>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

LIMBOTO BARAT – Ribuan warga di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo menikmati aneka produk pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

Pasar murah yang dikemas dalam bentuk Bakti Sosial NKRI Peduli itu juga diisi dengan pemberian bantuan pertanian dan pelayanan kesehatan gratis.

Bakti sosial yang digelar ke 132 ini menurut Rusli sebagai bukti kecintaannya kepada rakyat. Rakyat yang telah memilihnya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim selama dua periode.

“Karena saya sadar sudah tujuh tahun menjadi Gubernur ini karena dipilih oleh rakyat, termasuk rakyat di Limboto Barat ini bapak ibu sekalian. Program-program harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Rusli.

Gubernur berharap program pasar murah bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota. Subsidi bahan pangan ini jika dilakukan secara masif dan berkelanjutan tidak saja mampu menekan inflasi tetapi juga meringankan beban belanja warga.

“Uang ini bukan uangnya pak gubernur. Ini uang rakyat yang kami kembalikan lagi ke rakyat,” imbuhnya.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, pemprov melalui Dinas Kumperindag menjual 7 bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih dan rica masing masing setengah kg. Semuanya dijual paket Rp55.000,- atau serba lima ribu.

Dilaksanakan juga penyerahan bantuan pertanian bagi warga yang gagal panen akibat kekeringan beberapa waktu lalu. Lahan sawah yang puso di Kabupaten Gorontalo sebanyak 359,75 hektare dan lahan jagung seluas 32 hektare.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo untuk membantunya memberantas narkoba, mengingat semakin maraknya peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kepala BNNP Gorontalo yang akan dilantik, Suparwoto dan Gubernur Gorontalo di Rumah Jabatan Gubernur, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

“Tadi Pak Gubernur pesan, bantu saya perangi narkoba. Itu sudah tugas kami. Kami akan berusaha semampunya,” ungkap Suparwoto.

Jumlah pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo berdasarkan data BNN RI prevalansinya hingga saat ini mencapai 1,9 persen atau sebanyak 10.244 orang dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo.

Suparwoto menambahkan pihaknya akan memperketat pengawasan peredaran barang haram tersebut, terutama yang disuplai dari luar daerah Gorontalo.

Rencananya Suparwoto akan mengikuti serah terima jabatan pada Kamis besok (17/10/2019). Suparwoto yang sebelumnya bertugas di Lembaga Pendidikan (Lemdik) Mabes Polri menggantikan Brigjen Pol Oneng Subroto.

 

Pewarta : Gina - Humas

GORONTALO – Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memegang peranan sangat penting sekaligus memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan semua itu butuh kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka kegiatan koordinasi pertambangan mineral kepada pemerintah daerah dan pemegang IUP yang digelar oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, di Ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kewenangan sektor pertambangan sudah dialihkan pada Pemerintah Provinsi dan Pusat. Oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan izin, pembinaan pengawasan dilakukan oleh dinas yang menangani urusan ESDM tiap provinsi maupun Kementerian ESDM,” kata Idris.

Idris menuturkan, profil sektor pertambangan di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 terdiri dari delapan IUP mineral logam dan dua kontrak karya. Sedangkan untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebanyak empat IPR mineral logam, serta 103 IUP mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di lima kabupaten.

“Melalui koordinasi ini diharapkan pengelolaan IUP bisa efisien, berdaya saing serta berwawasan lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili oleh Kasubid Pelayanan Usaha Mineral, Kris Oktariyuda menyampaikan kegiatan koordinasi yang digelar bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI ini, tujuan utamanya untuk pemenuhan kewajiban yang sepatutnya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi serta pemegang IUP.

Koordinasi ini dihadiri oleh pelaku usaha pertambangan se Provinsi Gorontalo. Kegiatan ditutup dengan tanya jawab antara Kementrian ESDM sebagai panitia dengan para peserta.

Pewarta : Ecin - Humas

GORONTALO – Sengketa tapal batas antara Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mendapat respon dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Rabu (16/10/2019), Gubernur Rusli mengundang seluruh pemangku kepentingan di rumah jabatan. Pertemuan berlangsung tertutup yang diikuti oleh Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Rachmad Fudail dan Danrem 133 Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiauw. Ikut pula Ketua DPRD Paris A Jusuf, Kepala BIN Daerah Daeng Rosada dan Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin.

Juru Bicara Gubernur Noval Abdussamad menjelaskan, Gubernur Rusli memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur diplomasi. Pihaknya sudah beberapa kali menghubungi Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang ikut menjamin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antar kedua daerah.

“Pada tanggal 22-23 Oktober, setelah pelantikan (Presiden) akan ada pertemuan di Kementrian Dalam Negeri untuk membahas persoalan ini. Awalnya sebelum tanggal itu, namun pertimbangannya ada pelantikan Presiden jadi pertemuan dilakukan usai pelantikan,” jelas Noval.

Menurut Noval, Gubernur meminta semua pihak khususnya warga di perbatasan untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi yang dapat merugikan. Blokir akses jalan dan anarkisme bukan solusi untuk menyelesaikan masalah.

“Pak Gubernur mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan masyarakat Gorontalo Utara untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Percayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Sengketa antar dua kabupaten ini berimplikasi pada dua desa yakni Cempaka Putih dan Papualangi, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Jika merujuk pada Keputusan Mendagri No. 59 tahun 1992 maka dua desa itu masuk Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Penarikan garis batas Segemen Desa Umu (Wumu), menyusuri Sungai Tolinggula yang melewati Desa Tolinggula Ulu, Tolinggula Tengah, Tolite Jaya, Ilomangga dan Tolinggula Pantai, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hal itu dinilai bertentangan dengan Peta Keresidenan Manado No. 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal batas merujuk pada Bukit Wumu, Bukit Dengilo dan Pegunungan Pangga atau yang dikenal dengan Kerataan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185.5-197 Tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kepmen yang diganti dengan Kepmendagri No. 59 tahun 1992.

“Kita prinsipnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Wilayah. Jadi ada empat yang menjadi persyaratan yaitu geografis, yuridis, sosiologis dan historis. Kita akan siapkan semua materinya,” ungkap Wabub Gorut Thariq Modanggu.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO- Dalam rangka memperdalam kemampuan kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikanya, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi 64 Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se-Provinsi Gorontalo.

Diklat yang dilaksanakan di Hotel Grand Q ini berlangsung selama 3 hari, Senin-Rabu (14-16/10/2019) bertujuan agar setiap kepala sekolah dapat menyusun rencana pengembangan sekolah berdasarkan hasil analisis capaian 8 Standar Pendidikan Nasional dan dapat diimplementasikan di sekolah.

Plt Kepala Dinas Dikbudpora, Ramlah Habibie, yang didampingi Kepala Bidang Ketenagaan dalam sambutanya menyampaikan, peserta yang mengikuti kegiatan ini akan dinilai berdasarkan penilaian sikap 30 persen, Penilaian pengetahuan  30 persen dan Penilaian Keterampilan 40 persen.

“Semua penilaian akan diakumulasikan dan akan diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan bagi yang lulus serta bagi yang tidak lulus akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali” kata Ramlah Habibie.

Ramlah Habibie berharap setelah mengikuti Diklat ini setiap kepala sekolah mampu mengimplementasikan kebijakan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebijakan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pengelolaan satuan pendidikan secara maksimal.

Turut hadir sebagai narasumber, Koordinator Pengawas dan utusan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo dalam memberikan arahan serta strategi manajerial pendidikan kepada para peserta.

 

Pewarta : PPID Dikbudpora

GORONTALO - Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan harus memiliki 2 standar kelayakan, yaitu layak tangkap dan layak simpan.

Kecakapan menentukan standar ini akan menghasilkan kualitas ikan yang segar dan baik. Ikan yang segar dan memiliki nilai mutu yang baik harga jualnya tinggi, dengan harga tinggi akan meningkatkan pendapatan dan itu yang menjadi keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pengetahuan dan kemampuan nelayan menangani ikan di atas kapal itu perlu untuk menjaga mutu dari ikan yang di tangkap,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo saat membuka bimbingan teknis Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di Daerah di hotel Grand Zanur, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

Bimtek ini merupakan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, telah ditetapkan produk pangan termasuk hasil perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat menjamin kesehatan.

“Nelayan adalah pahlawan pangan di sektor kelautan dan perikanan dalam menjaga mutu ikan hasil tangkapan yang dimulai sejak penanganan ikan di atas kapal,’ ujar Sila Botutihe.

Untuk itu kompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama penunjang keberhasilan operasi penangkapan ikan, penguasaan kompetensi awak kapal dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang didapatkan melalui pendidikan dan latihan sertauji sertifikasi awak kapal penangkapikan.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Rabu, 16 Oktober 2019 19:27

DKP Sertfikasi 40 Nelayan Awak Kapal

GORONTALO - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan nelayan melalui bantuan sarana dan prasarana, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Salah satu yang dilakukan adalah menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di Daerah yang bertempat di ruang Lahilote, Grand Zanur Hotel, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebanyak 40 orang nelayan awak kapal dari kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo ikut dalam bimbingan teknis ini. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh pemateri yang berasal dari Direktorat KAPI KKP.

“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan nelayan awak kapal ikan,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Sila Botutihe menjelaskan, dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, telah ditetapkan produk pangan termasuk dalam hal ini hasil perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat menjamin kesehatan manusia.

 “Bimtek ini sangat penting karena pengetahuan tentang penanganan ikan di atas kapal itu perlu untuk menjaga mutu dari ikan yang di tangkap,” kata Sila Botutihe.

Sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah ada 140 orang nelayan yang telah menerima sertifikasi, jumlah ini sangat minim dibandingkan jumlah nelayan yang ada di Gorontalo, yang mencapai 19 ribu orang. Namun pemerintah Provinsi Gorontalo setiap tahunnya terus menambah anggaran untuk meningkatkan SDM nelayan, tahun 2020 kami menganggarkan 50 orang peserta untuk mengikuti kegiatan seperti ini.

Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Direktorat Kapal dan alat Penangkapan ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lingga Prawitaningrum menjelaskan Pemerintah Pusat setiap tahunnya terus meningkatkan kompetensi dan sertifikasi nelayan penangkap ikan agar ikan hasil tangkapan nelayan bisa diekspor ke luar negeri.

Untuk mendapatkan sertifikasi ini sangat mudah, tetapi harus memenuhi persyaratan baik administrasi maupun secara teknis. Secara administrasi cukup melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, foto dan ujian tulis. Nelayan yang dinyatakan lulus langsung mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh KKP.

Setelah diberikan bimbingan teknis dan mendapatkan sertifikat, peserta akan diberikan evaluasi dan disertifikasi oleh KKP melalui DKP Provinsi Gorontalo untuk melihat oautput dari hasil peningkatan SDM.

 

Pewarta : Yanto – PPID DKP

Rabu, 16 Oktober 2019 01:21

DPRD Provinsi Gorontalo Bentuk 3 Pansus

GORONTALO – DPRD Provinsi Gorontalo membentuk 3 panitia khusus (Pansus) untuk mempercepat proses pembahasan 3 Ranperda yang sebelumnya telah diajukan legislatif dalam rapat paripurna.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf mengatakan pembentukan 3 pansus ini telah dilakukan usai rapat paripurna penyampaian 3 Ranperda tersebut.  

“Pansus ini kami berikan target sebulan untuk bisa mematangkan dan menyelesaikan pembahasan tiga ranperda, agar segera bisa disahkan,” kata Paris Jusuf, Selasa (15/10/2019).

Sesuai hasil rapat internal Dewan telah disepakati struktur kepengurusan Pansus tersebut, yakni Pansus Satu Ranperda penyelenggaraan administrasi kependudukan diketuai AW Thalib, Wakil Ketua M Hidayat Bouty, anggota Fikram Salilama, Yeyen Sidiki, Oktohari Dalanggo, Espin Tulie, Ance Robot, Yuriko Kamaru, Loly Yunus, Fadli Hasan, M Nasir Majid, Irwan Mamesah, dan Arifin Djakani.

Pansus Dua Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Ketua Idrus Mopili, Wakil Ketua Hamid Kuna, anggota Meyke Kamaru, I Wayan Sudiarta, Veny Anwar, Arifin Ali, Irwan Berahim, Fitriani Dunda, Ismail Alulu, Faisal Hulukati, Usman Tahir Razak, Siti Nurain Sompie, Jasin U Dilo, Manaf A Hamzah, dan Sintje Kadji.

Sedangkan Pansus Tiga Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Alquran, Ketua, Adnan Entengo, Wakil Ketua Suharsi Igirisa, anggota Sun Biki, Wasito Somawiyono, La Ode Haimuddin, Dedi Hamzah, Indri Monoarfa, Adhan Dambea, Sri Masri Sumuri, Sulyanto Pateda, Nani Mbuinga, Erwinsah Ismail, dan Guntur M Thalib.

Menindaklanjuti pembentukan 3 Pansus ini, masing-masing pansus merencanakan melakukan konsultasi dan rapat koordinasi dengan OPD terkait.

GORONTALO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat laporan akhir penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) pekerjaan ruas jalan Pentadu-Mananggu segmen Bolihutuo-Kramat oleh konsultan perencanaan CV Arvil Tunggal’29.

Rapat yang dilaksanakan di gedung PIP2B dibuka Kepala Bidang Binas Marga, Abdul Fandit Ahmad dan dihadiri oleh Pimpinan CV Arvil Tunggal’29 Carter Labook, Pemda Boalemo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo, Kepala Desa Bolihutuo, Kepala Desa Kramat dan sejumlah dinas terkait, Selasa (15/10/2019).

Dalam sambutannya Abdul Fandit Ahmad mengatakan, rencana pembangunan ruas jalan Pentadu-Mananggu segmen Bolihutuo-Kramat tersebut sudah dicanangkan secara oleh Gubernur Gorontalo dan Pangdam XIII/Medeka. Juga sudah dilaksanakan laporan awal penyusunan UKL dan UPL oleh CV Arvil Tunggal’29 di desa Kramat, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo pada beberapa waktu lalu.

“Setelah ruas jalan ini dicanangkan Gubernur Gorontalo bersama Pangdam XIII/Merdeka. Konsultan Arvil Tunggal’29 juga sudah melaksanakan diskusi atau laporan awal UKL dan UPL ini di kantor Desa Kramat Kabupaten Boalemo pada beberapa waktu lalu,” kata Abdul Fandit Ahmad.

Dari rapat atau diskusi yang dilaksanakan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang nantinya akan segera ditindaklanjuti Pemda Boalemo dan tim konsultan diantaranya terkait ganti untung terhadap tanaman milik masyarakat, isu perubahan trase (jalan) dan yang terakhir terkait ganti untung terhadap beberapa bangunan milik masyarakat yang penganggarannya pada tahun 2020.

“Hasil rapat ada 3 hal, ganti untung tanaman milik masyarakat yang akan selesai pada akhir Oktober ini, karena masih dilakukan identifikasi oleh dinas terkait, isu perubahan trase terhadap lahan yang telah dihibahkan namun itu tidak benar dan yang terakhir adanya tiga buah rumah milik masyarakat yang tahun ini belum sempat dibebaskan oleh Pemda Boalemo karena penganggaranya pada tahun depan,” jelas Abdul Fandit Ahmad.

Untuk pembangunan ruas jalan Pentadu-Mananggu segmen Bolihutuo-Kramat yang direncanakan sepajang 6,6 km dengan lebar 12 m ini, pembangunan tahap awal akan menelan anggaran APBD sebesar Rp2 miliar dan akan diswakelola ke TNI.

Sementara itu Carter Labook, pimpinan konsultan CV Arvil Tunggal’29 mengatakan masyarakat pemilik tanaman tidak perlu khawatir karena anggaran untuk ganti untung dari Pemda Boalemo sudah tersedia dan berharap dukungan dari dinas terkait.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena tanamannya tetap diganti rugi dan saya berharap dukungan dari Pemda Boalemo untuk membantu dalam hal percepatan prosesnya, karena pelaksanaan MoU atau kesepakatan dengan TNI itu sudah harus dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” ujar Carter Labook.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

JAKARTA –Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) siap membantu memberikan pendampingan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal mengembalikan aset-aset negara yang telah dikelola ataupun dimiliki oleh pihak swasta.

Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi, Gorntalo Darda Daraba usai menghadiri Seminar Nasional tentang Peran Kejaksaan Dalam Penyelamatan Aset Negara Sebagai Pilar Pembangunan Nasional di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

“Kejaksaan agung akan siap mendampingi Pemerintah Provinsi untuk mengembalikan aset-aset negara yang dikelolah oleh swasta. Tadi bahkan telah kita dengar bersama, Walikota Surabaya menyampaikan Kejagung berhasil mengembalikan aset milik pemerintah yang dikelola oleh pihak swasta,” kata Darda usai seminar.

Dengan demikian Darda berharap, pemerintah jangan ragu mengambil tindakan terhadap penyelamatan aset. Perlu dilakukan yakni memastikan bahwa aset yang dikuasai oleh pihak lagi memiliki bukti dan legalitas sebagai hak milik pemerintah.

Seminar Nasional itu dibuka oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Kejagung RI Jan S Maringka sebagai keynote speaker. Selanjutnya yang menjadi narasumber dalam acara tersebut, Walikota Surabaya Tri Rismaharani, Kordinator JAM Intelijen Kejagung RI Didik Farkhan Alisyahdi, Akademisi Fakultas Hukum UB Prija Djatmika dan di moderatori oleh Agnes Santoso.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo