>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Sebanyak 7 warga disabilitas penyandang tuna grahita mengikuti pendidikan kemandirian di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/7/2019).

Pendidikan selama 6 bulan itu diikuti oleh satu orang pendamping dan perwakilan orang tua.

Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kementerian Sosial di Palu akan melatih dan mendidik intelektual penyandang tuna grahita agar mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya. Mereka dididik dan dilatih dengan beragam keterampilan seperti menjahit, tata boga dan tata rias.

“Diklat semacam ini sudah ada sejak tahun 2000. Tapi belakangan karena pendanaan yang semakin minim maka yang dibiayai hanya peserta, pendamping tidak dibiayai. Jumlah yang ikut juga tidak banyak,” kata pendamping disabilitas Provinsi Gorontalo, Risna Karim.

Risna menyebut para penyandang disabilitas Gorontalo terbilang cukup banyak. Ia mencatat ada 5.816 penyandang disabilitas yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota. Rinciannya 647 orang di Kota Gorontalo, 2.003 orang di Kabupaten Gorontalo, 639 di Gorontalo Utara, serta Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 1.150, 981 dan 396 orang.

Angka itu belum termasuk kategori Anak Dengan Kecacatan (ADK). Di Kota Gorontalo ada 184 orang, Kabupaten Gorontalo 305 orang, Gorut 14 orang, Pohuwato 124 orang serta Bone Bolango dan Boalemo masing-masing 232 dan 169 orang.

 “Di sisi lain perhatian bagi mereka sangat minim. Kami sudah keliling ke semua Dinas Sosial tapi jawabannya sama ya tidak ada anggarannya. Beruntung ibu Idah Syahidah selaku Bunda Asuh Disabilitas memberi banyak perhatian kepada mereka. Untuk pelatihan ini kami mendapat dana transportasi dan akomodasi,” ujar Risna Karim.

Idah Syahidah  adalah istri Gubernur Gorontalo, ia  dinilai sangat peduli terhadap penyandang disabilitas. Selain mendorong untuk pengembangan keterampilan di luar daerah, Idah aktif membantu pendampingan warga berkebutuhan khusus ini.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO -  Masalah dan isu wilayah perbatasan negara, Provinsi Gorontalo dan juga Provinsi Sulawesi Tengah serta peningkatan layanan infrastruktur dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba.

Sejumlah isu terkait tapal batas yang sering memicu konflik antar daerah dibahas bersama oleh sejumlah instansi. Demikian juga layanan pemerintah terutama untuk peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi topik pembicaraan yang serius.

Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) lintas Organissai Perangkat Daerah (OPD) ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (10/7/2019)

“Dalam rapat ini seharusnya tidak ada lagi Gorontalo dan mana Sulteng, yang ada hanyalah kesepahaman bersama,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba mengharap adanya sinkronisasi, koordinasi, harmonisasi serta kesepakatan antardaerah. Ini diperlukan untuk menghilangkan ketegangan hingga berujung konflik antarmasyarakat di wilayah perbatasan. Konflik ini biasanya dipicu karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan kedua belah pihak.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe menjelaskan ada beberapa isu yang yang menarik seperti kawasan strategi nasional, perbatasan negara, perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, koordinasi dan kerjasama peningkatan infrastruktur antarwilayah perbatasan yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan akses stabilitas antardaerah pada kawasan perbatasan.

“Pemanfaatan dan pengendalian ruang pada wilayah perbatasan harus harmonis serta mendukung pelestraian lingkungan. Ada juga pelaksanaan pengembangan Teluk Tomini sebagai kawasan andalan Provinsi Gorontalo maupun Sulawesi Tengah, dan 4 isu penting lainnya. Ini yang kita bahas bersama,” ujar Sultan Kalupe.

Rapat Tim Koordinasi yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Buol, serta beberapa perwakilan Kepala Dinas PUPR baik dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dalam rapat ini disepakati draft yang disetujui bersama untuk ditindaklanjuti.\

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo mendapat kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan studi banding e-Siransija atau Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja.

Dalam rombongan ini terdapat pimpinan dan staf dari Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi Informatika, Organisasi dan Tata  Laksana Sekretariat Daerah.

Kunjungan ini diterima oleh Yahya Ichsan, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Fried Dewi Ahmad, Kepala Bidang e-Government di ruang Data Center, Rabu (11/7/2019).

Kepada tamu dari Kabupaten Banggai Kepulauan ini, Yahya Ichsan dan Fried Dewi Ahmad menjelaskan aplikasi e-Siransija secara detail dan sistem kerjanya.

“Untuk bisa mewujudkan aplikasi ini sebenarnya kita harus meyakinkan BKD dan Kominfo bahwa aplikasi ini untuk kebaikan,” kata Fried Dewi Ahmad.

Fried Dewi Ahmad menjelaskan system ini pertama kali dibangun tahun 2017 tidak memiliki anggaran sama sekali, memasuki tahun kedua ada pengembangan aplikasi smartphone mulai dianggarkan untuk pengembangan aplikasi.

“Aplikasi e-Siransija ini ternyata sangat bermanfaat, ini yang akan kami adopsi di Banggai Kepulauan dengan meminta pendampingan Dinas Kominfo dan BKD Provinsi Gorontalo,” kata Harry Saputra Nursin, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menanggapi permintaan ini, Fried Dewi Ahmad menyarankan tamunya untuk menyurati Gubernur atau Sekretaris Daerah Gorontalo untuk melakukan adopsi aplikasi, berdasar surat ini pihaknya akan membuat perjanjian kerja sama.

“Yang paling penting adalah mempersiapkan SDM yang berkualitas,” kata Fried Dewi Ahmad.

Yahya Ichsan menyarankan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan sosialisasi, termasuk perangkat apa saja yang harus disiapkan oleh OPD agar sistem e-Siransija ini dapat dijalankan.

 

Pewarta : Savira Paudi kominfo

GORONTALO - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan studi banding Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja (SIRANSIJA) di Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Rabu (10/7/2019) bertempat di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Zainuddin Malotes, dengan membawa rombongan 20 orang. Mereka diterima Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo.

“kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan atas kepercayaannya memilih Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang sudah menerapkan penilaian kinerja melalui aplikasi SIRANSIJA,” kata Zukri Surotinojo.

Dalam pertemuan ini Zukri Surotinojo memaparkan materi aspek-aspek penilaian kinerja yang ada dalam Aplikasi SIRANSIJA dan pengenalan aplikasi SIRANSIJA secara umum. Pertemuan ini  dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Sekretariat Korpri BKD Provinsi Gorontalo, Gahtan Dokliwan dan dari Dinas Kominfo, Firto Nento, yang menjelaskan teknis Aplikasi.

Usai pemaparan dilanjutkan diskusi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Segala aspek terkait dengan aplikasi ini dijadikan bahan diskusi yang menarik untuk diaplikasikan pada system di Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Maksud dan tujuan studi banding Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan ini berharap agar aplikasi SIRANSIJA yang sudah diterapkan di Provinsi Gorontalo juga dapat diterapkan dan diimplementasikan di Kabupaten Banggai Kepulauan,” kata Zainuddin Malotes, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

 

Pewarta : Bidang E-Gov - Dinas Kominfo dan Statistik

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo mengggelar penyuluhan sosial penolakan tindak kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ini diikuti 30 orang peserta di Kantor Lurah Molosiafat U kota Gorontalo, Jumat (5/7/2019) pekan lalu.

Dalam sambutan pembukaan, Intjetasa Pasau, Kasubag Keuangan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo mengatakan, pembangunan nasional  saat ini mengalami perubahan paradigma  dengan memberikan  peran dan posisi  lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku.

Untuk itu diperlukan sosialisasi hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Juga menghidupkan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama diyakini sebagai salah satu pranata dalam mengatur kehidupan masyarakat.

“Budaya yang berbasis kearifan lokal  seperti gotong royong, mohuyula, tenggang rasa, keperdulian terhadap sesama dan saling berbagi  harus dibangun kembali,” kata Intjetasa Pasau.

Sementara itu Israwanto Masia, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi program berharap penyuluhan ini dapat memberikan pemahaman masyarakat , menambah pengetahuan dan kompetensi penyuluh. Masyarakat dan penyuluh mampu memahami permasalahan sosial yang  dihapai secara nyata, dan segera melakukan penanganan secara terintegrasi dan terpadu.

“Dibutuhakn peran aktif keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan desa/kelurahan berketahanan Sosial. Serta pengawasan terhadap permasalahan sosial yang mengakibatkan munculnya kekerasan, seperti penyalahgunaan narkoba  pada anak anak dan masyarakat,” kata Israwanto Masia.

Tujuan penyuluhan  sosial ini untuk mengubah perilaku melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi.

Dalam penyuluhan ini hadir Tim Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos), Dinas Sosial Kota Gorontalo dan Lurah serta staf kelurahan Molosifat U Kota Gorontalo.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Kota Bitung melakukan studi banding penyusunan aturan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan persandian ke Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Kamis (11/7/2019).

Kedatangan tamu dari Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Narcisca Lalena Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Layanan Inforasi Masyarakat Persandian dan para Kepala Seksi Dinas Kominfo Kota Bitung ini diterima oleh Sekretaris Dinas, Yahya Ichsan di ruang rapat.

Kisah sukses Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam menyusun aturan  PPID dan persandian mendapat perhatian para tamu ini.

“PPD berfungsi sebagai layanan yang menyebarluaskan informasi arah kebijakan hingga program kerja lembaga kepada semua elemen masyarakat,” kata Yahya Ichsan.

Penyebarluasan informasi ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

“PPID ini bisa menjadi humas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, merekalah yang menyebarluaskan informasi setiap program kegiatan OPD,” ujar Yahya Ichsan.

Dalam penyusunan aturan,  didahului dengan membuat Surat Keputusan PPID yang ditandatangani Gubernur,  PPID di masing-masing  OPD kemudian dibekali dengan bimbingan teknis tentang fungsi dan tugasnya. Dalam bekerja, PPID ini dibantu oleh tenaga ahli di bidangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Postel dan Persandian Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Muksin Malabar menjelaskan bahwa dalam penerapan tanda tangan elektronik yang perlu disiapkan adalah pelaksanaan tanda tangan, peralatan infrastruktur, SDM dan anggaran serta aplikasinya.

 “Infrastruktur persandian antara lain tempat kerja sandi yang memadai dan peralatan penunjang kamar sandi. Kami sudah melaksnakan self assessment untuk kabupaten/kota di seluruh Provinsi Gorontalo dan tanda tangan digital,” kata Muksin Malabar.

Menyinggung siber dan persandian, Muksin Malabar menambahkan penerapan sistem manajemen keamanan informasi, pengembangan layanan keamanan informasi, leterasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik, kapasitas sumber daya aparatur pemerintah dan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi.

Pada akhir kunjungan, Nascisca Lalela mengunjungi kamar sandi serta menyampaikan terima kasih atas informasi penyusunan aturan PPID dan persandian.

“Informasi yang kami terima menjadi pelajaran bagi perbaikan di pelaksanaan PPID dan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung,” kata Narcisca Lalela.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo dan Statistik

 

GORONTALO - Tindak lanjut diskusi peluang kerjasama Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan   Japan International Cooperation Agency (JICA)  di wujudkan dengan program pengiriman tenaga volunteer asal Jepang.

Ini merupakan hasil kesepakatan dalam pertemuan yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Mei 2019 lalu.

Tim JICA yang dipimpin Imai Yuki, Volunteer Coordinator dan Farah Aidiah, Program Assistant diterima Ivonela R Larekeng, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Sandra Mangindaan, Sekretaris Dinas Pariwisata.

Dalam pertemuan itu dijajaki penempatan Junior Volunteer dari Jepang di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Rencananya tahun 2020 JICA akan menempatkan tenaga volunteer di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo selama 2 tahun dengan spesifikasi dan kualifikasi yang sesuai dengan program dan kegiatan pariwisata Gorontalo.

“Penenpatan  tenaga volunteer  dari Jepang ini harus disesuaikan dengan program unggulan Provinsi Gorontalo yakni pariwisata mendunia,” kata Ivonela R Larekeng.

Tenaga volunteer tersebut akan bekerja sebagai staf Dinas Pariwisata dan seluruh pembiayaan operasional  tenaga volunteer ini ditanggung oleh JICA.

“Kami minta kualifikasi yang relevan dengan visi misi dinas pariwisata untuk menunjang ketiga bidang khususnya pengembangan destinasi dan pemasaran potensi pariwisata Gorontalo,” tutur Sandra Mangindaan..

GORONTALO –  Japan International Cooperation Agency (JICA) atau  Badan Kerja Sama Internasional Jepang mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Kamis (11/7/2019).

Kedatangan staf JICA yang dipimpin Mrs Imai Yuki ini diterima langsung oleh Kepala BPDB, Sumarwoto di ruang rapat yang disertai pejabat eselon III dan IV.

Kedatangan  Imai Yuki ini untuk mempresentasikan tentang pengiriman Junior Volunter ke Indonesia.

Dalam pertemuan ini Sumarwoto berharap BPBD Provinsi Gorontalo mendapatkan quota 1 orang volunter yang memahami manajemen penanggulangan bencana.

“Volunter yang berpengalaman di Jepang ini akan bekerja bersama-sama menerapkan ilmunya dalam manajemen kebencanaan, mulai dari penyusunan data base, mengedukasi masyarakat, melakukkan penanganan darurat, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi,”kata Sumarwoto.

Dalam akhir pertemuan, Mrs Imai Yuki bertukar cendera mata dan foto bersama dengan Sumarwoto dan staf.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

 

GORONTALO - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo harus bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Mereka juga dituntuk menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk mampu membina keluarganya agar menjauhi narkoba.

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo berkerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo menggelar tes urine bagi pegawai di Kantor DLHK, Gorontalo, Kamis (11/07/2019).

“Sebagai figur yang memberi pelayanan kepada masyakarat,  kita harus bersih dari penyalahgunaan narkoba,” kata Sekretaris Dinas LHK Syahbudin Buata.

Syahbudin Buata mengingatkan stafnya untuk menjauhi barang terlarang ini, dan harus mampu membina keluarga agar jauh dari narkoba.

Tes urine ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN.

“Penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke segala lapisan, termasuk ASN. Kita menginginkan ASN yang benar-benar bersih, tidak terkontaminasi barang haram ini,” ujar Syahbudin Buata.

Tes urine di Dinas LHK ini sebagai wujud Instruksi Presiden nomor  6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2018-2019 tingkat Kementerian/Lembaga.

Hal itu juga diatur dengan Surat Edaran Menteri PANRB nomor 50 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tes urine kali ini dilaksanakan secara acak, yang tidak diinformasikan sebelumnya, agar hasil tes yang didapat sesuai dengan kondisi pegawai.

“Alhamdulillah hasil tes urine ini menunjukkan pegawai Dinas LHK Provinsi Gorontalo semuanya negatif,” tutur Syahbudin Buata.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

GORONTALO - Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Bidang Perpustakaan, Erna Harmain membuka kegiatan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan desa se-Kabupaten Boalemo di Green Q Kota Gorontalo, Kamis (11/7-2019).

Bimbinagn teknis ini dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boalemo.

Dalam sambutannya, Erna Harmain menyampaikan perpustakaan adalah pusat sumber ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi, baik tulisan, cetakan, rekaman ataupun elektronik.

“Pengelolaan perpustakaan dapat dijadikan salah satu informasi penting dan memberikan gambaran yang nyata, karena pada umumnya pengelolaan perpustakaan masih belum sesuai yang diharapkan,”kata Erna Harmain.

Pada bimbingan teknis peserta diberikan materi tentang cara mengelola, menata dan memelihara bahan pustaka yang baik dan benar. dengan pengelolaan yang baik, perpustakaan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi masyarakat. Ketersediaan koleksi buku atau lainnya juga menjadi daya tarik.

Bimbingan teknis ini diikuto oleh 50 orang pengelola perpustakaan desa di selurih Kabupaten Boalemo. Selama 2 hari, mereka dilatih bagaimana mengelola perpustakaan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

 

Pewarta : Suleman - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo