>

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo dari pejabat lama Brigjen Pol Oneng Subroto kepada pejabat baru Kombes Pol Suparwoto. Upacara sertijab berlangsung di ruang pertemuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kamis (17/10/2019).

Sekda Darda yang mewakili Gubernur Gorontalo dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru, semoga amanat yang diamanahkan oleh negara dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan terhadapap penyalahguaan dan peredaran gelap narkoba dapat terlaksana dengan baik untuk terwujudnya Gorontalo bersih dari narkoba.

“Permasalahan narkotika baik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi momok dan telah menggerogoti seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan sampai perdesaan. Untuk menghadapi semua itu dibutuhkan komitmen, semangat dan tekad yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas,” kata Darda

Lebih lanjut Darda menambahkan BNNP di bawah kepemimpinan bapak Oneng Subroto telah berhasil membangun sinergitas, koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah , vertikal, kepolisian daerah, lembaga pendidikan serta komponen masyarakat sehingga dalam penilaian terhadap implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN Provinsi Gorontalo masuk dalam rangking 5 besar tingkat nasional.

Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN RI dan Universitas Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo menurun pada tahun 2017 menjadi 10244 orang yang sebelumya mencapai 16 ribuan dan menempatkan Provinsi Gorontalo di urutan ke 27 dari 34 provinsi.

 “Ini semua berkat upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus, sistematis dan massif oleh jajaran BNNP, BNNK, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya fokus kita adalah bagaimana meminimalisir kebiasaan anak-anak dan pelajar dalam hal mengkonsumsi rokok, ngelem yang termasuk dalam bahan adiktif ,” tandasnya.

Sebelumnya Pelantikan pejabat Kepala BNNP Gorontalo telah berdasarkan Keputusan Kepala BNN RI dengan Nomor: KEP/703/IX/KA/KP.04/2019/BNN, tanggal 27 Oktober 2019. Turut hadir dalam sertijab tersebut Kapolda Gorontalo Irjen Pol Rachmat Fudail, Danrem 133 NWB Kolonel Czi. Arnold AP. Ritiauw, Wakil Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo Nurindah Rahim, Kabinda Gorontalo Daeng Rosadi, Kepala Pengadilan tinggi, serta unsur forkopimda lainnya.

Pewarta : Nova/Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

BATUDAA – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menganggarkan pasar murah bagi rakyat. Program yang sudah dilaksanakan pemerintah provinsi sebanyak 133 kali sejak tahun 2013 lalu.

“Perintah Presiden Joko Widodo negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat, salah satunya melalui pasar murah ini. Harusnya pemerintah kabupaten dan kota juga ikut menganggarkan supaya bisa saling bersinergi,” kata Rusli Habibie saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Kamis (17/10/2019).

Rusli Habibie menyebut program kerakyatan semacam ini butuh kemauan politik yang kuat. Ia mencontohkan anggaran di Kabupaten Gorontalo sebesar Rp1,6 Trilun yang “hanya” mengurusi 19 kecamatan.

“Bandingkan dengan Provinsi Gorontalo yang anggaran Rp2 Triliun tapi bisa membuat acara semacam ini di lima kabupaten dan satu kota. Jadi ini tergantung kepedulian pimpinan (untuk menganggarkan),” papar Rusli Habibie.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, pemprov melalui Dinas Kumperindag menjual tujuh bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir.

Ada juga bawang merah, bawang putih dan cabai masing-masing setengah kg. Semuanya dijual paket Rp55 ribu atau serba lima ribu.

Dilaksanakan juga penyerahan bantuan benih jagung untuk warga Kecamatan Batudaa senilai Rp37,5 juta. Total bantuan benih jagung untuk Kabupaten Gorontalo sebanyak .6.300 kg untuk lahan seluas 420 hektare senilai Rp315 juta.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

BATUDAA – Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Gorontalo Idah Syahidah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membangun panti sosial. Hal itu dikemukakan Gubernur Rusli saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Kecamatan Batudaa, Kamis (17/10/2019).

“Tadi ibu Idah usul, Pak kita bikin panti jompo (sosial) untuk provinsi. Sekarang sudah banyak orang tua yang lanjut usia, tidak bisa mengurus diri sendiri dan tidak diurus anak dan cucunya,” ungkap Rusli.

Menurutnya, usulan tersebut sangat tepat dan akan ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal ke Kementrian Sosial. Idah yang juga istri Gubernur Rusli dinilai pas untuk memperjuangkan di DPR RI karena diproyeksi duduk di komisi VIII yang membidangi masalah sosial.

“Saya akan berjuang melalui istri saya untuk membangun panti sosial di Gorontalo,” imbuhnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Idah Syahidah menilai pembangunan panti sosial mendesak dibangun di Gorontalo. Ia menyebut tinggal Provinsi Gorontalo satu satunya daerah yang tidak memiliki panti sosial di Indonesia.

“Dari Irjen Rehabilitasi Sosial Kemensos menyampaikan ke saya perlu adanya panti sosial. Jadi pembangunannya sharing pembiayaan pusat dan provinsi. Bangunannya dari Gorontalo, sarana dan prasarana dari kementrian,” jelas Ketua TP PKK itu.

Selama ini Idah menyebut, penanganan masalah sosial di Gorontalo dilakukan secara parsial. Alumni STKS Bandung itu mencontohkan untuk anak bermasalah hukum ditangani di “Ummu Syahidah” yang ia dirikan sendiri.

 “Jadi panti sosial nanti semua masalah ada di situ. Warga jompo, gelandangan, anak terlantar dan sebagainya,” lanjutnya.

Selain panti sosial, Provinsi Gorontalo juga belum memiliki Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban narkoba. Selain untuk mendata berapa jumlah mantan pengguna narkoba,  IPWL dibutuhkan untuk tindakan rehabilitasinya.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) diharapkan berkontribusi dalam pembangunan di Gorontalo. Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Nancy Lahay pada Musyawarah V PWRI Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

“Para pengurus ini merupakan pensiunan yang punya pengalaman di birokrasi. Ahli di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu Gubernur menitip pesan untuk tetap memberikan kontribusi bagi pemerintah maupun daerah Gorontalo,” tutur Nancy Lahay.

Musyawarah V ini dirangkaikan dengan HUT ke-57 PWRI itu dihadiri penasehat PWRI yang juga mantan Sekda Provinsi Gorontalo, Mansur Detuage.

Perayaan HUT ke-57 PWRI berlangsung meriah yang diisi dengan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis, hiburan serta berbagai door prize. Para pengurus cabang kabupaten/kota, ranting serta pengurus Kerta (kerukunan wanita).

Pada Musyawarah VPWRI kembali menobatkan Abdullah Paneo sebagai ketua. Abdullah Paneo akan melanjutkan memimpin PWRI selama lima tahun ke depan.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO BARAT – Ribuan warga di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo menikmati aneka produk pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

Pasar murah yang dikemas dalam bentuk Bakti Sosial NKRI Peduli itu juga diisi dengan pemberian bantuan pertanian dan pelayanan kesehatan gratis.

Bakti sosial yang digelar ke 132 ini menurut Rusli sebagai bukti kecintaannya kepada rakyat. Rakyat yang telah memilihnya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim selama dua periode.

“Karena saya sadar sudah tujuh tahun menjadi Gubernur ini karena dipilih oleh rakyat, termasuk rakyat di Limboto Barat ini bapak ibu sekalian. Program-program harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Rusli.

Gubernur berharap program pasar murah bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota. Subsidi bahan pangan ini jika dilakukan secara masif dan berkelanjutan tidak saja mampu menekan inflasi tetapi juga meringankan beban belanja warga.

“Uang ini bukan uangnya pak gubernur. Ini uang rakyat yang kami kembalikan lagi ke rakyat,” imbuhnya.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, pemprov melalui Dinas Kumperindag menjual 7 bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih dan rica masing masing setengah kg. Semuanya dijual paket Rp55.000,- atau serba lima ribu.

Dilaksanakan juga penyerahan bantuan pertanian bagi warga yang gagal panen akibat kekeringan beberapa waktu lalu. Lahan sawah yang puso di Kabupaten Gorontalo sebanyak 359,75 hektare dan lahan jagung seluas 32 hektare.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo untuk membantunya memberantas narkoba, mengingat semakin maraknya peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kepala BNNP Gorontalo yang akan dilantik, Suparwoto dan Gubernur Gorontalo di Rumah Jabatan Gubernur, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

“Tadi Pak Gubernur pesan, bantu saya perangi narkoba. Itu sudah tugas kami. Kami akan berusaha semampunya,” ungkap Suparwoto.

Jumlah pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo berdasarkan data BNN RI prevalansinya hingga saat ini mencapai 1,9 persen atau sebanyak 10.244 orang dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo.

Suparwoto menambahkan pihaknya akan memperketat pengawasan peredaran barang haram tersebut, terutama yang disuplai dari luar daerah Gorontalo.

Rencananya Suparwoto akan mengikuti serah terima jabatan pada Kamis besok (17/10/2019). Suparwoto yang sebelumnya bertugas di Lembaga Pendidikan (Lemdik) Mabes Polri menggantikan Brigjen Pol Oneng Subroto.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memegang peranan sangat penting sekaligus memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan semua itu butuh kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka kegiatan koordinasi pertambangan mineral kepada pemerintah daerah dan pemegang IUP yang digelar oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, di Ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kewenangan sektor pertambangan sudah dialihkan pada Pemerintah Provinsi dan Pusat. Oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan izin, pembinaan pengawasan dilakukan oleh dinas yang menangani urusan ESDM tiap provinsi maupun Kementerian ESDM,” kata Idris.

Idris menuturkan, profil sektor pertambangan di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 terdiri dari delapan IUP mineral logam dan dua kontrak karya. Sedangkan untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebanyak empat IPR mineral logam, serta 103 IUP mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di lima kabupaten.

“Melalui koordinasi ini diharapkan pengelolaan IUP bisa efisien, berdaya saing serta berwawasan lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili oleh Kasubid Pelayanan Usaha Mineral, Kris Oktariyuda menyampaikan kegiatan koordinasi yang digelar bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI ini, tujuan utamanya untuk pemenuhan kewajiban yang sepatutnya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi serta pemegang IUP.

Koordinasi ini dihadiri oleh pelaku usaha pertambangan se Provinsi Gorontalo. Kegiatan ditutup dengan tanya jawab antara Kementrian ESDM sebagai panitia dengan para peserta.

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sengketa tapal batas antara Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mendapat respon dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Rabu (16/10/2019), Gubernur Rusli mengundang seluruh pemangku kepentingan di rumah jabatan. Pertemuan berlangsung tertutup yang diikuti oleh Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Rachmad Fudail dan Danrem 133 Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiauw. Ikut pula Ketua DPRD Paris A Jusuf, Kepala BIN Daerah Daeng Rosada dan Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin.

Juru Bicara Gubernur Noval Abdussamad menjelaskan, Gubernur Rusli memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur diplomasi. Pihaknya sudah beberapa kali menghubungi Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang ikut menjamin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antar kedua daerah.

“Pada tanggal 22-23 Oktober, setelah pelantikan (Presiden) akan ada pertemuan di Kementrian Dalam Negeri untuk membahas persoalan ini. Awalnya sebelum tanggal itu, namun pertimbangannya ada pelantikan Presiden jadi pertemuan dilakukan usai pelantikan,” jelas Noval.

Menurut Noval, Gubernur meminta semua pihak khususnya warga di perbatasan untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi yang dapat merugikan. Blokir akses jalan dan anarkisme bukan solusi untuk menyelesaikan masalah.

“Pak Gubernur mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan masyarakat Gorontalo Utara untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Percayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Sengketa antar dua kabupaten ini berimplikasi pada dua desa yakni Cempaka Putih dan Papualangi, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Jika merujuk pada Keputusan Mendagri No. 59 tahun 1992 maka dua desa itu masuk Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Penarikan garis batas Segemen Desa Umu (Wumu), menyusuri Sungai Tolinggula yang melewati Desa Tolinggula Ulu, Tolinggula Tengah, Tolite Jaya, Ilomangga dan Tolinggula Pantai, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hal itu dinilai bertentangan dengan Peta Keresidenan Manado No. 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal batas merujuk pada Bukit Wumu, Bukit Dengilo dan Pegunungan Pangga atau yang dikenal dengan Kerataan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185.5-197 Tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kepmen yang diganti dengan Kepmendagri No. 59 tahun 1992.

“Kita prinsipnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Wilayah. Jadi ada empat yang menjadi persyaratan yaitu geografis, yuridis, sosiologis dan historis. Kita akan siapkan semua materinya,” ungkap Wabub Gorut Thariq Modanggu.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA –Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) siap membantu memberikan pendampingan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal mengembalikan aset-aset negara yang telah dikelola ataupun dimiliki oleh pihak swasta.

Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi, Gorntalo Darda Daraba usai menghadiri Seminar Nasional tentang Peran Kejaksaan Dalam Penyelamatan Aset Negara Sebagai Pilar Pembangunan Nasional di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

“Kejaksaan agung akan siap mendampingi Pemerintah Provinsi untuk mengembalikan aset-aset negara yang dikelolah oleh swasta. Tadi bahkan telah kita dengar bersama, Walikota Surabaya menyampaikan Kejagung berhasil mengembalikan aset milik pemerintah yang dikelola oleh pihak swasta,” kata Darda usai seminar.

Dengan demikian Darda berharap, pemerintah jangan ragu mengambil tindakan terhadap penyelamatan aset. Perlu dilakukan yakni memastikan bahwa aset yang dikuasai oleh pihak lagi memiliki bukti dan legalitas sebagai hak milik pemerintah.

Seminar Nasional itu dibuka oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Kejagung RI Jan S Maringka sebagai keynote speaker. Selanjutnya yang menjadi narasumber dalam acara tersebut, Walikota Surabaya Tri Rismaharani, Kordinator JAM Intelijen Kejagung RI Didik Farkhan Alisyahdi, Akademisi Fakultas Hukum UB Prija Djatmika dan di moderatori oleh Agnes Santoso.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo turut meramaikan bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo pada Selasa, (15/10/2019) tersebut merupakan acara serentak di seluruh Polda se Indonesia.

“Baksos Kesehatan Polda Gorontalo menyasar pada masyarakat kurang mampu atau belum sempat melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Sunatan massal, pengobatan gratis, pelayanan KB, donor darah, serta pembagian sembako merupakan layanan yang dibuka pada kegiatan tersebut.,” ungkap Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Gorontalo, Kombespol Samsul Huda saat membacakan sambutan Kapolda Gorontalo.

Ditempat yang sama, pemprov Gorontalo melalui Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo juga berkontribusi dengan menyalurkan bantuan bagi 1500 warga Kecamatan Tabongo, bantuan benih padi bagi enam kelompok tani serta bantuan benih jagung.

“Kemarin sore saya 1500 orang di Kayubulan bagi-bagi sembako. Hari ini di Batudaa, besok di Pone. Insya Allah sampai tahun 2022, sampai akhir jabatan saya periode kedua saya akan bikin pasar murah setiap saat di kampung-kampung dan desa-desa,” ujar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sambutannya.

Bantuan senilai Rp100 ribu/orang yang diserahkan dalam bentuk paket sembako Natura tersebut terdiri dari beras lima kg, gula satu kg, minyak satu liter dan telur sepuluh butir. Ada juga bawang merah, bawang putih dan cabe masing masing setengah kilogram.

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 51
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo