>

LIMBOTO – Menindaklanjuti hasil pembahasan rapat Tim Koordinas Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahannya beserta dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo meninjau sejumlah lokasi yang diusulkan untuk dibangun proyek.

Dalam rapat TKPRD  membahas keinginan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang meminta rekomendasi tata ruang daerah, seperti permohonan pemanfaatan ruang pada kawansan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gorontalo, rencana pembangunan Pelabuhan Bilato, rencana pembangunan tambatan perahu di Kabupaten Boalemo, alokasi ruang perairan untuk pembangunan rumah makan terapung di Kabupaten Gorontalo Utara, dan kesesuaian tata ruang masterplan bandar udara Djalaludin Gorontalo.

“Tindak lanjut rapat TKPRD yang salah satu rekomendasinya adalah harus mensurvei kembali, untuk melihat titik koordinat rencana pembangunan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan” kata Kepala Bidang Tata Ruang dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, Kamis (25/7/2019)

Dari hasil peninjauan lokasi ini Sultan Kalupe menjelaskan, untuk rencana pembangunan tempat relokasi pedagang kuliner tradisional bisa dilakukan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ada di Kabupaten Gorontalo seluas 18.000 hektar dan yang nanti akan masuk pada zona LP2B itu hanya 13.000 hektar, jadi masih ada sisa sekitar 5000 hektar untuk cadangan.

“Lahan ini sudah ditimbun sejak beberapa tahun lalu, kemungkinan tidak sampai 5 hektar, juga sudah berdekatan dengan permukiman. Sehingga kami menyarankan agar ini dikeluarkan saja dari LP2B dan diganti dengan lahan sawah 5000 hektar,” jelas Sultan Kalupe

Untuk lokasi pembangunan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang loaksinya berada di Desa Hutadaa Kabupaten Gorontalo, TKPRD masih akan memetakan kembali apakah lokasi pembangunan tersebut masuk pada kawasan zona danau atau tidak. karena sesuai hasil kesepakatan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo luas danau itu 5.800 hektar.

“Kita akan petakan lagi apakah ini masuk pada zonasi danau di 5.800 hektar atau tidak. Tetapi kalau dia masuk pada zonasi tersebut, maka pertimbangan teknis yang akan kami keluarkan adalah tidak dibolehkan adanya permukiman, karena itu masih wilayah Danau Limboto” ujar Sultan Kalupe.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Muslihin Mahmud, berharap pembangunan bisa berjalan sesuai aturan yang ada. Sehingga tidak ada pengalihfungsian lahan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Gorontalo.


Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo membuka sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Paguyaman (WSP) yang dilaksanakan di hotel Grand Q Kota Gorontalo, Senin (22/7/2019).

Sidang TKPSDA ini bertujuan untuk menjaga menjaga kualitas dan penggunaan air di Sungai Paguyaman agar tetap lestari.

“Pertemuan yang dilaksnakan ini adalah sidang TKPSDA Wilayah Sungai Paguyaman, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan penggunaan air,” kata Romen S Lantu, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, yang juga Wakil Ketua Harian TKPSDA Provinsi Gorontalo, Selasa (23/07/2019)

Romen memaparkan sidang yang dilaksanakan selama 3 hari itu, sejak tanggal 22 juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019, membahas 3 hal diantaranya konservasi, pendayagunaan, fungsi dari wilayah Sungai Paguyaman.

“Yang menjadi substansi pertemuan ada 3 hal, konservasi, pendayagunaan dan fungsi. Dari 18 anggota yang hadir itu menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok membahas salah satu dari setiap substansi tersebut,” jelas Romen Lantu.

Romen Lantu berharap dukungan narasumber dari Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR ini sidang TKPSDA akan menghasilkan beberapa rekomendasi yang menjadi acuan program pada Wilayah Sungai Paguyaman.

“Rekomendasi siding ini sebagai acuan program untuk pelestarian Wilayah Sungai Paguyaman,” ujar Romen Lantu.



Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO  – Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, menggelar Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) terkait isu aktual kesesuaian tata ruang.

Sejumlah isu menarik dibahas dalam rapat TKPRD di ruang Huyula Kantor Gubernur ini, antara lain keinginan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota terkait permintaan rekomendasi tata ruang daerah, seperti permohonan pemanfaatan ruang pada kawansan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gorontalo, rencana pembangunan Pelabuhan Bilato, rencana pembangunan tambatan perahu di Kabupaten Boalemo, alokasi ruang perairan untuk pembangunan rumah makan terapung di Kabupaten Gorontalo Utara, dan kesesuaian tata ruang masterplan bandar udara Djalaludin Gorontalo.

“Berdasar keinginan Kabupaten dan kota kami menggelar rapat koordinasi. Hasil rapat yang telah disepakati ini masih berupa draft, kami akan menindaklanjuti di lapangan,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Senin (22/07/2019).

Sejumlah perbedaan koordinat pemanfaatan ruang muncul dalam pertemuan ini, Sultan Kalupe meminta KTPRD Provinsi dan Kabupaten melakukan survey kembali dengan melibatkan semua pihak.

“Harus turun survey bersama, terutama untuk pembangunan Pelabuhan Bilato. Setelah disurvei harus ditentukan titik koordinatnya untuk pembangunan, Koordinatnya harus masuk zona yang bisa dibangun,” ungkap Sultan Kalupe.

Sultan Kalupe juga menjelaskan untuk LP2B seluas 13.500 hektar di Kabupaten Gorontalo telah diperdakan. Sementara tambatan perahu yang berada di Kabupaten Boalemo masih dicarikan lokasi lain karena masuk pada kawasan hutan.

“Rumah makan terapung tidak bisa berada di lokasi pelabuhan, karena menganggu aktifitas sehingga kami sarankan untuk dibangun pada wilayah darat, sedangkan untuk pemohonan dari pihak bandara sudah sesuai dengan tata ruang,” ujar Sultan kalupe.

Padat rakor TKPRD yang sempat dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba ini  juga dihadiri oleh Assisten II Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, Pemda Gorontalo, Gorontalo Utara, bandara Djalaludin dan dinas terkait lainnya.


Pewarta : Yudi - Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BONGOMEME –  Bidang Cipta Karya (CK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melakukan monitoring dan menghadiri syukuran peresmian sekretariat Kelompok Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum (KP-SPAM) atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAmsimas) di desa Molanihu Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, Senin (22/7/2019)

Monitoring ini merupakan upaya untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi kepada masyarakat yang berada di desa Molanihu melalui Provincial Project Management Unit (PPMU).

“Kami mengawali dengan doa atas peresmian sekretraiat KP-SPAM, ini salah satu cara untuk mendekatkan dan meningkatkan layanan kepada pengguna SPAM di desa,” kata Syukri, Koordinator Tim konsultan pengelola program PAMSIMAS di daerah (ROMS 14) Provinsi Gorontalo.
Syukri menuturkan, sumber dana pembangunan sekertariat KP-SPAM tersebut, merupakan hasil dari bonus yang didapat saat menjadi juara kedua dalam lomba pengelolaan KP-SPAM tingkat provinsi dan hasil dari iuran bulanan.
“Gedung ini adalah hasil dari iuran bulanan anggota dan dari bonus terbaik kedua tinggkat provinsi sebesar Rp15 juta,” tutur Syukri
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Gorontalo, Iksan Sibali, yang juga Ketua kemitraan wilayah Kabupaten Gorontalo yang ikut mendampingi PPMU Provinsi Gorontalo, merasa bersyukur dengan hadirnya Pamsimas. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

“Kami berharap program Pamsimas akan terus berlanjut terus dengan menjangkau masyarakat lebih banyak lagi,” kata Iksab Sibali.


Pewarta : Yudi - Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Koperasi Buldozer Marga Tirta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo resmi dikukuhkan oleh Kepala Bidang Koperasi  Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Ismail Bau.

Para pengurus koperasi ini dikukuhkan di hadapan Notaris Femy Nento, yang dilaksanakan di gedung PIP2B Kota Gorontalo, Jumat (19/7/2019).

Pendirian koperasi di lingkungan Dinas PUPR ini telah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu, namun masih terkendala dengan berbagai halangan.

Melihat kondisi ini, Sekertaris Dinas Aisa Ibrahim bergerak cepat meyakinkan para pihak untuk mengaktifkan kembali niat lama ini. Dengan dukungan Kepala Dinas Handoyo Sugihato maka berdirilah koperasi ini.

Koperasi merupakan bentuk badan udaha yang mengedepankan nilai gotong royong, nilai ini adalah jati diri Bangsa Indonesia. Dengan semangat gorong royong, koperasi ini diyakini dapat menyejahterakan seluruh anggotanya, ASN dan PTT di lingkip Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

“Tujuan utama didirikan koperasi Buldozer  ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, karena pada intinya koperasi itu dari dan untuk kita,” kata Aisa Ibrashim.

Ismail Bau, Kepala Bidang Koperasi merasa bersyukur dengan didirikannya Koperasi Boldozer ini, ia mengingatkan kehadiran koperasi itu dapat mempererat kekeluargaan khususnya ASN dan PTT.

“Kami bersyukur Dinas PUPR dapat mendirikan koperasi, semua pegawai perlu diayomi dengan koperasi, karena sesungguhnya koperasi itu dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, mempunyai asas kekeluargaan yang mempererat sesama anggota” ujar Ismail Bau.

Koperasi Buldozer Marga Tirta Karya diketuai Aisa Ibrahim, Wakil Ketua Merlina Laisa, Sekertaris Dahlan Thalib, Wakil Sekertaris Nugraha Oktofelly Dewaputu, Bendahara Rodiah Pratiwi Liputo dan Dewan Pengawas diketuai Kalsum Mosii, Sekertaris Maya Habibie serta Anggota Iwan Lahibi.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUWAWA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, melalui Provincial Project Management Unit (PPMU) melaksanakan monitoring Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang berada di kabupaten Bone bolango, Jumat (19/7/2019)

“Selama beberapa hari ini kami melakukan monitoring Pamsimas di Kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan PPMU,” kata Yuliana Rivai, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Gorontalo yang juga menjabat Ketua PPMU.

Yuliana Rivai menambahkan bahwa PPMU juga akan melakukan evaluasi kinerja serta mencari solusi terhadap permasalahan di lapangan dalam pengelolaan Pamsimas.

“Kami akan lihat sejauh mana capaian pelayanan air minum dan sanitasi, apakah ada peningkatan pelayanan atau justru terdapat permasalahan, sehingga mengurangi cakupan pelayanan. Jika ada kita akan memberikan solusi serta masukan agar pelayanan air dan sanitasi bisa lebih meningkat,” jelas Yuliana Rivai.

Terkait penetapan iuran yang dibebankan pada masyarakat Yuliana Rivai menjelaskan bahwa iuran tersebut, merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat dengan pengurus Kelompok Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum (KP-SPAM) atau Pamsimas yang berada di desa. Hasil iuran tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan peralatan, serta instalasi dari air minum dan sanitasi.

“Masyarakat masih perlu diberi pemahaman, hasil iuran anggota kelompok akan digunakan untuk pemeliharaan jaringan air bersih, semua dikelola langsung oleh KP-SPAM atau Pamsimas” tutur Yuliana Rivai.

Yosep Abdullah, Kordinator Pamsimas Kabupaten Bone Bolango berharap muncul sinergritas antara pengurus, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan air bersih.

Warga harus paham bahwa menjaga kualitas dan ketersediaan air bersih mutlak dilakukan, air menjadi kebutuhan dasar manusia yang hakiki, karena sejak lahir sampai mati manusia tetap membutuhkan air.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR, Sultan Kalupe mengkonfirmasi jika tahapan proses pengadaan tanah Bendung Bulango Ulu (BBU) tetap berlanjut.

Menurutnya rencana ground breaking atau peletakan batu pertama hanya dilakukan secara simbolis di lahan yang sudah tersedia.

“Jadi tidak benar kalau ground breaking maka semua lahan yang terkena dampak akan dikerjakan. Tidak begitu. Prosesnya tetap berjalan sesuai mekanisme,” ujar Sultan, Kamis (18/7/2019).

Ia menjelaskan bahwa tahapan pembebasan lahan BBU sudah selesai tahap persiapan. Saat ini tim dari lintas instansi sedang memasuki tahap pelaksanaan. Di tahap ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) memita syarat-syarat dilengkapi.

Setelah itu akan dibentuk tim pelaksana Satuan Tugas (Satgas) A dan B yang diketuai oleh pihak BPN. Satgas bertugas untuk menginventarisasi, mengidentifikasi bukti-bukti kepemilikan tanah serta melakukan pengukuran.

“Hasil dari itu nanti diserahkan ke BWS selaku instansi teknis yang membutuhkan tanah untuk di appraisal. Tim apprasial yang turun survei dan menghitung nilai ganti kerugian yang wajar,” bebernnya.

Tahapan akhirnya yakni musyawarah tentang bentuk ganti rugi dengan pemilik tanah berdasarkan nilai appraisal dari BPN. Jika para pihak setuju maka dilakukan pembayaran.

Sultan memastikan bahwa proses ground breaking tidak mengganggu tahapan pengadaan tanah. Warga yang terdampak diminta bersabar menunggu prosesnya hingga selesai.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, akan menjadikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Tempat Pembuang Akhir (TPA) Talumelito sebagai tempat wisata dan arena olah raga otomotif.

TPA Talumelito ini berada di Desa Talumelito Kabupaten Gorontalo yang melayani pengelolaan sampah kabupaten dan kota.
“TPA Talumelito menjadi lokai pengelolaan sampah dari Kota Gorontalo maupun Kabupaten, indentik dengan berbau busuk. UPT TPA Talumelito berusaha untuk menjadikan tempat ini sebagai lokasi agrowisata yang keren, juga tempat edukasi dan bahkan jika disetujui sebagian lahan TPA ini akan dijadikan tempat arena offroad dan motor cross” kata Kepala UPT TPA Talumelito, M Agus Dama saat. Kamis (18/7/2019)
Untuk wujudkan itu, Agus Dama telah memproduksi sendiri cairan antibau busuk, yang ramah lingkungan dan telah diujicobakan pada mobil-mobil pengangkut sampah dan akan digunakan pada lahan pembuangan sampah.
“Untuk menghilangkan bau busuk kami telah membuat cairan antibau dari campuran tetes tebu, air kelapa, gula batu dan MA-11 dan kami mencobanya pada mobil pengangkut sampah, Alhamdulillah berhasil,” ujar Agus Dama.

Percobaan produksi cairan antibau busuk ini akan diperbesar untuk digunakan pada kawasan TPA Talumelito yang luas.
Selain cairan antibau yang diproduksi, pengelola TPA ini juga memproduksi pupuk kompos dan gas metan yang merupakan hasil olahan sampah atau limbah yang berada di lokasi tersebut.

Agus Dama berharap lahan TPA Talumelito bisa menjadi tempat referensi obyek wisata, edukasi dan arena otomotif. Luas lahan TPA Talumelito sekitar 25 hektar yang layakdigunakan untuk olahraga otomotif.


Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Sejumlah ruas jalan di Provinsi Gorontalo semakin nyaman dimanfaatkan masyarakat pengguna. Ini berkat pembangunan yang diakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Untuk memastikan kulitas jalan ini, Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto melakukan peninjauan di sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan provinsi, Senin (15/7/2019)

“Kami melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan jalan di jalan Thaib Gobel, Boidu-Dulamayo, Gorontalo-Tapa-Atinggola dan Alhamdulillah semua pekerjaan sedang dilaksanakan sesuai dengan prosedur” kata Handoyo Sugiharto.

Untuk menghasilkan pekerjaan jalan sesuai dengan kontrak dan kualitas jalan yang mantap, Handoyo Sugiharto  mengungkapkan mereka menggunakan layanan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan yang ada di Dinas PUPR untuk memonitoring pekerjaan tersebut.

“Kami turunkan tenaga laboratorium milik dinas PUPR untuk memonitor dan mengontrol kualitas pelaksanaan yang ada di beberapa pekerjaan,” ujar Handoyo Sugiharto.

Dari sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang saat ini sedang dikerjakan yaitu jalan jalan Thaib Gobel dengan target pekerjaan sepanjang 4,7 kilometer, jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola dengan target pekerjaan sepanjang 2 kilometer dan jalan Boidu-Longalo-Dulamayo target sepanjang 1,5 kilometer.

Handoyo juga berharap pekerjaan peningkatan kualitas jalan yang sedang dilaksanakan saat ini, bisa selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi dan sesuai kontrak.


Pewarta : Yudi- Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Sejumlah Kantor Daerah Pengamatan yang dibawahi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo  akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Dinas Aisa Ibrahim setelah melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pendataan aset dinas. Aisa Ibrahim yang didampingi Kepala Subbagian Umum dan Kepagawaian, melakukan peninjauan di beberapa Kantor Daerah Pengamatan (DP) yang berada di Kabupaten Gorontalo DP-02 dan Kota Gorontalo DP-01.

Aisa Ibrahim mengakui, untuk melakukan pekerjaan pengamatan, pemantauan maupun pemeliharaan saluran irigasi yang berada di kabupaten dan kota, Kantor Daerah Pengamatan (DP) sangat memerlukan sarana penunjang, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan.

“Setiap Kantor Daerah Pengamatan akan kami lengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktifitas di lapangan,’ kata Aisa Ibrahim, Jumat (12/07/2019).

Ia memberi contoh pekerjaan pembagian air sawah masyarakat, saat terjadi kekurangan atau saat kelebihan debit air, maka sarana penunjang hukumnya wajib ada demi kelancaran tugas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Diakuinya kebutuhan peralatan penunjang operasional ini dibayang-bayangi keterbatasan anggaran, namun begitu ia akan berusaha untuk melengkapi kebutuhan peralatan secara bertahap. Para petugas lapangan ini langsung berhadapan dengan para petani yang dilayaninya, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membersihkan saluran irigasi dari kotoran dan limbah.

“Kami akan berusaha untuk melengkapi peralatan,   teman-teman di daerah aliran sungai bisa bekerja dengan aman dan tenang. Perlengkapan yang disediakan sesuai kebutuhan para penjaga pintu air, termasuk kelengkapan administrasi,” ujar Aisa Ibrahim.

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawain Dahlan Thalib, mengharapkan ASN dan PTT yang berada di seluruh kantor daerah pengamatan, untuk menjaga kedisiplinan dalam pekerjaan dan berharap menjaga aset milik dari dinas.

 

 
Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo