>

GORONTALO – Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota dalam Penyedian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) agar seluruh masyarakat bisa terlayani.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Cipta Karya, Yuliana Rivai Ketua Provincial Project Management Unit ( PPMU) Provinsi Gorontalo usai pembukaan Kick Off Meeting dan Coaching Clinic I di Hotel Maqna Kota Gorontalo, Rabu (7/8/2019).

Kegiatan ini dibuka oleh Plh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sukri Botutihe.

“Kami terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi atau Pamsimas kepada masyarakat,” kata Yuliana Rivai.

Yuliana Rivai juga menjelaskan pada tahun 2030 seluruh pelayanan air bersih di Provinsi Gorontalo sudah final.

“Kami menargetkan tahun 2030 pelayanan air bersih dan air minum kita sudah mantap, jadi bukan hanya seratus persen saja. Tapi dari segi kualitas itu memang benar- benar sesuai yang kita inginkan” jelas Yuliana Rivai.

Yuliana Rivai berharap masyarakat atau atau Kelompok Pengelola Sistem Penyedian Air Minum (KP-SPAM) dapat mengelola dan menjaga fasilitas fisik yang telah diserahkan agar bermanfaat bagi masyarakat.

“Minimal prasarana itu bisa dijaga dan ditingkatkan, karena ada beberapa infrastruktur yang sudah kita bangun yang awalnya bisa dimanfaatkan oleh beberapa jiwa, karena ada permasalahan di kelembagaan dan lainnya pelayanan mengalami penurunan” ujar Yuliana Rivai.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gorontalo 2019-2039, di ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (6/8/2019).

Rapat tersebut dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, Karo Hukum Ridwan Hemeto, serta sejumlah anggota TKPRD.

Kadis PUPR Handoyo Sugiharto selaku sekretaris TKPRD menjelaskan, bahwa masih ada beberapa point yang akan dikonsultasikan lagi ke Kemendagri RI.

“Masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau perlu dikonsultasikan lagi, diantaranya jalur kereta api yang akan melewati kota, kemudian daerah yang kena jalur sesar mulai dari danau Limboto menyusuri kelurahan Dunggala sampai dengan Kampung Tenda dan yang lainnya sudah baik,” kata Handoyo saat diwawancarai usai rapat tersebut.

Sementara itu Kepala bidang Tata Ruang dan Pertanahan dinas PUPR Sultan Kalupe, juga memparkan beberapa point dari hasil rapat evaluasi tersebut diantaranya, jalur kereta api yang masuk ke dalam kota gorontalo, yang masih akan dibahas dengan kementerian terkait.

” Kemudian terminal pasar sentral yang masih tetap akan dipertahankan oleh dinas perhubungan, sebagai terminal tipe B, terkait terminal khusus depo BBM di Leato akan ditambahkan pada RTRW kota gorontalo,” terang Sultan.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa mereka masih mempunyai waktu selama 15 hari kedepan sebagai evaluasi. Ia berharap sebelum hasil rapat evaluasi ranperda RTRW kota gorontalo tersebut, akan dikonsultasikan ditingkat pusat, akan ada tambahan point-point selama 15 hari kedepan.

“Tetapi evaluasinya ini dilaksanakan selama 15 hari kedepan dan tidak menutup kemungkinan sebelum kita konsultasikan ke kementrian dalam negeri ada point-point penting yang belum sempat disampaikan pada hari ini bisa disampaikan pada dinas PUPR Provinsi Gorontalo secara langsung,” tutur Sultan.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo segera melakukan peningkatan ruas jalan akses menuju perkantoran Kelurahan Botu Kota Gorontalo.

Peningkatan akses jalan provinsi ini akan memberi layanan masyarakat lebih sehingga memperlancar transportasi.

Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto bersama Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Zulkarnain Habibie meninjau langsung ke lokasi jalan untuk melakukan pengukuran.

“Kami sudah meninjau dan pengukuran untuk pekerjaan akses jalan Perkantoran Botu, jalan ini segera dilakukan perbaikan termasuk peningkatan dan pelestarian,” kata Handoyo Sugiharto, Kamis (1/8/2019)

Peningkatan ruas jalan akses ini akan dimulai pada Agustus ini. Jalan ini memiliki panjang 3,1 kilometer, dana pembangunannya bersumber dari anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp7,7 miliyar, dengan lama pengerjaan 150 hari kalender kerja.

“Jalan ini kita akan tingkatkan kualitasnya, karena ini merupakan jalan akses menuju perkantoran” jelas Handoyo Sugharto.

Pekerjaan peningkatan ruas jalan provinsi ini merupakan program Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang unggul dan merata.


Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

SUWAWA – Dua bulan pasca dibersihkan dari gulma, kondisi pendangkalan di Danau Perintis di Desa Huloduotamo, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango sudah semakin baik. Pekerjaan rumah selanjutnya yang mendesak dilakukan yakni perawatan kualitas air di danau buatan tersebut.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Handoyo Sugiharto saat mendampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat meninjau lokasi, Rabu (31/7/2019). Lebih kurang 15.000 kubik gulma berhasil dibersihkan dari Danau Perintis.

 “Program berikut danau ini harus kita treatment karena air ini belum mengalir secara baik. Kita perlu mengaliri air dari sungai di Lombongo ke danau dan kita salurkan lagi untuk pengairan,” jelas Handoyo.

Ia berharap di akhir tahun nanti kualitas air di Danau Perintis sudah jernih dengan ketinggian air yang proporsional. Diharapkan danau tersebut bisa dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga air saat peringatan HUT ke-19 Provinsi Gorontalo, bulan Desember nanti.

“Direncanakan akan ada olahraga Ski Air dan lomba lainnya di danau ini. Pak Gubernur berharap peringatan HUT ke-19 bisa dipusatkan di sini,” imbuhnya.

Terkait dengan pengembangan dan penataan danau ke depan, Pemprov Gorontalo bersama Pemkab Bone Bolango bersepakat untuk menyerahkan pengelolaannya ke Kementrian PUPR. Penyerahan pengelolaan diharapkan bisa menjadikan Danau Perintis semakin baik dengan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto, membuka secara resmi Pelatihan dan Uji Sertifikasi Ahli Ahli Perencana Jembatan, Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Bimbingan Teknis dan Uji Sertifikasi Juru Ukur (Technician Surveving).

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstrusi (Jakon) Wilayah VI Makassar di ballroom Maqna Hotel Kota Gorontalo, Senin (29/7/2019)

“Pelatihan ini dilaksanakan Balai Jasa Konstruksi wilayah VI Makassar, diantaranya bimbingan teknis juru ukur kemudian sertifikasi ahli perencanaan teknis jembatan dan teknis petugas SMK3,” kata Handoyo Sugiharto.

Pelatihan ini sebagai wujud program pembangunan infrastruktur yang unggul dan merata di Provinsi Gorontalo, yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

Untuk itu harus disiapkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam dalam bidang jasa konstrusi melalui peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan.

“Pelatihan ini sangat strategis untuk kemajuan SDM dalam bidang jasa konstruksi di Gorontalo, sehingga para peserta ini bisa menjadi tenaga terampil dan bersertifikat, ini sudah menjadi kebutuhan pekerja teknis yang bisa diandalkan,” ujar Handoyo Sugiharto.

Andi Sirajuddin perwakilan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo atas terselenggaranya pelatihan ini.

Ia mengharapkan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan selama 6 hari, Senin-sabtu (29/7-3/8/2019) dan diikuti oleh 90 peserta se-Provinsi Gorontalo berlangsung sukses.

“Semoga bisa bermanfaat serta dapat menghasilkan tenaga ahli dalam bidang jasa konstruksi dan SMK3,” kata Andi Sirajuddin.

 

Pewarta : Yudi - Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo sedang meningkatkan sejumlah ruas jalan provinsi menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau dengan status jalan mantap.

Upaya meningkatkan status jalan mantap ini dilakukan di Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi . Sehingga wajah kota ini terasa nyaman ditinggali dengan beragam fasilitas umum jalan raya yang berkualitas.

Bidang Bina Marga Dinas PUPR tengah melakukan pemeliharaan ruas jalan JA Katili yang telah diperbaiki.

“Pemeliharaan jalan rutin sudah dilaksanakan, peningkatan status jalan mantap di jalan JA Katili memang menjadi menjadi prioritas,” jelas Zulkarnain Habibie, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Jumat (26/7/2019)

Di masa depan ruas jalan JA Katili tersebut akan dibuat lebih megah oleh Dinas PUPR, jalan ini merupakan pintu masuk ibu kota Provinsi Gorontalo dan menjadi sebagai ikon Kota Gorontalo.

“Jalan JA Katili tahun depan kita akan dibangun megah, pohon penghijauannya dan trotoar pejalan. Jika anggaran lebih dan setujui, konstruksi jalan ini akan memakai paving block seperti di kota-kota besar lainnya,” ungkap Zulkarnain

Zulkarnain Habibie berharap dukungan seluruh masyarakat pengguna jalan agar seluruh ruas jalan provinsi yang telah diperbaiki tetap terjaga dan terpelihara, karena pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

LIMBOTO – Menindaklanjuti hasil pembahasan rapat Tim Koordinas Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahannya beserta dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo meninjau sejumlah lokasi yang diusulkan untuk dibangun proyek.

Dalam rapat TKPRD  membahas keinginan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang meminta rekomendasi tata ruang daerah, seperti permohonan pemanfaatan ruang pada kawansan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gorontalo, rencana pembangunan Pelabuhan Bilato, rencana pembangunan tambatan perahu di Kabupaten Boalemo, alokasi ruang perairan untuk pembangunan rumah makan terapung di Kabupaten Gorontalo Utara, dan kesesuaian tata ruang masterplan bandar udara Djalaludin Gorontalo.

“Tindak lanjut rapat TKPRD yang salah satu rekomendasinya adalah harus mensurvei kembali, untuk melihat titik koordinat rencana pembangunan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan” kata Kepala Bidang Tata Ruang dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, Kamis (25/7/2019)

Dari hasil peninjauan lokasi ini Sultan Kalupe menjelaskan, untuk rencana pembangunan tempat relokasi pedagang kuliner tradisional bisa dilakukan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ada di Kabupaten Gorontalo seluas 18.000 hektar dan yang nanti akan masuk pada zona LP2B itu hanya 13.000 hektar, jadi masih ada sisa sekitar 5000 hektar untuk cadangan.

“Lahan ini sudah ditimbun sejak beberapa tahun lalu, kemungkinan tidak sampai 5 hektar, juga sudah berdekatan dengan permukiman. Sehingga kami menyarankan agar ini dikeluarkan saja dari LP2B dan diganti dengan lahan sawah 5000 hektar,” jelas Sultan Kalupe

Untuk lokasi pembangunan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang loaksinya berada di Desa Hutadaa Kabupaten Gorontalo, TKPRD masih akan memetakan kembali apakah lokasi pembangunan tersebut masuk pada kawasan zona danau atau tidak. karena sesuai hasil kesepakatan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo luas danau itu 5.800 hektar.

“Kita akan petakan lagi apakah ini masuk pada zonasi danau di 5.800 hektar atau tidak. Tetapi kalau dia masuk pada zonasi tersebut, maka pertimbangan teknis yang akan kami keluarkan adalah tidak dibolehkan adanya permukiman, karena itu masih wilayah Danau Limboto” ujar Sultan Kalupe.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Muslihin Mahmud, berharap pembangunan bisa berjalan sesuai aturan yang ada. Sehingga tidak ada pengalihfungsian lahan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Gorontalo.


Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo membuka sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Paguyaman (WSP) yang dilaksanakan di hotel Grand Q Kota Gorontalo, Senin (22/7/2019).

Sidang TKPSDA ini bertujuan untuk menjaga menjaga kualitas dan penggunaan air di Sungai Paguyaman agar tetap lestari.

“Pertemuan yang dilaksnakan ini adalah sidang TKPSDA Wilayah Sungai Paguyaman, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan penggunaan air,” kata Romen S Lantu, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, yang juga Wakil Ketua Harian TKPSDA Provinsi Gorontalo, Selasa (23/07/2019)

Romen memaparkan sidang yang dilaksanakan selama 3 hari itu, sejak tanggal 22 juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019, membahas 3 hal diantaranya konservasi, pendayagunaan, fungsi dari wilayah Sungai Paguyaman.

“Yang menjadi substansi pertemuan ada 3 hal, konservasi, pendayagunaan dan fungsi. Dari 18 anggota yang hadir itu menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok membahas salah satu dari setiap substansi tersebut,” jelas Romen Lantu.

Romen Lantu berharap dukungan narasumber dari Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR ini sidang TKPSDA akan menghasilkan beberapa rekomendasi yang menjadi acuan program pada Wilayah Sungai Paguyaman.

“Rekomendasi siding ini sebagai acuan program untuk pelestarian Wilayah Sungai Paguyaman,” ujar Romen Lantu.



Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO  – Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, menggelar Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) terkait isu aktual kesesuaian tata ruang.

Sejumlah isu menarik dibahas dalam rapat TKPRD di ruang Huyula Kantor Gubernur ini, antara lain keinginan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota terkait permintaan rekomendasi tata ruang daerah, seperti permohonan pemanfaatan ruang pada kawansan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gorontalo, rencana pembangunan Pelabuhan Bilato, rencana pembangunan tambatan perahu di Kabupaten Boalemo, alokasi ruang perairan untuk pembangunan rumah makan terapung di Kabupaten Gorontalo Utara, dan kesesuaian tata ruang masterplan bandar udara Djalaludin Gorontalo.

“Berdasar keinginan Kabupaten dan kota kami menggelar rapat koordinasi. Hasil rapat yang telah disepakati ini masih berupa draft, kami akan menindaklanjuti di lapangan,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Senin (22/07/2019).

Sejumlah perbedaan koordinat pemanfaatan ruang muncul dalam pertemuan ini, Sultan Kalupe meminta KTPRD Provinsi dan Kabupaten melakukan survey kembali dengan melibatkan semua pihak.

“Harus turun survey bersama, terutama untuk pembangunan Pelabuhan Bilato. Setelah disurvei harus ditentukan titik koordinatnya untuk pembangunan, Koordinatnya harus masuk zona yang bisa dibangun,” ungkap Sultan Kalupe.

Sultan Kalupe juga menjelaskan untuk LP2B seluas 13.500 hektar di Kabupaten Gorontalo telah diperdakan. Sementara tambatan perahu yang berada di Kabupaten Boalemo masih dicarikan lokasi lain karena masuk pada kawasan hutan.

“Rumah makan terapung tidak bisa berada di lokasi pelabuhan, karena menganggu aktifitas sehingga kami sarankan untuk dibangun pada wilayah darat, sedangkan untuk pemohonan dari pihak bandara sudah sesuai dengan tata ruang,” ujar Sultan kalupe.

Padat rakor TKPRD yang sempat dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba ini  juga dihadiri oleh Assisten II Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, Pemda Gorontalo, Gorontalo Utara, bandara Djalaludin dan dinas terkait lainnya.


Pewarta : Yudi - Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BONGOMEME –  Bidang Cipta Karya (CK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melakukan monitoring dan menghadiri syukuran peresmian sekretariat Kelompok Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum (KP-SPAM) atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAmsimas) di desa Molanihu Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, Senin (22/7/2019)

Monitoring ini merupakan upaya untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi kepada masyarakat yang berada di desa Molanihu melalui Provincial Project Management Unit (PPMU).

“Kami mengawali dengan doa atas peresmian sekretraiat KP-SPAM, ini salah satu cara untuk mendekatkan dan meningkatkan layanan kepada pengguna SPAM di desa,” kata Syukri, Koordinator Tim konsultan pengelola program PAMSIMAS di daerah (ROMS 14) Provinsi Gorontalo.
Syukri menuturkan, sumber dana pembangunan sekertariat KP-SPAM tersebut, merupakan hasil dari bonus yang didapat saat menjadi juara kedua dalam lomba pengelolaan KP-SPAM tingkat provinsi dan hasil dari iuran bulanan.
“Gedung ini adalah hasil dari iuran bulanan anggota dan dari bonus terbaik kedua tinggkat provinsi sebesar Rp15 juta,” tutur Syukri
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Gorontalo, Iksan Sibali, yang juga Ketua kemitraan wilayah Kabupaten Gorontalo yang ikut mendampingi PPMU Provinsi Gorontalo, merasa bersyukur dengan hadirnya Pamsimas. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

“Kami berharap program Pamsimas akan terus berlanjut terus dengan menjangkau masyarakat lebih banyak lagi,” kata Iksab Sibali.


Pewarta : Yudi - Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo