>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

MAKASSAR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan dengan Konselor Jepang di Makassar.

Pertemuan dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, inventarisasi dan pemantauan orang asing serta lembaga asing tersebut dilakukan di Kantor Konselor Jepang, Wisma Kalla Tower Lantai 7 Makassar, Jumat (23/08/2019).

Kabid II Bidang Bina Ideologi dan Wasbang Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Arfan Sery Jusuf didampingi Staf Penghubung Gorontalo Subid Makassar, Rahmawati bertemu langsung dengan Head of Office Konselor Jepang, Katsutoshi Miyakawa.

“Meskipun jumlah warna negara Jepang yang menetap di Gorontalo masih terbilang sedikit, namun Jepang tertarik untuk berkunjung ke Gorontalo, yang merupakan salah satu wilayah Konselor Jepang di Sulawesi, Papua dan Maluku,” ungkap Miyakawa.

Miyakawa berkeinginan bertemu dengan Gubernur, Forkopimda, Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya sekaligus melihat Gorontalo dari dekat mengingat potensi Sumber Daya Alam yang prospektif apalagi beberapa program Jepang telah dilaksanakan di Gorontalo melalui JICA.

Pada kesempatan tersebut juga Arfan S. Jusuf mengundang Katsutoshi Miyakawa ke Gorontalo. Hal tersebut disambut baik oleh Miyakagawa dengan langsung mengagendakan kunjungan ke Gorontalo pada momen tersebut.

“Kehadiran Miyakawa nanti, selain dalam rangka misi diplomasi yaitu penguatan WNA, SDM, dan investasi sekaligus menyaksikan festival karawo yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo pada oktober mendatang,” tutup Arfan.

BONE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali menggelar pasar murah yang di kemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli, Jumat (23/8/2019). Kali ini menjangkau warga di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.

Selain pelaksanaan pasar murah bagi 1.500 warga setempat, Baksos NKRI Peduli juga diisi dengan penyerahan bantuan bus sekolah gratis serta Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) bagi 186 Keluarga Penerima Manfaat.

 “Insyaallah program pasar murah ini sampai tahun 2022. Mudah-mudahan gubernur pengganti saya nanti akan meneruskan program ini. Jadi sekolah sudah kita gratis, pendidikan juga dan program kerakyatan semacam ini,” jelas Rusli Habibie.

Gubernur dua periode itu menyebut pasar murah sebagai program pro rakyat untuk memberi kesempatan akses pangan murah bagi warga kurang mampu. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Jokowi agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat.

Sedikit berbeda dengan pelaksanaan pasar murah di kecamatan lain, kali ini tujuh bahan pokok yang dijual serba Rp5.000 dijual paket seharga Rp55.000,-

Terdiridari beras lima kg, gula pasir satu kg, bawang merah, bawang putih dan cabe masing masing setengah kg, telur 10 butir serta minyak goreng satu liter.

 

Pewarta: Isam - Humas

BONE – Kabar gembira bagi warga di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Warga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara itu ketambahan satu unit bus sekolah gratis.

Bus bantuan dari Kementrian Perhubungan RI itu diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat pelaksanaan Bakti Sosial NKRI di kecamatan setempat, Jumat (23/8/2019).

Bantuan yang diberinama Bus Siswa NKRI itu merupakan tindaklanjut dari janji Rusli Habibie saat apel kerja perdana usai lebaran, 19 Juli 2019 lalu. Kala itu, Cidra Hadju Kepsek SMA 1 Bone curhat ke Gubernur Rusli bagaimana anak-anak sulit mengakses transportasi umum untuk pergi pulang sekolah.

 “Ada guru yang curhat minta ditambah bus. Kemarin saya ketemu pak Kilat (Wakil Bupati Bonebol) beliau iyakan. Beliau sampaikan di daerah perbatasan ini sekolahnya cukup jauh, makanya hari ini saya kasih bantuan bus sekolah gratis,” jelas Rusli.

Bantuan bus menurut mantan Bupati Gorontalo Utara itu belum cukup. Ia menambah dengan fasilitas sopir dan bahan bakar untuk operasional sehari-hari. Hal itu dimaksudkan agar tidak membebani siswa-siswi dengan ongkos transpor alias gratis.

“Saya bilang pak Kadis Perhubungan, siapkan sopir orang Bone asli supaya mudah mengoperasikan. BBM-nya ditanggung pemerintah provinsi,” tandasnya disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Pada pelaksanaan Bakti Sosial NKRI ke-120 itu Gubernur Rusli juga menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) 186 warga. Bantuan bahan pokok senilai Rp100.000 per bulannya itu dialokasikan bagi 4.593 warga di Bonebol.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim memberi apresiasi atas gelar Doktor yang diraih oleh seorang widyaiswara Pemprov Gorontalo atas nama Harson Gasim. Hal tersebut disampaikan usia ujian terbuka disertasi Program Doktor di Gedung Rektorat Universitas Negeri Gorontalo, Jumat (23/8/2019).

“Saya sangat mengapresiasi hari ini pak Harson Gasim meraih gelar Doktor. Ini berarti sumber daya aparatur di lingkup Pemprov Gorontalo semakin berkualitas,” ujar Wagub Idris Rahim.

Harson Gasim meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi dengan judul disertasi ‘Implementasi kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dalam peningkatan kompetensi kepemimpinan di lingkup Pemprov Gorontalo’.

Idris mengutarakan, dalam organisasi pemerintahan ada jabatan pimpinan tinggi utama, madya, pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana.  Dalam disertasi tersebut dijelaskan bahwa selain kompetensi dan kapasitas, kepangkatan dan pengalaman seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan.

“Hasil disertasi ini sangat bermanfaat dan akan menjadi bahan masukan bagi Pemprov Gorontalo yang ke depan akan diimplementasikan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama,” kata Idris.

Lebih lanjut Wagub Idris Rahim mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya melalui program pendidikan dan pelatihan. Menurutnya, meningkatnya kualitas ASN akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 “ASN itu dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik,” tandasnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Jumat, 23 Agustus 2019 20:34

Gorontalo Ketambahan Hotel Baru Bintang 3

GORONTALO  – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan operasionalisasi Hotel Horison di Jl. Manggis, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Jumat (23/8/2019). Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti didampingi Direktur PT Wisata Surya Timur, Rusdji Basalamah.

Gubernur Rusli menyambut baik hadirnya Hotel Horison di Gorontalo. Selain sebagai bukti semakin besarnya geliat ekonomi di Gorontalo, hadirnya Horison mengindikasikan adanya kepercayaan investor terhadap kondisi daerah.

“Yang selalu di tanya teman-teman (pengusaha) di Jakarta, bagaimana Garuda masuk Gorontalo nggak pak gub? Saya jawab insyaallah ada. Listriknya bagaimana pak gub? Insyaallah ada. Politik dan keamanan juga aman. Saya jamin itu,” ujar Rusli Habibie.

Gubernur Rusli menitipkan kepada direksi dan jajaran manajemen untuk tidak ragu memanfaatkan SDM lokal sebagai karyawan. Produk produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan khas juga perlu ditonjolkan sebagai kearifan lokal Gorontalo.

“Orang itu sekarang datang untuk melihat hal yang unik-unik. Kalau sekedar mewah sudah biasa dan di mana-mana ada. Lokal kontennya harus banyak dan betul-betul menggambatkan ke-khasan daerah,” imbuhnya.

Hotel Nayumi Horison Gorontalo dimiliki oleh putra daerah, Rusdi Basalamah. Hotel bintang tiga itu memiliki 110 kamar tidur, 10 ruang pertemuan serta dilengkapi fasilitas kolam renang.

 

Pewarta : Isham - Humas

GORONTALO – Penyebaran virus mematikan Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) saat ini sudah merebak di seluruh kalangan masyarakat baik pelajar maupun mahasiswa.

Untuk menekan angka tersebut, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Gorontalo melakukan sosialisasi tentang HIV-AIDS bagi mahasiswa baru, Kamis (22/8/2019), di Auditorium UNG.

 “Berdasarkan hasil validasi data, kasus HIV AIDS di Provinsi Gorontalo periode Maret 2019  sudah mencapai 494 kasus. Dimana dari jumlah kasus yg ditemukan, pelajar dan mahasiswa menduduki urutan pertama dengan jumlah penemuan kasus tertinggi. Jika di klasifikasikan berdasarkan umur, usia kalian sekitar 15 – 24 tahun menjadi yang tertinggi,” kata Idah Syahidah saat memberikan sosialisasi selaku Ketua KPA Gorontalo.

Lebih lanjut Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo itu menambahkan, berbagai program terus digiatkan untuk memerangi virus mematikan itu. Di antaranya dengan membuat Peraturan Daerah nomo 5 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS serta melaksanakan sosialisasi pada populasi beresiko dan populasi umum.

“Selain melakukan sosialisasi hampir keseluruh sekolah yang ada di Gorontalo, serta upaya lain yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kami dari KPA juga rutin melakukan penyebaran informasi dengan memanfaatkan media massa dan jejaring sosial untuk pusat informasi AIDS daerah. Untuk itu kami harapkan hari ini, kalian yang sekarang sudah berstatus sebagai mahasiswa sudah bukan siswa lagi, artinya harus bisa menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari bencanan HIV dan Aids,” tandasnya

Menurut data WHO hingga saat ini sudah sekitar 36 juta orang penderita HIV / Aids di dunia, untuk Indonesia sendiri kurang lebih 360 ribu penderita, sedangkan Gorontalo 494 penderita dengan angka tertinggi di dominasi oleh kaum laki laki 373 penderita, yang faktor utamanya didasari oleh kaum Lelaki Suka Lelaki (LSL).

Pewarta : Echin - Humas

JAKARTA – Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada keadaan darurat Bencana dan Pascabencana menjadi pokok bahasan dalam rapat pendampingan antara Badan  Nasioanl Pennaggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Rapat pendampingan ini dibuka oleh Sekretatis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Nugroho, di Hotel Fave Pasar Batu, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

“Penerapan SPM ini sangat penting, baik dari sisi kelembagaan, penganggaran dan tata kelola administrasinya, masih banyak daerah Kabupaten yang BPBD hanya diurus oleh eselon 3, kemudian anggaran juga dibawah Rp6 miliar, padahal sektor kebencanaan sekarang menjadi urusan pelayanan dasar, sehingga daerah wajib memberi anggaran yang memadai,” kata Nugroho.

Nugroho memaparkan bencana bisa timbul kapan saja dan di mana saja, sehingga pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan, melakukan koordinasi dan mitigasi dengan melibatkan berbagai unsur.

“Hilangkan egosektoral antarlembaga, karena bencana tidak mampu hanya diurus oleh BNPB dan BPBD. Daerah perlu melakukan asistensi dan pengawasan melalui instansi teknis dalam pendirian bangunan, baik dari sisi tata ruang dan konstruksi, wilayah yang rawan bencana dihindari sebagi tempat pemukiman dan konstruksi bangunan harus memenuhi kaidah yang benar,” papar Nugroho.

BPBD diminta proaktif membuat peta rawan bencana dan didukung dengan data-data yang lengkap seperti indeks ancaman, Indeks ketahanan daerah dan indeks risiko bencana, dan hal lain yang penting dan harus dipenuhi, baik sarana prasarana maupun logistik dan biaya operasionalnya, sehingga ada dasar yang kuat untuk memperoleh tambahan anggaran.

Kepala BPBD Provinsi Gorontalo, Sumarwoto melaporkan dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk penanggulangan bencana sudah cukup bagus, anggaran setiap tahun meningkat dan pemerintah menganggarkan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk bencana sebesar Rp5 miliar.

“Kami berharap dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota agar anggaran BPBD dapat  ditingkatkan,” kata Sumarwoto.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bidang penyiaran dan layanan komunikasi bersama media dan lembaga terkait.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas, Yusnan Ahmad di Hotel New Rahmat, Kota Gorontalo, Kamis (22/8/2019).

Yusnan Ahmad dalam sambutan pembukaannya menyatakan perlunya forum media untuk menyebarluaskan informasi pembangunan, forum ini juga menjadi sarana penguatan peran media di tengah masyarakat.

“Media berperan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui informasi yang menguatkan, transfer pengetahuan, dan juga memiliki fungsi pengawasan,” kata Yusnan Ahmad.

Rapat koordinasi yang dipandu oleh Freksi Gani Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Leisyawati Ali, Kepala Seksi Saluran Komunukasi Publik ini hadiri para awak media, Bagian Humas, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Loka Monitor Gorontalo.

Dalam pertemuan ini sejumlah awak media mengusulkan untuk memperkuat jejaring informasi dan komunikasi, termasuk pelayanan berita kepada media dan masyarakat.

“Konten lokal 10 persen dari total siaran televisi yang ada di daerah juga dikemukakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Gorontalo juga diungkap dalam pertemuan ini,” kata Freksi Gani.

Nene Nggosa, salah seorang penyiar dari Radio Poliyama menyikapi makin rendahnya apresiasi dan isi siaran kebudayaan lokal di Gorontalo. Pertemuan ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan konten siaran yang mengekspos budaya dan kearifan tradisional Gorontalo.

“Tanggomo, surunani, dan lainnya sudah ditinggalkan, saatnya media bangkit menyuarakan buaday daerah di tengah kepungan budaya asing,” ujar Nene Nggosa.

Masukan juga dari Bagian Humas Setda Provinsi Gorontalo, Asriani Hudji mengharapkan Dinas Komuniaksi Informatika dan Statistik, khususnya Bidang IKP membentuk satu tim yang bisa memantau keluhan masyarakat based on media sosial. Ini akan berbeda fungsinya dengan telepon pengaduan masyarakat yang berada di inspektorat.

“Media sosial penyebarannya sangat cepat, begitu juga dengan keluhan masyarakat yang dimuat di media online dan medsos. Saat kita tidak bisa bergerak cepat untuk memberikan tanggapan, setidaknya informasi awal, maka masyarakat akan terus bertanya tentang itu dan itu akan terus ada,” ujar Asriani Hudji.

Ia menyontohkan jika ada jembatan atau jalan rusak, Pemerintah melalui tim pengaduan masyarakat bisa menanggapi dengan informasi awal. Misalnya pengetahuan tentang jembatan A di lokasi A, siapa yang menjadi penanggung jawab, menjadi kewenangan siapa, apakah kabupaten kota atau provinsi.

Dalam pertemuan ini peserta sangat antusias, bahkan secara bergantian mengeluarkan ide dan gagasan yang menguatkan peran Dinas Kominfo dan Statistik di masa depan, termasuk membuat jejaring untuk kemitraan.

“Pertemuan ini adalah awal yang baik untuk menguatkan peran Dinas Kominfo dan Statistik di tengah masyarakat, termasuk mengembangkan jejaring kemitraan dengan berbagai media dan pemangku kepentingan,” ujar Leisyawati Ali.

JAKARTA  – Provinsi Gorontalo menjadi provinsi pertama yang menyampaikan Ranperda APBD Tahun 2020 ke Kemendagri. Sebelumnya, untuk Ranperda Perubahan APBD 2019, juga menjadi provinsi yang pertama menyerahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim, Rabu (21/8/2019).

“Walaupun Pemprov Gorontalo menjadi yang pertama se Indonesia dalam penyusunan APBD TA. 2020, namun penyusunannya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku seperti Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020,” jelas Danial.

Ia juga menuturkan, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim.

 “Ini merupakan wujud karya nyata dan komitmen bersama untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Danial.

Terkait pemenuhan belanja atau pengeluaran pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang (mandatory spending), Danial mengungkapkan Pemprov Gorontalo tetap konsisten dengan belanja publik 60% dan belanja aparatur 40 persen.

Secara detail ia menguraikan, alokasi anggaran terdiri dari fungsi pendidikan berada di angka 33,15 persen, fungsi kesehatan berada di angka 10,76 persen , dan alokasi anggaran belanja infrastruktur yaitu sebesar 26,91. Total APBD 2020 Pemprov Gorontalo dalam R-APBD sebesar Rp2.006.064.139.749,51.

 

Pewarta :Asriani - Humas

JAKARTA – Humas pemerintah dituntut untuk mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi, guna memaksimalkan kerja kehumasan. Tidak lagi terpaku pada jam kerja, karena masyarakat membutuhkan informasi yang sifatnya real time.

“Tidak boleh ada lagi petugas humas yang gaptek, itu tidak boleh lagi ditemukan,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi nasional bidang kehumasan Kemensos, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Humas, menurut Agus, merupakan bagian terpenting dari pemerintahan karena harus bisa menjembatani antara pemerintah dan masyarakat.

“Humas juga perlu membangun pencitraan kementerian maupun pemerintah secara umum atau “nation branding”, sebagai salah satu kunci penting negara bersaing dengan kompetisi global,” imbuhnya.

Di saat yang sama, Plt.Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo Masran Rauf yang menjadi salah satu peserta rakornas mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Kemensos melalui Biro Humasnya dgn pemprov melalui Biro Humas Protokol untuk membantu menyebarluaskan pemberitaan terkait dengan kesejahteraan sosial.

“Kedepan sesuai komitmen bersama dalam rakornas ini akan tercipta akselerasi pemberitaan yg berkelanjutan, dan nantinya akan ada kompetisi untuk daerah yang pro aktif dalam memberi support berita ke kemensos RI,” jelas Masran.

Ia juga menambahkan, validitas data kemiskinan dan masalah sosial lainnya akan disalurkan melalui link website kemensos dan website pemprov untuk memudahkan aksesibilitas data yang selama ini berbeda dari berbagai instansi.

“Kehadiran seluruh karo humas provinsi akan mampu membentuk wadah bersama dalam rangka penyaluran informasi yang dinamis kepada masyarakat luas,” pungkas Masran.

Rapat koordinasi ini dilakukan selama tiga hari, dimulai sejak tanggal 20 hingga 22 Agustus 2019. Peserta rapat koordinasi terdiri dari 34 kepala biro humas pemerintah provinsi, 34 sekretaris dinas sosial provinsi, pejabat kehumasan hingga staf biro humas.

 

Pewarta : Asriani/Nova - Humas

Halaman 1 dari 68
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo