>
Kamis, 29 Agustus 2019 12:42

Wahyudin Katili : ASN Harus Miliki 3 Kompetensi Keuangan Perencanaan Dan Pengadaan

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO -  Tiga Kompetensi teknis yang harus dimiliki setiap Aparat Sipil Negara (ASN), Kompetensi terkait pengelolaan keuangan, perencanaan dan kompetensi pengadaan barang/jasa. Untuk itu seluruh ASN di provinsi, kabupaten /kota harus bersertifikat .

Dengan kompetensi ini UKPBJ Kabupaten/Kota ke depan harus punya Komitmen yang sama untuk menguatkan peran yang dimulai dari perencanaan sampai serah terima barang/jasa.

Kapasitas ini juga memberi penguatan untuk melakukan inisiasi pengembangan e-Katalog lokal dan fasilitasi pengembangan kapasitas SDM penyedia barang/jasa.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo pada Rapat Koordinasi Daerah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) yang berlangsung di Hotel Grand Amalia tilamuta, Senin-Selasa (26-27/8/2019).

Rakor yang dibuka oleh Wakil Bupati Boalemo, Anas Yusuf diikuti Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo, Badan Kepegawaian Daerah se-Provinsi Gorontalo, Bagian Organisasi  Provinsi dan kabupaten/kota.

Sejumlah pembicara dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dihadirkan dalam rakor ini, mereka adalah Muhammad Firdaus (Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi), Anita Carolin (Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan), Umi Nuraeni (Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan), Galuh Arini Sasi Kirono (Staf Seksi Tata kelola jabatan Fungsional Pengelolah Pengadaan) dan  Sugi Sugiharto (Staf Seksi Kelembagaan Pengadaan

Sementara itu nara sumber Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan perlunya penyusunan roadmap (peta jalan) pengembangan organisasi ULP, di mana secara nasional ditargetkan pada tahun 2021 seluruh UKPBJ sudah mencapai tingkat kematangan level 3.

Untuk mendukung peran UKPBJ diperlukan SDM yang unggul dan kompeten di bidang pengadaan barang /jasa, LKPP menyediakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM UKPBJ. Di masa depan LKPP akan mendorong Badan Diklat Provinsi Gorontalo dapat bekerjasama dengan LKPP melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pengadaan barang/jasa di provinsi dan kabupaten / kota se Gorontalo.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bagian Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo atas semangatnya melaksanakan penguatan tingkat kematangan organisasi, hal ini dibuktikan kesiapannya menyelenggarakan Rapat Koordinasi UKPBJ Tingkat Provinsi di Kabupaten Boalemo ini,” ujar Wahyudin Katili.

Anas Yusuf, Wakil Bupati Boalemo menyatakan sebagai tindaklanjut amanat Pepres 16 tahun 2018 dan Permendagri 112 tahun 2018, Kabupaten Boalemo telah di Bentuk UKPBJ Struktural Permanen dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2018, akan tetapi sampai saat ini UKPBJ Kabupaten Boalemo , bahkan seluruh UKPBJ Kabupaten/Kota masih terus berbenah untuk melaksanakan penguatan untuk mencapai tingkat kematangan level 3 Proaktif.

“Pemerintah Kabupaten Boalemo berharap agar Pemerintah Pusat dalam hal ini LKPP terus membimbing dan mengarahkan UKPBJ Provinsi dan kabupaten/Kota untuk mencapai tingkat kematangan level 3 Proaktif paling lambat tahun 2020,” kata Anas Yusuf.

Dalam rakor ini dilakukan penandatangan kesepakatan oleh seluruh Kepala UKPBJ Provinsi dan kabupaten/kota bersama LKPP.


Pewarta : Rani USman - Inspektorat

Baca 357 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo