>
Jumat, 09 Agustus 2019 20:39

DPRD Sosialisasikan Perda Nomor 1 Dan Nomor 4 Tahun 2019

Oleh
Beri rating
(0 suara)

 

GORONTALO -  Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Provinsi Gorontalo yang tentram, tertib dan disiplin serta jauh dari narkoba.

Agar Perda ini diketahui oleh masyarakat luas, maka DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi pada Jumat (9/8/2019) di Desa Tenggela Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan ini dibarengkan dengan sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf mmebuka sosialisasi ini di depan masyarakat Desa Tenggela. Hadir juga Satuan Polisi pamong Praja (Satpol  PP) Kepala Seksi PPNS Budiyanto, dan Kepala Bidang Pencegahan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Gorontalo, Muchars Daud yang sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan ini.

“Narkoba menyebabkan kecelakaan, untuk itu kami berharap sosialisasi ini  harus dilaksanakan secara maksimal, ada edaran dan ditindaklanjut  dari Kepala Desa dan mengomunikasikan kepada masyarakatnya. Masalah narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab masyarakat,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf juga mengingatkan pentingnya keluarga sebagai benteng penanggulangan narkoba. Peran kleuarga sangat efektif untuk menghindarkan anggotanya dari jerat barang haram ini.

Budiyanto dari Satpol PP menjelaskan pihaknya tahu persis lahirnya Perda ini, mengapa Perda ini lahir karena bagaimana Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui DPRD mengeluarkan regulasi yang ada di Daerah Gorontalo.

“Dalam Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban, ada beberapa poin penting yang diatur di dalamnya, pertama tertib jalan seperti diketahui banyak jalan yang semrawut, di atas trotoar sering dibuatkan bangunan, tertib sungai,” ujar Budiyanto.

Ia juga menjelaskan masyarakat yang suka memanfaatkan sungai untuk dibuat tempat jualan, tertib lingkungan yang dijelaskan tentang penjualan petasan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang , tertib Kependudukan Masyarakat wajib memiliki KTP sanksi kurungan 3 bulan atau denda 50 juta

“DPRD bertindak cepat mengeluarkan Perda ini karena sudah mencelakaan orang maka dibuatkan regulasi Peraturan DPRD dengan alasan melindungi masyarakat dari penyalahagunaan narkoba ini,” kata Muchard Daud.

Seorang peserta sosialisasi menyoroti penjualan miras yang merajalela dan perlu sosialisasi dan penindakan. Masyarakat meminta pemerintah menindaklanjuti penjualan miras di Desa Tabumela.

Sejumlah kerawanan juya dipaparkan peserta sosialisasi seperti peredaran miras di desa, pemakaian lem untuk mabuk-mabukan, hingga gangguan akibat galian C yang tidak mengantongi izin.

 

Pewarta : M Yani Uno – Sekretariat DPRD

Baca 97 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo