganro. Dalam arahannya, M Jamal Nganro berharap pemaparan in dapat memberikan pemahaman yang sama terkait penilaian SAKIP, sehingga dapat memaksimalkan nilai.

Sitti Badriyah dalam paparannya, dalam penilaian SAKIP melihat keselarasan antara Renstra dan dokumen perencanaan tahunan. Disamping itu dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama menggunakan target outcome, hal ini sesuai dengan Permenpan nomor  53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

‘Komunikasi internal yang efektif juga mampu membantu untuk memaksimalkan penyusunan SAKIP, karena dokumen SAKIP bukan hanya milik Sub Bagian Perencanaan namun milik dinas. Dalam penyusunan dokumen perlu adanya koordinasi antarbidang dengan subbagian perencanaan,” kata Sitti Badriyah.

Menanggapi materi yang disampaikan Tim Inspektorat terkait penilaian reviuw IKU Kadis menyarankan agar Inspektorat memberikan rekomendasi kepada TAPD untuk memerintahkan kepada OPD melakukan reviuw IKU yang berorientasi output menjadi berorientasi outcome.

“Kami berharap dibangun komunikasi antara bidang dan subag perencanaan, apabila ada yang kurang lengkap maka bidang langsung menindaklanjuti. Juga perlu paparan hasil evaluasi sementara penilaian SAKIP dari Inspektorat kepada OPD sehingga hasil penilaian dapat maksimal,” ujar M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2019, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menggelar rapat pembentuk panitia, Selasa (2/7/2019)

Rapat yang dipimpin Kepala Dinas M Jamal Nganro ini bertempat di Ruang Rapat Pobo'ide Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Sejumlah insan perhubungan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo, instansi vertikal lingkup kementerian perhubungan, maskapai penerbangan, serta stakeholder terkait lainnya.

“Pada rapat ini disepakati Ketua Panitia adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Gorontalo, Bapak Handjar Dwi Antoro,” kata M Jamal Nganro.

Setelah disepakati ketua pelaksana, sejumlah seksi-seksi dilengkapi untuk mendukung kerja hari perhubungan nasional dengan melibatkan seluruh insan perhubungan.

“Pembentukan panitia yang melibatkan seluruh insan perhubungan  ini dapat bekerjasama dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara dengan lancar. Yang lebih penting adalah adanya kekompakan diantara insan perhubungan,” tutur M Jamal Nganro.

Usai melengkapi kepanitiaan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan SK Panitia yang akan ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 2
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo