Gubernur Ingatkan Kelengkapan Administrasi Realisasi Fisik dan Keuangan

0
106
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) penyerapan anggaran APBD dan APBN tahun anggaran 2021, di aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (17/5/2021). (Foto-Alfred)

KOTA GORONTALO, Kominfo – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan kepada  seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Gorontalo, untuk memaksimalkan kelengkapan administrasi terhadap realisasi fisik dan realisasi anggaran di dinas masing-masing.

Hal ini disampaikan Rusli saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) penyerapan anggaran APBD dan APBN tahun anggaran 2021, di aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (17/5/2021).

“Tolong kita jangan hanya mengejar target fisik dan keuangan, tetapi administrasi kita ada yang tercecer atau terlewati,  karena itu bisa jadi pintu masuk. Pintu masuk dari aparat penegak hukum (APH) sendiri itu adalah administrasi. Tolong administrasi nya diperbaiki, ditata kembali, jangan buru-buru tapi administrasinya terlewati,” buka Rusli

Lebih lanjut, Rusli mencontohkan beberapa waktu yang lalu, ia menemukan satu judul kontrak dan isi kontrak malah berbeda atau tidak sama. Hal-hal seperti ini yang berbahaya.
Untuk itu ia berharap kepada Biro P2E, untuk terus berkoordinasi dengan seluruh OPD.

“Termasuk Biro Hukum, tolong berikan pendampingan kepada SKPD tentang pasal-pasal. Jangan sampai kita yang buat pasal itu, tapi kita juga yang gali kubur sendiri. Karena banyak juga pasal-pasal itu yang hanya dicopy paste dan ketahuan oleh pemeriksa,” tambahnya.

Selain permasalahan taat administrasi, gubernur Rusli juga menekankan tentang aset dan proses tender di tiap-tiap OPD. Ia mencontohkan aset yang sampai saat ini belum tuntas adalah perusahaan PT Harim dan aset SMA/SMK sederajat yang seharusnya telah diserahkan ke Provinsi.

Artikel Terkait  Masalah Pertanian ini Jadi Sorotan Gubernur Gorontalo

“Untuk SMA SMK dan SLB hasil konsultasi dengan KPK boleh. Dan kalau memang surat-suratnya sudah tidak ada atau hilang, bisa dibikinkan surat dari walikota/bupati bahwa ini benar-benar punya kita. Segera lakukan itu pak Wahyu, karena belum ada satupun saya lihat SMA SMK dan SLB yang sudah jadi aset kita secara administrasi, tapi kepemilikannya tidak ada,” tegasnya.

Laporan Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi (P2E) menyebut realisasi keuangan Pemprov Gorontalo pada April 2021 sebesar 23,29 persen, sementara realisasi fisik sebesar 30,06 persen. Dari 32 OPD, 15 diantaranya sudah mencapai bahkan melebih target. Sementara 18 OPD lainnya belum mencapai target fisik dan keuangan.

Pewarta : Echin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini