>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Untuk memberikan ruang partisipasi anak dalam pembangunan, dan mampu menjadi inspirator muda pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo pertemuan forum anak daerah Provinsi Gorontalo.

Acara yang berlangsung di Marina Beach Resort Marisa, Kabupaten pohuwato ini dihadiri Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman Sunge, Assisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Rusmiaty Pakaya, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nurhayati Olii, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak  Kabupaten Pohuwato Tonny Mopangga, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan Ferdy Rus Modanggu danpeserta Kegiatan forum anak daerah sebanyak 30 orang  dari forum anak kabupaten/ kota se-Provinsi Gorontalo.

“Melalui forum anak dapat bersosialisasi dengan teman sebaya terutama dalam hal berorganisasi. Hal yang tidak kalah penting anak juga dapat  belajar mengemukakan pendapat, aspirasi,  kepentingan dan kebutuhan secara lebih formal  sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mengawali sambutanya.

Forum Anak diharapkan bisa menjalankan peranya sebagai 2P yaitu pelapor terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak terlibat untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi.

Pelapor berarti terlibat aktif manyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhnya hak perlindungan anak di lingkungan masing-masing,”kata ucap Risjon sunge.

Kadis sosial menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, dengan hanya kebijakan pembentukan forum anak daerah Provinsi Gorontalo yang merupakan wadah untuk tempat penyaluran bakat dan minat anak.

Penghubung komunikasi pemerintah dan anak serta keluarganya, dan menjadi tempat untuk bersosialisasi terutama  masalah masalah yang rawan terjadi pada anak.

Sementara itu kata Rusmiaty Pakaya, Assisten 2 Bidang Ekonomi  dan Pembangunan mengatakan masalah anak ini berada dalam tingkat urgenitas, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mewakili Bupati Pohuwato sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Forum Anak Daerah tingkat Provinsi yang di selenggrakan di Kabupaten Pohuwato.

Forum anak ini juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana cara anak memperoleh hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan serta hak partisipasi.

Dalam harapanya Rusmiaty Pakaya  agar Forum ini mampu memaksimalkan kreatifitas dan keaktifan yang dimiliki anak melaui program dan kegiatan oleh forum anak itu sendiri.

 

Pewarta :  Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

GORONTALO- Bambang Trihandoko, Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, dalam sambutannya pada pembukaan pemagangan luar negeri (Jepang) menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo saat ini.

Salah satu yang menjadi masalah adalah kualitas dan keterampilan pekerja masih rendah, hal ini disebabkan karena penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan lebih didominasi oleh tamatan dan tidak tamat SD sebesar 57,01 persen (281.462 orang), SMP-SMU 32,06 persen (158.284 orang) dan universitas 10,93 persen (53.941 orang) pada Februari 2019. Angka ini didapat dari Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo.

“Melihat data tersebut, lulusan SD yang mendominasi berarti banyak pekerja yang bekerja di sektor informal,” kata Bambang Trihandoko saat membuka program pemagangan di Jepang yang berlangsung di Asrama Haji Gorontalo,Senin (15/7/2019).

Yang menjadi kendala lain adalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan pendapatan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja nasional Provinsi Gorontalo tahun 2017 menempati urutan ke 27 dari 34 provinsi se-Indonesia.

“Sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu,”kata Bambang Bambang Trihandoko, Senin (15/7/2019)

Bambang Trihandoko menjelaskan  antara pelatihan keterpaduan ini dilakukan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan jasa diperusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Bambang Trihandoko mengatakan tujuan dari pemagangan ini adalah menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, menciptakan tenaga kerja yang siap bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas, menambah sikap dan etos kerja agar lebih produktif, perluasan lapangan kerja/usaha mandiri, meningkatkan kesejahteraan peserta magang.

Mengakhiri sambutannya Bambang Trihandoko, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemagangan luar negeri (Jepang) merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia tenaga kerja yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di provinsi Gorontalo atau dengan membuka lapangan kerja baru.

 

Pewarta : Cheni Mahmud - Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo membuka Program Pemagangan Kerja di luar negeri bekerjasama dengan negara Jepang yang diikuti 150 orang.

Mereka akan diseleksi tim dari kementerian Tenaga Kerja dan Jepang.Peserta yang lulus akan diberangkatkan untuk magang kerja di Negara Matahari Terbit, Jepang.

Pemagangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa kamu muda di daerah ini berdasarkan kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Japan.

Sosialisasi program pemagangan luar negeri digelar Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo selama 2 hari, Senin-Selasa (15-16/7/2019) bertempat di Mess Haji Provinsi Gorontalo.

 “Program pemagangan ke Jepang dilaksanakan selama 3 tahun dengan beberapa tahap yang harus dilalui,” kata Bambang Trihandoko,  Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, saat membuka pemaganganke Jepang.

Bambang Trihandoko  menjelaskan, beberapa tahapan yang dimaksud adalah program pemagangan bulan pertama di Jepang disebut masa training atau kenshusei, yang artinya masa berlatih sambil bekerja, peserta masih berlatih penyesuaian di training center.

Bulan 2-12, peserta pemagangan akan dievaluasi kompetensinya dan untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya peserta harus lulus ujian yang diadakan pada akhir tahun pertama.

“Program pemagangan bulan kedua-selesai disebut technical intern training atau disebut juga masa jisshusei, yang artinya praktek kerja. Dan pada masa tersebut peserta sudah dilindungi oleh undang-undang perburuhan di Jepang,”jelas Bambang Trihandoko.  

 

Pewarta : Cheni Mahmud - Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

GORONTALO – Komunikasi Gubernur Gorontalo, Rusli  Habibie dengan Kementerian Sosial berhasil mendapatkan  anggaran bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

Sebanyak Rp3,2 miliar dari pusat akan dikucurkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi warga pedesaan dan pesisir di 3 daerah.  Pengucuran uang miliaran Rupiah ini adalah buah perjuangan Rusli Habibie dalam pemberdayaan masyarakat Gorontalo di pemerintah pusat.

“Gubernur berhasil meyakinkan pihak Kementrian Sosial melalui Direktorat Fakir Miskin. Tambahan anggaran sebesar Rp3,2 miliar diperuntukkan untuk tiga kabupaten di Provinsi Gorontalo,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge, Minggu (14/7/2019).

Tiga kabupaten yang mendapat bantuan ini adalah Kabupaten Gorontalo sebanyak 700 Kelompok Penerima Manfaat (KPM), Gorontalo Utara 500 KPM dan Pohuwato 1.600 KPM.

Selasa pekan depan rencananya tim dari Kemensos akan melakukan peninjauan kesiapan KPM dan usaha apa yang akan dikembangkan. Setiap kelompok yang lolos verifikasi akan menerima bantuan senilai Rp2 juta.

“Untuk Kabupaten Gorontalo lokusnya ada di Kecamatan Bongomeme dan Mootilango, Kabupaten Gorontalo Utara di Atinggola dan Gentuma Raya, serta Kabupaten Pohuwato di Kecamatan Popayato dan Randangan,” kata Risjon Sunge

Risjon Sunge berharap masyarakat yang diintervensi bantuan melalui Kube dapat meningkatkan produksi dan usaha mereka. Pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

 

Pewarta: Isam - Humas

KUNINGAN – Ground Breaking (peletakan batu pertama) proyek bernilai besar Bendung Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dipastikan pada Agustus 2019.

Hal ini disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di sela-sela studi banding pengelolaan Waduk Darma di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019).

“Insyaallah bulan depan dilakukan ground breaking oleh Pak Menteri. Pemenangnya sudah ada dari BUMN, anggarannya sekitar Rp2,2 triliun,” jelas Gubernur Rusli.

Rusli berharap agar pembangunan ini bisa didukung oleh masyarakat. Selain untuk sumber air bersih dan pengairan sawah, bendung Bulango Ulu juga bermanfaat untuk mencegah banjir dan destinasi wisata baru.

Terkait dengan studi banding pengelolaan danau di Waduk Darma, Rusli menilai waduk yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung itu sangat baik. Selain menjadi sumber air bersih dan pengairan 8.000 ha di wilayah Kuningan dan Cirebon, kondisi waduk bersih dan bebas dari keramba.

“Kita juga perlu menjaga dan merevitalisasi kembali danau di kita yang sudah ada. Selain danau Limboto, ada Perintis, di Boalemo juga. Ini yang kita ingin kerjasamakan dengan semua pihak,” imbuhnya.

Salah satu yang dipelajari dan ingin diaplikasikan di daerah yakni penerapan Perda Zonasi Danau dan Perda Zero Keramba. Beberapa faktor yang menyebabkan percepatan pendangkalan danau.

 “Kenapa? Karena keramba itu memicu pertumbuhan dan perkembangan eceng gondok. Masyarakat kita carikan pekerjaan lain tidak di danau. Kita ingin kembalikan fungsi danau untuk pengendalian banjir, perikanan air tawar dan pariwisata,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam- Humas

KUNINGAN – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus menancapkan kiprahnya di tingkat nasional. Selain dikenal oleh pejabat dan politisi nasional, kehadiran Gubernur Rusli memberi warna baru di daerah yang ia kunjungi.

Hal itu seperti yang terlihat saat Gubernur Rusli bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019). Awalnya kunjungan itu hanya diagendakan untuk studi banding pengelolaan Waduk Darma. Belakangan Rusli diminta oleh Bupati Kuningan Acep Purnama untuk melepas peserta Jelajah Wisata Kuningan (JWK).

 “Merupakan kehormatan Bapak Gubernur bersama rombongan hadir bersama kami. Ini merupakan sebuah kebahagian karena Kuningan dan Gorontalo bersaudara dalam NKRI. Hidup NKRI,” ucap Bupati Kuningan, Acep Purnama.

Even JWK dihadiri oleh 2.000 orang pecinta motocross se Jawa Barat. Petualangan alam itu melintasi 80 persen jalur baru serta 5 destinasi wisata di Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan bersama unsur Forkopimda setempat ikut bersama peserta.

“Mudah-mudahan bapak gubernur berkenan untuk melapas keberangkatan kami. Hidup Gorontalo, hidup Kuningan,” imbuh Acep.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut jika dirinya tidak asing dengan warga Kuningan. Selain pernah kuliah di STKS Bandung, Rusli pernah bekerja di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) Bandung.

“Mungkin Pak Bupati (Kuningan) baru sekali ke Ciniru, tapi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sudah berkali-kali dan tidur di Ciniru. Ciniru itu Pak Pangdam (XIII Merdeka) itu jauh sekali lokasinya. Saya tahun 1987 sudah mutar-mutar di Kuningan ini,” tutur Rusli.

Secara personal, jejaring Rusli juga terbilang cukup luas. Salah satunya Sekda Kuningan Dian Rahmad Kuningan merupakan adik angkatannya di STKS Bandung.

Rabu beberapa hari sebelumnya, Gubernur Rusli juga bertemu dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk membahas kerjasama pariwisata kedua daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

SUWAWA – Sebanyak 136 botol berisi minuman keras berhasil disita tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Bone Bolango, Jumat,  (12/7/2019).

Minuman keras yang disita ini terdiri dari berbagai merek, diantaranya cap tikus, bir bintang, pinaraci, dan bir hitam.

Menurut Plt Kepala Satpol PP,  Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, razia minuman keras ini memang telah dilaksanakan secara terpadu kerjasama dengan Satpol-PP kabupaten/kota.

“Pada Sabtu malam di Desa Botu Barani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango kami mengamankan136 botol miras yang akan diperjualbelikan,” kata Fayzal Lamakaraka.

Fayzal Lamakaraka juga menegaskan, pihaknya terus menggelar operasi yustisi untuk merazia peredaran miras dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo nomor 16 tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

“Kegiatan razia minuman keras ini sebagai upaya mengatasi penyakit masyarakat dan mencegah tindak kriminalitas yang terjadi akibat pengaruh minuman keras. Kami menegakkan Perda miras di kabupaten/kota,” tambah Fayzal Lamakaraka.

Sementara itu Kasat Satpol PP Bone Bolango Sugondo Makmur mengatakan kegiatan operasi gabungan bersama Satpol-PP Provinsi ini diharapkan terus dilaksanakan, karena Satpol-PP sebagai penegak Perda untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Terkait peredaran miras ini, di berbagai kegiatannya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tak henti-hentinya menegaskan bahaya miras ini, ia bertekat memberantas secara tegas. Bahkan ia meminta kepada TNI/Polri tegas terhadap pelaku pengedar miras. Jika perlu, pengedar diminta tembak di kaki untuk memberi efek jera.

 

Pewarta : PPID Satpol PP

SUBANG - Sekretaris Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (Yaphara) Nixon Ahmad menyatakan dukungannya terkait dengan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD dr  Hasri Ainun Habibie (RS Ainun Habibie).

Menurutnya, perlu ada kepastian hukum pembayaran setiap tahun mengingat Avaibility Payment (AP) atau proses pembayaran layanan berlangsung selama 20 tahun. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).

 “Yaa pada prinsipnya kami memberikan dorongan supaya bisa jalan. Hanya memang kemarin kita memberikan catatan-catatan khusus karena proses (pembayaran) proyek ini kan 20 tahun? melintasi 3 periode gubernur berikutnya termasuk 3 periode DPRD,” buka Nixon saat diwawancarai usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) KPBU RS Ainun di Subang, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019).

Nixon menilai KPBU RS Ainun tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan pembangunan infrastruktur, tapi juga harus dilihat dari prespektif politik khususnya dalam proses penganggaran. Menurutnya tidak cukup hanya diatur melalui Kepres ataupun Peraturan Menteri.

“Nah usulan kita sebenarnya, ada salah satu alternatif melalui Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan otoritas penganggaran. Meskipun berganti kepala daerah, berganti anggota DPRD maka pembayaran harus bisa dijalankan setiap tahun,” tandasnya.

Ia menilai pembagunan RS Ainun melalui mekanisme KPBU sudah tepat, meningat kemampuan fiskal Gorontalo sangat terbatas. Harapannya dengan pembangunan oleh pihak ketiga, maka RS Ainun bisa segera berdiri dengan kualitas layanan rumah sakit rujukan tipe B.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris A. Jusuf menyebut bahwa penetap Perda tidak dilakukan sekaligus untuk jangka waktu 20 tahun. Aturan pembayaran AP hanya ditetapkan melalui Perda APBD setiap tahun berjalan.

“Jadi sistemnya seperti pembayaran barang dan jasa, itu kita atur melalui APBD. Wajar ada kehawatiran semacam itu, tapi ini kan untuk kepentingan masyarakat? Masa’ tidak didukung oleh Gubernur atau DPRD periode berikutnya?” jelasnya.

Pembangunan RS Ainun melalui KPBU menggandeng pihak investor. Mereka bertanggungjawab membangun fisik, fasilitas medis dan lainnya untuk mewujudkan RS Ainun sebagai rumah sakit tersier rujukan tipe B. Kewajiban pemprov yakni membayar jasa layanan selama 20 tahun dengan taksiran Rp80-90 miliar per tahun.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2018 di atas rata-rata nasional, sebesar 6,74 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan yang cukup  signifikan.

Potensi kekakayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah ini juga menunggu untuk dikelola agar dapat memaksimalkan dinamika perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya pertumbuhan dan potensi kekayaan ini belum memberikan dampak terhadap kontribusi ekspor barang Indonesia, bahkan sumbangan perdagangan keluar negeri dari Gorontalo secara nasional hanya sebesar 0,03 persen.

Kondisi perekonomian ini disampaikan oleh Assisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Sukri Botutihe pada Rapat Koordinasi Ekspor Provinsi Gorontalo yang berlangsung Rabu (10/7/2019).

“Program optimalisasi ekspor Gorontalo perlu komitmen dari para pemangku kepentingan, termasuk sektor jasa penyedia kontener dan pelayaran,” kata Sukri Botutihe.

Pertemuan koordinasi ini digelar untuk mendorong peningkatan ekspor barang dari Provinsi Gorontalo.

Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai  Gorontalo dalam rapat ini mengatakan ada 3 tiga hal yang sangat diharapkan, pemuktahiran data, implementasi skema kontener lokal dan kontinyuitas asistensi kepabeanan.

“Tujuan ekspor ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, bertambahnya lapangan pekerjaan, investasi, meningkatnya dana dari pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), pengurangan biaya dan waktu yang lebih efisen,” ujar Sukri Botutihe.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan terus mendorong peningkatan ekspor seperti yang di harapkan Presiden Joko Widodo. Kunci pertumbuhan negara harus dapat didorong melalui ekspor dan investasi.

Dalam pertemuan ini juga hadir Kepala Bidang perdagangan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang terkait.

 

Pewarta :Ramli Mohne – Dinas Kumperindag

SUBANG – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menawarkan inevestasi manajemen Sari Ater selaku pengelola obyek wisata alam di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk berinvestasi di Gorontalo. Hal tersebut disampaikan saat menggelar studi banding, Jumat (13/7/2019).

Rusli bersama istri dan sejumlah pimpinan OPD berkesempatan menginap dan merasakan langsung konsep pengembangan obyek wisata alam air panas. Sari Ater dinilai pas dengan pemandian air panas di Lombongo di Kabupaten Bone Bolango.

“Sebelum ke sini saya ketemu pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau siap membantu pengembangan pariwisata dengan mendatangkan investor ke Gorontalo. Hari ini kami ke Sari Ater untuk studi banding dan menawarkan investasi,” jelas Rusli.

Sementara itu, Corporate Public Relation Manager Sari Ater, Yuki Azunia menyambut baik kedatangan gubernur bersama rombongan. Pihaknya berkeinginan untuk ke Gorontalo dan melihat dari dekat potensi Lombongo yang bisa dikerjasamakan.

“Kami dari pihak manajemen menyambut baik penawaran ini, dan berharap bisa ke Gorontalo untuk melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Tapi intinya faktor lingkungan menjadi utama. Seni budaya bisa terpadu,” terang Yuki.

Sari Ater memadukan konsep wisata alam terintegrasi. Selain pemandian air panas, banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan. Di antaranya berkuda, out bond, berkemah, bersepeda, offroad mobil dan motor. Sebagian aktivitas usahanya dikelola oleh warga sekitar di 7 desa.

“Selama 45 tahun kiprah kami ini, kami punya warga binaan. Ada hampir 500 pedagang, ada juga pengusaha kuda dan usaha ekonomi kreatif. Itu tidak kami miliki, tapi masyarakat termasuk sepeda air, flying fox, sepeda air dan lainnya,” imbuhnya.
Satu dari 10 obyek wisata unggulan Jawa Barat itu diperkirakan mampu menghidupi 10.000 warga disekitarnya. Konsistensinya sebagai obyek wisata halal tanpa minuman keras tidak saja menarik minat wisatawan lokal tapi juga mancanegara.

Malam sebelumnya, manajemen menjamu Gubernur, unsur Forkopimda dan pimpinan OPD dengan menu kambing guling. Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk rapat forkopimda membahas situasi keamanan dan ketertiban daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo