>

GORONTALO -  Untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peduli lingkungan dan memberikan informasi kawasan kumuh di Kabupaten Pohuwato Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) menggelar sosialisasi advokasi sadar kumuh di Desa Palopo Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan ini juga mengajak warga untuk bersama-sama mengatasi masalah kekumuhan di lingkungan tempat tinggal mereka dengan mengajak memperbaiki kawasan tempat tinggalnya.

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh bidang permukiman untuk memacu gerak pembangunan Provinsi Gorontalo sebagai unsur pembangunan nasional.  Upaya ini dilakukan dengan pembangunan dan  pengentasan  kawasan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan.

“Kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan yang telah mendapat penyuluhan ini bisa menyebarluaskan ke masyarakat desanya,” kata Aries Ardianto, Kepala Dinas PRKP saat membuka sosialisasi, Kamis (18/7/2019).

Dalam sosialisasi ini Dinas PRKP mengundang 50 orang dari  unsur Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Pohuwato, Kepala desa dan masyarakat Palopo serta dihadiri Kepala Bidang permukiman, Rahmatiya Ali.

Aries ardianto menjelaskan sosialisasi ini penting  bagi Pemerintah Desa Palopo  yang wilayah masuk dalam Surat keputusan Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai daerah kumuh. Desa Palopo  yang memiliki 4,7 Ha ini dimasukkan program penuntasan 0 persen kawasan kumuh. Dinas PRKP Provinsi Gorontalo menargetkan penuntasan kumuh hingga 2022 sesuai dengan RPJMD.

Wilayah kumuh kewenangan provinsi  mencapai 109 ha, untuk itu Bidang Permukiman sudah melakukan identifikasi baseline parameter kumuh 100-0-100, Door To Door langsung kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan data dasar untuk perhitungan jumlah kawasan kumuh.

 

Pewarta : Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO -  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) siap mendukung pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

“Kami sangat mendukung penuh atas mekanisme pembiayaan terkait pembangunan RS Ainun Habibie yang anggaran pembangunannya akan dikerjasamakan dengan badan usaha (KPBU) ,” kata Aries Ardianto, Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

Aries Ardianto menilai sistem pem, biaya pembangunan RS Ainun Habibie ini bukan membuat hutang baru.

Aries Ardianto memaparkan sistem KPBU diatur melalui Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015, yang dijabarkan melalui Permen PPN/Bappenas nomor  4 tahun 2015 yang semuanya tentang teknis kerjasama KPBU ini.

”Pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti rumah sakit, SPAM, listrik dan lain-lain yang tidak mampu dikerjakan oleh Pemda dengan pembiayaan terbatas, dianjurkan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” ujar Aries Ardianto.

Skema pembiayaan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun RS  Ainun Habibie sebagai rumah sakit tersier tipe B sekaligus rumah sakit pendidikan.

RS Ainun Habibie ini sangat dibutuhkan masyarakat Gorontalo dalam upaya pelayanan bidang kesehatan. Rumah sakit ini juga digunakan mahasiswa kedokteran sebagai sarana pendukung pembelajaran kedokteran yang sudah dibuka oleh  Perguruan Tinggi di daerah ini.

 

Pewarta : Moh Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) mengikuti Workshop Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanana Minimal (SPM) Infrastruktur perumahan dan permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman layak huni dab berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) kementerian Dalam Negeri diikuti 70 peserta dari seluruh Indonesia berlangsung Senin (8 /7/2019) di ruang pegangsaan II  Hotel Aston Marina Ancol Jakarta Utara.

“Tujuan workshop ini adalah mengetahui kesesuaian antar dokumen perencaaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat dalam pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang perumahan rakyat,” kata Jen Thaib, pesereta dari Gorontalo, Senin (15/7/2019).

Dalam worksop ini terdapat beberapa pembicara, Muhammad Hudori Dirjen Bina Pembangunan daerah (Bangda), Iwan Kurniawan (Direktur Sinkronisasi urusan pemerintahan Daerah II) dan dipandu moderator Nita Rosalin Kasubdit Perumahan dan Permukiman.

“Workshop review  dokumen perencanaan pembangunan daerah ini adalah agar pemerintah provinsi memahami tahapan dan mekanisme dalam melakukan review terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja dan Renstra) Perangkat daerah),” papar Jen Thaib.

Pewarta : Jen Thain - Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Sosialisasi dan penjelasan implementasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tahun 2019 digelar Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (5/7/2019) di aula Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo ii dibuka oleh Kepala Dinas Aries Ardianto dan diikuti oleh 50 orang ASN di lingkup Sekreatriat Daerah Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber adalah Iskandar Matiti, Tenaga Pendamping Penyalur program BP2BT dan Meyliani Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan dengan moderator Sekretaris Dinas, Agus Sumba.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi proses dan implementasi bantuan program BP2BT dari kementerian PUPR di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo,” kata Aries Ardianto.

Aries Ardianto menambahkan latar belakang program ini adalah satu bentuk bantuan Pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana. Bank Pelaksana yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian PUPR di Provinsi Gorontalo adalah Bank BTN dan Bank BRI.

“Gorontalo adalah provinsi yang dipilih sebagai pilot project Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tahun 2019 dari kementerian PUPR dan dan program ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2018,” tutur  Aries Ardianto.

Warga Gorontalo yang sudah memiliki pekerjaan walaupun  penghasilan yang tidak tetap dan belum mampu memiliki rumah sebaiknya mengikuti program bantuan subsidi ini, inilah kesempatan yang diberikan pemerintah untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat memiliki perumahan yang layak.

dengan melakukan pendataan MBR yang belum mempunyai rumah melalui aplikasi RUMI. masih banyak masyarakat khususnya yang tergolong MBR belum mempunyai rumah, contohnya ASN dan PTT dan masyarakat informal yang mempunyai penghasilan tidak tetap.

Tahun 2019 Program BP2BT terealisasi dengan fasilitas dan dukungan Pemerintah Provinsi  Gorontalo.

Kebjakan yang telah ditempuh pemerintah untuk mewujudkam program ini adalah penyebarluasan informasi program BP2BT, kepastian dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, identifikasi dan pendataan calon penerima manfaat, rekomendasi tenaga fasilitator, dan pemantauan penyaluran program.

 

Pewarta : Moh Jen Thaib - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi (Rakor) Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Rapat ini digelar bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penyusunan strategi pelaksanaan BP2BT di lokasi sasaran projek.

Selain itu rakor dimaksudkan untuk lebih membuka akses informasi program BP2BT. Program ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2018 oleh kementerian Pekerjaan Umum melalui Dana Dekon, dengan melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai rumah melalui aplikasi RUMI atau Rumah Indonesia.

“Masih banyak Masyarakt Provinsi Gorontalo yang tergolong MBR belum mempunyai rumah, misalnya Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan masyarakat lainnya yang mempunyai penghasilan tidak tetap,” kata Aries Ardianto, Kepala Dinas PRKP saat membuka rapat koordinasi, Rabu (19/6/2019).

Program BP2BT merupakan satu bentuk bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana.

“Bank Pelaksana yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian PUPR adalah Bank BTN, BRI, Artha Graha, dan Bank Jateng,” ujar Aries Ardianto.

Tahun ini Program BP2BT di Gorontalo dapat terealisasikan. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PRKP terus berupaya menyebarluaskan  informasi, dukungan pemerintah kabupaten dan kota, identifikasi dan pendataan calon penerima manfaat, merekomendasikan tenaga fasilitator dan pemantauan program.

“Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak yang terkait sangat dibutuhkan untuk suksesnya program BP2BT ini,” kata Iqbal Hasan, Kepala Bidang Perumahan yang menjadi moderator pada rakor ini.

Rakor yang diikuti 50 orang peserta yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Bone Bolango, Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dinas PTSP dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango, Dinas PU dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango, tim TABG dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango, Bank BRI Cab Kota Gorontalo dan Cabang Limboto, Bank BTN dan Asosiasi Pengembang seperti REI, APERNAS dan APERINDO.

 

Pewarta : Moh. Jen thaib - Dinas Perkim

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

IMG 20190321 WA0015

KAB. GORONTALO UTARA, Perkim – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan “Sosilisasi Advokasi Sadar Kumuh Kab/Kota T.A 2019 ”, Kegiatan Tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo Bpk. Ir. Aries N. Ardianto, MM, bertempat di Kantor Desa katialada kab. Gorontalo Utara Jum’at pagi (22/3).

Bapak Kadis PRKP pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Penanganan kota kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang, sesuai yang diamanahkan Undang-Undang nomor satu tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.

Menurutnya, anggapan kumuh yang identik dengan ada atau tidak ada uang merupakan anggapan yang keliru. karena yang paling utama adalah sikap dan perilaku setiap orang agar tidak melakukan tindakan kumuh.

Pada kesempatan itu pula Kabid Permukiman ibu Dra. Rahmtia Ali, ST,Sp, M.Si menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi sadar kumuh ini adalah memberikan wawasan kesadaran kepada masyarakat agar peduli lingkungan kumuh dan juga Bersama-sama untuk menuntaskan target 0% kumuh sesuai yang diamanahkan Undang-Undang nomor satu tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.

Berdasarkan pembagian, kewenangan pemerintah pusat jika luas kawasan kumuh diatas 15 ha, sedang luas 10-15 ha menjadi kewenangan provinsi dankurang dari 10 ha menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut di hadiri peserta sebanyak 50 orang berasal dari masyarakat dusun Hokimo Desa Katialada kab. Gorontalo Utara beserta Kepala desa dan perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman kab. Gorontalo Utara.

 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo