>

JAKARTA -  Sejumlah saran dihasilkan dalam pertemuan antara Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo dan Kepala Badan Penghubung, Sudarman Samad, saat mengunjungi instansi pememrintah ini di Jakarta.

Salah satunya adalah DPRD mengharapkan Badan Penghubung dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya karena instansi ini merupakan fasilitator Pemerintah Provinsi Gorontalo di tingkat pusat.

Kinerja Badan Penghubung yang didukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran. Dukungan ini berupa SDM berupa 23 orang Aparat Sipil Negara (ASN), 33 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari sisi anggaran tahun 2019 ini Badan Penghubung digelontorkan Rp4 miliar.

“Pengelolaan anjungan Provinsi Gorontalo di Taman Mini Indonesia Indah direncanakan akan di serahkan pada Badan Penghubung,” kata Paris Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (9/10/2019).

Sementara itu pengelolaan Asrama Salemba dan Lenteng Agung yang sangat semrawut akan dialifungsikan menjadi rumah singgah.

“Untuk anjungan di TMII dan asrama akan ditindaklanjuti pada rapat bersama Sekretaris Daerah dan OPD terkait diantaranya Dinas Pariwisata dan Biro Umum dan Perlengkapan,” ujar Paris Jusuf.

Pewarta : M Yani Uno

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 03 Oktober 2019 07:24

FSPMI Sampaikan Aspirasi Ke DPRD

GORONTALO - Puluhan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (2/10/2019) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam aksi demo yang dijaga ketat oleh personel kepolisian itu, setidaknya ada 3 tuntutan yang diteriakkan massa FSPMI.

Koordinator Aksi, Meiske Abdullah, seusai diterima oleh Komisi IV mengatakan, kedatangan FSPMI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menolak PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu FSPMI ingin meminta DPRD untuk membuat surat tertulis ke Presiden dan Pimpinan DPR untuk tidak merevisi UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, meminta Badan Legislasi DPR untuk tidak memasukkan revisi UU nomor 13/2003 ke program legislasi nasional dan meminta rekomendasi tertulis dari Gubernur Gorontalo untuk menolak revisi UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan

"Kedatangan kami ke sini dalam rangka menyampaikan aspirasi yang pertama menolak iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  dan menolak PP.78/2015 tentang Pengupahan," kata Meyske Abdullah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi mengatakan, pihaknya terutama Komisi IV akan mendalami aspirasi yang disampaikan FSPMI.

Ditambahkan, aspirasi yang disuarakan oleh FSPMI akan disampaikan secepatnya kepada DPR dan pemerintah pusat.

"Yang pertama kita akan mendalami apa yang disampaikan temen-temen pekerja tadi, atas dasar aspirasi itu kami selaku pimpinan beserta Anggota Komisi IV akan menyampaikan ke senayan atas persoalan yang muncul di daerah," ujar Sofyan Puhi.

Pihaknya juga membuka ruang untuk FSPMI pada rapat-rapat komisi sebagai stackholder terkait permasalahan tenaga kerja dan pengupahan.

 

Pewarta : M YAni Uno – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024  dilaksaakan di ruang rapat paripurna dipimpin oleh Paris Jusuf, Senin (30/9/2019).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.

Rapat diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo oleh Sekretaris DPRD, Sul A Moito.

Yang dilantik adalah Ketua Dr Paris Jusuf, dengan para Wakil Ketua M Kris Wartabone, Sofyan Puhi, Awaludin Pauweni.

Pengucapan sumpah pimpinan DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD.

“Saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, pengucapan sumpah pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 hari ini  dapat terlaksana dengan  lancar, sukses dan khidmad,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf  berharap semoga momentum ini bisa menjadi awal yang baik bagi upaya optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam mengawal amanah dan aspirasi  masyarakat.

Ia menjelaskan, peristiwa ini merupakan momentum yang istimewa karena secara formal dan konstitusional telah resmi dan sah menjadi pimpinan di lembaga yang terhormat ini. Ia menganggap pelantikan ini merupakan kepercayaan dan kehormatan memimpin DPRD selama lima tahun ke depan.

“Kami menyadari bahwa momentum  ini sesungguhnya mengandung tantangan dan amanah yang sangat berat, karena peran dan fungsi yang akan kami emban sesungguhnya mengandung resiko conflict interest yang suka atau tidak suka dan mau tidak mau akan kami hadapi,” ujar Paris Jusuf.

Pimpinan maupun anggota DPRD ini dituntut untuk mampu mengelola baik fungsi dan peran sebagai pengemban aspirasi rakyat dan sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

DPRD saat ini dihadapkan untuk memilih prioritas keputusan yang bisa mewadahi seluruh kepentingan stakeholder, mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih utama atau mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah.

Menyadari kondisi tersebut, yang terpenting bagi DPRD adalah mampu memposisikan diri secara adil, berimbang dan proporsional dalam melaksanakan fungsi dan peran tersebut untuk sebesar-besarnya kepentingan bersama, baik kepentingan rakyat yang kami wakili maupun kepentingan kebijakan pemerintah daerah.

“DPRD harus mendorong pembangunan daerah agar berpihak pada kepentingan rakyat. Doa dan harapan kami semoga Allah SWT meridhoi dan selalu membimbing kami dalam melakukan ikhtiar dan komitmen serta senantiasa mendapatkan dukungan seluruh masyarakat Gorontalo dan juga mendapatkan support dari pemerintah daerah sebagai mitra kerja DPRD,” jelas Paris Jusuf.

 

Pewarta : M Yani Uno – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Grontalo, Paris Yusuf, menandatangani dekrit daulat Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo, Rabu (25/9/2019).

Isi dekrit ini adalah penolakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Apa yang tertuang dalam tuntutan mahasiswa dan pemuda kami tindaklanjuti, sesuai kewenengan yang ada,” kata Paris Yusuf.

Penandatanganan dekrit dilakukan Paris Yusuf, usai menerima perwakilan massa aksi aliansi mahasiswa dan pemuda Gorontalo di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

Itu dekrit yang berisi 7 poin adalah mencabut revisi UU KPK dengan menerbitkan Perppu yang mencabut UU KPK dan disetujui oleh DPR, mencabut revisi UU Pemasyarakatan yang memberikan kenikmatan bagi koruptor, membatalkan seluruh calon pimpinan KPK terpilih, menunda pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dari RUU KUHP, mencabut draf RKHUP dan melakukan kajian dan partisipasi publik kembali dalam penyusunan draf secara komprehensif sebelum melakukan pembahasan di DPR, mencabut pasal-pasal karet dalam Undang-undang ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dan menghapus pasal-pasal pada UU yang mengatakan bahwa tidak memberikan kebebasan untuk mengkritik presiden.

Dekrit ini ditandatangani setelah ribuan mahasiswa melakukan jalan kaki dari bundaran Tugu Saronde menuju gedung DPRD di tengah terik matahari.

 

Pewarta : M Yani Uno - Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA - RSUP Persahabatan di Rawa Mangun, Salemba, Jakarta Timur menerima kunjungan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Rabu (4/9/2019).

Rombongan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Conny Gobel bersama pimpinan dan anggota Komisi I, II, III dan IV yang berjumlah 18 orang.

Dalam kunjungan ini para wakil rakyat Gorontalo ini melakukan studi komparasi berkaitan dengan strategi yang dilakukan RSUP Persahabatan dalam peningkatan akreditasi.

Mereka diterima oleh Direktur Umum, SDM dan Pendidikan dr Rochman Arif, Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian dr Ika Sartika,  serta Ketua Tim Akreditasi dr Agung Heri Wahyudi,  dan Sekretaris dr Sitti Mardiana.

“Kami melakukan observasi dan referensi terkait dokumen, sarana dan prasarana serta diskusi,” kata Conny Gobel.

Dipilihnya Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan ini karena dinaggap lokasi yang tepat untuk belajar strategi peningkatan akreditasi.

 

Pewarta : M Yani Uno – Sekretariat DPRD

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TILAMUTA – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya menyatakan mendukung pembangunan obyek wisata Pantai Ratu di Desa Tenilo Kabupaten Boalemo namun harus memenuhi regulasi.

Pernyataan ini disampaikan pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas operasionalisasi obyek wisaya Pantai Ratu.

Rapat Forkopimda yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, Wakil Bupati Boalemo, Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Forkopimda Kabupaten Boalemo, OPD Kabupaten Boalemo serta masyarakat yang ada di sekitar.

Rapat ini digelar di Pantai Ratu Desa tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Senin (2/9/2019)

“Kami mengapresiasi forum yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Boalemo ini yang lintas tupoksi, kami mendapatkan pemahaman yang komperhensif terhadap permasaalahan yang ada di wilayah yang sementara kita tindaklanjuti ini,” kataParis Jusuf.

Paris JUsuf menjelaskan ada 2 OPD yang sangat menentukan dalam konteks regulasi ini, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan hidup.

“Kami berkesimpulan bahwa ini layak kita supoort akan tetapi mari kita penuhi regulasi  yang ada karena memang biasanya karena kita terlalu bersemangat kadang–kadang lupa bahwa ada regulasi yang harus dipenuhi,” papar Pars Jusuf.

Ia menilai rapat Forkopimda ini terbuka, melibatkan banyak orang dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Paris JUsuf juga meminta OPD terkait segera menindaklanjuti dengan memberikan solusi yang nyata, demikian juga Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mendindaklanjuti apa yang seharusnya dilakukan.

“Kalau memang harus cepat kenapa diperlambat, kalau memang harus lambat kenapa harus di percepat,” ujar Paris Jusuf.

Ia memastikan mendukung pengembangan destinasi wisata, akan ia juga meminta untuk menaati dan memenuhi regulasi.

 

Pewarta : M YAni Uno - Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO – Menyiapkan pelantikan 45 orang anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu, Sekretariat Dewan menggelar pertemuan dengan wartawan dari berbagai media.

Hajat besar pelantikan wakil rakyat yang baru ini akan menjadi peristiwa istimewa karena merupakan kegiatan lima tahunan.

Sebanyak 45 anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 akan diambil sumpah/janji yang dijadwalkan pada 9 September.

“Pengambilan sumpah/janji pada pelantikan anggota legislatif ini menjadi perhatian selruh masyarakat Gorontalo, mereka yang dilantik ini adalah wakil rakyat, sehingga informasi ini membutuhkan publikasi yang luas, ini perlu disiapkan,” kata Sekretaris Dewan,  Sul A Moito, Kamis (29/8/2019).

Dalam pertemuan ini, hadir seluruh media cetak, elekronik dan media dalam jaringan yang ada di Provinsi Gorontalo. Mereka akan meliput dan mempublikasikan kepada masyarakat.

Pertemuan dengan para wartawan ini merupakan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo  melalui Sub Bagian Humas dan Protokol.

Sul Amoito menjelaskan kerjasama dengan media yang baik melalui penyiapan yang matang akan menghasilkan penyebarluasan informasi yang akurat dan positif. Masyarakat dari berbagai daerah di Gorontalo juga secara langsung dapat menerima pemberitaan, kebutuhan  informasi mereka pun terpenuhi.

“Pemberitaan yang baik dan utuh dari berbagai media akan berdampak pada wakil rakyat. Masyarakat juga memahami lebih detail pekerjaan para anggota legislatif. Untuk itu mari kami dan media saling bekerja sama,” ujar Sul A Moito.

Dalam pertemuan ini disepakati pengaturan tata posisi peliputan, pada H-3 semua sudah melakukan setting peralatan, sehingga tidak ada lagi tambahan aktivitas pada hari H-nya.

Kepala Sub-bagian Humas dan Protokol, M Yani Uno menjabarkan untuk teknis peliputan dan pendokumentasian harus sudah selesai pengecekan pada H-3. Ia berharap para wartawan konsisten dan komitmen dengan apa yang telah sepakati bersama.

 

Pewarta : M Yani Uno – Sekretariat Dewan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo melakukan asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti-narkotika, Selasa (27/08/2019) di Gedung Rumah Tepi Sawah, Kota Gorontalo.

Narasumber dalam kegiatan ini Kepala BNNP Brigjend Pol Oneng Subroto, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf dan pemerhati pendidikan Syaiful Tumbela.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf mengatakan sangat menghargai kegiatan dilakukan BNN ini sebagai upaya untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia Kegiatan. Melalui asistensi ini perjuangan memberantas narkoba semakin ditingkatkan.

Asistensi penguatan pembangunan yang berwawasan antinarkoba yang diikuti stakeholder ini diharapkan mampu menjawab masalah Narkoba yang saat ini sudah mulai merebak di Gorontalo, apalagi saat ini dalam kondisi darurat narkoba.

DPRD Provinsi Gorontalo dalam fungsi legislasi telah melahirkan Peraturan Daerah  (Perda) nomor 4 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan  peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna pada 19 Maret 2019. 

“Peran DPRD Provinsi Gorontalo tidak hanya sampai pada melahirkan Perda akan tetapi sampai pada tingkat implementasi di mana dilaksanakannya pengawasan melalui komisi terkait,” kata Paris Jusuf.

Upaya pencegahan yang dilakukan adalah mewajibkan kepada pimpinan dan anggota DPRD menandatangani surat penyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa tidak akan menyalahgunakan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menjadi anggota DPRD.

“Pencegahan ini tidak hanya dilaksankan secara parsial akan tetapi secara komprehensif yang melibatkan seluruh stakeholder baik institusi Pemerintah, swasta maupun masyarakat, juga pelibatan lembaga keagamaan, lembaga adat,” jelas Paris Jusuf.

 

Pewarta : M Yani Uno - Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Bertempat di Desa Titidu Kecamatan Kwadang Kabupaten Gorontalo Utara digelar dialog interaktif DPRD Menyapa Rakyat Minggu (25/8/2019). Dialog ini merupakan kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh wakil rakyat di sisa masa jabatan periode 2014-2019.

Dialog ini dihadiri pimpinan Dewan, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin membuka dialog ini yang langsung mendapat respon dari masyarakat, karena para wakil rakyat turun langsung menjemput aspirasi.

“Kami atas nama lembaga mengucapkan terima kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi. Momentum ini sangat istimewa, masukan dan saran memperkaya laporan kinerja lembaga DPRD Provinsi Gorontalo,” kata La Ode Haimuddin.

Selama periode 2014-2019 DPRD sudah melahirkan 51 Perda antara 2014 - 2018 dan 6 peraturan daerah selama 2019. Program strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini adalah GORR, Rumah Sakit Asri Ainun Habibie. Yang akan menjadi rumah sakit rujukan wilayah indonesia timur dengan skema KPBU yakni kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha dengan anggaran Rp800 miliar.

“Belum semua keinginan dan program terwujudkan, sehingga di awal periode 2019-2024, mari kita bersinergi untuk mengatasi persoalan di daerah. Dengan slogan lebih cepat lebih baik,” kata La Ode Haimuddin.

Wakil Bupati Gorontalo Utara dalam sambutannya  menyampaikan, bahwa Undang-Undang 23 tahun 2014 sangat berbeda dengan Undang-Undang 32 tahun 2019 terkait aturan yang akan diterapkan.

Intervensi Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait kelautan di Gorontalo Utara saat ini sudah jalan namun tidak maksimal. Perairan utara ini yang merupakan sektor penghasilan daerah, bahkan dapat dimasikmalkan untuk menompang perekonomian daerah

“Jalan bypass yang dibangun Provinsi Gorontalo di beberapa titik di Kabupaten Gorontalo utara belum terealisasi penuh, apakah hal ini terbentur dengan kewenangan atau seperti apa, sehingga melalui dialog ini, kami pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berharap intervensi legislatif terhadap eksekutif,” ujar Thoriq Modanggu, Wakil Bupati Gorontalo Utara..

Pewarta : Moh. Yani Uno – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Sejumlah 300 orang pengunjuk rasa mendatangi gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (21/8/2019). Mereka ditemui oleh Hamzah Sidik, anggota Komisi I bertempat di ruang Dulohupa.

Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa ini menuntut hak buruh terkait kontrak kerja, izin mendirikan bangunan oleh perusahaan, mereka juga meminta DPRD agar mengundang perusahaan HTI untuk menyelesaikan mengenai hak  pekerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 apabila pihak perusahaan sudah bekerja lebih dari 3 tahun, minimal harus ada SK karyawan permanen, sementara di lapangan banyak buruh HTI yang sudah bekerja lama di perusahaan tersebut namun dengan status yang tidak jelas,” kata Amin Suleman, koordinator pengunjuk rasa.

Para peserta aksi juga menuntut mekanisme pengupahan ketenagakerjaan yang layak, juga mempertanyakan perusahaan apakah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kalaupun ada IMB kami mempertanyakan baik izin perusahaan operasional  danmeminta kepada DPRD Undang pihak perusahaan,” kata Ilham Demanto, penanggung jawab pengunjuk rasa.

Mereka juga menanyakan kasus BPJS ketenagakerjaan yang sudah dilimphkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan dari Kejaksaan Tinggi. Untuk itu DPRD Provinsi Gorontalo segera menelusuri untuk memperjelas kasus.

“Kami menanyakan keberadaan kayu yang sudah tidak layak pakai atau yang sedang ditebang apakah ini sudah ada pembayaran dari pihak perusahaan pada dinas terkait karena, kalau tidak ada pembayaran akan menjadi salah satu kerugian daerah jangan sampai pihak HTI sudah menebang tapi tidak membayar,” ujar Ilham Demanto.

Tuntutan pencemaran juga disuarakan oleh kelompok ini. Mereka menanyakan dokumen Amdal HTI,” jujur Ilham Demanto.

Terkait masa kerja karyawan yang hampir 7 tahun dengan status pekerja tenaga harian lepas, mereka meminta buruh memiliki status permanen bahkan THR pun dapat dibayarkan secara langsung. Mereka juga meminta karyawan yang lembur mendapat uang layak.

Hamzah sidik mengungkapkan, DPRD Provinsi Gorontalo akan meneruskan tuntutan pengunjuk rasa ini ke Komisi terkait dan akan mengundang HTI maupun Dinas terkait,” Kata Ilham Demanto.

 

Pewarta : M Yani Uno - Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo