>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO - Satu lagi terobosan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program NKRI Jilid 1 dan Jilid 2 yang disambut gembira masyarakat.

Terobosan ini adalah gagasan dan konsep kebijakan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berbasis pengelolaan perikanan dari hulu-hilir, yaitu melakukan penguatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pelaku usaha perikanan sampai pemenuhan kebutuhan pemasaran hasil perikanan.

Terobosan pengelolaan perikanan dari hulu-hilir bidang pemasaran hasil perikanan yaitu mengubah pola pelaku pemasaran hasil perikanan yang selama ini menggunakan sepeda onthel menjadi motor yang memiliki kota berpendingin (coolbox). 

Program ini disambut gembira oleh pedanag ikan keliling yang selama ini mengandalkan sepeda kumbang untuk menjajakan dagangan ikan segarnya.

“Pedagang ikan keliling tadinya hanya sekali dalam sehari menggunakan sepeda ontel sekarang menjadi dua sampai tiga kali menjual hasil perikanan,” kata Sila N Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. 

Di sisi lain, masyarakat konsumen hasil perikanan, terutama kaum wanita dan ibu rumah tangga merasa terbantu dengan tersedianya ikan dengan kualitas baik, karena ikan yang dipasarkan disinpan dalam coolbox bersirkulasi dan tidak lama dalam perjalanan karena menggunakan motor yang dirancang khusus untuk pemasar hasil perikanan. 

Terobosan yang diambil oleh Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur, Idris Rahim  ini merupakan langkah positif dan bisa menjadi salah satu program inovasi daerah karena bisa mengatasi permasalahan di masyarakat.

“Selama ini pedagang ikan hanya menggunakan sepeda kumbang dan saat ini dengan  kebijakan gubernur digantikan dengan sepeda motor yang dilengkapi coolbox,  manfaat lainya adalah dengan digantikan sepeda dengan motor juga menjawab program pemerintah dalam penyediaan hasil perikanan yang berkualitas sehingga kualitas mutu ikan bisa terjaga sampai ke konsumen,” jelas Sila Botutihe.

Sila Botutihe  juga menjelaskan terobosan  ini menjawab permasalahan masyarakat yang jauh dari pasar hasil perikanan, sehinggga dengan restrukturisasi sarana pemasaran ikan ini, Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) di Gorontalo bisa terjaga dengan baik. 

Sila Botutihe juga mengatakan bantuan pemerintah kepada pedagang ikan bersepeda dari tahun 2012 hingga 2019 sejumlah 465 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Perubahan sepeda kumbang ke motor bercoolbox memberikan dampak signifikan bagi pelaku atau pedagang ikan. Dampak tersebut yaitu meningkatnya pendapatan hariannya dari penjualan ikan. 

Pada saat menggunakan sepeda kumbang pendapatan bersih rata-rata per hari yang didapat hanya Rp 20-30 ribu.  Setelah mendapatkan bantuan motor dari Pemerintah  Provinsi Gorontalo, pendapatan rata rata bersih pedagang ikan meningkat menjadi Rp70-110 ribu atau meningkat 266,6 persen.

Program ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo, berdasarkan data statistik perikanan dan kelautan tahun 2018 angka konsumsi ikan meningkat dari tahun ke tahun, pada 2014 konsumsi ikan sebesar 46,81 kg/kapita per tahun dan pada akhir 2018 naik menjadi 58.10 kg/kapita per tahun atau naik sebesar 24  persen.

Angka komsumsi ikan provinsi Gorontalo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional, pada 2014 secara nasional sebesar 38,14 kg/kapita per tahun dan pada akhir tahun 2018 secara nasional hanya sebesar 50,69 kg/kapita per tahun. 

Data ini menunjukkan program pengelolaan pemasaran hasil perikanan berbasis dari hulu-hilir yang digagas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim “ sepeda kumbang ke motor berkotak pendingin memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

 

Pewarta : Yanto - DKP

GORONTALO – Antrean panjang masyarakat yang ingin mendapatkan BBM dibahas pada rapat yang digelar Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorotalo, Selasa (15/10/2019).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Gorontalo nomor 050/Bag.Ekbang/988 yang memaparkan situasi dan kondisi antrean kendaraan bermotor di setiap SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Rapat dipimpin Asisten Bidang Pembangunan, Sutan Rusdi, yang dihadiri Dinas PNM ESDM dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Pertamina, Hiswana Migas dan Kepala Bagian Ekbang Kabupaten/Kota.

“Tujuan rapat adalah untuk menyikapi dan mencari solusi terkait antrean panjang masyarajat yang ingin mendapatkan BBM di SPBU dan membahas usulan kuota BBM Provinsi Gorontalo tahun 2020,” kata Sagita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi.

Untuk mengantisipasi antrean panjang BBM di SPBU, ada beberapa alternatif solusi yang ditawarkan Pertamina yakni membuat kebijakan di setiap SPBU hanya boleh menjual satu jenis BBM bersubsidi, membuat kartu khusus bagi pengguna Bio Solar. Penerbitan Kartu ini nantinya bekerjasama dengan Bank, antrean dengan menggunakan nomor antrian. pemilik kendaraan mendaftarkan nomor kenderaannya ke petugas SPBU. Pada saat pengisian nanti akan dihubungi oleh petugas/operator via pesan singkat atau apliaksi whatsapp.

Dalam rapat ini diputuskan penanganan antrean panjang dengan memilih opsi ketiga, namun regulasinya masih akan dibahas kembali oleh Pertamina dan Hiswana Migas

“Pengajuan kuota BBM subsidi Provinsi Gorontalo tahun 2020, Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan ke Dinas PNM ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo,” ujar Sagita Wartabone.

 

Pewarta : Meyke Sabu – Biro P2E

GORONTALO - Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi triwulan III tahun anggaran 2019 di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (15/10/2019).

Rakor ini dipimpin oleh Plh Sekretaris Daerah, Sukril Gobel, yang menghadirkan kepala-kepala OPD, Bupati dan Walikota, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaaan Wilayah XXVI, Ketua DPRD, Ketua Komisi II dan Komisi III DPRD, kepala-kepala instansi vertikal yang ada di Provinsi Gorontalo.

“Tujuan rakorev triwulan III ini untuk melihat sejauhmana serapan anggaran APBD dan APBN di Provinsi Gorontalo,” kata Sagita Wartabone, Kepala Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo.

Sagita Wartabone menjelaskan Rakorev ini juga membandingkan capaian penyerapan anggaran triwulan III tahun 2018 yang target fisik bulan September 2018 sebesar 62.54 persen, dan target keuangan bulan September 2018 = 62.11 persen, sedangkan realisasi fisik bulan September 2018 = 66.66 persen, dan realisasi keuangan bulan September 2018 sebesar 60.08 persen.

Tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yaitu target fisik September 2019 sebesar 65.56 persen, dan target keuangan bulan September 2019 sebesar 59.25 persen.

Untuk  realisasi fisik bulan September 2019 sebesar 75.49 persen, dan realisasi keuangan bulan September 2019 sebesar 67.04 persen.

Dari 33 OPD,  27 di antaranya telah melampaui target fisik dan Keuangan. TEPRA Biro Pengendalian Pembangunan memberikan apresiasi kepada 5 OPD yang yang melampaui target fisik dan keuangan progress bulan September 2019, yaitu Inspektorat yang realisasi target fisik 84,49 persen, realisasinya 91,17 persen, target keuangan 71,43 persen dengan realisasi 74,27 persen. Biro Pengadaan target fisik 86,42 persen dengan realisasi 88,99 persen, target keuangan 82,79 persen dan realisasinya 88,25 persen. Dinas Pertanian target fisik 80,57 persen dengan realisasi 85,25 persen, target keuangan 77,05 persen dan realisasinya 82,64 persen. Biro P2E target fisik 72,04 persen realisasinya 85,20 persen, target keuangan 59,09 persen dan realisasinya 83,08 persen. Sekretariat Daerah DPRD target fisik 68,10 persen realisasinya 84,54 persen, target keuangan 61,41 persen realisasinya 77,50 persen.

Untuk realisasi DAK Fisik Provinsi Gorontalo bulan September 2019 sudah 53 persen dari pagu anggaran Rp 110.219.947.000. Realisasi Fisik APBD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo berdasarkan aplikasi e-Monep periode bulan September 2019 adalah Kabupaten Bone Bolango, realisasi fisik 73.83 persen,  realisasi keuangan 66.42 persen. Kabupaten Pohuwato, realisasi fisik 67.14 persen,  realisasi keuangan 63.95 persen. Kabupaten Boalemo, realisasi fisik 62.71 persen, realisasi keuangan 55.03 persen. Kota Gorontalo, realisasi fisik 61.47 persen  realisasi keuangan 52.4 persen. Kabupaten Gorontalo, realisasi fisik 59.86 persen realisasi keuangan 52.98 persen. Kabupaten Gorontalo Utara, realisasi fisik 37.2 persen  realisasi keuangan 35.2 persen.

Perkembangan Inflasi Bulanan Nasional dan Gorontalo tahun 2019, bulan September 2019, Gorontalo tercatat deflasi sebesar -0,34 persen (mtm) atau menurun cukup tajam dibanding inflasi bulan Agustus 2019 yang tercatat inflasi sebesar 0,71 persen (mtm).

“Komoditas penyumbang inflasi pada bulan September 2019, diantaranya ikan ekor kuning, cabai rawit, pisang, sayuran. Capaian inflasi Gorontalo lebih rendah jika dibandingkan tingkat inflasi nasional pada bulan September 2019 yang juga tercatat deflasi sebesar  0.27 persen (mtm),”ujar Sagita Wartabone.

Laju inflasi tahun kalender sebesar 2,40 persen dan laju inflasi “year on year” (September 2019 terhadap September 2018) sebesar 3,37 persen, masih dalam sasaran tahunan 2019 sebesar 3,5 ± 1 persen.

 

Pewarta : Meyke Sabu

GORONTALO – DPRD menggelar rapat paripurna pembahasan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), bertempat di ruang rapat, Senin (14/10/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Paris Jusuf, ini diawali dengan penjelasan Komisi IV sebagai pengusul pengajuan 2 Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Alquran yang dibacakan oleh Adnan Entengo.

“Ada banyak kebaikan dan harapan yang diperoleh warga lanjut usia dari Ranperda ini, antara lain harapan terhadap kerabat/keluarganya, pelayanan terhadap lansia harus dilakukan dengan ikhlas dan wajar, harapan lansia terhadap masyarakat, lansia tetap menjadi bagian dari masyarakat dan dilibatkan dalam setiap kegiatan termasuk memberikan pengalaman serta ilmu yang dimilikinya,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf juga menjelaskan, kebaikan dari Ranperda ini juga adalah harapan lansia terhadap pemerintah agar mengembangkan program ekonomi bagi lanjut usia potensial, memberi jaminan hidup bagi lansia tidak potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu, jaminan kesehatan bagi lansia yang murah/gratis.

Juga menyediakan fasilitas umum bagi lansia, membentuk wadah untuk bersosialisasi bagi lansia misalnya posyandu lansia, menyediakan panti yang layak bagi lansia yang terlantar.

Terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran, nilai tertinggi pendidikan dalam pandangan Islam adalah keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.

“Gorontalo dikenal dengan falsafahnya yakni ‘adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, konteks tersebut yang selanjutnya menjadi bingkai dari penciri tradisi Islam  Gorontalo dan merupakan formulasi nilai-nilai local,” papar Paris Jusuf.

Penjelasan Komisi I sebagai pengusul pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi, AW Thalib menjelaskan penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat memerlukan data kependudukan yang akurat dan tepat agar tidak menimbulkan persoalan ketidaktepatan sasaran dari pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Masih banyaknya masyarakat Gorontalo yang belum memiliki NIK sehingga menjadi penghambat pemberian pelayanan dasar, dan diperlukan cara yang strategis dan sinergis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” kata AW Thalib.

Rapat paripurna diakhiri dengan penandatangan 3 buah Ranperda oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo

 

Pewarta : PPID Sekretariat DPRD

GORONTALO - Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan (BPMJB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo saat ini tengah dalam proses akreditasi.

BPMJB terus melakukan terobosan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Salah satu yang dihadapi adalah adaptasi perkembangan Industri 4.0. Untuk itu  BPMJB bekerja sama dengan CV Daep IT, tengah menyiapkan peluncuran aplikasi pelayanan berbasis website, untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan pengujian material jalan dan bangunan.

Kepala BPMJB, Zulkarnain Daniel mengatakan mereka membuat aplikasi Website untuk mempermudah pelayanan permohonan pengujian material jalan dan bangunan dan untuk menghadapi industri 4.0.

“Menghadapi industri 4.0 kami sedang mengembangkan aplikasi yang memudahkan jangkauan pengguna jasa pengujian material jalan dan bangunan,” kata Zulkarnain Daniel, Senin (14/10/2019).

Selain itu Zulkarnain Daniel juga menambahkan aplikasi tersebut akan menampilkan menu informasi BPMJB dan apa saja yang akan diujikan pada pelayanan laboratorium tersebut.

“Di website itu kita akan informasikan semua tentang Laboratorium dinas PUPR Provinsi Gorontalo baik itu parameter uji, waktu pelaksaan dan satuan biaya yang akan di bebankan ke pemohon” ujar Zulkarnain Daniel.

Sementara itu Kepala Seksi Uji Meterial Jalan dan Bangunan, Nugraha Oktofelly Dewaputu juga menjelaskan bahwa ide awal dari aplikasi ini agar mempercepat arus komunikasi antara pemohon dan petugas UPTD.

“Rata-rata masyarakat sudah memakai smartphone, jadi saat sosialisasi aplikasi ini diharapkan sudah lebih gampang untuk digunakan, meski masih ada pembenahan dalam aplikasi tersebut namun kita akan upayakan secepatnya selesai sebelum diluncurkan pada Hari Bakti PU” jelas Nugraha Dewaputu.

Nugraha Dewaputu juga menambahkan adanya aplikasi tersebut dapat mempermudah pengaturan dan penyimpanan file  administrasi dalam pengujian material jalan dan bangunan.

“Nantinya file pengujian sampai dengan hasil pengujian kita aman dan tertata rapi. Dan BPMJB siap kapan saja saat dibutuhkan, baik itu perusahaan maupun perseorangan, apalagi kami dalam proses akreditasi,” tutup Nugraha Dewaputu

 

Pewarta  : Yudi – Dinas PUPR

GORONTALO – DPRD Provini Gorontalo menggelar dialog interaktif menyapa rakyat yang merupakan ragam kegiatan bulanan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan, minggu (13/10/2019).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan maupun kritikan terhadap program Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dihadiri jajaran anggota legislatif, staf sekretariat dewan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan dialog interaktif merupakan kegiatan rutin anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019.

”Dialog interaktif ini sudah dari tahun periode sebelumnya,”kata Paris Jusuf.

Kegiatan perdana anggota dewan periode 2019 – 2024 ini dilakukan untuk silahturahim antara anggota dewan yang baru serta digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“DPRD Provinsi Gorontalo siap mensinergikan program dengan pemerintah Kabupateh Gorontalo Utara agar pelayanan meningkat dan mensejahterakan  masyarakat” kata Paris Jusuf.
Ia juga menambahkan anggota DPRD periode 2019 – 2024 dalam limit waktu seluruh alat kelengkapan dewan telah terbentuk.

Dalam sesi dialog ini, terungkap persoalan yang dihadapi masyarakat, yang sangat krusial adalah tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini telah diblokir sepanjang 1 km.

Hamzah Sidik, salah seorang anggota dewan Gorontalo Utara menyampaikan bahwa masalah tapal batas ini harus diseriusi oleh 2 pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

“Kami berharap kedua belak pihak menseriusi permasalahan tapal batas ini,” jelas Hamzah Sidik.
Menanggapi hal ini, Paris Jusuf, menjelaskan bahwa DPRD akan melakukan menggelar rapat Forkopimda bersama dua daerah.

“Kami segera menindaklanjuti permasalahan ini,” jelas Paris Jusuf.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, mengeritik pemerintah daerah yang terlihat tidak serius mengatasi masalah ini, misalnya sampai dengan sekarang dokumen RT/RW belum rampung.

“Kami Komisi I akan memperjuang tapal batas ini, namun terkendala dengan administrasi wilayah,” ujar Adhan Dambea.

 

Pewarta : PPID Sekretariat DPRD

Selasa, 15 Oktober 2019 08:56

4 Pelaku UMKM Luncurkan Produk Unggulan

LIMBOTO  - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar untuk tumbuh.

Terdapat ribuan pelaku UMKM di daerah ini, mereka tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Keberadaan mereka menunjukkan dinamika ekonomi yang terus bergeliat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Posdaya Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah pada peluncuran produk UMKM dan pengresmian Gapura Sentra UKM yang bertempat di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo, Jumat (11/10/2019).

Launching produk dan pengresmian Gapura Sentra UKM juga dihadiri Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo).

Ada 4 kelompok UKM yang produknya diluncurkan, mereka adalah Kelompok UKM Lo Ayuhulalo yang memproduksi kue Dumalo, Kelompok UKM Jakuran dengan produksi jajanan kue tradisional, Kelompok UKM hulond cookies yang memproduksi olahan kue kering dan Kelompok UKM cookies library yang memiliki produksi kripik pisang, biji-biji dan stik.

Posdaya Anggrek ini merupakan binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (LPPM-UMGo)

 

Pewarta : PPID Dinas Kumperindag

LIMBOTO – DPD Gerakan Bela Negara menggelar Dialog Fokus dengan tema peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan kamtibmas, Sabtu (12/10/2019).

Gerakan Bela Negara (GBN) merupakan organisasi Independen yang berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta bertujuan menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gangguan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dialog fokus dengan pembicara Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf  dan Kasubdit Bintibsos Direkrorat Pembinaan Masyarakat, serta para Siswa SMA/SMK se-Kabupaten Gorontalo

Diskusi tersebut dibuka oleh Ketua Gerakan Bela Negara, Paris Jusuf. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ini berharap dialog ini diikuti dengan baik dan peningkatan wawasan bukan hanya diikuti, tetapi juga harus memahami wawasan kebangsaan.

“Semangat kebangsaan harus terus kita kobarkan dalam dada setiap warga Negara,” kata Paris Jusuf.

GORONTALO – Setiap tenaga kerja wajib mendapat pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan karena ini merupakan hak setiap warga Negara untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan. Tenaga kerja juga berhak atas kesejahteraan di masa depannya.

Untuk itu perusahaan atau atasan tempat tenaga kerja bekerja wajib mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo setelah melakukan kunjungan Kerja di kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Perjuangan anggota legislatif ini dilakukan untuk sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja di Gorontalo, terutama yangh berstatus pekerja non-Aparat Sipil Negara (non-ASN).

Dalam kunjungan ke penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan ini, Komisi IV yang dipimpin wakil ketua, Suharsi Igirisa, diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Ahmad Sulintang di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan ini Suharsi Igirisa mengatakan bahwa Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Negara menjamin kepastian ini dengan membentuk lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya.

”Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan ini warga Negara non-ASN pun wajib mendapatkan pelayanan,” kata kata Suharsi Igirisa.

Para pekerja yang masuk dalam kategori non-ASN wajib didaftarkan perusahan tempatnya bekerja, jika tidak didaftarkan maka perusahan atau instansi tersebut akan dikenakan sanksi,” jelas Suharsi Igirisa.



Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan bersama Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan PT Adizha Marathon, di Ruang Rapat Dermaga Direktorat Kepelabuhanan Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Jumardi tersebut akan membahas tentang Laporan Pendahuluan Oulline Bussiness Case (OBC) Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Jumardi menegaskan bahwa Pelabuhan Anggrek harus naik kelas, maka diharapkan agar proses pengembangannya baik dari segi perencanaan, peraturan, dan sistem pengelolaannya harus disusun secara sistematis dan komersial.

“Kami ingin Pelabuhan Anggrek ini naik kelas, selama ini pelabuhan Gorontalo dikelola secara konvensional jadi untuk menaikkan levelnya kita harus mengacu pada pengelolaan secara komersial,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba memberikan beberapa masukan terkait alternatif pembiayaan yang akan digunakan dalam pengembangan Pelabuhan Anggrek ini.

“Tadi, dari tim teknis Kementerian Perhubungan sudah menjelaskan bahwa pembiayaan yang dipilih memakai KPBU, dan ternyata pelaksanaan KPBU-nya ini memakai Skema Tarif  (User Charge),” kata Darda Daraba.

Diketahui, User Charge atau User Fees Payment merupakan skema dalam proyek KPBU dimana proyek mendapatkan pendanaan dan pengembalian investasi yang berasal dari pungutan atas pemakaian oleh pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh Badan Usaha.

Darda juga berharap agar hal ini dapat terealisasi secepatnya.

 “Kami sudah menerima draf OBC-nya, dan kita tentu berharap agar hal ini bisa segeralah terealisasi karena hal ini tentu bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat Gorontalo,” ujar Darda Daraba.

Turut hadir, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, Pihak Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo dan Stakeholder lainnya.

 

Pewarta : Jusni

Halaman 1 dari 107
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo