>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Kota Gorontalo, Humas – Potensi pertanian di Provinsi Gorontalo terutama di wilayah-wilayah pedesaan khususnya desa tertinggal akan ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan. Ini dilakukan dengan memaksimalkan dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki.

Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat membuka Workshop Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Gorontalo dengan tema “Smart Farming 4.0 di Daerah Tertinggal” di Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo, Senin ( 22/4/2019).

Menurut Darda Pemerintah Provinsi Gorontalo bersinergi dengan pemerintah pusat terus melakukan usaha dan upaya pembangunan daerah tertinggal.

“ Kita melakukan pelayanan dasar dan pemberdayaan yang menyasar penduduk miskin dan potensial dengan mendorong partisipatif masyarakat sehingga mampu keluar dari jeratan himpitan ekonomi atau kemiskinan, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki,” jelas Darda.

Sekda juga menguraikan, penduduk pedesaan notabene adalah petani, sehingga sentuhan program kegiatan di desa haruslah berbasis pertanian. Dengan mengedepankan potensi dan sumber daya lokal diharapkan mampu memberikan efek yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di wilayah pedesaan.

“ Ini tentunya harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada, petani diharapkan dapat diberdayakan, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai,” urai Darda.

Ditempat yang sama, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Dwi Hartoyo memaparkan tentang kebijakan Smart Farming 4.0 di daerah tertinggal.

Smart Farming kata Dwi Handoyo merupakan proses dari hulu sampai hilir, tidak ada yang tersisa, harus saling terintegrasi.

“Beberapa produk peralatan yang berhasil dikembangkan untuk memudahkan dalam fungsi pertanian yang digratiskan diantaranya adalah monitoring kondisi tanah dan cuaca terkini,” terang Dwi Handoyo.

Nantinya kata Dwi Handoyo, selain Situbondo yang saat ini menjadi pilot project penerapan peran teknologi di bidang pertanian, nantinya konsep ekonomi digital ini akan dikembangkan di desa potensi-potensi pertanian lainnya.

“Pengembangan sistem 4.0 basisnya adalah internet, sehingga saat ini kami bekerja sama dengan infokom yang akan fokus ke wilayah- wilayah potensial yang masih balnkspot internet,” tandas Dwi Handoyo.

Pembicara lain yang ikut pada workshop tersebut yaitu Direktur Perencanaan Identifikasi Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Rafdinal S.Sos. Kegiatan ini diikuti 50 orang yang berasal dari OPD Provinsi, BAPPPEDA, Dinas PMD dan Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara sebagai lokus percepatan penanggulangan daerah tertinggal.

Pewarta : Asriani - Humasprov

KOTA GORONTALO, PUPR – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo Romen S. Lantu yang mewakili Kepala dinas PUPR provinsi Gorontalo menghadiri sidang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (TKPSDA) wilayah sungai Randangan di Quality hotel kota Gorontalo, Rabu (24/04/2019)

Sidang yang di buka secara resmi oleh kepala bidang prasarana wilayah badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) provinsi Gorontalo Sulastri Husain yang mewakili ketua TKPSDA itu di hadiri oleh Kepala bidang SDA dinas PUPR provinsi Gorontalo Romen S. Lantu yang mewakili ketua harian TKPSDA, tenaga ahli subagian dinas kelembagaan kementrain PUPR hendarti sebagai narasumber dan para anggota TKPSDA.

“Sidang TKPSDA adalah sidang komisi dan sidang pleno yang menyangkut sungai Randangan yang Alhamdulillah pada hari ini sidang yang pertama di periode kedua di tahun 2019, yang telah menghasilkan beberapa point yang perlu di sepakati oleh anggota.” Jelas Romen saat wawancara.

Sidang TKPSDA untuk provinsi Gorontalo sendiri ada tiga yaitu sungai Randangan, sungai Bulango Bone dan sungai Paguyaman. Dari beberapa point yang perlu di sepakati bersama merupakan hasil paparan komisi bahwa seluruh anggota TKPSDA berkomitmen untuk melaksanakan seluruh apa yang di hasilkan dari kesepakatan di pleno.

“Saya berharap yang perlu di selamatkan itu adalah kualitas air yang ada di sungai-sungai randangan yang akhir-akhir ini sudah tercemar dengan kondisi pertambangan yang ada di Marisa enam sampai Marisa tujuh, oleh karena itu penting untuk di antisipasi, di sepakati dan selesaikan pada komisi.” Lanjut Romen.

“Kami dari pihak pemerintah mengapresiasi dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) karena kedepan prioritas dengan ketahanan air. Dari pusat ini sudah di susun satu dokumen pola dan rencana yang bisa menjadi acuan di dalam pengelolaan sumber daya air.” Jelas Sulastri Husain saat wawancara

Kepala bidang prasarana wilayah BAPPEDA provinsi Gorontalo juga menambahkan bahwa TKPSDA inti dari kegiatan sidang TKPSDA ini adalah untuk membahas singkronisasi program dan kegiatan di wilayah sungai Randangan di tahun 2019 ini dan akan mereview kembali apa saja program atau kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun sebelum yang termasuk di dalamnya soal bagaimana cara mengantisipasi sedimen yang masuk ke sungai-sungai yang ada di Randangan.-

Pewarta – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk menjaga hubungan industrial yang baik antara pengusaha dan karyawan/buruh, Kementrian Tenaga Kerja melalui Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial menggelar Pelatihan Teknik Negosiasi yang berlangsung di Hotel Maqna, Rabu (24/4/2019).

Direktur kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial Aswansyah menjelaskan, dewasa ini hubungan industrial antara pengusaha dan karyawan sering diperhadapkan pada berbagai permasalahan. Hal itu harusnya bisa dihindari jika semua mengendepankan semangat bernegosiasi yang beretika untuk kemaslahatan bersama.

“Oleh karena itu perlu dibangun hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan serta bermartabat melalui dialog sosial yang konstruktif,” ujar Aswansyah.

Sementara itu Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PNM, ESDM dan Nakertrans Provinsi Gorontalo, Amir Hadju menjelaskan, bimtek yang digelar sejak tanggal 24 hingga 24 April itu bisa memberikan bekal bagi pengusaha dan karyawan tentang teknik komunikasi dan negosiasi dua arah yang baik dan solutif.

“Harapannya hubungan karyawan dan pengusaha bisa bersinergi agar usaha berjalan sehat dan maju. Setiap masalah dalam perusahaan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” jelas Amir.

Pelatihan Teknik Negosisi menghadirkan dua narasumber dari Kementrian Tenaga Kerja. Materi tentang Teknik Negosiasi dibawakan oleh Idris Palar. Materi teknik komunikasi dan strategi negosiasi disampaikan oleh Agus Guntur.

Pewarta: Isam

KOTA GORONTALO, Humas – Terhitung Bulan Maret 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BPMD Dukcapil) Provinsi Gorontalo mencatat sebanyak 808.971 penduduk Provinsi Gorontalo telah melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah tersebut lebih sedikit dari yang seharusnya telah wajib KTP sebanyak 830.070 . Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sendiri sebanyak 1.180.651 jiwa.

Data tersebut terungkap pada rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el, di Maqna Hotel Kota Gorontalo, Rabu (24/4/2019) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BPMD Dukcapil) Provinsi Gorontalo.

“Mumpung kita duduk di dalam sini, kita harus bersatu mencari solusi untuk masalah timbul tentang KTP-el ini dan bagaimana caranya supaya masyarakat masuk (kantor Dukcapil), jangan ada yang bilang tidak ada chip atau blangko KTP-el,” ungkap Sekretaris Daerah Darda Daraba saat membuka kegiatan tersebut.

Darda Daraba mengatakan, tantangan dalam administrasi kependudukan semakin besar. KTP sebagai kartu multi fungsi tidak hanya sebagai identitas diri, tetapi juga untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan berbagai bantuan negara.

Sekda berharap melalui koordinasi lintas sektor ini, masalah pelayanan kependudukan kepada masyarakat akan sejalan dengan harapan pemerintah yakni pelayanan administrasi kependudukan yang professional, dinamis dan tertib dan tidak diskriminatif. Pada kesempatan itu juga, Darda memberikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil yang telah ikut mensukseskan pesta demokrasi.

“Baru-baru kita sudah melakukan pesta demokrasi pemilihan umum presiden dan legislative yang berjalan sukses. Selain KPU, Bawaslu, dan Badan Kesbangpol, keberhasilan ini tidak lepas dari peran dinas Dukcapil Provinsi dan kabupaten/kota,” tandas Darda.

Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas berbagai permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya terkait dengan Penerbitan KTP elektronik dan mencari solusi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Rakor diikuti 40 peserta dari unsur pejabat lintas sektor masing-masing dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota.

Pewarta: Nova - Humasprov

Editor: Asriani - Humasprov

BANDUNG, Humas – untuk meningkatkan SDM pariwisata di daerah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ingin mengirimkan siswa siswi terbaiknya sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) di Jawa Barat. Keinginan itu disampaikan Rusli saat menghadiri peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 di kampus tersebut, Rabu (24/4/2019).

“Tadi saya sudah sampaikan ke ibu Kadis (Pariwisata) untuk segera bikinkan draf MoU dengan STPB, kita mengirimkan beasiswa bagi putra putri Gorontalo belajar pariwisata di sini,” tegas Rusli Habibie.

Selain menjadi sekolah kedinasan Kementrian Pariwisata, sekolah yang dulunya bernama NHI itu sudah melahirkan alumni-alumni handal bidang pariwisata. Ia berharap ilmu dari sekolah tersebut bisa diserap oleh putra putri daerah.

Menurut Gubernur Gorontalo dua periode itu, SDM pariwisata sangat penting untuk daerah. Sebab ia menilai, jika ukurannya sumber daya alam maka Gorontalo punya potensi yang tidak kalah dengan daerah lain bahkan negara lain.

“Keindahan laut kita punya, gunung, pantai juga punya. Tapi semua belum terkelola dengan baik,” imbuhnya.

Selain masalah SDM, ia menilai Gorontalo tak punya banyak sumber pendanaan untuk membiayai destinasi wisata. APBD yang hanya Rp1,9 triliun tidaklah cukup. Butuh peran pihak swasta untuk berinvenstasi pada destinasi wisata Gorontalo.

Terkait dengan Calender of Event Pariwisata Gorontalo, ada dua event yang masuk 100 Event Pariwisata Nasional 2019. Gorontalo Carnaval Karawo yang rencanakan digelar 6 Oktober 2019 serta Festival Danau Limboto yang dihelat tanggal 21-25 September 2019.

Pewarta: Isam - Hmsprov

Bandung, Humas – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbagai ilmu tentang pengembangan wisata daerah. Menurutnya, ada perubahan paradigma wisata zaman dulu dan zaman sekarang, khususnya bagi generasi milenial. Hal yang lazim disebut sebagai esteem tourism.

“(Generasi) kita datang (ke tempat wisata) foto-foto seperlunya, menikmati sebanyak-banyaknya. Tapi untuk generasi Z, menikmati seperlunya, foto-foto sebanyak banyaknya. Jadi mereka datang, ngantri, bayar, foto-foto, dapat like di instagram happy lahir dan batin,” jelas Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada Peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB), Jawa Barat, Rabu (24/4/2019).

Ia berharap, Provinsi Gorontalo bisa meniru upaya pengembangan destinasi wisata seperti yang dilakukan oleh Jabar. Ridwan menjadikan Negeri Pasundan sebagai Provinsi Pariwisata.

Strateginya dengan tiga langkah yakni memperbaiki akses potensi wisata, potensi pariwisata disulap berkelas nasional dan internaisonal serta strategi menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata seperti Nusa Dua di Bali.

“Pariwisata itu bisnis kegembiraan. Jadi terjemahkan aja bagaimana bikin orang gembira. Contoh kegembiraan di kolong jembatan. Kita rubah kolong jembatan menjadi nyaman dan orang bisa bergembira,” imbuhnya.

Peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 sengaja digelar di Jawa Barat. Selain diintegrasikan dengan pembukaan Travel Mart oleh STPB Bandung, momentum ini diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk pengembangan wisata Gorontalo.

“Kami ke sini ingin belajar. Kedua ingin mengajak investor untuk datang dan berinvestasi di Gorontalo. Kami siapman perizinan yang mudah dan murah. Ketiga kami ingin ada pengembangan SDM pariwisata,” ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Pewarta: Isam

BANDUNG, Humas – Dua agenda pariwisata Provinsi Gorontalo masuk dalam 100 kalender event pariwisata nasional. Event tersebut yakni Gorontalo Carnaval Karawo yang rencanakan digelar 6 Oktober 2019 serta Festival Danau Limboto yang dihelat tanggal 21-25 September 2019.

Peluncuran Calender of Event Pesona Pariwisata Gorontalo 2019 digelar di Aula Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2019). Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol video promosi wisata Gorontalo oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Anang Sutoni, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kami merasa bangga kalender pariwisata Gorontalo masuk dalam Top 100 Calender of Event Nasional. Kami dari Kementrian Pariwisata akan bersama sama dengan pemerintah daerah akan membangun pariwiaata Gorontalo,” kata Anang

Menurutnya, untuk bisa masuk 100 event pariwisata nasional, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh daerah. Salah satunya event tersebut rutin digelar selama tiga tahun berturut-turut dan memiliki dampak pertumbuhan industri pariwisata.

“Apakah event tersebut memiliki communication value, comercial value dan creative value,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar peluncuran Calender Of Event tidak menjadi acara seremonial saja. Ia berharap jajaran Dinas Pariwisata Pemprov Gorontalo untuk belajar tentang pengelolaan destinasi wisata dari Jawa Barat.

“Makanya kemarin saya tanya ke ibu kadis, apa alasannya dibikin di Jawa Barat? Kita ingin belajar pak jawabannya. Makanya saya setuju. Kita punya banyak potensi wisata alam namun belum cukup dikembangkan dengan baik,” jelas Rusli.

Melalui acara yang dihadiri oleh pengusaha dan pelaku pariwisata nasional dan mancanegara itu, Gubernur Rusli mengajak kepada semua pihak untuk datang dan berinvestasi di daerah. Potensi wisata laut seperti Olele, wisasata Hiu Paus dan potensi alam sebagai ekowisata masih banyak yang bisa dikembangkan di Gorontalo. (Hmsprov - Isam)

BONE BOLANGO, Humas – Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta memperhatikan penulisan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan seperti pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada pembukaan Pelatihan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, di Aula Kampus 2 Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Rabu (24/4/2019).

Sekda Darda menjelaskan, tata naskah dinas ini sudah melekat dalam pelaksanaan tugas ASN untuk menciptakan komunikasi tulis yang efektif dan efisien, namun kadang kala tata naskah dinas itu sendiri kita sepelekan.

“Meskipun sebagian orang menganggap dalam penulisan naskah dinas itu sepele, namun secara administrasi dapat memberikan efek keabsahan sebuah naskah apalagi naskah yang dibuat sebuah surat keputusan,” ungkap Darda.

Ia mengungkapkan fenomena yang masih terjadi di lingkup Pemprov Gorontalo dalam pengelolaan tata naskah dinas, terkadang masih belum memenuhi unsur tertib administrasi sebuah surat resmi pemerintahan, kadang judul dan isinya beda.

“Sebelum buat surat tolong didiskusikan kembali, jangan sampai judul dan isinya beda. Saya tidak hanya sekali dapat surat yang begitu tapi sudah berkali-kali. Ini artinya kita hanya mengkopi paste surat yang sudah ada tanpa mengganti isi dan tujuannya apa, dan ini sangat fatal dan bisa berakibat hukum,” tegas Darda mengingatkan.

Melalui diklat tersebut, Darda berharap ASN yang sudah ditunjuk oleh masing-masing OPD bisa menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas secara tertib, baik dan benar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Diklat Provinsi Gorontalo yang bekerja sama dengan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri akan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh 40 peserta dari masing-masing OPD.

Pewarta: Nova - Hmsprov

Editor: Asriani - Hmsprov

Kota Gorontalo, Humas – Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Gorontalo Husen Hasni meminta perusahaan swasta di Gorontalo untuk menerapkan struktur dan standar upah bagi karyawannya. Hal itu dimaksudkan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan dan bermartabat.

“Pengaturan struktur dan standar upah di perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat memetakan bobot jabatan dengan imbalan upah pokok yang diterima sehingga dapat menjamin keadilan internal. Pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing, mewujudkan visi/misi perusahaan serta memproteksi pekerja/buruh untuk selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan,” terang Husen saat membuka Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah bagi HRD Perusahaan bertempat di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (23/4/2019).

Penerapan struktur dan standar upah, lanjut kata Husen, dapat menjadi jawaban bagi sistem pengupahan yang adil dan layak. Keadilan yang dapat dicapai dengan analisa dan evaluasi jabatan serta survei upah yang berlaku di pasaran.

“Evaluasi jabatan untuk Pengupahan yang adil di perusahaan, sementara survei upah untuk menjaga daya saing perusahaan,” imbuhnya.

Kegiatan Bimtek bagi HRD Perusahaan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) bagi puluhan perusahaan di Gorontalo.

Secara umum, sejak tahun 2017 hingga saat ini, sudah ada 1.500 perusahaan yang mendapatkan bimtek serupa di berbagai kota. Bimtek tersebut juga melibatkan dinas teknis ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota seperti pejabat struktural, mediator dan pengawas.

Pewarta : Isham/ Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo menggelar High Level Meeting atau rapat tingkat pengambil kebijakan yang berlangsung di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (23/4/2019). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, di antaranya pimpinan Kantor Perwakilan BI dan BPS Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Bulog Gorontalo, Hiswana Migas, PLN, serta TPID Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

“Pertemuan ini sangat penting dan strategis karena menyangkut tugas dan fungsi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mensejahterakan masyarakat. Ketiganya saling berkolerasi,” ujar Wagub Idris Rahim dalam arahannya pada kegiatan itu.

Idris menambahkan, fenomena masyarakat Gorontalo khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, jumlah permintaan terhadap bahan pokok dan barang strategis lainnya akan cenderung meningkat. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi dengan memastikan pasokan bahan pokok dan distribusinya berjalan dengan baik, serta harga yang terjangkau.

“Ramadhan tidak lama lagi, kita perlu antisipasi karena hukum ekonomi akan berlaku jika permintaan banyak, harga pasti naik. Cuma saya heran, puasa itu harusnya menahan diri, tetapi justru masyarakat kita terlalu boros. Untuk itu saya juga berharap masyarakat lebih sederhana dalam Ramadhan dan Idul Fitri nanti,” tutur Wagub.

Terkait fenomena tersebut, Idris meminta kepada TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya melakukan sinergi dalam monitoring pasokan, distribusi, dan harga bahan pokok, melakukan stabilisasi harga melalui pasar murah dan operasi pasar, serta memperhatikan akurasi data untuk mengukur kondisi ril tingkat inflasi.

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Gorontalo pada bulan Maret 2019 sebesar 0,09 persen. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Gorontalo, Abdul Asman menjelaskan, angka tersebut diperoleh dengan mengukur 345 komoditas yang dipantau setiap bulan. Komoditas tersebut berupa bahan makanan, makanan jadi, minuman, perumahan, air, listrik, bahan bakar, gas, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

“Komoditas ini ada yang kita pantau mingguan, dua mingguan, dan bulanan. Untuk barang yang harganya bergejolak kita pantau setiap minggu,” jelas Asman.

Sementara itu Kepala Tim Advisor dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Gorontalo, Gunawan Purbowo dalam paparannya mengungkapkan bahwa inflasi Gorontalo pada Maret 2019 tetap terkendali sebesar 0,09 persen.

“Inflasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2019 sebesar -0,68 persen. Meningkatnya inflasi ini didorong oleh peningkatan harga beberapa komoditas utama, seperti cabai rawit, ikan, dan daging ayam,” papar Gunawan.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

Halaman 1 dari 25
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo