>

GORONTALO –Sebanyak 25 paket bantuan perlengkapan sekolah diserahkan kepada siswa oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Penyerahan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Risjon Kujiman Sunge dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Yusni Trisya Sunge Pakaya dan dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Iskandar Misilu, Kepala  Bidang dan Kepala Seksi di lingkup Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo.

Penyerahan ini dilakukan secara simbolis kepada 3 orang siswa antara lain kepada Adelia Maulina Dautina (6) siswa Sekolah Dasar, anak dari Lindawati Nuri, Nurfadila Pakaya (13) siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak dari ayah  Suleman Pakaya dan Patria Anisa Lagarutu  (15)siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) anak dari Ardin Latjengke.

“Penyerahan santunan dan bingkisan kepada anak pegawai Golongan 1, Pegawai Tidak Tetap, satuan pengamanan, dan cleaning service  dapat memotivasi etos kerja sehingga mewujudkan kepedulian terhadap mereka. Selain itu  bermaksud mengetuk kepekaan kita semua  untuk saling tolong menolong, membiasakan diri untuk menginfakkan sebagian rezeki,” kata Risjon Sunge, Senin (15/7/2019).

Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Yusni Trisya Sunge Pakaya menambahkan pemberian santunan dan bingkisan yang diselenggarakan oleh DWP ini diharapkan bisa meringankan beban biaya sekolah dan memotivasi mereka untuk terus belajar.

Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan partisipasi anggota DWP  sebagai wujud semangat dan nilai kepedulian terhadap sesama.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Untuk memberikan ruang partisipasi anak dalam pembangunan, dan mampu menjadi inspirator muda pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo pertemuan forum anak daerah Provinsi Gorontalo.

Acara yang berlangsung di Marina Beach Resort Marisa, Kabupaten pohuwato ini dihadiri Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman Sunge, Assisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Rusmiaty Pakaya, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nurhayati Olii, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak  Kabupaten Pohuwato Tonny Mopangga, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan Ferdy Rus Modanggu danpeserta Kegiatan forum anak daerah sebanyak 30 orang  dari forum anak kabupaten/ kota se-Provinsi Gorontalo.

“Melalui forum anak dapat bersosialisasi dengan teman sebaya terutama dalam hal berorganisasi. Hal yang tidak kalah penting anak juga dapat  belajar mengemukakan pendapat, aspirasi,  kepentingan dan kebutuhan secara lebih formal  sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mengawali sambutanya.

Forum Anak diharapkan bisa menjalankan peranya sebagai 2P yaitu pelapor terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak terlibat untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi.

Pelapor berarti terlibat aktif manyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhnya hak perlindungan anak di lingkungan masing-masing,”kata ucap Risjon sunge.

Kadis sosial menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, dengan hanya kebijakan pembentukan forum anak daerah Provinsi Gorontalo yang merupakan wadah untuk tempat penyaluran bakat dan minat anak.

Penghubung komunikasi pemerintah dan anak serta keluarganya, dan menjadi tempat untuk bersosialisasi terutama  masalah masalah yang rawan terjadi pada anak.

Sementara itu kata Rusmiaty Pakaya, Assisten 2 Bidang Ekonomi  dan Pembangunan mengatakan masalah anak ini berada dalam tingkat urgenitas, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mewakili Bupati Pohuwato sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Forum Anak Daerah tingkat Provinsi yang di selenggrakan di Kabupaten Pohuwato.

Forum anak ini juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana cara anak memperoleh hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan serta hak partisipasi.

Dalam harapanya Rusmiaty Pakaya  agar Forum ini mampu memaksimalkan kreatifitas dan keaktifan yang dimiliki anak melaui program dan kegiatan oleh forum anak itu sendiri.

 

Pewarta :  Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo mengggelar penyuluhan sosial penolakan tindak kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ini diikuti 30 orang peserta di Kantor Lurah Molosiafat U kota Gorontalo, Jumat (5/7/2019) pekan lalu.

Dalam sambutan pembukaan, Intjetasa Pasau, Kasubag Keuangan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo mengatakan, pembangunan nasional  saat ini mengalami perubahan paradigma  dengan memberikan  peran dan posisi  lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku.

Untuk itu diperlukan sosialisasi hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Juga menghidupkan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama diyakini sebagai salah satu pranata dalam mengatur kehidupan masyarakat.

“Budaya yang berbasis kearifan lokal  seperti gotong royong, mohuyula, tenggang rasa, keperdulian terhadap sesama dan saling berbagi  harus dibangun kembali,” kata Intjetasa Pasau.

Sementara itu Israwanto Masia, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi program berharap penyuluhan ini dapat memberikan pemahaman masyarakat , menambah pengetahuan dan kompetensi penyuluh. Masyarakat dan penyuluh mampu memahami permasalahan sosial yang  dihapai secara nyata, dan segera melakukan penanganan secara terintegrasi dan terpadu.

“Dibutuhakn peran aktif keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan desa/kelurahan berketahanan Sosial. Serta pengawasan terhadap permasalahan sosial yang mengakibatkan munculnya kekerasan, seperti penyalahgunaan narkoba  pada anak anak dan masyarakat,” kata Israwanto Masia.

Tujuan penyuluhan  sosial ini untuk mengubah perilaku melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi.

Dalam penyuluhan ini hadir Tim Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos), Dinas Sosial Kota Gorontalo dan Lurah serta staf kelurahan Molosifat U Kota Gorontalo.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena dilakukan  pada orang dengan disabilitas  yang mengakibatkan tidak mampu mengakses layanan yang dapat mengurangi tingkat disabilitasnya.

Tindakan pemasungan adalah upaya pengikatan ataupun pengekangan fisik  pada orang dengan gangguan jiwa dan orang agresif (”berbahaya”) di komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi ODGJ.

untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar kegiatan penjangkauan khusus bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Gorontalo Utara dan Pohuwato pekan lalu, Kamis-Jumat (4-5/7/2019).

“Pemasungan pada ODGJ masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Rabu (10/7/2019)

Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial PP danPA ini merupakan upaya mewujudkan Indonesia Bebas Pasung, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaran pada ODGI.

Selain Didi Wahyudi Bagoe, dalam penjangkauan ODGJ ini juga melibatkan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Yusnandar Karim, pendamping dari Dinas Sosial Gorontalo Utara Asda Odi dan pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Susantri Hilimi.

Dalam kunjungan ke ODGI ini pemerintah memberikan sejumlah bantuan, mereka yang menerima adalah Ramdan Mojo (17) dan Derni Pilango (57) warga Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula, Gorontalo Utara, Idris Kue (60) warga Desa Padengo Dengilo, Yahya Adipu (27) warga Desa Buntulia Selatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Retra Habi (70) warga Desa Posso Kwandang Gorontalo Utara

“Bantuan ini diberikan sebagai upaya untuk mengurangi beban hidup keluarga ODGJ,” ujar Didi Wahyudi Bagoe.

Didi Wahyudi Bagoe menjelaskan pemasungan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang penyakit gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun ke lapangan hingga ke pelosok desa ini  bertujuan juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pemasungan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memfasilitasi penyediaan informasi tentang disabilitas dan kesehatan jiwa  serta uji coba Layanan Rumah Antara yang merupakan layanan yang bisa di akses oleh penyandang disabilitas mental pasca rehabilitasi medik.

“Masih tingginya pemasungan penyandang disabilitas mental akan meningkatkan beban keluarga secara ekonomi maupun waktu dan tenaga akibat perawatan,” ujar Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, Yusnandar Karim.

Pemasungan yang lama berdampak pada timbulnya disabilitas fisik , penyakit fisik kronik akibat infeksi, mainutrisi dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanendan hingga kematian.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama kaum wanita yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah  meningkatkan produktifitas ekonomi kaum wanita melalui kegiatan produktif  yang dikerjakan di rumah  oleh perempuan wirausaha dengan dukungan dari anggota keluarga lainnya.

Wujud program ini adalah dalam bentuk penyerahan bantuan usaha kepada perempuan Kepala Keluarga pengelola industri rumahan di seluruh kabupaten dan kota, yang dilasanakan sejak 2 Juli hingga 9 Juli 2019.

Program ini dmaksudkan untuk mengembangkan industri  kreatif melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dalam rangka penguatan jaringan industri rumahan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas sosial Provinsi Gorontalo, Nurhayati Olii mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu  peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. 

“Perempuan dan laki-laki mempunyai peluang yang sama dalam mengakses berbagai hal  untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” kata Nurhayati Olii saat menyerahkan bantuan usaha  perempuan kepala keluarga pengelola industri rumahan, Senin (8/7/2019).

Nurhayati Olii menjelaskan, kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) merupakan upaya mendesak untuk mewujudkan pemenuhan ekonomi perempuan. Dalam kondisi perekonomian nasional yang belum kondusif peran perempuan menjadi penting karena mendukung ekonomi keluarga bahkan menjadi tulang punggung ekonomi.

Usaha mikro yang banyak bertebaran di daerah ini sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  berkepentingan membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

Para penerima bantuan ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota sebanyak 36 orang, Kota Gorontalo 8 orang, Kabupaten Gorontalo 7 orang, Gorontalo Utara 8 orang, Boalemo 3 orang, Pohuwato 6 dan Bone Bolango orang.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 08 Juli 2019 13:11

Gorontalo Advokasi Pencapaian KLA

GORONTALO – Sebanyak  30 orang peserta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan kabupaten dan kota mengikuti advokasi implementasi  pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Gorontalo.

Selama 2 hari, Kamis – Jumat (4-5/7/2019) di Hotel Eljie Kota Gorontalo mereka mendapat bimbingan dari nara sumber Tim ahli Pengembangan KLA Kementreian  PP-PA, Hamid Patilima dan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman sunge mengatakan negara berkomitmen untuk menjamin upaya perlindungan anak yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat B ayat 2 yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah provinsi dan kab/kota terkait 24 indikator percepatan  implementasi  pencapaian kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),” kata Risjon Sunge.

Selain itu juga untuk membangun komitmen partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan untuk percepatan KLA, memberikan kesamaan persepsi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 

Dalam kegiatan ini juag dihadari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nurhayati Olii dan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan Ferdi Rus Modanggu.

Program Kota Layak Anak adalah langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengaspirasi hak-hak anak. Program dan kebijakan lokal ini dapat menjamin hak yang diberikan pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha.

Risjon Kujiman Sunge menambahkan, Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program Kota Layak Anak (KLA) oleh 6 kabupaten/kota. Kabupaten Gorontalo bahkan telah memperoleh penghargaan KLA Nindya pada tahun 2018.

Sedangkan kabupaten dan kota lainnya masih dalam pengembangan pencapaian KLA yang dievaluasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hamid Patilima salah seorang anggota tim ahli dan narasumber mengatakan  bahwa pelaksanaan Program KLA berbagai kebijakan  yang mendukung  hak dan perlindungan anak seperti antara lain pengembangan KLA, Sekolah Ramah Anak,  Puskesmas Ramah Anak, dan lainya.

Juga perlu dibentuk Forum  Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pembentukan Forum Puspa atau Pusat Pelayanan Anak di tingkat Provinsi, kampanye  gerakan perlindungan anak 

oleh lembaga masyarakat.   

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Seleksi dan orientasi pilar-pilar sosial berprestasi digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo dilaksanakan di Hotel Damhil Universitas Negeri Gorontalo, Selasa-Rabu (2-3/7/2019).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan dan apresiasi kepada pekerja sosial masyarkat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial  dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang memiliki dedikasi yang tinggi serta prestasi di tingkat kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraaan sosial.

Seleksi ini juga sebagai apresiasi dan penghargaan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada pilar-pilar sosial sebagai mitra kerja dalam penyelenggara kesejahteraan sosial. Mereka adalah pekerja sosial masyarakat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

“Pilar-pilar sosial merupakan mitra pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang bersinergi dengan pemerintah melakukan intervensi dalam memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Risjon Kujiman Sunge, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

Risjon Sunge menjelaskan Pemerintah tidak mungkin dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat secara tepat dalam waktu yang cepat, oleh karenanya di perlukan partisipasi masyarakat melalui pilar-pilar sosial.

Pertemuan pilar-pilar sosial merupakan momentum strategis untuk saling bersilaturahmi, bertukar pikiran berbagai pengalaman, dan saling memberi masukan antara pengurus karang taruna, pekerja sosial masyarakat(PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK) dan Lembaga Kesejateraan Sosial (LKS).

Pertemuan ini juga sebagai sarana mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini baik oleh pemerintah maupun unsur pilar-pilar sosial yang berada di tengah tengah masyarakat.

“Untuk itu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini, maka Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan seleksi dan orientasi pilar-pilar sosial yang berprestasi tingkat Provinsi,” papar Risjon Sunge.

Yang terpilih nantinya akan dikirim ke tingkat nasional sebagai pilar-pilar sosial teladan tahun 2019

Achmad Isnayani Taba, Kepala Bidang  Kelembagaan dan Kemitraan mengharapakan agar seleksi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja diri sendiri dari masing-masing pilar, sejauh mana penguasaan terhadap kondisi dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkini.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Untuk membangun koordinasi yang harmonis antarinstansi penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  menggelar rapat koordinasi PKH Tingkat Provinsi Gorontalo.

Rapat yang berlangsung 3 hari mulai Rabu hingga Jumat (3-5/7/2019) di Hotel New Rahmat ini juga untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukanya.

Sejumlah peserta dan pembicara dihadirkan dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Dinas Sosial PP dan PA Risjon Kujiman Sunge, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sularno Suhono, Kepala Seksi Jaminan Sosisal keluarga  dan Pendataan  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Ferdi Adam.

Sementara Narasumber Pusat dari Direktorat Jaminan Sosial Kemensos Slamet Santoso,  Kasubdit Validasi dan Terminasi Diretorat Jaminan Sosial Keluarga, ditambah lagi narasumber dari Bappeda dan dinas sebanyak 4 orang .

Sedangkan peserta berjumlah 36 orang dari dinas sosial, Bappeda, koordinator pendamping, operator, Bank Mandiri Gorontalo, Bank BRI Gorontalo, Dinas Dikbudpora, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kanwil Kementerian Agama.

“Tujuan rakor ini agar masing-masing instansi penyelenggara PKH memahami tugas dan fungsinya, mampu berkoordinasi agar pelaksanaan PKH  di daerah berjalan lancer,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial PP dan PA.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat mereka harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Risjon Kujiman Sunge juga menjelaskan tujuan utama PKH adalah memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang, memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek serta mengubah pola pikir keluarga miskin dan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang diranncang untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk bantuan bersyarat.

Bantuan ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia,  dengan kualitas pendidikan dan kesehatan lebih baik.

Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan Cikal bakal  pengembangan sistem perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin.

Dalam pelaksanaannya, PKH membutuhkan kerjasama antarlintas sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen dari lembaga seperti sekolah, kesehatan, sosial, Badan pusat stastik (BPS), petugas pengelola Program keluarga harapan (PKH) dan lainNYA.

Dalam peogram ini Himpunan Bank Rakyat (Himbara) sejak 2017 ditunjuk sebagai penyalur bantuan Program Keluarga Harapan.

Slamet Santoso, Kasubdit Validasi dan Terminasi  Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial merinci data yang dimiliki, ia mengatakan Provinsi Gorontalo  memiliki Jumlah peserta PKH sebanyak 61.859 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Jumlah sumber daya manusia PKH pendamping 275 orang, Operator 19 orang, koordinator kabupaten/kota 6 orang dan koordinator wilayah 1 orang.

“Totalnya Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Provinsi Gorontalo  berjumlah 301 orang,” kata  Slamet Santoso.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial PP Dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dalam era global ini hampir semua aspek kehidupan harus di persiapkan untuk bersaing dalam dunia yang semakin terbuka. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi isu-isu kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan kepentingan di antara aspek kehidupan manusia.  

“Hasil benturan kepentingan akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial, permasalahan politik yang berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung pada permasalahn sosial dan masih banyak  lagi permasalahn sosial lainya,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

 Permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya konvensional saja seperti  permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri seperti Korban Tindak Kekerasan( KTK) saat ini.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai leading sektor penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  berupaya melaksanakan amanat UU berupa pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Korban Tindak Kekerasan(KTK).

Bantuan UEP bagi KTK  dikembangkan secara Individu dengan sistem pendampingan, sehingga korban dapat mengembangkan diri, baik secara emosional maupun sosial, serta memperoleh  kemandirian di tengah keluarga dan masyarakat.

“Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi,bentuk bentuk  kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan funsi sosialnya terganggu,” Risjon Sunge menjelaskan.

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan disertai dengan tindak kekerasan  secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan pengunaaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman  atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri dan orang lain.

Urain tersebut disampaikan Risjon Sunge saat membuka bimbingan teknis kewirausahaan dan motivasi sosial bagi korban tindak kekerasan. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (2/7/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Dinas Sosial PP da PA Iskandar Misilu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Didi Wahyudi Bagoe, Sekretaris Dinas Sosial Gorontalo Utara Sefry Bobihoe, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalagunaan Nafza dan peserta Korban Tindak Kekerasan sebanyak 25 orang.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Mereka yang pernah hidup di balik dinginnya jeruji besi bukan berarti tidak ada harapan untuk lebih baik lagi dan menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

Seperti yang dialami oleh 25 orang di Gorontalo ini, mereka adalah bekas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo yang sudah diverifikasi mendapat bimbingan teknis kewirausahaan  dan motivasi sosial.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Mereka,  Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) ini dikumpulkan pada  Senin lalu di Hotel Golden Sri, Kabupaten Pohuwato.

“Bimbingan ini bertujuan untuk menguatkan dan memberikan kesempatan kepada BWBLP untuk memulihkan psikis dan mendorong  minat menjalankan usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Rabu (3/7/2019)

Menurutnya, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak bisa dilakukan setengah hati, untuk mengantipasi penyandang  tidak mengulangi lagi perbuatanya dan percaya diri untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Ketidakmampuan sebagian masyarakat melaksanakan fungsi  sosialnya menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan upaya yang sistematis dan terorganisir mengembalikan keberfungsian sosial dan menyejahterakan PMKS tuna social,”  papar Didi Wahyudi Bagoe.

Ia merinci, dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disebutkan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan  dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Pada Pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan ketunaan sosial seperti tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, ODHA, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang dan penyimpangan perilaku yang memerlukan perlindungan khusus.

“Dalam bimbingan tersebut saya berharap peserta mempunyai keinginan dan tekad kuat membangun kepercayaan diri  dan mengambil hikmah dari masa lalu yang membuat mereka menjadi BWBLP,” tutur Didi Wahyudi Bagoe

Dalam bimbingan teknis ini hadir Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Iskandar Misilu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato Achmad Djuuna, Kepala Seksi Rehabilitasi sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang (KPO) dan Korban Penyalahgunaan Napza(KPN) Zaenab Panigoro.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato
Halaman 1 dari 3
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo