>
Kamis, 29 Agustus 2019 09:41

UKPBJ Harus Mengawal Pengadaan Dari Proses Perencanaan Sampai Serah Terima

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO – Peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) tidak hanya menyelenggarakan proses pemilihan penyedia saja, tapi  harus mengawal pengadaan barang/jasa dari proses perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Peran UKPBJ terus diperkuat sejak dari proses perencanaan, kepala UPBJ juga harus terlibat sejak awal proses pembahasan anggaran.

“Alhamdulillah  di lingkup pemerintah Provinsi  Gorontalo saat ini Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo di beri kapasitas sebagai koordinator pengendali PBJ sudah dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD,” kata Wahyudin Katili, Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo pada Rapat Koordinasi Daerah UKPBJ yang berlangsung di Hotel Grand Amalia tilamuta, Senin-Selasa (26-27/8/2019).

Wahyudin Katili juga menegaskan UKPBJ Kabupaten/Kota ke depan harus punya Komitmen yang sama untuk menguatkan peran mulai dari awal perencanaan sampai serah terima barang, juga melakukan inisiasi pengembangan e-Katalog lokal dan fasilitasi pengembangan kapasitas SDM penyedia.

Rakor yang dihadiri Wakil Bupati Boalemo, Anas Yusuf menghadirkan pembicara dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Muhammad Firdaus (Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi), Anita Carolin (Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan), Umi Nuraeni (Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan), Galuh Arini Sasi Kirono (Staf Seksi Tata kelola jabatan Fungsional Pengelolah Pengadaan) dan  Sugi Sugiharto (Staf Seksi Kelembagaan Pengadaan

Peserta rakor ini berasal dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo, Badan Kepegawaian Daerah se-Provinsi Gorontalo, Bagian Organisasi  Provinsi dan kabupaten/kota.

Wahyudin Katli juga memaparkan data terakhir  Kelembagaan  UKPBJ kabupaten/kota telah berbentuk Bagian Pengadaan Barang/ jasa. Tugas kelembagaan ini adalah mencapai tingkat kematangan UKPBJ yang memiliki 4 domain dan 9 variabel termasuk didalamnya mensyaratkan pencapaian 17 standar LPSE.

“Melalui rakor ini diharapkan dukungan dari Bagian Kepegawaian dan Bagian Organisasi dapat turut serta mendukung pencapaian tingkat kematangan UKPBJ level 3, khususnya dalam hal pemenuhan SDM PBJ/Personil JF PPBJ pada UKPBJ. Dimana  ditargetkan pada Maret 2020 seluruh UKPBJ sudah mencapai tingkat kematangan level 3,” ujar Wahyudin Katili.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Boalemo Rahmanto Biya yang juga panitia dalam rakor ini mengatakan proses transformasi Unit Layanan Pengadaan menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) merupakan proses reformasi pengadaan barang/jasa yang sampai dengan saat ini masih terus melakukan pembenahan.

“Rapat Koordinasi Daerah UKPBJ sebagai sosialisasi dan pembinaan terkait dengan tingkat kematangan UKPBJ khusus wilayah Provinsi Gorontalo,” kata Rahmanro Biya.

 

Pewarta : Rani USman - Biro Pengadaan

Baca 157 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo