WEBSITE RESMI

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Gubenur Gorontalo Cemaskan “Harga Mudung” di Depan Vendor Pengadaan

Gubernur Rusli Habibie saat menghadiri dan membuka langsung kegiatan Vendor Breafing Pelaku Pengadaan yang berlangsung di GPCC, Kota Gorontalo, Selasa (30/11/2021). Foto – salman

KOTA GORONTALO, Kominfotik – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bicara blak blakan tentang kecemasannya soal “harga mudung” di depan para pelaku usaha pengadaan. Menurutnya, kebijakan tender harga termurah pada proses tender pengadaan barang dan jasa perlu dipikirkan ulang untuk menghindari kualitas pekerjaan asal-asalan.

“Yang dinamakan tender itu mencari harga wajar bukan harga terendah. Sekarang yang mengatakan harga ini wajar siapa apakah Pokja, Kepala Biro ULP atau APH? Yang menjadi ketakutan mereka ini masih proses tender laporan sudah ke mana mana,” buka Rusli saat Vendor Breafing Pelaku Pengadaan yang berlangsung di Grand Palace Convention Center (GPCC), Kota Gorontalo, Selasa (30/11/2021).

Rusli menilai banyak pekerjaan dengan tawaran terendah justru berakhir dengan putus kontrak. Pengusaha nekat menawar dengan harga termurah padahal biaya material dan kalkulasi teknis tidak realistis bisa dikerjakan.

Terlebih pada tahun 2022 transfer ke Gorontalo tinggal Rp3,8 triliun berbeda dengan tahun lalu Rp4,17 triliun. Turun sekitar Rp372. Anggaran itu harus digunakan sebaik baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Terakhir perusahaan yang sudah cacat di provinsi dan kabupaten kota dilihat baik baik. Kamu cek harga satuannya. Contoh semen Rp65ribu per sak, dia tawar Rp50 ribu dan lain lain. Kita mau kualitasnya atau harga murah? Sudah tau tau harganya sekian ditawar di bawah itu. Orang gila pun ngitung pake kalkulator canggih pasti enggak masuk akal,” kesal Rusli.

Rusli juga mengingatkan kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk tidak takut dengan pengusaha yang mengancam karena kalah tender. Jika semua sesuai prosedur maka laporan tersebut harus diabaikan.

Ia meminta setiap proses tender didampingi dan diawasi oleh aparat hukum dari Polda, Kejaksaan dan BPKP. Setiap tahapab dari perencaan sampai penentuan pemenang dibuatkan surat agar tidak salah melangkah.

“Ketika ini dilaporkan oleh orang orang yang merasa dirugikan, Pak Kapolda, Pak Kajati, BPKP sudah tau. Dasarnya hanya kecemburuan dan fitnah memfitnah,” sambungnya.

Data dari Biro Pengadaan yang disampaikan oleh kepala Biro Pengadaan Sultan Kalupe menyebut Anggaran PBJ tahun 2021 sebesar Rp 1,2 triliun yang terdiri dari 6474 paket. 170 paket diantaranya melalui tender.

Sebanyak 16 persen atau 27 paket ditawar di bawah 80 persen Harga Perkiraan Sementara (HPS). Akibat “harga mudung” tersebut ada 10 dari 27 paket yang rawan keterlambatan pekerjaan hingga akhir tahun.

Pewarta: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest