>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo turut meramaikan bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo pada Selasa, (15/10/2019) tersebut merupakan acara serentak di seluruh Polda se Indonesia.

“Baksos Kesehatan Polda Gorontalo menyasar pada masyarakat kurang mampu atau belum sempat melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Sunatan massal, pengobatan gratis, pelayanan KB, donor darah, serta pembagian sembako merupakan layanan yang dibuka pada kegiatan tersebut.,” ungkap Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Gorontalo, Kombespol Samsul Huda saat membacakan sambutan Kapolda Gorontalo.

Ditempat yang sama, pemprov Gorontalo melalui Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo juga berkontribusi dengan menyalurkan bantuan bagi 1500 warga Kecamatan Tabongo, bantuan benih padi bagi enam kelompok tani serta bantuan benih jagung.

“Kemarin sore saya 1500 orang di Kayubulan bagi-bagi sembako. Hari ini di Batudaa, besok di Pone. Insya Allah sampai tahun 2022, sampai akhir jabatan saya periode kedua saya akan bikin pasar murah setiap saat di kampung-kampung dan desa-desa,” ujar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sambutannya.

Bantuan senilai Rp100 ribu/orang yang diserahkan dalam bentuk paket sembako Natura tersebut terdiri dari beras lima kg, gula satu kg, minyak satu liter dan telur sepuluh butir. Ada juga bawang merah, bawang putih dan cabe masing masing setengah kilogram.

Pewarta : Gina - Humas

GORONTALO – Sebanyak 160 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo hasil Pemilu Serentak tahun 2019 mengikuti pelatihan orientasi di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (15/10/2019).

Pelatihan yang digelar oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim menekankan pada tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk fungsi legislasi, Idris berharap anggota DPRD dapat merumuskan dan menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mampu menarik masuknya investasi ke daerah.

“Keberhasilan DPRD itu bukan diukur dari banyaknya Perda yang dihasilkan. Tetapi bagaimana Perda yang disusun itu mampu menarik investasi ke daerah, bukan sebaliknya menghambat atau mempersulit masuknya investor,” tegas Idris.

Selanjutnya untuk fungsi anggaran, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo tersebut mengutarakan pentingnya sinergitas dan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menyusun anggaran yang pro rakyat. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Satu rupiah pun dari anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan dikelola dengan baik,” ujarnya.

Sementara untuk fungsi pengawasan, Wagub Gorontalo dua periode itu mengemukakan bahwa pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintah. Dikatakannya, fungsi pengawasan DPRD pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri RI, Erliani Budi Lestari yang mengatakan bahwa DPRD memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai mitra kepala daerah, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutup Erliani.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO  – Sebanyak 160 orang anggota DPRD periode 2019-2024 yang terpilih pada Pemilu Serentak 2019 mengikuti pelatihan orientasi tugas bagi anggota DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (15/10/2019).

Mereka berasal dari Kabupaten Gorontalo sebanyak 35 orang, Boalemo 25 orang, Pohuwato 25 orang, Bone Bolango 25 orang, Kabupaten Gorontalo Utara 25 orang, dan Kota Gorontalo sebanyak 25 orang.

Pelatihan ini diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo.

Sofyan Ibrahim menjelaskan, materi pelatihan orientasi tugas anggota DPRD meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wawasan kebangsaan. Materi lainnya tentang fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD, sistem pemerintahan Indonesia, hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta isu-isu aktual di daerah.

Sementara Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Erliani Budi Lestari menuturkan, anggota DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk periode 2019-2024 berjumlah 17.910 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dari periode 2014-2019 sebanyak 16.895 orang.

 “Dengan peningkatan dari sisi kuantitas diharapkan pula dapat meningkatkan kinerja DPRD lebih baik. Anggota DPRD harus memiliki kompetensi yang prima untuk menjawab dan mewujudkan ekspektasi masyarakat yang begitu besar,” kaat Erliani Budi Lestari.

Pelatihan orientasi tugas akan berlangsung selama empat hari dari tanggal 15 hingga 18 Oktober 2019. Narasumber pada pelatihan tersebut terdiri dari widyaiswara, pakar, dan akademisi yang telah memiliki sertifikat Training of Traniner Orientasi anggota DPRD, serta narasumber umum dari KPK, BPK, BPKP, serta Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan pendidikan Alquran mulai dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Ranperda usul inisiatif DPRD itu disetujui oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie untuk dibahas sesuai mekanisme dewan.

Ada 3 Ranperda yang disampaikan pada Rapat Paripurna Tingkat I yang turut dihadiri Wakil Gubernur Idris Rahim, Selasa (15/10/2019). Dua Ranperda lainnya yakni Ranperda Penyelenggaraan Lanjut Usia dan Ranperda tentang Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu.

Gubernur Rusli atasnama eksekutif menerima usul tiga Ranperda tersebut. Meski begitu ada dua catatan yang ia kemukakan, pertama menyangkut waktu yang tinggal dua bulan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, Ranperda harus menjadi acuan dan dapat diterapkan sebaik-baiknya.

Masalah pendidikan Alquran bagi Rusli sangat mendesak untuk diterapkan di daerah. Selain sebagai penerapan ajaran agama yang penduduknya mayoritas muslim, pendidikan Alquran dibutuhkan untuk menekan angka peredaran dan konsumsi miras yang cukup tinggi di Goronralo.

“Bukan saja bisa membaca, bukan saja bisa menulis tapi harus bisa melaksanakan isi Alquran. Kita masyarakat 97 persen penduduknya beragama Islam. Tanpa Perda (Miras) pun agama sudah melarang untuk mengkonsumsi miras,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD, Adnan Entengo menjelaskan bahwa Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Alquran memiliki dampak strategis. Sebab selama ini agama dan budaya paling banyak dijadikan sebagai hukum tidak tertulis, atau tidak menjadi sebuah tradisi yang mengikat dalam menjalankan aktifitas keagamaan.

 “Dengan kata lain bahwa peraturan hukum tidak tertulis mempermudah digerakkan oleh perkembangan zaman yang terus berubah secara cepat. Akhirnya melalui peraturan daerah dapat memberikan garansi terhadap ketahanan tradisi ibadah dan nilai nilai keagamaan,” ucap anggota DPRD dari PKS itu.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo segera membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Hotel Amaris, Kota Gorontalo, Selasa (15/10/2019).

Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi dan koordinasi permasalahan dan kendala di lapangan terkait bencana kebakaran hutan dan lahan. Dari bencana kebakaran yang beberapa kali terjadi di Gorontalo inilah Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupaka isu yang hangat dibicarakan sampai tingkat nasional yang terjadi setiap tahun di musim kemarau, penyebab terjadinya Karhutla 99 persen adalah ulah masayarakat,” kata Fayzal Lamakaraka, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi akibat kesengajaan maupun factor alam menyebabkan banyak kerugian seperti musnahnya keanekaragaman hayati dan plasma nuftah, mengancam keselamatan jiwa masyarakat sekitar dan gangguan asap yang menggangu kesehatan dan jalur tansportasi.

Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi yang hadir membuka rakor ini mengungkapkan Provinsi Gorontalo yang memiliki kawasan hutan seluas 12.215,44 km persegi sangat berpotensi terjadinya Karhutla .

“Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Untuk itu peran para pihak mulai dari tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk memfasilitasi dan meningkatkan koordinas, integrasi, sinkronisasi dan sinergi,” kata Sutan Rusdi.

Sutan Rusdi juga menjelaskan, usaha melalui keterpaduan lintas sektor dalam hal kebijakan, hukum dan pendanaan juga merupakan hal yang sangat penting.

Hadir sebagai pembicara dalam Rakor tersebut dari Korem 133/Nani Wartabone, Letkol (Kav) Ronny Tobigo, Kasie Ops Korem 133/NWB.

“Kami berharap Rakor pembentukan brigade ini akan terus berlanjut ke pembentukan Brigade Karhutla di Provinsi Gorontalo,” ujar  Letkol (Kav) Ronny Tobigo.

Sementara itu, Mujiastuti dari  Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan meningkatnya jumlah titik api/ hot spot tahun 2019 ini diharapkan mendorong pemrrintah daerah membentuk Brigade/Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sampai ke tingkat wilayah, sehingga memudahkan penanganan.

“Dibutuhkan upaya pencegahan Karhutla dengan melibatkan semua pihak, baik Pemerintah, TNI/Polri, Pemangku Kepentingan dan utamanya masyarakat dalam mensosialisasikan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Mujiastuti.

Dalam Rakor ini hadir  perwakilan Polda, Bappeda, Biro Hukum Organisasi, Dinas Pertanian, UPTD KPH Dinas LHK, Balai Gakum LHK Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III, Manggala Agni Daops Bitung, BPDASHL Bone Bolango, BPKH Wil XV, Taman Nasional, BKSDA Sulut, Basarnas, BPBD se Provinsi Gorontalo, dan Pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta Japesda dan Burung Indonesia.

Yang mencuat dalam pembahasan dalam Rakor Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini adalah pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah petani yang mempersiapkan lahan untuk ditanami.

Petani yang selesai memanen melakukan pembakaran pada residu hasil memanen, untuk itu peserta Rakor mengharapkan parsitipasi Dinas Pertanian untuk melakukan penyuluhan pencegahan terjadinya karhutla. Hal senada juga disampaikan Kepala KPH Wilayah Kabupaten Gorontalo dan Perwakilan pemegang izin penggunaan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru – Dinas LHK

GORONTALO - Satu lagi terobosan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program NKRI Jilid 1 dan Jilid 2 yang disambut gembira masyarakat.

Terobosan ini adalah gagasan dan konsep kebijakan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berbasis pengelolaan perikanan dari hulu-hilir, yaitu melakukan penguatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pelaku usaha perikanan sampai pemenuhan kebutuhan pemasaran hasil perikanan.

Terobosan pengelolaan perikanan dari hulu-hilir bidang pemasaran hasil perikanan yaitu mengubah pola pelaku pemasaran hasil perikanan yang selama ini menggunakan sepeda onthel menjadi motor yang memiliki kota berpendingin (coolbox). 

Program ini disambut gembira oleh pedanag ikan keliling yang selama ini mengandalkan sepeda kumbang untuk menjajakan dagangan ikan segarnya.

“Pedagang ikan keliling tadinya hanya sekali dalam sehari menggunakan sepeda ontel sekarang menjadi dua sampai tiga kali menjual hasil perikanan,” kata Sila N Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. 

Di sisi lain, masyarakat konsumen hasil perikanan, terutama kaum wanita dan ibu rumah tangga merasa terbantu dengan tersedianya ikan dengan kualitas baik, karena ikan yang dipasarkan disinpan dalam coolbox bersirkulasi dan tidak lama dalam perjalanan karena menggunakan motor yang dirancang khusus untuk pemasar hasil perikanan. 

Terobosan yang diambil oleh Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur, Idris Rahim  ini merupakan langkah positif dan bisa menjadi salah satu program inovasi daerah karena bisa mengatasi permasalahan di masyarakat.

“Selama ini pedagang ikan hanya menggunakan sepeda kumbang dan saat ini dengan  kebijakan gubernur digantikan dengan sepeda motor yang dilengkapi coolbox,  manfaat lainya adalah dengan digantikan sepeda dengan motor juga menjawab program pemerintah dalam penyediaan hasil perikanan yang berkualitas sehingga kualitas mutu ikan bisa terjaga sampai ke konsumen,” jelas Sila Botutihe.

Sila Botutihe  juga menjelaskan terobosan  ini menjawab permasalahan masyarakat yang jauh dari pasar hasil perikanan, sehinggga dengan restrukturisasi sarana pemasaran ikan ini, Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) di Gorontalo bisa terjaga dengan baik. 

Sila Botutihe juga mengatakan bantuan pemerintah kepada pedagang ikan bersepeda dari tahun 2012 hingga 2019 sejumlah 465 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Perubahan sepeda kumbang ke motor bercoolbox memberikan dampak signifikan bagi pelaku atau pedagang ikan. Dampak tersebut yaitu meningkatnya pendapatan hariannya dari penjualan ikan. 

Pada saat menggunakan sepeda kumbang pendapatan bersih rata-rata per hari yang didapat hanya Rp 20-30 ribu.  Setelah mendapatkan bantuan motor dari Pemerintah  Provinsi Gorontalo, pendapatan rata rata bersih pedagang ikan meningkat menjadi Rp70-110 ribu atau meningkat 266,6 persen.

Program ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo, berdasarkan data statistik perikanan dan kelautan tahun 2018 angka konsumsi ikan meningkat dari tahun ke tahun, pada 2014 konsumsi ikan sebesar 46,81 kg/kapita per tahun dan pada akhir 2018 naik menjadi 58.10 kg/kapita per tahun atau naik sebesar 24  persen.

Angka komsumsi ikan provinsi Gorontalo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional, pada 2014 secara nasional sebesar 38,14 kg/kapita per tahun dan pada akhir tahun 2018 secara nasional hanya sebesar 50,69 kg/kapita per tahun. 

Data ini menunjukkan program pengelolaan pemasaran hasil perikanan berbasis dari hulu-hilir yang digagas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim “ sepeda kumbang ke motor berkotak pendingin memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

 

Pewarta : Yanto - DKP

GORONTALO – Antrean panjang masyarakat yang ingin mendapatkan BBM dibahas pada rapat yang digelar Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorotalo, Selasa (15/10/2019).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Gorontalo nomor 050/Bag.Ekbang/988 yang memaparkan situasi dan kondisi antrean kendaraan bermotor di setiap SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Rapat dipimpin Asisten Bidang Pembangunan, Sutan Rusdi, yang dihadiri Dinas PNM ESDM dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Pertamina, Hiswana Migas dan Kepala Bagian Ekbang Kabupaten/Kota.

“Tujuan rapat adalah untuk menyikapi dan mencari solusi terkait antrean panjang masyarajat yang ingin mendapatkan BBM di SPBU dan membahas usulan kuota BBM Provinsi Gorontalo tahun 2020,” kata Sagita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi.

Untuk mengantisipasi antrean panjang BBM di SPBU, ada beberapa alternatif solusi yang ditawarkan Pertamina yakni membuat kebijakan di setiap SPBU hanya boleh menjual satu jenis BBM bersubsidi, membuat kartu khusus bagi pengguna Bio Solar. Penerbitan Kartu ini nantinya bekerjasama dengan Bank, antrean dengan menggunakan nomor antrian. pemilik kendaraan mendaftarkan nomor kenderaannya ke petugas SPBU. Pada saat pengisian nanti akan dihubungi oleh petugas/operator via pesan singkat atau apliaksi whatsapp.

Dalam rapat ini diputuskan penanganan antrean panjang dengan memilih opsi ketiga, namun regulasinya masih akan dibahas kembali oleh Pertamina dan Hiswana Migas

“Pengajuan kuota BBM subsidi Provinsi Gorontalo tahun 2020, Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan ke Dinas PNM ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo,” ujar Sagita Wartabone.

 

Pewarta : Nikma Bouty – Biro P2E

GORONTALO - Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi triwulan III tahun anggaran 2019 di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (15/10/2019).

Rakor ini dipimpin oleh Plh Sekretaris Daerah, Sukril Gobel, yang menghadirkan kepala-kepala OPD, Bupati dan Walikota, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaaan Wilayah XXVI, Ketua DPRD, Ketua Komisi II dan Komisi III DPRD, kepala-kepala instansi vertikal yang ada di Provinsi Gorontalo.

“Tujuan rakorev triwulan III ini untuk melihat sejauhmana serapan anggaran APBD dan APBN di Provinsi Gorontalo,” kata Sagita Wartabone, Kepala Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo.

Sagita Wartabone menjelaskan Rakorev ini juga membandingkan capaian penyerapan anggaran triwulan III tahun 2018 yang target fisik bulan September 2018 sebesar 62.54 persen, dan target keuangan bulan September 2018 = 62.11 persen, sedangkan realisasi fisik bulan September 2018 = 66.66 persen, dan realisasi keuangan bulan September 2018 sebesar 60.08 persen.

Tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yaitu target fisik September 2019 sebesar 65.56 persen, dan target keuangan bulan September 2019 sebesar 59.25 persen.

Untuk  realisasi fisik bulan September 2019 sebesar 75.49 persen, dan realisasi keuangan bulan September 2019 sebesar 67.04 persen.

Dari 33 OPD,  27 di antaranya telah melampaui target fisik dan Keuangan. TEPRA Biro Pengendalian Pembangunan memberikan apresiasi kepada 5 OPD yang yang melampaui target fisik dan keuangan progress bulan September 2019, yaitu Inspektorat yang realisasi target fisik 84,49 persen, realisasinya 91,17 persen, target keuangan 71,43 persen dengan realisasi 74,27 persen. Biro Pengadaan target fisik 86,42 persen dengan realisasi 88,99 persen, target keuangan 82,79 persen dan realisasinya 88,25 persen. Dinas Pertanian target fisik 80,57 persen dengan realisasi 85,25 persen, target keuangan 77,05 persen dan realisasinya 82,64 persen. Biro P2E target fisik 72,04 persen realisasinya 85,20 persen, target keuangan 59,09 persen dan realisasinya 83,08 persen. Sekretariat Daerah DPRD target fisik 68,10 persen realisasinya 84,54 persen, target keuangan 61,41 persen realisasinya 77,50 persen.

Untuk realisasi DAK Fisik Provinsi Gorontalo bulan September 2019 sudah 53 persen dari pagu anggaran Rp 110.219.947.000. Realisasi Fisik APBD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo berdasarkan aplikasi e-Monep periode bulan September 2019 adalah Kabupaten Bone Bolango, realisasi fisik 73.83 persen,  realisasi keuangan 66.42 persen. Kabupaten Pohuwato, realisasi fisik 67.14 persen,  realisasi keuangan 63.95 persen. Kabupaten Boalemo, realisasi fisik 62.71 persen, realisasi keuangan 55.03 persen. Kota Gorontalo, realisasi fisik 61.47 persen  realisasi keuangan 52.4 persen. Kabupaten Gorontalo, realisasi fisik 59.86 persen realisasi keuangan 52.98 persen. Kabupaten Gorontalo Utara, realisasi fisik 37.2 persen  realisasi keuangan 35.2 persen.

Perkembangan Inflasi Bulanan Nasional dan Gorontalo tahun 2019, bulan September 2019, Gorontalo tercatat deflasi sebesar -0,34 persen (mtm) atau menurun cukup tajam dibanding inflasi bulan Agustus 2019 yang tercatat inflasi sebesar 0,71 persen (mtm).

“Komoditas penyumbang inflasi pada bulan September 2019, diantaranya ikan ekor kuning, cabai rawit, pisang, sayuran. Capaian inflasi Gorontalo lebih rendah jika dibandingkan tingkat inflasi nasional pada bulan September 2019 yang juga tercatat deflasi sebesar  0.27 persen (mtm),”ujar Sagita Wartabone.

Laju inflasi tahun kalender sebesar 2,40 persen dan laju inflasi “year on year” (September 2019 terhadap September 2018) sebesar 3,37 persen, masih dalam sasaran tahunan 2019 sebesar 3,5 ± 1 persen.

 

Pewarta : Meyke Sabu

GORONTALO – DPRD menggelar rapat paripurna pembahasan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), bertempat di ruang rapat, Senin (14/10/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Paris Jusuf, ini diawali dengan penjelasan Komisi IV sebagai pengusul pengajuan 2 Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Alquran yang dibacakan oleh Adnan Entengo.

“Ada banyak kebaikan dan harapan yang diperoleh warga lanjut usia dari Ranperda ini, antara lain harapan terhadap kerabat/keluarganya, pelayanan terhadap lansia harus dilakukan dengan ikhlas dan wajar, harapan lansia terhadap masyarakat, lansia tetap menjadi bagian dari masyarakat dan dilibatkan dalam setiap kegiatan termasuk memberikan pengalaman serta ilmu yang dimilikinya,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf juga menjelaskan, kebaikan dari Ranperda ini juga adalah harapan lansia terhadap pemerintah agar mengembangkan program ekonomi bagi lanjut usia potensial, memberi jaminan hidup bagi lansia tidak potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu, jaminan kesehatan bagi lansia yang murah/gratis.

Juga menyediakan fasilitas umum bagi lansia, membentuk wadah untuk bersosialisasi bagi lansia misalnya posyandu lansia, menyediakan panti yang layak bagi lansia yang terlantar.

Terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran, nilai tertinggi pendidikan dalam pandangan Islam adalah keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.

“Gorontalo dikenal dengan falsafahnya yakni ‘adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, konteks tersebut yang selanjutnya menjadi bingkai dari penciri tradisi Islam  Gorontalo dan merupakan formulasi nilai-nilai local,” papar Paris Jusuf.

Penjelasan Komisi I sebagai pengusul pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi, AW Thalib menjelaskan penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat memerlukan data kependudukan yang akurat dan tepat agar tidak menimbulkan persoalan ketidaktepatan sasaran dari pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Masih banyaknya masyarakat Gorontalo yang belum memiliki NIK sehingga menjadi penghambat pemberian pelayanan dasar, dan diperlukan cara yang strategis dan sinergis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” kata AW Thalib.

Rapat paripurna diakhiri dengan penandatangan 3 buah Ranperda oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo

 

Pewarta : PPID Sekretariat DPRD

GORONTALO - Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan (BPMJB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo saat ini tengah dalam proses akreditasi.

BPMJB terus melakukan terobosan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Salah satu yang dihadapi adalah adaptasi perkembangan Industri 4.0. Untuk itu  BPMJB bekerja sama dengan CV Daep IT, tengah menyiapkan peluncuran aplikasi pelayanan berbasis website, untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan pengujian material jalan dan bangunan.

Kepala BPMJB, Zulkarnain Daniel mengatakan mereka membuat aplikasi Website untuk mempermudah pelayanan permohonan pengujian material jalan dan bangunan dan untuk menghadapi industri 4.0.

“Menghadapi industri 4.0 kami sedang mengembangkan aplikasi yang memudahkan jangkauan pengguna jasa pengujian material jalan dan bangunan,” kata Zulkarnain Daniel, Senin (14/10/2019).

Selain itu Zulkarnain Daniel juga menambahkan aplikasi tersebut akan menampilkan menu informasi BPMJB dan apa saja yang akan diujikan pada pelayanan laboratorium tersebut.

“Di website itu kita akan informasikan semua tentang Laboratorium dinas PUPR Provinsi Gorontalo baik itu parameter uji, waktu pelaksaan dan satuan biaya yang akan di bebankan ke pemohon” ujar Zulkarnain Daniel.

Sementara itu Kepala Seksi Uji Meterial Jalan dan Bangunan, Nugraha Oktofelly Dewaputu juga menjelaskan bahwa ide awal dari aplikasi ini agar mempercepat arus komunikasi antara pemohon dan petugas UPTD.

“Rata-rata masyarakat sudah memakai smartphone, jadi saat sosialisasi aplikasi ini diharapkan sudah lebih gampang untuk digunakan, meski masih ada pembenahan dalam aplikasi tersebut namun kita akan upayakan secepatnya selesai sebelum diluncurkan pada Hari Bakti PU” jelas Nugraha Dewaputu.

Nugraha Dewaputu juga menambahkan adanya aplikasi tersebut dapat mempermudah pengaturan dan penyimpanan file  administrasi dalam pengujian material jalan dan bangunan.

“Nantinya file pengujian sampai dengan hasil pengujian kita aman dan tertata rapi. Dan BPMJB siap kapan saja saat dibutuhkan, baik itu perusahaan maupun perseorangan, apalagi kami dalam proses akreditasi,” tutup Nugraha Dewaputu

 

Pewarta  : Yudi – Dinas PUPR

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo