>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) berupaya untuk memfasilitasi produk UKM Gorontalo tembus di toko-toko ritel. Caranya dengan mempertemukan pelaku UKM dengan toko-toko ritel ternama, asosiasi ritel (Aprindo) serta pusat pusat penjualan oleh oleh Gorontalo.

“UKM menerima penjelasan bagaimana harusnya standar produk yang bisa dijual. Mulai dari kemasan, kualitas produk termasuk standar perizinannya,” ungkap Kadis Kumperindag M. Nadjamuddin usai membuka acara Fasilitasi Kemitraan Usaha UKM di Hotel Horison, Kota Gorontalo, Kamis (10/10/2019).

Lebih lanjut Nadjamuddin menjelaskan, potensi UKM di Provinsi Gorontalo cukup besar yakni berjumlah 14.388 unit hingga tahun 2018. Produk yang dihasilkan pun beragam mulai dari olahan pangan hingga beragam kerajinan tangan.

“Kami berharap melalui kegiatan yang digelar dua hari ini bisa meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar serta yang tidak kalah penting membangun mindset positif para pelaku usaha,” imbuhnya.

Selain memfasilitasi perluasan pasar ke toko toko ritel, Diskumperindag juga menghadirkan dua marketplace yakni Shopee dan Bukalapak. Mereka diajarkan cara memasarkan produk secara daring atau online.

 

Pewarta: Isam - Humas

TILONG KABILA – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus pintar, memiliki integritas tinggi dan mampu bekerja secara professional. Kemampuan ini harus ditunjukkan dalam kerja nyata, bukan pada transkrip nilai akademik.

Selain itu sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN dituntut netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) untuk menjalankan tugasnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat memberikan materi sekaligus arahan kepada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Angkatan XVI Provinsi Gorontalo Tahun 2019 di Kampus II Badan Diklat, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (11/10/2019).

“jadi seorang ASN bukan hanya pintar saja, tapi tanggung jawab, disiplin, dan yang paling penting mampu menjadi aparatur yang profesional serta memiliki integritas dalam mengemban pekerjaan,” ujar Darda.

Darda mengatakan bahwa para CPNS yang diterima hingga tahap ini adalah yang mampu dan memiliki komitmen kuat. Ia pun mengajak semua peserta untuk menjadi abdi negara yang terampil agar dapat memberikan sumbangsih terbaik untuk bangsa dan negara.

“Asah kemampuan kalian karena dinamika perubahan ini sangat cepat, jika sebagai pengelola kita tidak cepat maka tertinggal lah kita. Organisasi menuntut kita untuk terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Struktural Muhammad Sapril mengatakan, Latsar CPNS angakatan XVI gelombang II dan III ini diikuti 41 peserta yang terdiri dari tenaga medis, guru serta staf teknis yang berada di berbagai OPD

Ia mengungkapkan, pelaksanaan diklat ini berbeda dengan diklat-diklat sebelumnya dimana diklat dasar saat ini menggunakan metode pembelajaran di dalam kampus dan luar kampus. Metode ini lebih memberikan kesempatan kepada seluruh CPNS untuk menggali kemampuan mereka.

“Jadi, fasilitator hanya mengarahkan saja agar mereka benar-benar berani untuk mengembangkan diri melalui materi materi yang mereka terima melalui metode diskusi, tanya jawab dan game game yang bermanfaat untuk diterapkan pada saat mereka melaksanakan tugas nanti,” ujarnya.
Safril berharap diklat ini bisa diikuti dengan baik karena merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

“Walaupun para CPNS ini sudah memiliki NIP tapi tidak ada jaminan mereka lulus menjadi PNS. Karena jika nilai mereka dibawah standard maka mereka akan kita tindaklanjuti untuk proses pemberhentian,” tandasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

JAKARTA  – Sebanyak 2 kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan, Jumat (11/10/2019).

Penyerahan kapal ini dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut, Agus Purnomo kepada Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. bertempat di Kantor Kemenhub, Jakarta. Penyerahan ini ditandai dengan Penandatanganan Surat Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima.

Tahun 2019 ini Kementerian Perhubungan mengalokasikan 50 unit kapal untuk seluruh provinsi di Indonesia. 2 unit dialokasikan untuk membantu transportasi antar pulau di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato.

“Pak Dirjen yang saya hormati, kami sangat bersyukur dan bangga mendapatkan kapal. Ini harapan dari kami serta masyarakat khususnya di Indonesia Timur,” ucap Rusli saat didaulat memberikan sambutan mewakili kepala daerah yang hadir.

Menurut Gubernur Rusli, bantuan kapal Pelra sangat besar artinya bagi masyarakat Gorontalo. Bukan hanya dalam hal harga kapal berbanderol Rp2,3 miliar per unit, tetapi juga terkait akses masyarakat serta mendukung pariwisata sebagai salah satu program unggulan.

“Untuk itu pak Dirjen, saya mewakili teman teman dari Indonesia Timur sangat berharap agar bantuan kapal seperti ini dapat ditambah lagi tahun depan,” ujar Rusli Habibie.

Kapal yang diberinama Bandawa Nusantara 85 dan Bandawa Nusantara 86 merupakan jenis kapal kayu berukuran 35 GT dengan kapasitas angkut 24 penumpang dan 5 orang awak. Kapal mampu membawa bobot barang 10 ton dengan kecepatan 9 knot.

Pewarta: Isam - Humas

Jumat, 11 Oktober 2019 18:47

Enam Pengemis Ditertibkan Tim Terpadu

GORONTALO – Sebanyak 6 orang pengemis diamankan tim terpadu di sejumlah lokasi karena dianggap menganggu ketertiban masyarakat, Kamis (10/10/2019).

Tim terpadu yang berasal dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan kebakaran serta Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo. Para pengemis ini diamankan di 2 lokasi, 1 orang di Kabupaten Gorontalo dan 5 orang di Kota Gorontalo.

Para pengemis ditertibkan di kompleks jembatan telaga, sepanjang jalan John Ario Katili, di depan Mall Gorontalo serta perempatan masjid Baiturrahim kota Gorontalo.

Saat ditertibkan, para pengemis tidak memberikan perlawanan sehingga langsung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Sekretaris Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, Ruly Lasulika mengatakan, penertiban ini adalah program rutin yang dilaksanakan secara berkala dan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP).

“Penertiban ini sebagai tindak lanjut hasil pemantauan lapangan sejak beberapa hari terakhir terhadap para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang cenderung mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan diri mereka sendiri,”kata Ruly Lasulika.

Setelah diamankan, para pengemis selanjutnya diberikan pembinaan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Ia berharap agar keluarga atau kerabat bisa menjaga dan melakukan pendampingan mandiri kepada PGOT.

 

Pewarta : PPID Satpol PP

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mendukung lomba debat hukum yang akan digelar oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Bagaimana bentuk dukungannya untuk kegiatan itu, Idris Rahim memberikan beberapa saran kepada panitia pelaksana terkait materi yang perlu diperdebatkan pada lomba tersebut.

“Hal-hal yang berkembang saat ini seperti Rancangan Undang-Undang KUHP dan revisi Undang-Undang KPK, bisa menjadi bagian dari materi debat. Termasuk penegakkan hukum terkait minuman keras dan narkoba di Provinsi Gorontalo, juga perlu diangkat,” kata Idris Rahim, Kamis (10/10/2019).

Idris Rahim berpesan, esensi lomba debat hukum bisa memberikan pemahaman kepada peserta depat, juga masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Idris Rahim meminta mahasiswa bisa menjadi pionir dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum.

“Mahasiswa harus berperan aktif dalam pembudayaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku,” ujar Idris Rahim.

Lomba debat hukum yang akan digelar pada tanggal 4-6 Novemver 2019 di aula Fakultas Hukum UNG mengangkat tema ‘Menegakkan Marwah Konstitusi untuk Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi’. Lomba akan diikuti oleh siswa SMA/SMK dan mahasiswa utusan dari perguruan tinggi se Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba mengumpulkan seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo di Belle li Mbui, Kota Gorontalo, Kamis (10/10/2019).

Pertemuan itu untuk menyampaikan pentingnya diseminasi informasi program pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah melalui media daring (online) dan media cetak.

Tiga hal yang menjadi penekanan Sekda, salah satunya penguasaan program dan publikasi keberhasilan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim ke masyarakat.

“Misalkan di bidang pertanian, perikanan memberikan informasi di medsos agar masyarakat tahu apa yang bapak ibu kerjakan. Mulai hari ini kita berikan kewenangan kepada pimpinan OPD mulai dari kepala bidang dan kepala seksi untuk mengontrol dan menugaskan minimal 2 pegawai mengirimkan bukti bahwa inilah kinerja pemerintah,”ucap Darda Daraba.

Selain diseminasi informasi di website pemprov dan media sosial, ia meminta juga setiap OPD mempublikasikan program di media cetak yang selama ini sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah. Akan ada rubrik khusus di bagian depan bawah Koran lokal yang akan diisi secara bergilir oleh setiap OPD.

Informasi yang diberi nama kolom “kerja kerja kerja NKRI” di surat kabar akan berada di bagian paling depan. Halaman itu akan diisi oleh OPD untuk memaparkan data dan informasi capaian pembangunan selama ini berdasarkan tema dan program masing-masing.

Hal berikutnya yang menjadi penekanan kepada para pejabat yakni pentingnya menjadi semua ASN sebagai agen pariwisata daerah. Ia meminta setiap PNS untuk mengunggah foto destinasi wisata di media sosial, minimal dua obyek wisata setiap pegawai.

“Gambar apa aja, yang penting viralkan minimal 2 foto. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena ini sudah ada contoh di Banyuwangi luar biasa peningkatan income perkapitanya gara gara mulai dari anak SD aktif memposting pariwisata yang ada di daerahnya,” tegasnya.

Terakahir menyangkut pendataan kembali Jamkesta. Hal ini menyusul instruksi gubernur agar ada pendataan ulang peserta jaminan kesehatan secara faktual.

Peserta Jamkesta yang merokok akan diperiksa dokter dan hasilnya akan dicoret dari daftar kepesertaan. Bukan saja bagi orang yang merokok, tapi satu keluarga yang dijaminkan melalui APBD Pemprov Gorontalo.

 

Pewarta: Isam/Nova - Humas

GORONTALO –  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, memaparkan mekanisme strategis tender/seleksi pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di mana, semua dokumen yang digunakan harus mengacu pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Terbitnya Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 maka tender barang dan jasa dilaksanakan lebih awal. Dalam peraturan menyebutkan pemilihan segera dilaksanakan setelah RUP dan PAGU anggaran ditetapkan,” kata Darda Daraba saat memaparkan materi pada rapat Persiapan Tender/Seleksi Dini Pengadaan Barang dan Jasa, di Balroom Hotel Maqna, Kamis, (10/10/2019).

Lebih lanjut Sekda memaparkan, ada beberapa point penting dalam tender/seleksi dini untuk pengadaan barang/jasa, yang telah diatur dalam LKPP nomor 9 tahun 2018, diantaranya dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, ada pula penambahan PAGU anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti rugi dan lain sebagainya.

Sementara itu Direktur Pengadaan Jasa Kontruksi Kementrian PUPR, Sumitro menyampaikan seleksi tender barang/jasa ini, Kementrian PUPR ingin mendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo agar pada  Januari sudah ada progres barang/jasa yang dilelang, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih berkualitas.

“Kami melakukan seleksi tender itu mendahului DIPA. Jadi kalau persiapannya sudah memadai maka kita segera lakukan, tentu saja tanda tangan kontraknya nanti DIPAnya sudah ada. Ini juga menghemat waktu, karena kalau lelang bisa dimajukan maka Januari bisa tanda tangan kontrak,” paparnya.

Rapat persiapan tender seleksi barang/jasa ini akan berlangsung dua hari ke depan (besok, jumat). Adapun peserta yang hadir sebanyak 100 orang yang terdiri dari setiap perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Prasarana Pemukiman, SMPT Penyerahan Perumahan, serta satuan kerja OPD.

 

Pewarta : Nova/Ecin - Humas

GORONTALO - Transportasi laut sebagai media penghubung antarwilayah menjadi salah satu pendorong peningkatan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Melalui transportasi laut ini menjadi sarana perdagangan hasil pertanian seperti jagung dan juga ternak yang banyak diantarpulaukan ke Kalimantan.

Upaya penguatan moda laut ini dilakukan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie sebagai angkutan barang di laut dengan memperjuangkan pengadaan kapal tol laut khusus ternak.

Perjuangan meyakinkan Kementerian Perhubungan agar Gorontalo memperoleh  kapal tol laut khusus ternak ini membuahkan hasil. Satu dari 6 kapal tol laut khusus ternak tersebut berhasil diperjuangkan dan memiliki pangkalan di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

“Alhamdulillah keberadaan kapal tol laut khusus ternak ini telah dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan instansi terkait serta para pedagang sapi untuk melakukan pengiriman  perdana ternak sapi antar pulau dari Pelabuhan Kwandang Provinsi Gorontalo ke Balikpapan di Kalimantan,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kamis (10/10/2019).

M Jamal Nganro menjelaskan kapal Tol Laut Khusus ternak ini memiliki beberapa kelebihan, dari aspek biaya transportasi pengiriman ternak melalui Kapal ini lebih murah Rp500 ribu per ekor dibandingkan dengan perngiriman ternak melalui Palu atau Tolitoli ke Pulau Kalimantan (kalau menggunakan tol laut biayanya Rp750 ribu per ekor, melalui Palu Rp1,25 juta per ekor),  karena kapal tol laut tersebut di subsidi oleh pemerintah. 

Waktu tempuh lebih cepat, 2,5 hari dengan menggunakan kapal tol laut khusus ternak ini. Dibandingkan melalui Palu atau Tolitoli akan memakan waktu satu minggu karena dari Gorontalo melalui jalan darat ke palu atau Tolitoli kemudian diangkut dengan kapal tradisional/kapal kayu ke Kalimantan dan rawan terjadi kematian ternak dalam perjalanan, di darat/mobil maupun di atas kapal karena menggunakan alat angkutan yang tidak berstandar.

“Keamanan dan keselamatan ternak tebih terjamin karena kapal tol laut khusus ternak dilengakapi fasilitas kandang yang baik, Blouwer untuk sirkutasi udara, dokter hewan dan asuransi ternak, sehingga pengurangan bobot ternak selama di perjalanan dapat diminimalisir,” jelas M Jamal Nganro.

Selain itu juga ada jaminan asuransi dari PT ASDP selaku operator pengoperasian kapal tol laut khusus ternak, jika terjadi kematian ternak di atas kapal atau selama dalam pelayaran maka pihak PT ASDP bekerja sama dengan perusahaan asuransi  akan memberikan biaya penggantian.

“Diharapkan kepada masyarakat dan pedagang ternak antarpulau untuk memaksimalkan pemanfaatan kapal tol laut khusus ternak ini,” papar M Jamal Nganro.

Di sisi lain kapal ini tidak hanya digunakan untuk memuat ternak tetapi dapat juga diimanfaatkan untuk memuat barang  hasil bumi dengan tariff yang murah karena di subsidi oleh pemerintah.

 

Pewarta : Darmawangsah – Dinas Perhubungan

GORONTALO –  Pengawasan pengelolaan arsip sangat penting untuk menciptakan tertib arsip di lembaga kearsipan kabupaten maupun kota di Provinsi Gorontalo.

Tertib arsip ini dapat dirasakan saat dibutuhkan, dapat dengan mudah dan cepat memperolehnya sehingga pelayanan ke masyarakat sangat cepat dan berkualitas.

Hal ini disampaikan oleh Yosep Koton, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo pada rapat penyusunan laporan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan kabupaten/kota, Rabu (9/10/2019).

Yosep Koton menjelaskan sejumlah peraturan seperti Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, turunannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang pedoman pengawasan Kearsipan.

Regulasi ini menegaskan penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengolahan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka penyelenggaraan kearsipan harus sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan  kearsipan maka dilaksanakan pengawasan kearsipan.

“Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional,” kata Yosep Koton.

Kegiatan yang menghadirkan tim monitoring TLHP Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo serta Kota Gorontalo ini dilaksanakan di hotel Grand Q selama 2 hari dengan narasumber Nurgamah dari ANRI.

 

Pewarta : Domy – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

GORONTALO – Untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional pengawas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar Workshop Audit Internal bertempat di Grand Q Hotel Gorontalo, Senin (10/7/2019).
Workshop yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pengawas saat melaksanakan audit dalam pekerjaannya, sehingga bisa bekerja sama secara teamwork serta saling mendukung antara P2UPD dan Auditor.

“Kami menegaskan untuk bisa memahami peran sebagai pengawas atau sebagai auditor sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjutnya. Di sinilah kami memerlukan kerjasama pihak BPKP untuk peningkatan kapasitas P2UPD untuk mensinergikan dengan auditor yang sudah ada di Inspektorat,” jelas Iswanta, Inspektur.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Supriyadi saat memberikan pengantar Diklat pada workshop ini menjelaskan audit yang dilakukan harus mengacu pada standar audit internal Auditor Indonesia.

Ia juga menjelaskan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan audit antara lain, control base, process base, risk base, dan risk management base.

Supriyadi berharap pengawas lebih mengedepankan konsultasi sehingga bisa memberikan solusi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang bagaimana pemerintahan tata kelola yang lebih baik dan meminimalkan risiko.

 

Pewarta/Foto : Reza Akase

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo