>

MAKASSAR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan dengan Konselor Jepang di Makassar.

Pertemuan dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, inventarisasi dan pemantauan orang asing serta lembaga asing tersebut dilakukan di Kantor Konselor Jepang, Wisma Kalla Tower Lantai 7 Makassar, Jumat (23/08/2019).

Kabid II Bidang Bina Ideologi dan Wasbang Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Arfan Sery Jusuf didampingi Staf Penghubung Gorontalo Subid Makassar, Rahmawati bertemu langsung dengan Head of Office Konselor Jepang, Katsutoshi Miyakawa.

“Meskipun jumlah warna negara Jepang yang menetap di Gorontalo masih terbilang sedikit, namun Jepang tertarik untuk berkunjung ke Gorontalo, yang merupakan salah satu wilayah Konselor Jepang di Sulawesi, Papua dan Maluku,” ungkap Miyakawa.

Miyakawa berkeinginan bertemu dengan Gubernur, Forkopimda, Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya sekaligus melihat Gorontalo dari dekat mengingat potensi Sumber Daya Alam yang prospektif apalagi beberapa program Jepang telah dilaksanakan di Gorontalo melalui JICA.

Pada kesempatan tersebut juga Arfan S. Jusuf mengundang Katsutoshi Miyakawa ke Gorontalo. Hal tersebut disambut baik oleh Miyakagawa dengan langsung mengagendakan kunjungan ke Gorontalo pada momen tersebut.

“Kehadiran Miyakawa nanti, selain dalam rangka misi diplomasi yaitu penguatan WNA, SDM, dan investasi sekaligus menyaksikan festival karawo yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo pada oktober mendatang,” tutup Arfan.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BONE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali menggelar pasar murah yang di kemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli, Jumat (23/8/2019). Kali ini menjangkau warga di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.

Selain pelaksanaan pasar murah bagi 1.500 warga setempat, Baksos NKRI Peduli juga diisi dengan penyerahan bantuan bus sekolah gratis serta Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) bagi 186 Keluarga Penerima Manfaat.

 “Insyaallah program pasar murah ini sampai tahun 2022. Mudah-mudahan gubernur pengganti saya nanti akan meneruskan program ini. Jadi sekolah sudah kita gratis, pendidikan juga dan program kerakyatan semacam ini,” jelas Rusli Habibie.

Gubernur dua periode itu menyebut pasar murah sebagai program pro rakyat untuk memberi kesempatan akses pangan murah bagi warga kurang mampu. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Jokowi agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat.

Sedikit berbeda dengan pelaksanaan pasar murah di kecamatan lain, kali ini tujuh bahan pokok yang dijual serba Rp5.000 dijual paket seharga Rp55.000,-

Terdiridari beras lima kg, gula pasir satu kg, bawang merah, bawang putih dan cabe masing masing setengah kg, telur 10 butir serta minyak goreng satu liter.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

BONE – Kabar gembira bagi warga di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Warga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara itu ketambahan satu unit bus sekolah gratis.

Bus bantuan dari Kementrian Perhubungan RI itu diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat pelaksanaan Bakti Sosial NKRI di kecamatan setempat, Jumat (23/8/2019).

Bantuan yang diberinama Bus Siswa NKRI itu merupakan tindaklanjut dari janji Rusli Habibie saat apel kerja perdana usai lebaran, 19 Juli 2019 lalu. Kala itu, Cidra Hadju Kepsek SMA 1 Bone curhat ke Gubernur Rusli bagaimana anak-anak sulit mengakses transportasi umum untuk pergi pulang sekolah.

 “Ada guru yang curhat minta ditambah bus. Kemarin saya ketemu pak Kilat (Wakil Bupati Bonebol) beliau iyakan. Beliau sampaikan di daerah perbatasan ini sekolahnya cukup jauh, makanya hari ini saya kasih bantuan bus sekolah gratis,” jelas Rusli.

Bantuan bus menurut mantan Bupati Gorontalo Utara itu belum cukup. Ia menambah dengan fasilitas sopir dan bahan bakar untuk operasional sehari-hari. Hal itu dimaksudkan agar tidak membebani siswa-siswi dengan ongkos transpor alias gratis.

“Saya bilang pak Kadis Perhubungan, siapkan sopir orang Bone asli supaya mudah mengoperasikan. BBM-nya ditanggung pemerintah provinsi,” tandasnya disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Pada pelaksanaan Bakti Sosial NKRI ke-120 itu Gubernur Rusli juga menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) 186 warga. Bantuan bahan pokok senilai Rp100.000 per bulannya itu dialokasikan bagi 4.593 warga di Bonebol.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim memberi apresiasi atas gelar Doktor yang diraih oleh seorang widyaiswara Pemprov Gorontalo atas nama Harson Gasim. Hal tersebut disampaikan usia ujian terbuka disertasi Program Doktor di Gedung Rektorat Universitas Negeri Gorontalo, Jumat (23/8/2019).

“Saya sangat mengapresiasi hari ini pak Harson Gasim meraih gelar Doktor. Ini berarti sumber daya aparatur di lingkup Pemprov Gorontalo semakin berkualitas,” ujar Wagub Idris Rahim.

Harson Gasim meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi dengan judul disertasi ‘Implementasi kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dalam peningkatan kompetensi kepemimpinan di lingkup Pemprov Gorontalo’.

Idris mengutarakan, dalam organisasi pemerintahan ada jabatan pimpinan tinggi utama, madya, pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana.  Dalam disertasi tersebut dijelaskan bahwa selain kompetensi dan kapasitas, kepangkatan dan pengalaman seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan.

“Hasil disertasi ini sangat bermanfaat dan akan menjadi bahan masukan bagi Pemprov Gorontalo yang ke depan akan diimplementasikan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama,” kata Idris.

Lebih lanjut Wagub Idris Rahim mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya melalui program pendidikan dan pelatihan. Menurutnya, meningkatnya kualitas ASN akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 “ASN itu dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik,” tandasnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 23 Agustus 2019 20:34

Gorontalo Ketambahan Hotel Baru Bintang 3

GORONTALO  – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan operasionalisasi Hotel Horison di Jl. Manggis, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Jumat (23/8/2019). Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti didampingi Direktur PT Wisata Surya Timur, Rusdji Basalamah.

Gubernur Rusli menyambut baik hadirnya Hotel Horison di Gorontalo. Selain sebagai bukti semakin besarnya geliat ekonomi di Gorontalo, hadirnya Horison mengindikasikan adanya kepercayaan investor terhadap kondisi daerah.

“Yang selalu di tanya teman-teman (pengusaha) di Jakarta, bagaimana Garuda masuk Gorontalo nggak pak gub? Saya jawab insyaallah ada. Listriknya bagaimana pak gub? Insyaallah ada. Politik dan keamanan juga aman. Saya jamin itu,” ujar Rusli Habibie.

Gubernur Rusli menitipkan kepada direksi dan jajaran manajemen untuk tidak ragu memanfaatkan SDM lokal sebagai karyawan. Produk produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan khas juga perlu ditonjolkan sebagai kearifan lokal Gorontalo.

“Orang itu sekarang datang untuk melihat hal yang unik-unik. Kalau sekedar mewah sudah biasa dan di mana-mana ada. Lokal kontennya harus banyak dan betul-betul menggambatkan ke-khasan daerah,” imbuhnya.

Hotel Nayumi Horison Gorontalo dimiliki oleh putra daerah, Rusdi Basalamah. Hotel bintang tiga itu memiliki 110 kamar tidur, 10 ruang pertemuan serta dilengkapi fasilitas kolam renang.

 

Pewarta : Isham - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Penyebaran virus mematikan Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) saat ini sudah merebak di seluruh kalangan masyarakat baik pelajar maupun mahasiswa.

Untuk menekan angka tersebut, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Gorontalo melakukan sosialisasi tentang HIV-AIDS bagi mahasiswa baru, Kamis (22/8/2019), di Auditorium UNG.

 “Berdasarkan hasil validasi data, kasus HIV AIDS di Provinsi Gorontalo periode Maret 2019  sudah mencapai 494 kasus. Dimana dari jumlah kasus yg ditemukan, pelajar dan mahasiswa menduduki urutan pertama dengan jumlah penemuan kasus tertinggi. Jika di klasifikasikan berdasarkan umur, usia kalian sekitar 15 – 24 tahun menjadi yang tertinggi,” kata Idah Syahidah saat memberikan sosialisasi selaku Ketua KPA Gorontalo.

Lebih lanjut Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo itu menambahkan, berbagai program terus digiatkan untuk memerangi virus mematikan itu. Di antaranya dengan membuat Peraturan Daerah nomo 5 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS serta melaksanakan sosialisasi pada populasi beresiko dan populasi umum.

“Selain melakukan sosialisasi hampir keseluruh sekolah yang ada di Gorontalo, serta upaya lain yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kami dari KPA juga rutin melakukan penyebaran informasi dengan memanfaatkan media massa dan jejaring sosial untuk pusat informasi AIDS daerah. Untuk itu kami harapkan hari ini, kalian yang sekarang sudah berstatus sebagai mahasiswa sudah bukan siswa lagi, artinya harus bisa menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari bencanan HIV dan Aids,” tandasnya

Menurut data WHO hingga saat ini sudah sekitar 36 juta orang penderita HIV / Aids di dunia, untuk Indonesia sendiri kurang lebih 360 ribu penderita, sedangkan Gorontalo 494 penderita dengan angka tertinggi di dominasi oleh kaum laki laki 373 penderita, yang faktor utamanya didasari oleh kaum Lelaki Suka Lelaki (LSL).

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

JAKARTA  – Provinsi Gorontalo menjadi provinsi pertama yang menyampaikan Ranperda APBD Tahun 2020 ke Kemendagri. Sebelumnya, untuk Ranperda Perubahan APBD 2019, juga menjadi provinsi yang pertama menyerahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim, Rabu (21/8/2019).

“Walaupun Pemprov Gorontalo menjadi yang pertama se Indonesia dalam penyusunan APBD TA. 2020, namun penyusunannya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku seperti Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020,” jelas Danial.

Ia juga menuturkan, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim.

 “Ini merupakan wujud karya nyata dan komitmen bersama untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Danial.

Terkait pemenuhan belanja atau pengeluaran pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang (mandatory spending), Danial mengungkapkan Pemprov Gorontalo tetap konsisten dengan belanja publik 60% dan belanja aparatur 40 persen.

Secara detail ia menguraikan, alokasi anggaran terdiri dari fungsi pendidikan berada di angka 33,15 persen, fungsi kesehatan berada di angka 10,76 persen , dan alokasi anggaran belanja infrastruktur yaitu sebesar 26,91. Total APBD 2020 Pemprov Gorontalo dalam R-APBD sebesar Rp2.006.064.139.749,51.

 

Pewarta :Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Humas pemerintah dituntut untuk mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi, guna memaksimalkan kerja kehumasan. Tidak lagi terpaku pada jam kerja, karena masyarakat membutuhkan informasi yang sifatnya real time.

“Tidak boleh ada lagi petugas humas yang gaptek, itu tidak boleh lagi ditemukan,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi nasional bidang kehumasan Kemensos, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Humas, menurut Agus, merupakan bagian terpenting dari pemerintahan karena harus bisa menjembatani antara pemerintah dan masyarakat.

“Humas juga perlu membangun pencitraan kementerian maupun pemerintah secara umum atau “nation branding”, sebagai salah satu kunci penting negara bersaing dengan kompetisi global,” imbuhnya.

Di saat yang sama, Plt.Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo Masran Rauf yang menjadi salah satu peserta rakornas mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Kemensos melalui Biro Humasnya dgn pemprov melalui Biro Humas Protokol untuk membantu menyebarluaskan pemberitaan terkait dengan kesejahteraan sosial.

“Kedepan sesuai komitmen bersama dalam rakornas ini akan tercipta akselerasi pemberitaan yg berkelanjutan, dan nantinya akan ada kompetisi untuk daerah yang pro aktif dalam memberi support berita ke kemensos RI,” jelas Masran.

Ia juga menambahkan, validitas data kemiskinan dan masalah sosial lainnya akan disalurkan melalui link website kemensos dan website pemprov untuk memudahkan aksesibilitas data yang selama ini berbeda dari berbagai instansi.

“Kehadiran seluruh karo humas provinsi akan mampu membentuk wadah bersama dalam rangka penyaluran informasi yang dinamis kepada masyarakat luas,” pungkas Masran.

Rapat koordinasi ini dilakukan selama tiga hari, dimulai sejak tanggal 20 hingga 22 Agustus 2019. Peserta rapat koordinasi terdiri dari 34 kepala biro humas pemerintah provinsi, 34 sekretaris dinas sosial provinsi, pejabat kehumasan hingga staf biro humas.

 

Pewarta : Asriani/Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pendidikan anti korupsi di bangku sekolah. Pergub itu diharapkan bisa menanamkan semangat anti korupsi di bangku pendidikan formal sejak usia SD, SMP hingga SMA.

“(Tentang usulan Pergub pendidikan anti koprupsi) oh iya kita akan bikin. Jawa Tengah sudah, bagus itu. Nanti saya akan kirim tim ke sana untuk belajar Pergub Pendidikan Anti Korupsi,” tutur Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usai bertemu dengan Pimpinan KPK Saut Situmorang di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (21/8/2019).

Pergub tersebut menjadi salah satu yang didorong oleh KPK diterapkan di Gorontalo. Pimpinan KPK Saut Situmorang menilai regulasi itu penting untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter dan berintegritas.

“Saya tadi kepada Pak Gub bilang, Pak Gub ini kan pernah nih orang jadi Presiden Indonesia dari sini nih (BJ Habibie). Berani nggak tahun berapa lagi harus ada dong orang jadi presiden lagi? Nah kita harus membangun figur yang berintegritas dalam jangka panjang melalui pendidikan anti korupsi,” jelas Saut.

Regulasi pendidikan anti korupsi sudah ada di Pemerintah Kota Gorontalo melalui Peraturan Wali Kota (Perwako), namun menurutnya itu belum cukup. Saut berharap ada Pergub yang menguatkan regulasi pendidikan anti korupsi hingga ke semua daerah.

 “Kita sudah ada MoU di Jakarta dengan Kementrian Pendidikan, Kementrian Agama, Kementrian Dalam Negeri dan seterusnya. Kita berharap itu diteruskan di daerah dengan Peraturan Gubernur sehingga pendidikan anti korupsi akan menjadi lebih baik,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Mimpi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk mengembangkan Rumah Sakit Ainun mendapat dukungan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang. Menurut Saut, salah satu fungsi KPK memastikan kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah.

Hal tersebut diungkapkannya usai bertemu dengan semua kepala daerah se Gorontalo yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (21/8/2019). Saut menyebut siap pasang badan jika ada orang-orang jahat yang coba menggagalkan “mimpi besar” kepala daerah.

 “Saya katakan kembali lagi (ini soal) kesejahteraan dan daya saing. Daerah ini harus mampu bersaing dengan daerah lain. Saya tanya tadi sama Pak Bupati, Pak Wali Kota dan Pak Gubernur punya mimpi apa? Ketika mereka punya mimpi ada orang-orang jahat maka KPK datang. Siapa orang yang jahat itu?” tegasnya saat diwawancarai wartawan.

Saut menilai pengembangan RS Ainun merupakan bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan daya saing daerah yang positif dan perlu didukung. Tinggal prosesnya yang perlu dilihat lagi dalam hal perencanaan, penganggaran, transparansi, tata kelola baik dan keberlanjutan.

“Tidak hanya selesai pak gubernur, yang berikutnya nggak mau lanjutin. Pak gubernur sekarang punya mimpi kemudian nggak dilanjutin. Banyak daerah seperti itu, kami nggak mau seperti itu. Oleh sebab itu KPK akan membantu melihat detailnya untuk mewujudkan mimpi besar itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berkomitmen untuk mengembangkan RS Ainun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) secara benar sesuai dengan aturan. Sebagai bukti kesungguhan itu, ia berharap KPK bisa melakukan asistensi dan pertimbangan hukum.

“Saya berjanji kepada Pak Dian sebagai Koordinator wilayah Gorontalo, Lampung dan DKI kita akan berikan satu berkas oleh tim simpul untuk KPBU RS Ainun (untuk dievaluasi),” jelasnya.

Kedatangan pimpinan KPK dan tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) ke Gorontalo untuk melihat  program Monitoring Centre for Prevention (MCP). Ada delapan area untuk pencegahan korupsi diantaranya perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu serta manajemen ASN.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 28
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo