>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

KOTA GORONTALO, PUPR – Dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR) provinsi Gorontalo mengadakan konsultasi publik untuk pembebasan lahan saluran daerah irigasi (DI) Lomaya-Pilohayanga kecamatan Bulango Utara di aula sekertariat dinas PUPR provinsi Gorontalo, Senin (22/04/2019)

Konsultasi publik atau musyawarah ganti kerugian yang di pimpin langsung oleh kepala bidang tata ruang dinas PUPR provinsi Gorontalo Sultan Kalupe itu di hadiri oleh perwakilan balai wilayah sungai (BWS) II sulawesi dan pemilik lahan yang terkena dampak rencana pembangunan saluran DI lomaya-pilohayanga.

“Setelah di lakukan survei, pendataan dan penilaian oleh tim appraisal pada hari ini kita melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian dan juga menyampaikan kepada pemilik lahan atau yang berhak besarnya nilai ganti kerugian yang di hitung oleh tim appraisal beserta nominatif yang telah di susun.” Jelas Sultan kalupe saat di wawancarai.

Dari jumlah pemilik lahan yang terkena dampak rencana pembangunan saluran DI lomaya-pilohanyanga itu berjumlah 23 orang dan yang hadir saat itu hanya 20 orang pemilik lahan atau yang berhak, dari sisa 3 orang pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat itu di karenakan belum keluarnya peta bidang dari pihak badan pertanahan nasional (BPN) karena lokasi lahan mereka berada di sungai.

“Dari 20 pemilik lahan atau yang berhak atas lahan tersebut sudah setuju dan sepakat dengan lokasi dan harga yang di sampaikan yang telah di nilai oleh tim appraisal, sehingga proses selanjutnya adalah tinggal melengkapi administrasi dan akan di proses untuk pembayaran terhadap yang sudah di nilai tadi.” Lanjut Sultan

Terkait luasan yang di gunakan untuk pembangunan saluran DI lomaya-pilohanyanga sendiri terbilang kecil hanya 3,3 hektar, Panjang saluran DI lomaya-pilohanyanga sekitar 1.3 kilometer dan lebarnya pun berfariasi dari 17 sampai 20 meter sesuai dengan tipe saluran yang akan di bangun nanti dan di targetkan pekerjaan pembangunan fisik akan selesai di tahun 2019 oleh pihak BWS II sulawesi .-

Pewarta – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KOTA GORONTALO, PUPR – Untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli di bidang jasa konstruksi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) provinsi Gorontalo mengadakan pelatihan ahli muda managemen konstruksi bangunan dan uji kopetensi di hotel Rahmat Inn, senin (22/04/2019)

Pelatihan ahli muda manageman yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi dinas PUPR provinsi Gorontalo Abdul Rahman Lakadjo yang mewakili kepala dinas PUPR provinsi Gorontalo itu di hadiri oleh ketua asosiasi ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstrusi (A2K4) provinsi Gorontalo Ima Intan Daeng Matona, dinas terkait dan stakeholder yang terlibat langsung dengan jasa konstruksi.

“Ini memang salah satu kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat konstruksi terutama bagi bapak dan ibu yang berkecimpung di dunia jasa konstruksi.” Jelas Abdul Rahman

Managemen jasa kontruksi adalah salah satu tata cara pengaturan, pemahaman, sistem dan sirkulasi yang ada di dalam satu pembangunan infrastruktur. Sedangkan metodenya sesuai dengan standar yang di cantumkan dalam undang-undang no.2 tahun 2017 didalam pasal 69 di mana pelatihan tenaga kerja jasa konstruksi dengan metode yang relevan, efektif dan evisien sesuai dengan kompetensi kerja.

“Intinya pelatihan managemen konstruksi bangunan gadung ini merupakan ilmu paripurna dari pada seseorang yang akan bekerja di dunia jasa konstruksi. Karena penting sekali ini mudah - mudahan teman-teman bisa merespon semua.”lanjut Abdul Rahman

Kegiatan yang di ikuti oleh 30 peserta seprovinsi gorontalo itu di khususkan kepada masyarakat yang bukan ASN dan akan berlansung selama lima hari dengan maksud untuk mencapai jam pelajaran materi kurang lebih 40 jam yang terdiri dari modul A, modul B dan modul C. Kepala bidang jasa konstrusi itu juga berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ahli muda managemen konstruksi bangunan gedung dan uji kopetensi ini bisa lolos agar di provinsi gorontalo ini bisa muncul manager-manager konstruksi yang bisa di andalkan.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Untuk merampungkan proses pendataan yang di lakukan oleh tim persiapan, Sekertariat tim persiapan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengadakan kembali konsultasi publik sebagai salah satu proses dari tahapan pengadaan tanah sesuai Undang - Undang No.2 tahun 2012 dan untuk mencapai satu kesepakatan antara tim persiapan dengan pemilik lahan di komplex pasar owata desa Owata, Minggu (21/04/2019)

Konsultasi publik yang di buka secara langsung oleh sekertaris daerah (SEKDA) Bone Bolango Ishak Ntoma itu di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi, pihak satuan kerja (SATKER), perwakilan kejaksaan tinggi negeri Gorontalo, dinas terkait lainnya dan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk Bulango Ulu.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, mereka kalaupun tidak hadir nanti kita akan meminta tanda terima undangan pemanggilan melalui kepala dusun, seandainya kalau mereka sudah menerima itu sudah cukup untuk kita jadikan dasar bahwa mereka setuju atau sepakat lahan mereka akan terkena rencana pembangunan.” Ungkap Sutan Rusdi saat wawancara.

Dari setiap konsultasi publik yang di adakan selama ini oleh tim persiapan pasti ada pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat kegiatan tersebut di adakan. Maka dari itu tim persiapan terus berusaha agar target dari pelaksanaan konsultasi publik tercapai sesuai dengan aturan yang ada.

“justru di perpres 71 pasal 29 bunyinya begitu harus di sampaikan undangannya kepada pemilik lahan melalui kepala-kepala dusun atau kepala desa setempat harus wajib di lengkapi dengan tanda terima. Karena sudah pemanggilan yang ketiga kalinya jadi kita akan laksanakan lagi pada hari minggu depan.” Lanjut Sutan.

Sementara itu pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Gorontalo yang saat itu mendapingi tim persiapan dalam melaksanakan konsultasi publik juga membenarkan bahwa ada sejumlah pemilik lahan yang telah di undang ke konsultasi publik tersebut tapi tidak hadir.

“Kami dari tim pendamping menyarankan agar di undang secara patut kemudian ada tanda terima dari yang bersangkutan pemilik lahan maupun yang menguasai lahan, dengan dasar itu kita laksanakan lagi konsultasi publik termasuk bagi masyarakat yang tidak di ketahui alamanya atau domisili oleh tim persiapan tadi kami sarankan untuk di umumkan di media masa atau di umukan melalui rri.” Jelas Sukandi Maku saat wawancara

Sukandi juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan perpres no. 71 tahun 2012 jika ada pemilik lahan atau yang menguasai tidak di ketahui alamatnya itu bisa di tempel pengumuman di kantor desa, kantor kecamatan atau di umumkan melalui media masa.-

Pewarta/foto Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Konsultasi publik yang di adakan oleh sekertariat tim persiapan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) prov. Gorontalo mendapat masukan yang luar biasa dari sekertaris daerah (SEKDA) Ishak Ntoma di desa Owata kec.Bulango Ulu, Minggu (21/04/2019)

Kegiatan yang di buka secara langsung oleh SEKDA Bone Bolango Ishak Ntoma itu di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, pihak satuan kerja (SATKER),perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo, dinas terkait lainnya dan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk bulango ulu.

“saya sudah bilang sama panitia pihak balai wilayah sungai nama keluarga yang akan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan waduk Bulango Ulu ini yang jumlahnya sekian ratus ini saya minta di tulis di prasasti dan itu di tempel di dinding tebing yang tingginya 75 meter.” Jelas Ishak Ntoma saat membuka konsultasi publik.

Bukan hanya itu Ishak Ntoma juga menambahkan agar anak cucu mereka nanti para pemilik lahan, akan dapat mengetahui bahwa keluarga mereka terdahulu telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan waduk Bulango Ulu tersebut.

“Inshaa Allah selama bangunan waduk Bulango Ulu ini di manfaatkan untuk kemaslahatan umat, Inshaa Allah pahalanya juga mengalir bagai air yang mengalir dari mongiilo sampai ke gorontalo sana.” Lanjut Ishak.

Hal senada juga di jelaskan oleh kepala subagian kepegawaian Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi Arsin Mokoago bahwa dia telah menghubungi langsung kepala BWS terkait permintaan sekda Bone Bolango tersebut.

“Pada prinsipnya pimpinan menyetujui nanti kalo ini sudah berjalan dengan bagus, selesai mulai pelaksanaan-nya jadi semua nama-nama itu akan di data dan akan di abadikan di prasasti yang akan di buat di pintu depan waduk.” Ungkap Arsin saat wawancara.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Untuk mencapai target yang telah di sepakati oleh tim persiapan dan agar tetap pada peraturan perundang-undang NO.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sekertariat tim persiapan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk bulango ulu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kembali mengadakan konsultasi publik untuk yang kesekian kalinya dengan pemilik pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk Bulango Ulu di base camp tim persiapan desa Mongiilo’ sabtu (20/04/19)

Kegiatan yang di buka secara resmi oleh camat bulango ulu I wayan Ranawa yang mewakili pemerintah bone bolango dan saat itu juga di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, Assisten I Bone Bolango Taufik Sidiki, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS),Perwakilan satuan kerja (satker), perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo dan dinas terkait lainnya yang dari provinsi maupun dari Bone Bolango serta masyarakat pemilik lahan.

“Ini adalah konsultasi publik yang kesekian kali atau yang kejutuh kalinya setelah beberapa hari berturut-turut dilakukan di desa Tulo’a, Owata dan kemudian di desa Mongiilo dan ini yang kedua kalinya di desa Mongiilo dan rencana besok kita akan adakan lagi di desa Owata yang ke empat kalinya. Karena memang sesuai dengan amanat undang-undang konsultasi publik ini di lakukan secara terus menerus sampai semua bisa hadir kemudian semua bisa mengerti dan bisa menanda tangani kesepakatan tentang lokasi pembangunan di desa yang ada saat ini.” Jelas Sultan

Sultan juga menambahkan bahwa masih banyak pemilik lahan yang beberapa waktu lalu kami undang tapi belum sempat hadir maka dari itu di adakan kembali konsultasi publik sesuai hasil rapat evaluasi yang diadakan di gedung PIP2B beberapa waktu lalu.

“Dengan diadakanya konsultasi publik yang ke tujuh di kecamatan Bbulango Ulu dan untuk desa Mongiilo sendiri yang ke dua kalinya saya berharap kepada bapak ibu yang memiliki lahan kiranya mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.” Ungkap Camat bulango ulu I Wayan Ranawa saat membuka acara tersebut.

Untuk desa Mongiilo sendiri ada 199 pemilik lahan yang sudah di undang di konsultasi publik tersebut tapi yang hadir pada saat itu dan langsung menanda tangani berita acara kesepakatan baru 113 orang dan masih tersisa 86 orang pemilik lahan lagi yang belum bisa hadir dan belum menanda tangani berita acara kesepakatan tersebut.-

Perwata/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Senin, 22 April 2019 16:34

Pekerjaan Jembatan Molintogupo dimulai

KABUPATEN BONE BOLANGO – Untuk menindak lanjuti arahan Gubernur Gorontalo beberapa waktu lalu Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) prov.gorontalo Handoyo Sugiharto yang di dampingi oleh kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan dinas PUPR prov. Gorontalo turun langsung untuk meninjau pekerjaan jembatan Molintogupo di kec.Suwawa Selatan kab.Bone Bolango, Selasa (16/04/2019).

Jembatan yang pernah di terjang banjir bandang pada tahun 2007, memiliki panjang 120 meter dengan lebar 4 meter itu mendapat perhatian khusus dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan telah di tinjau langsung pada beberapa waktu lalu.

“Pekerjaan penggantian lantai jembatan Molintogupo ini merupakan tindak lanjut dari peninjauan pak.Gubernur Gorontalo beberapa waktu lalu di hari minggu. Di mana penggantian ini sangat vital dan sangat di perlukan masyarakat karena jambatan ini merupakan satu-satunya urat nadi antara wilayah kecamatan Suwawa Selatan dengan kecamatan Suwawa Tengah.” Jelas Handoyo saat wawancara.

Mantan kepala dinas PU Kabupaten Boalemo itu juga berharap dalam dua minggu kedepan pekerjaan penggantian lantai jembatan ini sudah bisa selesai dan sudah bisa dinikmati lagi oleh masyarakat yang berada di kecamatan suwawa selatan dan sekitarnya.

Kepala seksi pemeliharaan dinas PUPR prov. Gorontalo Zulkarnain Habibie juga menjelaskan Pekerjaan Jembatan yang di mulai hari ini di karenakan susahnya mencari bahan penganti lantai jembatan tersebut dan jika seluruh lantai jembatan akan di ganti maka akan memerlukan 28 kubik kayu momala.

“Jadi janji kemarin pak Gubernur untuk memperbaiki lantai jambatan molintogupo hari ini sudah mulai di laksanakan kegiatan pekerjaannya. Memang untuk mendapatkan jenis kayu momala ini sangatlah susah, Alhamdulillah kayu ini sudah ada jadi pekerjaan-nya pun kita sudah mulai hari ini.”ungkap Zulkarnain .-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dinas PRKP, Humas – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) memberikan klarifikasi tentang berita yang menyebut pembangunan salah satu Rumah Layak Huni (Mahyani) di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Berita tersebut dimuat di salah satu koran lokal berdasarkan hasil evaluasi lapangan tim Pansus DPRD untuk LKPJ Gubernur tahun 2018.

“Kami ingin merespon positif kunjungan Pansus LKPJ 2018 ke lokasi pembangunan, sebagaimana tim kami juga hadir untuk mendampingi tim di lokasi,” kata Kadis PRKP Aries Adianto, Minggu (15/4/2019).

Rumah yang dibangun tahun 2018 itu disoal karena dinilai belum rampung. Indikatornya pekerjaan dapur yang belum selesai. Padahal menurut Aries, pembangunan dapur tidak masuk dalam pembiayaan rumah yang diberinama Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) tersebut.

“Dapur yang saat kunjungan Pansus LKPJ belum selesai bukan merupakan bagian yang akan dibangun dalam program mahyani. Dapur merupakan andil dan inisiatif pemilik rumah,” jelasnya.

Pada item pembiayaan, RH-IR hanya menanggung induk rumah sebanyak dua kamar dan satu unit jamban. Ia mengakui pembangunan jamban belum selesai karena menunggu selesainya pekerjaan dapur oleh pemilik rumah.

“Jamban sudah kami bangun namun belum diatap karena menyatu dengan dapur. Materialnya sudah siap tapi harus menunggu dapur selesai dibangun oleh pemilik rumah,” pungkasnya.

Pewarta : James Perkim

Editor : Isham (Hmsprov)

KOTA GORONTALO, Kesbangpol – Sukseskan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo Optimalkan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Gorontalo dalam menjaga Stabilitas Daerah menjelang Pemilu tahun 2019 dengan menggelar Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Kamis (11/4/2019) yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan & Kesra setda Provinsi Gorontalo Syukri J. Botutihe yang mewakili Bapak Gubernur Gorontalo.

Syukri J. Botutihe mengungkapkan bahwa FKUB sebagai wahana komunikasi dan wadah mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik khususnya konflik keagamaan. "FKUB juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan, bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif" ucap Syukri 

"Pengurus FKUB se-Provinsi Gorontalo serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas keagamaan diharapkan juga dapat Menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, Menciptakan situasi daerah agar tetap kondusif walaupun dengan perbedaan pilihan, dan dapat Menghimbau Masyarakat melalui FKUB seluruh umat di masing-masing agama agar menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019 dan Jangan golput." tambahnya

KH Abd. Rasyid Kamaru,M.Pdl selaku Ketua FKUB Provinsi Gorontalo juga menuturkan bahwa strategi dalam menyukseskan Pemilu 2019 yakni memberikan seruan dan ajakan pada masyarakat dan pemilih untuk berpartisipasi secara aktif agar terselenggaranya pemilu yang rukun, demokratis, bermutu dan menjauhkan diri dari Perbuatan tercela seperti politisasi suku-suku, agama, ras dan jangan menyebarkan Informasi yang bersifat HOAX. .

Pada kegiatan yang sama juga, Indriaty Bagoe, SE selaku Kabid Ketahanan Sosial dan Ekonomi menyampaikan melalui rakor ini, diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan FKUB guna menciptakan kesepahaman dan menyamakan persepsi dalam rangka memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama di wilayah Provinsi Gorontalo sekaligus dapat meningkatkan peran FKUB, tokoh agama, tokoh mayarakat dan ormas keagamaan dalam menciptakan stabilitas daerah yang kondusif dalam rangka sukses pemilu serentak 2019. 

 

Pewarta : Rahmat - Kesbangpol

Editor - Admin PPID

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Sekretariat tim persiapan pengadaan lahan pembangunan bendungan bulango ulu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) terus bergerak untuk merampungkan proses persiapan pendataan lahan yang akan menjadi pembangunan bendungan bulango ulu yang berada di dua kecamatan kab.bone bolango yang sudah memasuki tahap konsultasi publik untuk dusun dua desa Owata Kec.Bulango Ulu Kab. Bone Bolango, rabu(10/04/2019).

Konsultasi publik yang di laksanakan di lompleks pasar desa Owata itu di hadiri oleh Kepala Dinas PUPR Handoyo Sugiharto sebagai sekertariat tim persiapan, ketua tim persiapan Sutan Rusdi, sekretaris daerah Bone Bolango Ishak Ntoma, pihak balai wilayah sungai (BWS) II sulawesi, perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo,dinas terkait lainnya dan masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan bendungan bulango ulu.

“Kami mengapresiasi apa yang telah di lakukan oleh tim persiapan dan konsultasi publik ini sangatlah penting dalam hal pencocokan data dan kami juga memohon kepada pihak tim persiapan agar seluruh hak-hak masyarakat tidak akan terlewatkan dalam pendataan awal ini, kalau masih ada yang terlewatkan mohon untuk di ukur kembali karena pasti masih ada yang terlewatkan.” Ungkap Ali Antukai kepala desa Owata saat wawancara.

Terkait permohonan kepala desa tersebut pihak Tim persiapan pengadaan lahan bendungan bulango ulu menjelaskan bahwa mereka akan terus berusaha mendata lahan dan aset-aset masyarakat dengan sisa waktu yang ada dan mereka (tim Persiapan pengadaan lahan) juga telah membuka base camp di lokasi tersebut untuk dapat melayani masyarakat pemilik lahan 1 x 24 jam.

Untuk dusun dua desa Owata sendiri yang telah didata oleh tim persiapan dari 152 pemilik lahan ada 247,01 hektar dan 676 bidang. Setelah mencocokan data dengan tim persiapan masyarakat pemilik lahan langsung menanda tangani berita acara kesepakatan bahwa pembangunan bendungan bolango ulu benar-benar berada di lahan milik masyarakat tersebut.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor– Dahlan/PUPR

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo