>
Jumat, 26 Juli 2019 08:38

TKPRD Survei Lapangan Mengecek Lokasi Usulan Proyek Di Kabupaten Gorontalo

Oleh
Beri rating
(0 suara)

LIMBOTO – Menindaklanjuti hasil pembahasan rapat Tim Koordinas Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahannya beserta dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo meninjau sejumlah lokasi yang diusulkan untuk dibangun proyek.

Dalam rapat TKPRD  membahas keinginan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang meminta rekomendasi tata ruang daerah, seperti permohonan pemanfaatan ruang pada kawansan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gorontalo, rencana pembangunan Pelabuhan Bilato, rencana pembangunan tambatan perahu di Kabupaten Boalemo, alokasi ruang perairan untuk pembangunan rumah makan terapung di Kabupaten Gorontalo Utara, dan kesesuaian tata ruang masterplan bandar udara Djalaludin Gorontalo.

“Tindak lanjut rapat TKPRD yang salah satu rekomendasinya adalah harus mensurvei kembali, untuk melihat titik koordinat rencana pembangunan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan” kata Kepala Bidang Tata Ruang dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, Kamis (25/7/2019)

Dari hasil peninjauan lokasi ini Sultan Kalupe menjelaskan, untuk rencana pembangunan tempat relokasi pedagang kuliner tradisional bisa dilakukan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ada di Kabupaten Gorontalo seluas 18.000 hektar dan yang nanti akan masuk pada zona LP2B itu hanya 13.000 hektar, jadi masih ada sisa sekitar 5000 hektar untuk cadangan.

“Lahan ini sudah ditimbun sejak beberapa tahun lalu, kemungkinan tidak sampai 5 hektar, juga sudah berdekatan dengan permukiman. Sehingga kami menyarankan agar ini dikeluarkan saja dari LP2B dan diganti dengan lahan sawah 5000 hektar,” jelas Sultan Kalupe

Untuk lokasi pembangunan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang loaksinya berada di Desa Hutadaa Kabupaten Gorontalo, TKPRD masih akan memetakan kembali apakah lokasi pembangunan tersebut masuk pada kawasan zona danau atau tidak. karena sesuai hasil kesepakatan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo luas danau itu 5.800 hektar.

“Kita akan petakan lagi apakah ini masuk pada zonasi danau di 5.800 hektar atau tidak. Tetapi kalau dia masuk pada zonasi tersebut, maka pertimbangan teknis yang akan kami keluarkan adalah tidak dibolehkan adanya permukiman, karena itu masih wilayah Danau Limboto” ujar Sultan Kalupe.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Muslihin Mahmud, berharap pembangunan bisa berjalan sesuai aturan yang ada. Sehingga tidak ada pengalihfungsian lahan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Gorontalo.


Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Baca 95 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo